evobet88

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

stasiunplay

Satpol PP Bali sabet penghargaan Karya Bhakti dari Mendagri******

Denpasar (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali meraih penghargaan Karya Bhakti Satpol PP dari Kementerian Menteri Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP juga didapat Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

Kepala Satpol PP Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Senin, mengatakan bahwa penghargaan ini karena Satpol PP Bali berhasil, kreatif, dan inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

"Ini merupakan momen bersejarah karena baru kali pertama ada daerah yang memperoleh dua penghargaan sekaligus, Karya Bhakti Satpol PP dan Karya Bhakti Peduli Satpol PP," kata dia.

Menurut Rai, keberhasilan ini berkat berbagai terobosan dan inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsi selama ini. Misalnya, pembuatan peraturan daerah Bali mengenai 23 gangguan trantibumlinmas.

Selain itu, Bali satu-satunya daerah yang memiliki Satpol PP Pariwisata yang hadir untuk upaya memberikan informasi dan edukasi bagi wisatawan selama di Pulau Dewata.

Di samping itu, juga memberikan pelayanan dan pertolongan kepada wisatawan serta membantu kepolisian melakukan pencegahan persoalan sosial terkait dengan pariwisata Bali agar tidak berkembang menjadi ancaman berupa pelanggaran, bahkan tindak pidana.

Baca juga: Tito ingatkan Satpol PP jaga integritas dan kepercayaan publik
Baca juga: Mendagri sebut 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian meminta agar seluruh anggota satpol PP dan satlinmas senantiasa menjaga integritas dalam setiap pekerjaan karena profesi adalah profesi mulia dalam memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat.

Mendagri menyatakan rasa bangga kepada seluruh anggota di Indonesia atas dedikasi dalam pelaksanaan tugas selama ini, terutama dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang berjalan relatif baik dengan segala kompleksitasnya.

"Satpol PP dan satlinmas bersama TNI/Polri dan lembaga terkait lainnya telah membuktikan peran yang sangat besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat sehingga, rangkaian pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar dan kondusif," ujar Tito.

Dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satpol PP dan HUT Ke-62 Satlinmas, Mendagri Tito Karnavian secara langsung menyerahkan penghargaan kepada Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP diberikan atas kepedulian orang nomor satu di Pemprov Bali itu terhadap satuan pamong praja, mulai dari dukungan anggaran hingga sarana dan prasarana guna mendukung tugasnya.

Penghargaan tersebut juga menunjukkan upaya melakukan dorongan moril terhadap jajaran satpol PP dan linmas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Lotere film dan televisi paling kuat

cara dapat uang tanpa bekerja

Pengamat: TNI AL harus tingkatkan deteksi kapal selam untuk jaga IKN ******

ALKI II itu juga jalur yang ideal untuk lalulintas kapal selam

Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer Alman Helvas Ali mengatakan TNI AL harus melakukan upaya untuk meningkatkan deteksi kapal selam guna menjaga kawasan laut Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Jadi itu tantangan jangka panjang kita harus bisa mendeteksi pergerakan kapal selam di selat Makassar," kata Alman kala dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut Alman, kendala dalam mendeteksi aktivitas kapal selam asing di perairan Indonesia sudah menjadi persoalan sejak zaman orde baru.

Dia menilai pekerjaan rumah tersebut harus diselesaikan TNI AL dengan berbagai cara salah satunya meningkatkan teknologi intai dan memaksimalkan pengawasan di laut Indonesia.

Terlebih saat ini kawasan laut IKN berdekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Jalur laut ini merupakan lintasan yang kerap dipakai untuk aktivitas ekonomi seperti keluar dan masuknya kapal petikemas hingga nelayan.

"ALKI II itu juga jalur yang ideal untuk lalulintas kapal selam," kata dia.

Baca juga: TNI AL dipastikan berkantor di IKN mulai Juni 2024

Baca juga: TNI AU lanjutkan rencana pembangunan lanud di IKN

Baca juga: Kasad sebut pembentukan kodam di IKN dikaji usai pemerintahan berjalan

Dengan meningkatkan pengawasan aktivitas kapal selam di ALKI II, dia yakin kawasan maritim Indonesia akan sulit untuk dimasukkan kapal selam asing.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa perairan dekat IKN rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut.

IKN diketahui berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

"Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan," kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (28/2)

Sejauh ini, kata Ali, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Pangkalan Utama TNI AL (Lanal) Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.

Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.

"Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya," ujar Ali.

Melawai yang disebut Ali merupakan daerah pesisir yang jaraknya kurang lebih satu kilometer dari Lanal Balikpapan.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

usia fantasi

slot bonus new member 200 di awal to kecil

Kemenparekraf peringkat A dalam pengawasan kearsipan elektronik ANRI******

Pengelolaan kearsipan yang baik adalah cermin manajemen yang baik dalam melakukan perekaman, baik rekam kegiatan maupun peristiwa. Kemenparekraf/Baparekraf sangat memprioritaskan pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) meraih nilai sebesar 88,89 dengan kategori A (memuaskan) dalam pengawasan terhadap pengelolaan arsip elektronik dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno di Jakarta, Senin, mengapresiasi hasil penilaian pengawasan yang dilakukan oleh ANRI.

“Pengelolaan kearsipan yang baik adalah cermin manajemen yang baik dalam melakukan perekaman, baik rekam kegiatan maupun peristiwa. Kemenparekraf/Baparekraf sangat memprioritaskan pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar,” kata Sandiaga.

Baca juga: Menparekraf meraih penghargaan dari Baznas kategori Muzakki Teladan

Kemenparekraf/Baparekraf juga mendapatkan nilai sebesar 90,01 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) untuk hasil pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh ANRI.

ANRI melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kearsipan kementerian/lembaga non-kementerian sepanjang 2023 guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik serta penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

Baca juga: Menparekraf siapkan transisi standardisasi usaha pelaku parekraf

Sandiaga menyampaikan bahwa prosedur pengelolaan kearsipan yang sistematis, juga membantu Kemenparekraf/Baparekraf dalam mengevaluasi seluruh program dan kegiatan yang berjalan, termasuk dalam hal ketepatan sasaran, manfaat, hingga waktu.

“Semoga hasil pengawasan ANRI ini menjadi tambahan motivasi bagi kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada publik,” kata Sandiaga.

 

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Pemain untuk Semua

kakakslot88

Satpol PP Bali sabet penghargaan Karya Bhakti dari Mendagri******

Denpasar (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali meraih penghargaan Karya Bhakti Satpol PP dari Kementerian Menteri Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP juga didapat Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

Kepala Satpol PP Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Senin, mengatakan bahwa penghargaan ini karena Satpol PP Bali berhasil, kreatif, dan inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

"Ini merupakan momen bersejarah karena baru kali pertama ada daerah yang memperoleh dua penghargaan sekaligus, Karya Bhakti Satpol PP dan Karya Bhakti Peduli Satpol PP," kata dia.

Menurut Rai, keberhasilan ini berkat berbagai terobosan dan inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsi selama ini. Misalnya, pembuatan peraturan daerah Bali mengenai 23 gangguan trantibumlinmas.

Selain itu, Bali satu-satunya daerah yang memiliki Satpol PP Pariwisata yang hadir untuk upaya memberikan informasi dan edukasi bagi wisatawan selama di Pulau Dewata.

Di samping itu, juga memberikan pelayanan dan pertolongan kepada wisatawan serta membantu kepolisian melakukan pencegahan persoalan sosial terkait dengan pariwisata Bali agar tidak berkembang menjadi ancaman berupa pelanggaran, bahkan tindak pidana.

Baca juga: Tito ingatkan Satpol PP jaga integritas dan kepercayaan publik
Baca juga: Mendagri sebut 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian meminta agar seluruh anggota satpol PP dan satlinmas senantiasa menjaga integritas dalam setiap pekerjaan karena profesi adalah profesi mulia dalam memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat.

Mendagri menyatakan rasa bangga kepada seluruh anggota di Indonesia atas dedikasi dalam pelaksanaan tugas selama ini, terutama dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang berjalan relatif baik dengan segala kompleksitasnya.

"Satpol PP dan satlinmas bersama TNI/Polri dan lembaga terkait lainnya telah membuktikan peran yang sangat besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat sehingga, rangkaian pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar dan kondusif," ujar Tito.

Dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satpol PP dan HUT Ke-62 Satlinmas, Mendagri Tito Karnavian secara langsung menyerahkan penghargaan kepada Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP diberikan atas kepedulian orang nomor satu di Pemprov Bali itu terhadap satuan pamong praja, mulai dari dukungan anggaran hingga sarana dan prasarana guna mendukung tugasnya.

Penghargaan tersebut juga menunjukkan upaya melakukan dorongan moril terhadap jajaran satpol PP dan linmas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Agung Kuno

cara pinjam uang di akulaku tanpa rekening

Jepang Jadi Tuan Rumah Konferensi Untuk Tingkatkan Pertumbuhan dan Pemulihan Ekonomi Ukraina******

Tiga Ratus Pejabat Pemerintah dan Perwakilan Bisnis Hadir Untuk Menunjukkan Dukungan Jepang Bagi Rekonstruksi di Ukraina
Tokyo--(ANTARA/Business Wire)-- Tanggal 19 Februari, perwakilan pemerintah Jepang dan Ukraina serta berbagai perusahaan berkumpul di Tokyo untuk menghadiri Konferensi Jepang-Ukraina untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Rekonstruksi.
Dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio, delegasi pemerintah Jepang menjanjikan dukungan jangka panjang bagi pemulihan Ukraina melalui kemitraan publik-swasta. Sementara delegasi Ukraina, dipimpin oleh Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal, berterima kasih kepada Jepang atas bantuan yang diberikan dan mengajak berbagai perusahaan Jepang untuk berinvestasi pada rekonstruksi Ukraina. Setiap delegasi beranggotakan lebih dari 100 pejabat pemerintah dan pejabat perusahaan. Total sekitar 300 orang dan 130 perusahaan mengikuti konferensi tersebut. Kedua pemerintah sepakat bekerja sama dalam tujuh bidang utama: penanggulangan ranjau darat dan pembersihan puing-puing, bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi mata pencaharian, pengembangan pertanian, bioteknologi, teknologi digital dan informasi, infrastruktur transportasi dan energi, serta tindakan anti korupsi dan penguatan pemerintahan.
Saat menyampaikan pidato utama, Perdana Menteri Kishida menjelaskan bahwa dukungan terhadap pemulihan Ukraina dari perang yang sedang berlangsung adalah “investasi di masa depan,” dan menyerukan masyarakat internasional untuk berkontribusi. “Sektor publik dan swasta Jepang akan bekerja sama melalui pendekatan di seluruh Jepang, berbekal pengetahuan dari upaya rekonstruksi pasca perang dan bencana di Jepang,” kata beliau. “Promosi rekonstruksi ekonomi ini adalah investasi bagi masa depan Ukraina maupun investasi di Jepang dan seluruh dunia.” Beliau menjabarkan berbagai inisiatif baru bagi sektor publik dan swasta di Jepang untuk mendukung Ukraina. Kishida juga mengumumkan bahwa Jepang akan meringankan persyaratan visa masuk bagi warga negara Ukraina yang terlibat dalam proyek kerja sama Jepang-Ukraina.
Perdana Menteri Shmyhal berterima kasih kepada Jepang atas bantuan berkelanjutan, dan kepada Perdana Menteri Kishida atas kunjungan ke Ukraina pada tahun 2023. Beliau berkata, “Konferensi hari ini akan menjadi langkah maju untuk terus mengembangkan hubungan kedua negara.” Shmyhal menyebutkan kesuksesan finansial berbagai perusahaan Jepang di Ukraina sejauh ini, dan mengundang para pelaku bisnis agar berinvestasi lebih lanjut untuk “keajaiban ekonomi Ukraina” yang akan datang. Beliau menekankan bahwa sektor utama seperti energi, pertanian, dan infrastruktur menawarkan peluang investasi utama dengan potensi pertumbuhan yang kuat.
Kedua pemimpin negara menekankan komitmen mereka terhadap kerja sama dan pentingnya sektor swasta dalam rekonstruksi Ukraina.
Konferensi ini menghasilkan pengumuman 56 dokumen, termasuk perjanjian antar pemerintah. Kedua pemerintah menandatangani konvensi penghapusan pajak berganda, yang akan mendukung perusahaan Jepang untuk berinvestasi di Ukraina. Mereka juga menandatangani perjanjian pemberian kredit bilateral, bertukar catatan mengenai bantuan hibah bagi pemulihan darurat, dan berjanji untuk bekerja sama di bidang pendidikan dan teknologi.
Dokumen lainnya mencakup kesepakatan antara lembaga pemerintah dan perusahaan perorangan serta perusahaan bisnis. Perusahaan Jepang menandatangani perjanjian dengan perusahaan Ukraina dan lembaga pemerintah untuk mengembangkan fasilitas energi, membangun kembali infrastruktur, menghilangkan ranjau darat, dan banyak lagi.
Sejak invasi Rusia di bulan Februari 2022, Jepang rutin memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan lain ke Ukraina. Setelah pengumuman kemitraan publik-swasta di konferensi ini, Jepang berencana menggunakan keahlian dan pengalaman teknologinya untuk pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana guna memperkuat dukungannya terhadap Ukraina.
Tersedia Galeri Multimedia/Foto: https://www.businesswire.com/news/home/53903285/en
Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.
KontakDepartemen Luar Negeri+81-(0)3-3580-3311
Sumber: Departemen Luar Negeri Jepang

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Minecraft tidak bisa menjadi permainan

cara cairkan saldo kredivo

Merenda asa membebaskan anak dari pneumonia******

dulu ibu-ibu malas bawa anak ke posyandu, bahkan gak peduli sama imunisasi, sekarang tiap bulan ke posyandu, mau anaknya diberikan PCV lengkap,

Jakarta (ANTARA) - Pagi itu, Pulau Lombok mengawali hari dengan suasana pagi yang teramat sejuk setelah semalam penuh diguyur hujan deras untuk pertama kalinya pada bulan Februari.

Dengan cuaca yang demikian,  wajar bila warga lebih memilih untuk bermalas-malasan di dalam rumah ketimbang menghadapi jalanan yang penuh genangan air dan lumpur.

Namun begitu, tidak demikian dengan para warga yang tinggal di sekitar Posyandu Mawar 1, Desa Kerembong, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB.

Jam belum genap menunjukkan pukul 9 pagi, namun halaman posyandu yang sempit itu sudah padat dengan kerumunan warga, dari tua hingga balita.

Riuh tawa suara para ibu sesekali terdengar bersahutan dengan teriakan tangis anak-anak di salah satu sudut halaman posyandu.

Ya, hari itu memang jadwal bulanan Posyandu Mawar 1 menggelar pemeriksaan umum sekaligus pemberian imunisasi dasar dan pneumonia atau PCV bagi anak-anak.

Ada empat meja yang diletakkan di tiap sudut halaman posyandu untuk difungsikan sebagai pos tindakan, mulai dari pos administrasi, pengecekan, hingga pemberian imunisasi. Sementara tenaga kesehatan yang melakukan tindakan hari itu berasal dari Puskesmas Langko yang berjarak sekira 13 km.

Ketua Kader Posyandu Marsidah mengatakan situasi pagi itu sudah berjalan rutin setiap bulan sejak Desa Kerembong mendapat intervensi dari yayasan swasta Save the Children Indonesia pads tahun 2021.

Sebelum mendapat intervensi, ia bercerita posyandu menjadi tempat yang hampir tidak pernah tersentuh oleh warga desa karena minimnya aktivitas di posyandu, dibarengi dengan rendahnya minat warga pada masalah kesehatan.

Pengakuan Marsidah itu bukan tanpa alasan sebab riset dari yayasan tersebut menemukan Kabupaten Lombok Tengah memang menjadi wilayah termiskin ketujuh di NTB, dengan tingkat kemiskinan sebesar 13 persen pada tahun 2021.

Tingginya angka kemiskinan tersebut berkelindan pula dengan minimnya fasilitas kesehatan sehingga membuat 29 ribu anak di kabupaten tersebut menderita gejala infeksi pernapasan akut, utamanya pneumonia.

Dengan angka yang demikian tinggi, pneumonia menjadi penyebab utama kematian pada bayi dan anak usia di bawah 5 tahun di Kabupaten Lombok Tengah, tidak terkecuali di Desa Kerembong.

Bukan hanya itu, angka tersebut bahkan menempatkan Kabupaten Lombok Tengah menjadi satu dari delapan kabupaten yang menyumbang angka kasus pneumonia pada anak secara signifikan di Provinsi NTB hingga memosisikan provinsi tersebut dalam daftar 10 provinsi dengan jumlah kasus tertinggi se nasional pada tahun 2020. Ikhtiar 1.100 kader posyandu

Bagi mayoritas masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, termasuk Desa Kerembong, penyakit pneumonia adalah penyakit turunan  sehingga mereka percaya akan sembuh dengan sendirinya.

“Dulu itu, kalau ada warga yang anaknya batuk-batuk gejala pneumonia ngiranyaya faktor keturunan, jadi dibiarinkarena yakin akan sembuh sendiri, sampai sebulan batuk-batuk keras,” kata Marsidah pada Februari lalu.

Pemahaman yang demikian membuat anak penderita pneumonia kerap kali mendapatkan penanganan yang terlambat sehingga sedikit yang dapat diselamatkan.

Kondisi tersebut berangsur-angsur membaik sejak ia dan empat kader Posyandu Mawar 1 mengikuti edukasi dan pelatihan dari yayasan tersebut seputar perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pentingnya imunisasi PCV lengkap pada anak usia di bawah 5 tahun.

“Tiang(saya) dan kader-kader posyandu lain dapat informasi dulu dari yayasan itu seputar masalah kebersihan, imunisasi, termasuk bahaya pneumonia baru kemudian tiangdikasih pelatihan supaya bisa berbagi dengan benar kepada ibu-ibu di sini,” jelasnya.

Berat sama dipikul ringan sama dijinjing begitulah ia bersama keempat kader Posyandu Mawar 1 berbagi tugas untuk mengabarkan kabar baik mengenai pencegahan dan deteksi dini penyakit mematikan tersebut.

Ada kader yang bertugas untuk menjaga jalinan komunikasi dengan pihak Puskesmas Langko sehingga memudahkan mereka jika sewaktu-waktu mengadakan kegiatan imunisasi PCV.

Sementara beberapa kader posyandu yang lain bertugas mengoordinasi para kepala dusun agar turut membantu menyebarluaskan jadwal kegiatan posyandu ke tiap keluarga.

Pasalnya, koordinasi bersama kepala dusun  memungkinkan jadwal-jadwal imunisasi diumumkan lewat pengeras suara masjid setiap hari selama seminggu menjelang kegiatan tersebut. Bahkan, tidak jarang pengumuman jadwal imunisasi diselipkan dalam khutbah ibadah shalat Jumat.

Tidak berhenti sampai di situ. Berbekal alat bantu peraga seperti kartu bergambar, buku saku, dan poster pemberian yayasan itu, ia dan para kader pun seminggu sekali memberikan kunjungan edukasi ke setiap rumah warga. “Tiangingat dulu ibu-ibu malas bawa anak ke posyandu, bahkan gakpeduli sama imunisasi, sekarang banyak kemajuan karena rajin tiap bulan ke posyandu, mau anaknya diberikan PCV lengkap,” kenangnya. 
Gotong royong Pemerintah dan swasta Dokter sekaligus Kepala Puskesmas Langko, Kabupaten Lombok Tengah, NTB Andri Eka Kurnia mengatakan kolaborasi pihak swasta, seperti Yayasan Save the Children Indonesia sangat membantu pihaknya dalam menekan kasus pneumonia pada anak. Pasalnya, kegiatan yang diinisiasi oleh yayasan itu tidak hanya memberikan edukasi seputar gejala dan penanganan pneumonia, namun juga alat pendukung untuk pemeriksaan. “Sejak ada yayasan itu pada tahun 2021, kami terbantu sekali dalam pendeteksian sekaligus penanganan kasus pneumonia pada anak karena ada percepatan edukasi dan pemberian alat pendukung pemeriksaan,” kata Andri. Berkat edukasi dari 1.100 kader posyandu, masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah kini aktif memeriksakan diri ke layanan kesehatan terdekat jika mengalami batuk dan demam lebih dari 3 hari, khususnya pada anak-anak.

Bukan hanya itu, capaian imunisasi PCV di wilayah tersebut juga meningkat drastis. Pada tahun 2020, sekitar 66 persen anak-anak di Kabupaten Lombok Tengah belum pernah mendapatkan imunisasi PCV. Angka tersebut menurun jauh menjadi hanya sekitar 21,9 persen pada tahun 2023.

Itu artinya, pihaknya memperkirakan ada lebih dari 300 ribu anak usia di bawah 5 tahun di Kabupaten Lombok Tengah yang terselamatkan dari bahaya pneumonia. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Prima Yosephine Berliana Hutapea 
mengapresiasi uluran tangan yang diberikan oleh yayasan tersebut. Program rintisan milik yayasan swasta tersebut efektif dalam menyentuh tiga pilar penanganan pneumonia, yakni pencegahan (prevent), perlindungan (protect), dan penanganan (diagnose and treatment) di Kabupaten Lombok Tengah.

Program-program milik yayasan swasta, disebutkan, biasanya dilakukan di lokus-lokus tertentu sehingga implementasinya dapat dilakukan menyeluruh sampai ke tingkat paling bawah dan solusi yang diberikan juga sesuai dengan karakteristik masyarakat di wilayah tersebut.

Kemenkes dapat berkolaborasi dengan lebih banyak yayasan swasta guna mempercepat implementasi berbagai program kesehatan yang telah disusun oleh Pemerintah.

Karena setiap anak berhak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan demi memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.
 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024