slot gacor gampang jp

Aku mungkin monster

KPPU Medan Periksa 3 Distributor, Minyakita Dijual Sepaket Margarin******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Medan memanggil distributor minyak goreng curah merek Minyakita. Pemanggilan ini untuk mendalami dugaan penjualan bersyarat atau tying agreementMinyakita dengan margarine merk Fitri di pasar tradisional Kota Medan.

Dalam pemeriksaan itu, dihadiri PT FRI selaku distributor 1 dari PT BKP, PT VAL selaku distributor 2 dan Koordinator sales dari PT VAL.

"Dari keterangan koordinator PT VAL pemaketan itu dilakukan oleh sales yang ada di bawah koordinasinya dan merupakan inisiatif dari sales. Pemaketan dilakukan agar dapat menjual produk margarine yang kurang laku untuk mendapatkan insentif lebih dari distributor," kata Kepala Kanwil I Medan, Ridho, Sabtu (18/2).

Menurut Ridho dari temuan KPPU, Minyakita produksi BKP dijual sepaket dengan margarine merk Fitri yang juga produksi PT BKP. Dampak dari penjualan paket ini adalah pedagang eceran akan mengkompensasi risiko kerugian dari produk margarine yang belum tentu laku dengan menaikkan harga jual Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Tentunya hal ini akan merugikan konsumen dan tidak tercapainya program pemerintah dalam mendistribusikan minyak goreng dengan harga terjangkau dan menjaga inflasi," ucap Ridho.

Fakta lain yang terungkap adalah pihak distributor sejak Desember 2022 telah mengalami kesulitan dalam memperoleh produk Minyakita dari produsen. Bahkan saat ini kondisi masih belum ada pasokan baru lagi.

Lihat Juga : Jokowi Cek Pasar Wonokromo Surabaya: Minyakita Ada tapi Tak Melimpah

"KPPU menunggu PT VAL melengkapi data yang diminta oleh KPPU untuk memastikan bahwa memang benar perilaku tying in bukan merupakan perintah dari distributor," ungkapnya.

Ridho menambahkan KPPU juga tetap akan melakukan pengawasan terkait penjualan Minyakita di tingkat pedagang eceran.

"Apabila masih ditemukan praktik serupa, maka akan dilakukan pendekatan dari sisi penegakan hukum," bebernya.

Minyakita merupakan minyak goreng yang disubsidi pemerintah. Dari perspektif persaingan usaha penjualan bersyarat atau tying agreement dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bintang penari kupu-kupu

Khofifah Heran Beras Jatim Surplus 3,1 Juta Ton, Tapi Susah Ditemukan******

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mempertanyakan pasokan beras yang seharusnya melimpah di pasaran. 

Hal itu ia sampaikan saat menggelar rapat koordinasi high level meeting (HLM)dalam upaya mengendalikan inflasi di beberapa daerah di tengah meroketnya harga kebutuhan pokok, terutama beras.

Harga beras, salah satu faktor pengerek inflasi disinggung beberapa kali oleh Khofifah dalam agenda itu. Sebab, Provinsi Jatim sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia justru mengalami kekurangan.

"Barang katon (terlihat) ini, barangkaton. Datanya menunjukkan kita surplus 3,1 juta ton. Tapi barangnya susah ditemukan," ujar Khofifah, Selasa (21/2).

Untuk itu, Khofifah meminta penanganan stok beras wajib dilakukan secara komprehensif dan solutif atas persoalan produksi beras. Sebab kondisi ini berdampak terhadap ketahanan pangan nasional.

Untuk menjaga harga beras agar tetap stabil, mantan menteri sosial RI itu mendorong sejumlah kepala daerah untuk membuat stockist guna menampung beras.

Khofifah menilai keberadaan stockist bisa menjaga harga beras tetap stabil dan tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Kalau ada kebutuhan maka tidak perlu lagi menggerakkan dari Kantor Bulog," ucap Khofifah.

Dirinya juga mendorong kepala daerah hingga Satgas Pangan supaya berkoordinasi dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai langkah strategis memantau penyetoran hasil panen mereka.

Ia juga menyinggung masih ada tiga kabupaten dan kota di Jatim yang masih menjual beras di atas HET Rp12 ribu. Antara lain Kabupaten Sumenep, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar.

"Selain itu harganya di bawah HET. Rata-rata seperti Surabaya sudah Rp8.800 per kilogram, HET nya Rp9.450 per kilogram," imbuh Gubernur Jatim.

Kendati demikian, Khofifah yakin stok beras bakal stabil saat Ramadan nanti. Sebab di akhir bulan ini dan Maret nanti akan memasuki masa panen raya di Jatim.

"Minggu ketiga Februari ini kita akan panen 60 ribu ton. Minggu keempat Februari 70 ribu ton dan Maret produksi beras kita mencapai 1,05 juta ton. Jadi sangat cukup," kata dia.

Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama itu juga menyoroti rantai distribusi saat panen raya nanti. Sehingga, beras-beras hasil panen bisa sampai di pasar maupun warung-warung untuk bisa menjangkau masyarakat luas.

"Pastikan tidak ada kekosongan stok di masing-masing pasar. 23 Maret kita masuk Ramadan, semua stok logistik kami pastikan aman," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

Investasi RI Kencang, Pengangguran Kok Masih 8,42 Juta Orang?******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguranIndonesia tembus 5,86 persen atau 8,42 juta orang pada Agustus 2022.

Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS melaporkan urutan satu ada Jawa Barat (8,31 persen), Kepulauan Riau (8,23 persen), Banten (8,09 persen), DKI Jakarta (7,18 persen), dan Maluku (6,88 persen).

Kemudian, Sulawesi Utara (6,61 persen), Sumatra Barat (6,28 persen), Aceh (6,17 persen), Sumatra Utara (6,16 persen), dan Kalimantan Timur (5,71 persen).

Jumlah ini naik dari Februari 2022 sebesar 5,83 persen atau 8,40 juta orang.

Angka pengangguran di Indonesia pada 2022 sebenarnya cenderung turun dibanding tahun sebelumnya. Pada 2021, angka pengangguran tembus 6,26 persen atau 8,7 juta orang pada Februari dan 7,07 persen atau 9,7 juta orang pada Agustus.

Kemudian pada 2020, 4,94 persen atau 6,9 juta orang pada Februari dan 7,07 persen atau 9,7 juta orang pada Agustus.

Jika melihat ke belakang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penciptaan 10 juta lapangan kerja baru pada 2015-2019. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) lalu mengklaim target itu telah tercapai dengan total penciptaan lapangan kerja baru mencapai 10,34 juta sepanjang 2015-2018.

"Janji Bapak Presiden (Joko Widodo) penempatan lapangan kerja kan 2 juta lapangan kerja per tahun. Sampai akhir 2018 ini, ternyata target penciptaan lapangan kerja sudah tercapai sebesar 10.340.690 orang," ujar Hanif Dhakiri, menteri ketenagakerjaan saat itu, ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketenagakerjaan 2019 di Hotel Bidakara Jakarta, 2019 silam.

Namun jika melihat data BPS, tingkat pengangguran pada 2015-2019 tidak banyak berubah. Pada Agustus 2015, tingkat pengangguran mencapai 6,18 persen atau 7,5 juta orang. Kemudian turun tipis menjadi 5,61 persen atau 7,03 juta orang pada Agustus 2016.

Kemudian naik menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017 dan 7 juta orang pada Agustus 2018. Lalu naik menjadi 7,05 juta orang pada Agustus 2019.

Di lain sisi, penyerapan tenaga kerja diklaim meningkat seiring dengan investasi yang bertambah besar. Data Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi pada 2022 mencapai Rp1.207 triliun atau melampaui target Rp1.200 triliun.

Namun, di tengah meningkatnya jumlah investasi yang masuk ke Indonesia mengapa tingkat pengangguran masih tinggi?

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan tingkat pengangguran sebanyak 8,4 juta orang pada Agustus 2022 sebenarnya cenderung membaik dibanding periode-periode sebelumnya seiring pemulihan pandemi covid-19.

Namun ia menilai tingkat pengangguran Indonesia yang rendah adalah sebuah kewajaran, bukan prestasi.

"Karena sebagian besar masyarakat kita adalah kelas bawah maka bekerja adalah keharusan, bukan karena banyaknya ketersediaan pekerjaan yang layak," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Kualitas Investasi Turun

catatan pembunuhan bardik

Bank Dunia Ungkap Laba Usaha Mikro Wanita Cuma Separuh dari Pria******

Bank Dunia mengungkapusaha mikromilik perempuan di Indonesia cenderung mendapatkan laba 53 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Padahal, jumlah usaha mikro yang dimiliki perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Dari 16 juta usaha mikro di Indonesia, 49 persen dimiliki perempuan.

"Itu angka yang cukup mengesankan. Tapi ini kemudian menjadi pelik ketika kita melihat profit atau laba bulanan usaha yang dimiliki perempuan 53 persen lebih rendah dibanding usaha yang dimiliki laki-laki," kata Senior Financial Sector Specialist Bank Dunia Salman Alibhai mengatakan dalam seminar Memperkuat Ekosistem untuk Pekerja Perempuan: Kebijakan Lingkungan Kerja yang Inklusif, Kamis (16/2).

"Jadi mungkin sederhananya sektor tempat kita bekerja adalah penentu terbesar pendapatan kita," ujar Salman.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen menyampaikan partisipasi perempuan Indonesia dalam angkatan kerja di Indonesia masih rendah dibanding negara-negara lain, yakni hanya 54 persen. Padahal, keberagaman gender disebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Satu menyampaikan ada lima pendekatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan angkatan kerja perempuan. Pertama, berinvestasi pada fasilitas pelayanan anak yang berkualitas dan terjangkau sehingga bisa memungkinkan perempuan bekerja. Kedua,pilihan kerja yang fleksibel, misalnya kombinasi WFH dan WFO tanpa mengurangi produktivitas pekerja.

"Ketiga,mewajibkan pendampingan pelatihan para pekerja dan pengusaha perempuan untuk membantu membangun generasi penerus pemimpin perempuan," katanya.

Keempat, dengan menerapkan cuti melahirkan bagi ibu. Kelima,mengatasi kurangnya keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan bisnis.

[Gambas:Video CNN]

Pejuang mutlak

Creativepreneur Corner 2023 Hadir di Makassar, Medan, dan Malang******

Talk showseputar bisnis kreatif bagi generasi muda Creativepreneur Corner 2023 hadir di tiga kota di Indonesia, yaitu Makassar, Medan, dan Malang.

Founder of Creativepreneur Corner Putri Tanjungmengatakan acara yang akan menghadirkan belasan pengusaha untuk membagi pengalaman mereka ini akan digelar di Makassar sebagai kota pembuka pada 25 Februari 2023. Kemudian, diteruskan di Medan pada 4 Maret 2023, dan Malang pada 11 Maret 2023.

Lihat Juga : Putri Tanjung Bagi Rahasia Jadi Creativeprenuer

Yang tak kalah penting, sambung Putri, Creativepreneur Corner 2023 juga akan dikemas dengan menarik bagi para generasi muda yang mungkin tidak suka acara dengan format kaku, bertele-tele, dan tidak atraktif.

Maka dari itu, Putri memberikan berbagai kejutan untuk acara ini, salah satunya pengemasan acara yang santai, tetapi penuh ilmu.

"Jadi nanti narasumber pun masuknya pakai perosotan, temanya Green Forest," imbuh Putri.

Sementara untuk harga tiket masuk, harganya senilai Rp150 ribu per orang untuk masing-masing kota. Acara ini menyediakan kuota berkisar 1.000 orang untuk setiap kota.

Tiket Creativepreneur Corner 2023 dapat dibeli di Detik Event melalui event.detik.com. Selain itu, khusus untuk Creativepreneur Corner 2023 di Makassar, tiket bisa dibeli secara langsung alias on the spot di Trans Studio Makassar.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di Instagram resmi Creativepreneur Corner 2023, @creativepreneurec.

Lihat Juga : Duet Chairul-Putri Tanjung Kejutkan Creativepreneur Corner

Berikut daftar pembicara di Creativepreneur Corner 2023.

Makassar

1. Chairman of CT Corp Chairul Tanjung
2. CEO of Trans Digital Lifestyle Group Putri Tanjung
3. Founder Damn I Love Indonesia Daniel Mananta
4. Co-Founder & CEO of Kopi Kenangan Edward Tirtanata
5. Content Creator & Entrepreneur Deddy Corbuzier

Medan

1. Chairman of Rans Entertainment Raffi Ahmad
2. Founder & CEO of IDN Media
3. Founder & CEO Visinema Group & Director Angga Sasongko
4. Co-Founder Krealogi Hanna Keraf
5. F&B Business Owner & Food Vlogger Magdalena Fridawati
6. Author & IP Owner Marchella FP

Malang

1. CEO & President Director PT Bakrie & brothers Anindya Novyan Bakrie
2. CMO OPPO Indonesia Patrick Owen
3. Chairman of AVGI & Founder of ONIC E-Sports Rob Clinton
4. Actor & Entrepreneur Dion Wiyoko
5. Comedian & Filmmaker Ernest Prakasa
6. Entrepreneur & Content Creator Arief Muhammad

perjalanan penyihir

Kemnaker Larang Perusahaan Paksa Pekerja Korban PHK Teken Surat Resign******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melarangperusahaan memaksa pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) menandatangani surat pengunduran diri (resign).

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menegaskan PHK karena alasan pengunduran diri hanya dibolehkan atas kemauan pekerja sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Jadi, secara normatif pengunduran diri adalah benar-benar inisiatif pekerja itu sendiri. Pengunduran diri atas dasar penawaran oleh perusahaan apalagi sampai seolah-olah 'dipaksa' mengundurkan diri dengan mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan, itu tidak dibenarkan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/2).

"Aku kena cut/PHK, tapi ini disuruh isi g-formsurat pengunduran diri. Terus pict (gambar) yang bawah misal nggak aku ceklis (centang), jadi nggak bisa dikirim. Baru kali ini sih kena PHK, apa emang kayak gitu ya, harus ngaku kalo seakan-akan aku yang mengundurkan diri?" tulisnya.

Dalam foto tersebut, ada dua opsi alasan pengunduran diri, yakni voluntary yang berarti mengundurkan diri atau involuntary yang berarti tidak lulus masa percobaan. Namun, ada kolom pernyataan yang menyatakan karyawan benar-benar mengajukan pengunduran diri, bukan karena PHK.

"Dengan ini saya sebagai karyawan yang bersangkutan menyatakan bahwa benar saya mengundurkan diri dari perusahaan ini dan pernyataan komitmen ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat dipertanggungjawabkan," tulis pernyataan tersebut yang harus dicentang agar bisa mengirim formulir tersebut.

Sebenarnya, PHK karena keinginan sendiri diatur Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2021, tepatnya poin g:

g. adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja/buruh;
2. membujuk dan atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut- turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

[Gambas:Video CNN]