akun slot tergacor

Kaisar Dewa Monster

Profil Robert Bonosusatya, Pengusaha Terseret Dugaan Korupsi Timah******

PengusahaRobert Bonosusatya (RBS) diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk kasus dugaankorupsi tata niagatimah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.

Ia tidak berbicara banyak usai diperiksa selama 13 jam. Ia hanya menegaskan telah menjawab seluruh pertanyaan yang dilayangkan oleh penyidik.

"Sebagai warga negara yang baik, saya sudah melakukan kewajiban, mentaati peraturan yang ada, saya sudah diperiksa," ujarnya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Senin (1/4).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga Robert berperan meminta crazy rich Helena Lim dan Harvey Moeis untuk memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus Corporate Social Responsibility (CSR).

Robert, kata dia, juga diduga mendirikan dan mendanai perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi tambang timah. Boyamin berpendapat Robert merupakan pihak yang menerima manfaat atau keuntungan (beneficial owner) dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan timah.

"RBS apakah orang yang sama dengan orang yang disebut RBT, maka kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik karena kami yakin penyidik telah mengetahui identitas yang bersangkutan," sambungnya.

Dari berbagai sumber, Robert merupakan mantan komisaris utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, sebuah perusahaan operator jalan tol.

Ia juga disebut pernah menjabat Komisaris Utama PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, yang bergerak di bisnis percetakan dan dokumen keamanan. Jasuindo pernah menang proyek pencetakan BPKB, STNK, dan SIM di Korlantas Polri.

Lihat Juga : Komentar Basuki soal Malaysia Gratiskan Tol saat Mudik Lebaran

Pada 2008, Robert menjabat presiden direktur PT Pratama Agro Sawit. Kebun sawitnya berlokasi di Kabupaten Batang Hari, Jambi.

Ia juga disebut sebagai pemilik PT Refined Bangka Tin (RBT), yang kini tersangkut dugaan korupsi PT Timah.

Nama Robert Bonosusatya pernah beberapa kali tersangkut di kasus-kasus yang melibatkan petinggi Polri.

Ia pernah terseret di tengah kasus hukum yang menyeret Ferdy Sambo dan anak buahnya mantan Karo Paminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan.

Hendra tercatat menggunakan jet pribadi bersama anak buahnya untuk berangkat ke kediaman keluarga almarhum Brigadir Josua di Jambi atas perintah Irjen Ferdy Sambo pada Senin (11/7/2023) lalu.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengklaim berdasarkan penelusuran yang dilakukan diketahui bahwa pesawat pribadi yang digunakan Hendra tersebut bertipe Jet T7-JAB. Ia menduga pesawat jet pribadi yang digunakan oleh Hendra tersebut merupakan kepunyaan Robert Bonosusatya atau RBT alias Bong.

"Dalam catatan IPW dia adalah Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia yang bermarkas di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, yang hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/9).

Robert membantah tudingan IPW soal penyedia jet pribadi untuk Hendra, serta mengaku tak punya jet pribadi.

"Tidak benar itu, tidak benar sama sekali. Bukan saya, mana ada saya jet pribadi," kata Robert kepada CNNIndonesia.commelalui telepon, Selasa (20/9).

Namun, Robert tidak menampik apabila dirinya mengenal Hendra meski sudah lama tidak saling kontak dengan Hendra.

"Hendra kenal dari zaman dahulu. Sudah lama sekali saya kontak dia sejak 5 atau 6 tahun. Waktu itu dia masih AKBP," ujar Robert.

Nama Robert juga pernah mencuat dalam dokumen hasil pemeriksaan Bareskrim Polri pada periode Mei hingga Juni 2010, yang mengusut transaksi ganjil sebesar Rp57 miliar di rekening Komjen Budi Gunawan, yang kini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut dokumen yang tersebar saat Budi mengikuti uji kelayakan calon Kepala Polri pada 14 Januari 2015 itu, Robert disebut sebagai penjamin kredit yang dikucurkan untuk putra Budi, Muhammad Herviano Widyatama pada 6 Juli 2005.

[Gambas:Video CNN]

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

Sukses Pelindo Regional 4 Kerek Pertumbuhan Penumpang di Atas 100%******

Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 berhasil mendongkrak pertumbuhan arus jumlah penumpang, kapal, dan barang rerata di atas 100 persen sepanjang tahun 2023 melalui standardisasi proses bisnis dan transformasi digitalisasi.

Dalam lamanPelindo, Regional Head 4 Pelindo, Enriany Muis mengatakan Pelindo Regional 4 berhasil merealisasikan kinerja arus kapal yang bertumbuh dibandingkan tahun sebelumnya.

"Dari data yang ada, sepanjang 2023 lalu kami berhasil merealisasikan kinerja arus kapal yang bertumbuh sebesar 110,65% yaitu sebesar 437.332.884 GT dibandingkan tahun sebelumnya yakni 395.234.436 GT (Gross Tonnage, ukuran yang menunjukkan besarnya volume kapal) pada 2022," jelas Enriany Muis.

PHINNISI, adalah aplikasi kegiatan pelayanan kapal. Mulai permohonan, perencanaan, pengoperasian, billing, reporting, integrasi ke Inaportnet.

Aplikasi besutan Pelindo ini sudah terpasang di Regional 4 Makassar, Regional 4 Samarinda, Regional 4 Kendari, Regional 4 Pantoloan, Regional 4 Bitung, Regional 4 Ambon, Regional 4 Merauke, dan Regional 4 Sorong.

Lalu TONUS merupakan aplikasi kegiatan terminal peti kemas, mulai permohonan, perencanaan, pengoperasian, dan pelaporan. Aplikasi ini telah terpasang di Terminal Petikemas Makassar (TPM), yang kini disebut dengan TPK New Makassar Terminal 1 dan Terminal Petikemas Ambon.

Kemudian PTOS-M, yaitu aplikasi kegiatan pelayanan barang dan peti kemas konvensional, mulai permohonan, perencanaan, pengoperasian, pelaporan, dan telah terpasang di Regional 4 Makassar, Regional 4 Bitung, Regional 4 Balikpapan, Regional 4 Tarakan, Regional 4 Pantoloan, Regional 4 Sorong, Regional 4 Jayapura, serta di Regional 4 Gorontalo.

Adapun PTOS-R adalah implementasi sistem pada layanan kapal Roro dan penumpang yang saat ini telah terpasang di Pelabuhan Makassar, Balikpapan dan Pelabuhan Sorong, dan selanjutnya akan menyusul Pelabuhan Ambon, Nunukan dan Pelabuhan Samarinda.

Kini lanjut Regional Head 4 Pelindo, semua kegiatan di pelabuhan kelolaan di Regional 4 dapat terpantau setiap saat selama 24/7 atau 24 jam 7 hari dari dalam sebuah ruang kontrol yang terletak di lantai 3 kantor Makassar New Port (MNP) yang kini sebutannya menjadi TPK New Makassar Terminal 2.

"Dari ruang kontrol tersebut, semua aktivitas pelabuhan di Regional 4 dapat dipantau melalui empat aplikasi itu. Jadi semuanya sekarang sudah serba digital. Para pemilik kapal maupun barang juga bisa memantau gerak barang dan kapalnya melalui empat aplikasi itu di mana pun dan kapan pun, tanpa harus mendatangi kantor Pelindo," kata Enriany.

Division Head Operasional Pelindo Regional 4, Yusida M. Palesang menambahkan, bahwa melalui aplikasi yang digunakan Pelindo khususnya di Regional 4, juga dapat memangkas port stay dan cargo stay. "Dengan pelayanan yang semakin cepat, imbasnya kian banyak juga kapal yang sandar di pelabuhan-pelabuhan kelolaan Pelindo di Regional 4," imbuh Yusida.

Dampaknya tentu juga dirasakan oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan, Kawasan Timur Indonesia, dan di seluruh Indonesia pada umumnya, melalui distribusi barang yang cepat dan lancar sehingga seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

Profil PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Transformasi digitalisasi yang dilakukan Pelindo membuat Pelindo Regional 4 menjadi salah satu kandidat pemenang di ajang CNN Indonesia Awards. Ajang penghargaan yang digelar CNN Indonesia ini berlangsung pada 21 Maret 2024 di kota Makassar.

Untuk CNN Indonesia Awards pertama, penghargaan akan diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten, BUMD, serta pihak swasta yang ada di Sulawesi Selatan.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah perusahaan BUMN Non-Listed milik Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham mewakili Negara Republik Indonesia.

BUMN dalam layanan pelabuhan dapat menjadi lebih efisien dalam operasional dan investasi, tercipta jaringan transportasi laut yang optimal, serta dapat memberikan pelayanan yang prima dengan didukung oleh infrastruktur kepelabuhanan yang standar dan memadai.

Hal ini diwujudkan melalui penyusunan Kajian Sinergi dan Integrasi BUMN Pelabuhan yang menghasilkan outputberupa desain penggabungan keempat Pelindo pada tahun 2020.

Kota super terapung

Pemudik Diramal Melonjak, Pelindo Perbanyak Terminal Penumpang******

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 3 menyiapkan 20 terminal penumpang dan kapal roll-on/roll-off (RoRo) untuk melayani arus mudik Lebaran 2024, yang diprediksi akan mencapai 713.449 penumpang atau naik 15 persen dari tahun lalu.

Pada 2023, penumpang embarkasi maupun debarkasi di Pelindo Regional 3 mencapai 620.291 orang.

Senior Manajer Hukum dan Humas Pelindo Regional 3 Karlinda Sari penambahan ini untuk mengatasi potensi lonjakan pemudik melalui jalur laut usai ada penambahan hari libur Lebaran dan cuti bersama.

Menurut Karlinda, sejumlah pelabuhan utama diprediksi akan mengalami lonjakan penumpang yang signifikan dibandingkan hari biasa, seperti Tanjung Perak, Kumai, Batulicin, Sampit, Tenau Kupang hingga Tanjung Emas Semarang.

"Tak hanya persiapan dan koordinasi dengan internal perusahaan, namun kami juga terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan seperti otoritas pelabuhan dan perusahaan pelayaran untuk memastikan seluruh layanan untuk pemudik siap melayani," ujarnya.

Lihat Juga : CNN Indonesia AwardsSukses Pelindo Regional 4 Kerek Pertumbuhan Penumpang di Atas 100%

Pelindo pun diakui telah melakukan persiapan lebih awal untuk mengantisipasi lonjakan pemudik kendaraan dan orang.

"Kami telah memastikan seluruh terminal penumpang di wilayah kerja kami fasilitas umum baik fasilitas ruang tunggu, ruang menyusui, mushola hingga ruang kesehatan dipastikan siap melayani arus mudik lebaran tahun ini mulai sekarang," ujar Regional Head 3 Pelindo Ardhy Wahyu Basuki.

Jin Ke Ru Giok

RI Kebut Revisi PP 96/2021 Demi Kempit 61 Persen Saham Freeport******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah akan mempercepat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara demi menguasai 61 persen sahamPT Freeport Indonesia.

Revisi PP 96/2021 sendiri, kata Bahlil, sudah dibahas dalam gelaran rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Jadi PP 96, kemarin kita sudah ratas, dan kita akan percepat proses keputusannya. Jadi PP 96 ini kita melakukan penyesuaian-penyesuaian," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers BKPM, Kantor BKPM, Jakarta Selatan, pada Senin (18/3).

Saat ini, Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport.

"Negosiasi kami (dengan Freeport) sudah selesai, dan sebentar lagi akan kami selesaikan begitu PP 96 selesai, dan Insyaallah kalau itu sudah terjadi maka potensi penambahan saham freeport untuk Republik Indonesia yang sekarang sudah 51 ke depan itu menjadi 61 persen." jelasnya.

"Artinya Freeport bukan lagi milik orang lain, milik kita, karena saham kita sudah 61 persen," sambung Bahlil.

Namun demikian, Bahlil tidak merinci kapan aksi akuisisi tersebut rampung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengungkapkan divestasi 10 persen saham Freeport Indonesia menunggu peraturan pemerintah (pp) terkait terbit. Menurut Jokowi, pp tersebut akan memastikan semua pihak diuntungkan.

"Semuanya diuntungkan, tapi tetap pemegang mayoritas lebih banyak itu ada di Indonesia," ujarnya.

Divestasi saham itu sendiri menjadi syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pertambangan PTFI setelah 2041.

[Gambas:Video CNN]

Setan cinta tidak terkalahkan

Ayu, Takjil dan Berkah Untung Rp1,5 Juta per Hari Imbas Ramadan******

Bulan Ramadanselalu penuh berkah. Salah satunya, dirasakan pedagang takjil.

Ayu (32) misalnya. Pedagang takjil di Cinangka, Depok mengatakan sudah berjualan takjil setiap Ramadan sejak tiga tahun lalu.

Ia memulai usaha karena kala itu berhenti bekerja akibat pandemi. Ternyata, usaha itu berlanjut sampai saat ini.

"Nah, pas 2021 kan pandemi lagi parah-parahnya. Aku ikut kena layoff. Ya sudah deh mulai usaha open PO risoles dan pas puasa juga aku buka lapak, ternyata orang-orang pada suka dan habis terus. Jadi lanjut sampai sekarang," imbuhnya.

Menurut Ayu, untuk hari biasa ia hanya menjual risoles sesuai dengan pesanan yang masuk. Namun, untuk bulan Ramadan ia menjual berbagai macam, seperti gorengan bakwan, tahu, lontong, hingga es buah.

"Kalau puasa begini jualnya banyak. Kayak ini nih, ada bakwan, tahu isi, mendoan, es buah, es cincau. Tapi menu favorit tetap risoles," jelasnya.

Ayu mengaku pada Ramadan ini, per hari bisa meraup keuntungan hingga Rp1,5 juta. Lebih besar dibandingkan hari biasa karena hanya fokus satu menu.

Adapun harga risoles nya Rp5.000-Rp7.000 per biji bergantung isiannya, ada mayonise, keju, dan daging. Untuk gorengan Rp2.000 per biji dan es buah Rp5.000 per bungkus.

"Sehari kira-kira dapat Rp1,5 juta lah. Itu kalau habis. Kalau lagi hujan suka nggak habis ya paling Rp1 jutaan itu. Kalau hari biasa kan aku memang tidak buka lapak, hanya menunggu pesanan yang masuk aja, jadi tidak menentu. Tapi dengan puasa tahun-tahun lalu sama sih hasilnya. Ramainya juga tetap," kata Ayu.

Senada, Juleha (28) pedagang takjil di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, mengatakan cuan selama Ramadan ini. Meski hanya jual gorengan, ia bisa memperoleh keuntungan hingga Rp800 ribu per hari.

"Bersih nya sih Rp600 ribu sampai Rp800 ribu bisa kalau lagi puasa gini," jelasnya.

Menurutnya, ia menjual gorengan setiap hari dan tidak pernah pindah lapak. Jenisnya beragam, ada bakwan, tahu isi, tempe, cireng, ubi hingga risol isi bihun.

"Tapi kalau lagi puasa gini, ya tambahan menunya ada es buah dan Aqua botol gini (sambil menunjuk dagangannya). Harganya sih tetap sama 3 biji Rp5.000 untuk gorengan. Es buah Rp5.000 per bungkusnya," jelasnya.

Ia mengaku selama Ramadan, penjualannya naik signifikan. Konsumen pun membeli langsung banyak sekaligus.

"Kalau hari biasa kan memang yang beli tidak banyak. Kalau puasa gini, banyak yang datang terutama dari orang kementerian yang buka puasa sama orang-orang yang nongkrong di sini. Belinya juga banyak, kadang ada yang Rp50 ribu per orang. Pernah ada yang Rp100 ribu malah. Jadi berkah sekali untuk saya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Onmyoji hebat tingkat dewa

Gugatan Ditolak MK, PT GKP Nilai Tambang di Pulau Kecil Diperbolehkan******

Perusahaan tambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menilai tambangdi pulau-pulau kecil masih diperbolehkan selama memenuhi persyaratan.

Hal ini merespons gugatan mereka yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3) lalu.

Manager Strategic Communication PT GKP Alexander Lieman mengatakan gugatan uji materi perusahaan terkait Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) memang ditolak.

PT GKP menurutnya terus berkomitmen mematuhi aturan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Lihat Juga : MK Tolak Gugatan yang Minta Pesisir & Pulau Kecil Jadi Wilayah Tambang

"Kami untuk terus berkomitmen menjunjung tinggi syarat-syarat ini, agar pembangunan berkelanjutan di Pulau Wawonii bisa kita jalankan bersama-sama," kata Alex.

Dalam pertimbangannya di putusan tersebut, MK menurut Alex menyatakan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sesungguhnya diperbolehkan sepanjang tidak melanggar rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).

Alex mengatakan PT GKP mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) ke MK sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) pada Bulan Desember 2022 lalu yang dinilainya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

MA saat itu menilai larangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat absolut.

Kondisi ini mendasari permohonan Uji Materiil PT GKP ke MK yang menuntut kepastian hukum terkait pemaknaan UU PWP3K, karena hasil putusan MA lalu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 UUD Tahun 1945.

Lihat Juga : Pabrik Baterai Siap Ngegas, Hyundai Tambah Produksi Mobil Listrik

Putusan MK Bisa untuk Setop Tambang

Sementara itu Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil (TAPaK) menilai putusan Mahkamah Konstitusi justru harus dijadikan dasar pemerintah untuk menghentikan pertambangan di seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia.

Tim advokasi terdiri dari lima lembaga swadaya masyarakat yakni Jatam, Kiara, Walhi, Trend Asia, dan YLBHI, termasuk perwakilan warga Pulau Wawonii.

Tim mencatat saat ini ada 218 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi lebih dari 274.00 hektare di 34 pulau-pulau kecil di Indonesia. Salah satu pulau kecil yang diancam oleh aktivitas pertambangan ialah Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara yang menjadi tempat perusahaan tambang nikel PT GKP beroperasi.

"Putusan MK hari ini menunjukkan semangat perjuangan lingkungan khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar kelestarian ekologisnya tetap terjaga," kata kuasa hukum dari TAPaK, Fikerman Saragih dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3).

Menurutnya putusan ini sejalan dengan semangat MK yang tercatat dalam Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 yang memberikan 4 hak konstitusional kepada masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Lihat Juga : Menjaga Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari Gerus Tambang

Beberapa di antaranya ialah hak mendapatkan perairan bersih dan sehat, hak untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut.

"Kita harus tetap mengawal implementasi dari keputusan MK hari ini, sehingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bisa bebas dari tambang mineral yang ada di Indonesia," katanya.

Tim advokasi juga menilai PT GKP tak lagi punya legitimasi aktivitas pertambangan di Wawonii yang punya luas 715 km persegi atau masuk pulau kecil seperti diatur dalam UU PWP3K.

Lihat Juga : Warga Wawonii Ngaku Lahan Diserobot Perusahaan Nikel, 40 Pohon Tumbang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT GKP pada September 2023. Putusan ini menghentikan kegiatan pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii.

Akan tetapi PT GKP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan menang sehingga aktivitas pertambangan kembali dilakukan.

Aktivitas pertambangan disebut kembali mencemari sumber air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber air yang perlahan-lahan mulai jernih setelah PT GKP berhenti beroperasi, kini kembali berwarna coklat bercampur dengan lumpur akibat limbah pertambangan nikel.