hokyplay

sebuah surga

KKP Soal PP Sedimentasi Pasir Laut: Ini Bukan Rezim Penambangan******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bukan untuk membuka kembaliekspor pasir laut yang sempat dilarang.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan tujuan utama aturan tersebut dirilis pemerintah bukan ekspor pasir, melainkan untuk melestarikan lingkungan laut.

"PP ini bukan rezim penambangan, tapi pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

Dengan tujuan tersebut, Wahyu mengklaim pemerintah bakal memastikan proses pengambilan pasir yang dilakukan dari laut benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan laut, di mana alat yang digunakan harus ramah lingkungan.

Ia menambahkan untuk aturan teknis aturan ini sedang dibahas secara internal di KKP. Nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan segera dirilis.

Lihat Juga : Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.

[Gambas:Video CNN]

Ada pintu ke ruang bawah tanah

Vietnam Bakal Kurangi Ekspor Beras hingga 44 Persen Pada 2030******

Vietnam bakal memangkasekspor berastahunannya hingga 44 persen mulai 2030 mendatang. Artinya, ekspor yang biasanya 7,1 ton hanya menjadi 4 juta ton per tahun.

Hal ini disampaikan pemerintah setempat dalam sebuah dokumen yang dikutip dari CNA.com, Senin (29/5). Hal ini tentu mengejutkan negara pengimpor beras, apalagi Vietnam adalah eksportir beras terbesar ketiga setelah India dan Thailand.

Berdasarkan dokumen pemerintah Vietnam tersebut, pengurangan ekspor dilakukan untuk memastikan ketahanan pangan di dalam negerinya dalam menghadapi perubahan iklim yang tak menentu.

"Meskipun lahan pertanian padi Vietnam menyusut akibat perubahan iklim dan beberapa petani beralih menanam tanaman lain dan beternak udang, strategi tersebut tampaknya terlalu agresif," kata seorang pedagang beras yang berbasis di Kota Ho Chi Minh.

Pedagang itu mengatakan beberapa petani padi di Delta Mekong mengubah sebagian ladang mereka menjadi kebun buah-buahan dengan menanam mangga, jeruk bali, nangka, dan durian, tetapi sebagian besar masih bergantung pada beras.

Lihat Juga : Besaran Gaji ke-13 PNS yang Bakal Cair 5 Juni 2023

Kecenderungan membudidayakan udang telah terjadi di daerah tersebut selama bertahun-tahun karena kenaikan air laut yang dipicu oleh perubahan iklim membawa peningkatan salinitas yang signifikan di wilayah Delta Mekong.

Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh mengatakan kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr pada pertemuan regional di Indonesia bulan ini, bahwa Vietnam bersedia memasok beras ke Filipina untuk jangka panjang dengan harga yang wajar.

Pada 2025, 60 persen ekspor beras Vietnam akan dikirim ke pasar Asia, 22 persen ke Afrika, 7 persen ke Amerika, 4 persen ke Timur Tengah, dan 3 persen ke Eropa, kata dokumen tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Perdamaian di akhir dunia

Ada Kuasa Tiga Menteri Terlibat dalam Izin Pengolahan Pasir Laut******

Presiden Joko Widodo kembali membuka keran pengolahan hingga ekspor sedimentasi pasir lautyang sempat dilarang pada era Presiden Megawati.

Kendati, dalam prosesnya, pengusaha yang ingin mengolah dan mengekspor sedimentasi pasir laut harus mendapatkan izin dari tiga menteri, yaitu menteri kelautan dan perikanan, menteri ESDM dan menteri perdagangan.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam hal perencanaan, Pasal 5 ayat 5 menyatakan dokumen perencanaan dan tim kajian akan ditetapkan oleh menteri. Adapun yang dimaksud dengan menteri dalam aturan ini adalah menteri di bidang kelautan dan perikanan (pasal 1 ayat 9).

Sementara itu terkait pertambahan sedimentasi pasir laut, Pasal 10 ayat 4 menyebutkan izin usaha pertambangan untuk penjualan dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun soal izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di Pasal 9 ayat 2.

Lihat Juga : Dilarang di Era Megawati, Kini Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut

"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid tersebut, dikutip Senin (29/5).

Lalu, pada Pasal 15 Ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut soal ekspor pasir laut bakal diatur dalam bentuk peraturan menteri. Dengan kata lain, akan ada peraturan menteri perdagangan (permendag) untuk memuluskan izin ekspor tersebut.

Pada Pasal 9 Ayat 2 Huruf d dijelaskan bahwa ekspor pasir laut diperbolehkan dengan syarat. Jokowi menegaskan ekspor pasir laut diperkenankan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya Keabadian Staf

Asiana Airlines Setop Jual Tiket untuk Kursi Sebelah Pintu Darurat******

Asiana Airlinesmengumumkan tidak lagi menjual tiketdi sebelah pintu darurat imbas insiden horor penumpang membuka pintu pesawatsaat masih terbang di udara.

Mengutip Channel News Asia, maskapai asal Korea Selatan itu mengumumkan berhenti menjual tiket di kursi darurat 31A dan 26A sejak Minggu (28/5). Penyetopan penjualan tiket ini berlaku untuk 14 jet A321-200 milik Asiana Airlines.

"Sebagai tindakan pencegahan keamanan, langkah ini akan berlaku meski penerbangan penuh," kata pihak Asiana Airlines, dikutip Senin (29/5).

Beruntung, pesawat rute Pulau Jeju-Daegu itu mendarat dengan selamat pada Jumat (26/5) pukul 12.40 waktu setempat. Pihak maskapai menyebut ada 200 orang berada di dalam pesawat dengan 12 orang dinyatakan luka ringan karena hiperventilasi.

Di lain sisi, pelaku yang merupakan penumpang pria berusia 30-an sudah diamankan polisi setempat. Ia mengaku membuka pintu darurat karena ingin cepat turun dari pesawat.

Berdasarkan penyelidikan polisi, pria tersebut ternyata sedang stres karena belum lama ini kehilangan pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Aku mencintaimu pada tahun aku dilahirkan kembali

130 Pengusaha Singapura Kunjungi IKN Cari Peluang Bisnis Hari Ini******

Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo (Tommy) menyebut 130 pengusaha Singapuratiba di Balikpapan, Selasa (30/5) ini. Kedatangan mereka untuk mengunjungi proyek IKN dan melihat langsung peluang bisnis yang bisa dikembangkan.

Tommy menyebut kunjungan ratusan pengusaha Singapura ini merupakan tindak lanjut dari hasil "Leaders Retreat" antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, yang menyatakan dukungan Singapura bagi pembangunan IKN.

"Pembangunan ibu kota Nusantara merupakan proyek terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai mencapai US miliar. Bagi pengusaha ini tentunya merupakan peluang bisnis yang luar biasa, karena pemerintah hanya akan membangun fasilitas untuk gedung dan perkantoran pemerintahan saja, sementara investasi lainnya akan ditawarkan kepada swasta, baik dalam maupun luar negeri," ujar Tommy melalui keterangan resmi.

"Seeing is believing. Dengan melihat langsung dengan mata kepala sendiri, para pengusaha akan tahu bahwa proyek ibu kota Nusantara bukan hanya sekadar harapan, tetapi sudah dimulai pembangunannya," ujar Tommy.

"Garuda Indonesia mendukung kegiatan ini dengan menyediakan penerbangan khusus Singapura-Balikpapan agar para pengusaha tidak perlu transit dulu di Jakarta," jelas Tommy.

Tommy menjelaskan para pengusaha Singapura yang hadir berasal dari berbagai latar belakang. Dari perwakilan pemerintah, ada Enterprise Singapura. Sementara para pengusaha lainnya bergerak di bidang energi, transportasi, logistik, konstruksi, properti, perdagangan, dan keuangan.

Ang Boon Kian dari SPIC, yang ikut dalam rombongan, mengatakan tertarik untuk investasi di bidang energi, khusus energi tenaga surya.

"Kami sudah dua kali berkunjung ke Jakarta dan bertemu para pejabat dari OIKN. Kali ini saya berharap bisa melihat langsung lokasi karena kami benar-benar ingin ikut investasi di bidang energi di Nusantara," ujar Ang.

Kata Tommy, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono tiba di Balikpapan pagi tadi demi menyambut kedatangan ratusan investor itu. Pihaknya menyiapkan kunjungan ke lokasi sehingga para pengusaha tahu apa yang sedang dikerjakan serta akan dikerjakan.

Rencananya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga hadir menjamu para pengusaha Singapura. Luhut ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan IKN.

[Gambas:Video CNN]

Makan seluruh dunia

Pengamat: Pentingnya Alternatif Demi Persaingan Sehat Bisnis AMDK******

Bisnis air dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang di Indonesia dikritik karena praktik bisnis yang tidak sehat. Terlebih lagi, hal ini belum sepenuhnya dipahami oleh konsumen awam, maupun praktisi di bidang tersebut.

Padahal, dengan adanya alternatif bisnis yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan, konsumen dapat memperoleh pilihan yang lebih luas dan persaingan yang sehat di pasar AMDK galon guna ulang di Indonesia.

Hal ini dikemukakan oleh Ahli Bisnis dan Persaingan Usaha dari Universitas Indonesia, Tjahjanto Budisatrio.

Dalam praktik ini, ketika konsumen membeli AMDK galon guna ulang, mereka terikat pada satu merek dan tidak dapat menukarnya dengan merek lain.

Akibatnya, konsumen harus membayar sekitar Rp19.000/20.000 untuk setiap penukaran galon, sedangkan harga pembelian galon AMDK pertama kali mencapai Rp30.000/40.000.

Dengan jumlah galon yang terjual dalam jumlah besar selama beberapa dekade, produsen AMDK galon guna ulang memperoleh keuntungan yang signifikan.

Di samping itu, Budisatrio menjelaskan, praktik ini membuat konsumen enggan beralih ke merek lain karena biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan perpindahan (switching cost). Dalam hal ini, produsen mendominasi pasar dan mencegah pesaing masuk.

Maka dari itu, dirinya mengusulkan adanya model bisnis alternatif yang telah diterapkan di luar negeri, seperti di Australia dan Amerika Serikat.

Salah satu model tersebut adalah menggunakan galon sekali pakai yang dapat dihancurkan atau galon guna ulang yang dapat diisi dengan air dari produsen mana pun (model tukar-kembali universal), atau dengan sistem pengembalian deposit.

"Khusus dalam sistem tukar-kembali universal, konsumen bisa menukarkan galon merek tertentu dengan galon merek lain (atau mengisi galon dengan air dari produsen lain) tanpa biaya tambahan, sehingga tidak terjadi apa yang disebut 'vendor lock-in' dan membuat persaingan usaha menjadi sehat," paparnya.

Sebagai informasi, praktik bisnis AMDK galon guna ulang yang dituding sebagai persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli juga bukan hal baru di Indonesia.

Pada 2019, Mahkamah Agung (MA) menghukum salah satu produsen AMDK terbesar di Indonesia dengan denda sebesar Rp13,8 miliar karena terbukti melakukan praktik monopoli usaha. Begitu juga dengan salah satu distributor AMDK yang didenda sebesar Rp6,2 miliar dalam kasus yang diproses oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Penting bagi konsumen, praktisi, dan pihak berwenang untuk memahami dampak negatif dari praktik bisnis yang tidak sehat ini dan bekerja sama untuk mendorong perubahan menuju industri AMDK yang lebih transparan, adil, dan mengutamakan kepentingan konsumen.