buku mimpi 00

trik pola zeus maxwin 909Jutaan kata 113645Orang-orang telah membaca serialisasi

《buku mimpi 00》

Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR******

Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen perlu didorong agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 "Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Anto, panggilan akrabnya, ketika dihubungi di Jakarta, Minggu. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Baca juga: Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Anto mengatakan, apabila putusan MK tersebut menghasilkan besaran ambang batas parlemen yang baru, angka itu diharapkan dapat merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya. Ia menilai, besaran batasan angka yang tepat adalah di bawah empat persen agar ada semakin banyak fraksi partai politik (parpol) di parlemen. "Karena kalau melihat komposisi sekarang itu hanya terbatas di 8-9 fraksi. Dengan melihat performa dari parlemen kita, seharusnya fraksi-fraksi-nya bisa ditambah lagi, bukan diperkecil, agar lebih beragam pandangannya dan pola pengawasannya juga lebih kuat," ujar dia. Maksud dari pola pengawasan, lanjutnya, adalah partai pendukung pemerintah tidak boleh sekadar “memberikan cap stempel” untuk kebijakan yang dihasilkan atau diusung oleh pemerintah. "Partai koalisi dengan legislatif seharusnya menjalankan perannya. Ada fungsi check and balanceyang itu sangat penting. Makanya, dengan adanya keputusan MK ini, menurut saya seharusnya angka ambang batasnya itu lebih rendah dibanding hari ini," tegasnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Empat truk penambang pasir terjebak aliran lahar dingin Gunung Semeru******

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Empat truk penambang pasir yang sedang beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Regoyo di Desa Jugosari, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, terjebak aliran lahar dingin Gunung Semeru, Minggu.

"Memang benar ada empat kendaraan dump truckmilik penambang pasir yang terjebak aliran lahar dingin Gunung Semeru," kata Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang Wawan Hadi saat dikonfirmasi per telepon.

Baca juga: Getaran banjir lahar dingin Gunung Semeru tercatat 3 jam lebih

Menurut dia, tidak ada korban jiwa dalam kejadian terjebaknya truk penambang pasir di aliran lahar dingin Gunung Semeru, namun empat kendaraan tersebut terbalik dan rusak karena terjangan derasnya arus lahar dingin tersebut.

"Pihak BPBD Lumajang sudah melakukan koordinasi dengan pihak perangkat Desa Jugosari. Kami mengimbau para penambang pasir agar menjauhi aliran lahar dingin Gunung Semeru ketika hujan mengguyur di kawasan setempat," tuturnya.

Ia menjelaskan empat sopir kendaraan tersebut yakni Ulum, Rosid, Bonang, dan Imam dalam kondisi selamat karena sudah berada di luar kendaraan saat empat truk tersebut diterjang derasnya banjir lahar dingin Semeru.

Baca juga: Gunung Semeru muntahkan abu vulkanik setinggi 900 meter

"Kami tak henti-hentinya memberikan imbauan kepada para penambang pasir yang bekerja di sepanjang daerah aliran sungai yang dilalui lahar dingin Semeru untuk meningkatkan kewaspadaannya saat tingginya curah hujan demi keselamatan mereka," katanya.

Sementara itu, Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Mukdas Sofian dalam laporan tertulisnya di Kabupaten Lumajang menyebutkan bahwa pengamatan kegempaan aktivitas Gunung Semeru pada 3 Maret 2024 pukul 12.00-18.00 WIB menunjukkan adanya gempa getaran banjir.

"Terjadi satu kali gempa getaran banjir dengan amplitudo 35 mm dan lama gempa 10.819 detik atau 3 jam lebih," katanya.

Baca juga: PVMBG ungkap ada sumber magma di kedalaman enam km di Gunung Semeru

Derasnya curah hujan di kawasan Gunung Semeru menyebabkan debit air sungai yang dilalui aliran lahar dingin juga meningkat, sehingga masyarakat diminta untuk lebih waspada dan berhati-hati.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Benarkah Pertamina larang beli BBM subsidi jika telat bayar pajak?******

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan Facebook yang menampilkan foto pengisian BBM di Pertamina yang diberi narasi peraturan baru Pertamina, dilarang mengisi BBM bersubsidi jika telat membayar pajak.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut yang beredar pada awal Maret 2024 itu :

“Peraturan Baru: Dilarang Isi Bensin Kalau Telat Bayar Pajak”

Namun, benarkah Pertamina larangan beli BBM subsidi jika telat bayar pajak pada Februari 2024?

 

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran, belum ada informasi resmi mengenai peraturan tersebut. Namun, pada November 2023 PT Pertamina mengusulkan kepada pemerintah daerah di Bali agar penunggak pajak kendaraan bermotor tidak mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Mekanismenya, dilansir dari ANTARA, penunggak pajak yang mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk membeli BBM, tidak diperkenankan mengisi BBM subsidi.

Saat ini, sistem serupa mulai diterapkan di Lampung dan Jawa Barat. Rencananya, Pertamina Patra Niaga melakukan penjajakan kepada pemerintah daerah di Jawa Timur dan Bali.

Dilansir dari Kominfo, Corporate Secretary PT. Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan belum ada aturan nasional yang melarang pembelian BBM bersubsidi jika telat membayar pajak kendaraan. Selain itu, pajak kendaraan bermotor dikelola oleh pemerintah provinsi sehingga kebijakan terkait pajak kendaraan merupakan wewenang Pemerintah Daerah (Pemda). 

Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi juga menyampaikan bahwa pada November 2023 pihaknya sempat mengusulkan agar Pemda di Bali melarang penunggak pajak kendaraan bermotor membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, tetapi hal itu masih sebatas usulan dan belum diterapkan.

Cek fakta: Hoaks! Tautan BLT BBM sebesar Rp750.000 dari pemerintah

Cek fakta: Misinformasi! BBM akan langka karena kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Baca juga: Pemprov Babel - Pertamina tidak jual BBM bagi kendaraan mati pajak

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：dewa303、togel online88 com、slot deposit pulsa bonus new member

Terkait：depo178、slot online slot、link 4d slot、ada 777 slot gacor、trik princess slot、pasang iklan di website dapat uang、maxwin89、angsa4d、induk303、bola228

---

---

bab terbaru：slo5 demo（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02