situs66

Ratapan Ksatria

voucher tiket pesawat traveloka

Pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional******

Jakarta (ANTARA) - Setelah melalui rangkaian panjang usaha dan diskusi, sidang pleno UNESCO pada 20 November 2023 memutuskan untuk menerima usulan Pemerintah Indonesia menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sidang umum salah satu badan di bawah naungan Perserikatan Banga-Bangsa (PBB) itu.

Dengan demikian, Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 pada Sidang Umum badan PBB untuk pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan tersebut, melengkapi sembilan bahasa PBB lainnya, yaitu Bahasa Inggris, Prancis, Arab, China, Rusia, Spanyol, Hindi, Italia, dan Portugis.

Dubes dan Wakil Tetap RI untuk UNESCO Ismunandar, dalam suatu kesempatan mengatakan pengakuan ini sekaligus menunjukkan peran penting Bahasa Indonesia dalam mendorong perdamaian dan solidaritas dunia.

Hal ini sekaligus menyiratkan keyakinan UNESCO terhadap pentingnya bahasa karena perdamaian dunia mustahil dibangun hanya dengan ekonomi dan politik semata.

Salah satu peran penting Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO adalah semua keputusan sidang UNESCO harus diterjemahkan ke dalam bahasa resmi, termasuk Bahasa Indonesia.

Pengakuan ini juga ditunjukkan dengan penerjemahan dokumen UNESCO 2023 ke Bahasa Indonesia sebanyak 250 buku dan 29 permainan matematika ke dalam Bahasa Indonesia, yang dilanjutkan ke dalam 27 bahasa daerah untuk mendukung literasi dan pelestarian Bahasa Indonesia di daerah terpencil, demikian Ismunandar.

Prestasi ini menunjukkan peran dan fungsi Bahasa Indonesia yang sudah teruji dalam perjalanan sejarahnya sejak Sumpah Pemuda 1928, sebagai bahasa nasional yang telah memainkan perannya dalam berbagai kepentingan bangsa. Keberhasilan Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu ribuan etnis di Indonesia merupakan modal utama dan menjadi kunci perdamaian dunia melalui bahasa.

Kekuatan lainnya yang menjadi kebanggaan bangsa ini adalah penutur Bahasa Indonesia adalah semua orang di seluruh wilayah Indonesia, yakni sekitar 270 juta.

Dalam tataran akademis, Bahasa Indonesia menjadi pelajaran wajib sejak kelas satu SD sampai perguruan tinggi. Untuk satu mata pelajaran ini tidak boleh ada angka merah atau tidak lulus. Beberapa dosen yang mengampu Bahasa Indonesia di kampus-kampus mengungkapkan betapa lelahnya mereka dalam penyampaian materi Bahasa Indonesia.

Meski mahasiswa sudah belajar Bahasa Indonesia sejak kelas 1 SD, namun pemahaman dan kesadaran berbahasa masih belum memuaskan. Salah satu faktor penghambat adalah sikap menggampangkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Selain itu, peran media massa dengan narasumber yang kurang menghargai Bahasa Indonesia juga ikut mempengaruhi sikap mahasiswa.


Perlu pengayaan

Menurut Ismunandar, dengan posisi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, maka perlu langkah nyata yang dapat dilakukan, yakni bagaimana meningkatkan minat warga dunia terhadap Bahasa Indonesia, apalagi di tengah maraknya konflik antarnegara.

Belum lama ini, KBRI Canberra di Australia meluncurkan program "Kawan Ngobrol" untuk mempromosikan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Ada 16 sekolah dan dua perguruan tinggi di Canberra yang menawarkan kursus Bahasa Indonesia.

Selain itu, perlu upaya pengayaan kosakata Bahasa Indonesia secara terus menerus serta membangun kesenangan dan kesadaran berbahasa bagi masyarakat luas. Upaya pengayaan itu bisa dilakukan lewat jalur ilmiah dan bahasa daerah.

Berbagai peristiwa komunikasi dalam masyarakat, seperti debat presiden menjelang Pemilu 2024, juga telah melahirkan kosakata yang cukup menyegarkan. Ada joget gemoy, gimik, omon-omon, terkelok-kelok, mea-mea, biu-biu, hilirisasi digital, dan lainnya.

Data Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jumlah kosakata mencapai 120 ribu pada tahun 2023 dan diharapkan mencapai 200 ribu di tahun 2024.

Ribuan kosakata ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi kebersamaan antarwarga, seiring dengan alasan UNESCO menjadikan Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO, yakni sebagai pendorong perdamaian dunia.

Dalam konteks ini, maka peran dan fungsi Bahasa Indonesia agaknya tidak cukup hanya memperkaya kosakata, karena banyak sekali peristiwa komunikasi yang cukup meresahkan masyarakat karena faktor bahasa.

Tawuran antarwarga di beberapa kawasan di Jakarta dan daerah-daerah lainnya sampai sekarang masih sering terjadi. Berita kekerasan terhadap anak dan perempuan, ayah memperkosa anak kandung, ibu membunuh bayi, juga belum berhenti. Manakah bahasa media yang dapat mengubah perilaku sadis masyarakat? Sebuah penelitian mengungkapkan bahasa media justru memperparah kesadisan dalam masyarakat.

Ini artinya, bahasa tidak cukup hanya memperkaya kosakata, tapi juga perlu pengayaan makna di balik kosakata, karena setiap kata atau kalimat adalah tindak tutur dan berpengaruh pada perilaku pembaca.

Dari sisi pragmatik, setiap kata atau kalimat mengandung tiga tindak tutur sekaligus, yakni lokusi, ilokusi dan perlokusi. Artinya, setiap tuturan kata atau kalimat yang disampaikan pastilah memiliki pesan dan tujuan tertentu serta efek yang diharapkan. Di sinilah sering terjadi kesalahpahaman antara pembicara dan pendengar, yang dapat memicu tindak kekerasan.

Pengayaan kosakata dan makna di balik kata atau kalimat tuturan, langsung atau lewat media, seperti "kawan ngobrol" yang dilakukan kampus di Canberra perlu didukung tindakan nyata semua pihak, agar Bahasa Indonesia yang sudah diakui UNESCO sebagai bahasa resmi internasional dapat menjadi kebanggaan bagi Bangsa Indonesia.


*) Dr Artini adalah pimpinan Lembaga Pendidikan Jurnalistik ANTARA 2003-2006


 

Copyright © ANTARA 2024

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

link ratu slot

Jokowi bersepeda bareng AHY di Yogyakarta sambil menyapa masyarakat******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo bersepeda bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Yogyakarta, Minggu, sambil menyapa masyarakat.

Video bersepeda itu dibagikan AHY melalui akun media sosial Instagram @agusyudhoyono yang dipantau di Jakarta, Minggu.

Dalam video yang diunggah, tampak Presiden dan AHY bertemu secara kebetulan saat sedang bersepeda di Yogyakarta.

AHY yang sedang bersepeda bersama rombongan, terlihat berhenti di pinggir jalan karena mengetahui ada rombongan Presiden yang juga bersepeda.

Selanjutnya rombongan Presiden tiba di sebelah rombongan AHY dan menghentikan sepedanya.

Saat itu AHY langsung memberikan hormat kepada Presiden, menanyakan kabar dan meminta izin untuk ikut bergabung dengan rombongan Presiden.

"Sehat pak? Boleh ikut pak?" tanya AHY.

"Sehat, sehat. Ayo," jawab Jokowi.

Keduanya lantas bersepeda bersama.

Jokowi mengenakan kaos hitam lengan panjang dengan celana olahraga hitam. Presiden mengenakan helm berwarna merah.

Sedangkan AHY mengenakan kaos biru lengan pendek dengan celana olahraga dan helm biru.

Sambil bersepeda bersebelahan dengan Jokowi, AHY menjelaskan kepada Presiden kegiatannya beberapa hari ini, salah satunya menghadiri kampanye di Serang, Banten bersama Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Ia juga menyampaikan salam hormat dari sang ayah, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono kepada Jokowi.

Selanjutnya Presiden mengajak AHY ke rumah makan Gudeg Yu Djum di Yogyakarta untuk sarapan bersama.

Di rumah makan itu keduanya duduk berdua di sebuah meja dan berdiskusi.

Menurut AHY, pada kesempatan itu dirinya banyak berdiskusi tentang isu kebangsaan dan kesiapan pemilu, agar berjalan aman, damai dan demokratis.

Usai sarapan, keduanya kembali melanjutkan bersepeda dan menyapa masyarakat di Yogyakarta.

"Pak Jokowi, AHY," ujar masyarakat menyapa keduanya.

Saat sampai di depan Gedung Agung, Yogyakarta, AHY meminta izin kepada Presiden untuk melanjutkan kegiatan, dan keduanya berpisah.

"Habis gowes tadi dengan Pak Presiden Jokowi. Dan tentunya menyapa masyarakat Yogyakarta dari berbagai daerah. Jadi kita senang sekali sambil mencari keringat, olahraga dan menyapa masyarakat," ujar AHY usai bersepeda dengan Jokowi.

Baca juga: Presiden sarapan bareng AHY di Yogyakarta bahas politik terkini
Baca juga: Dukung timnas di Piala Asia, Jokowi bermain bola dengan warga Sleman
Baca juga: Istana sebut Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Rekor pertempuran inti

situs slot yang sering gacor

Menkes: Rutin timbang anak cegah penyakit stunting******

Kalau tidak ada kenaikan berat badan dan tinggi badan harus dirujuk ke puskesmas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan para orang tua untuk rutin menimbang anak pada pusat pelayanan terpadu atau posyandu terdekat guna mencegah anak tumbuh kerdil alias stunting.  "Kalau tidak ada kenaikan berat badan dan tinggi badan harus dirujuk ke puskesmas," katanya dalam peringatan Hari Gizi Nasional di Monumen Nasional Jakarta Pusat, Minggu.
 
 Gunadi mengatakan, jika berat badan anak saat ditimbang tidak menunjukkan angka kebaikan, maka anak harus dirujuk ke pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas untuk mendapatkan penanganan dari tenaga medis.
 
 Menteri Kesehatan menjelaskan, di puskesmas, orang tua bisa berjumpa dokter dan ahli gizi untuk berkonsultasi bagaimana meningkatkan tinggi dan berat badan anak, serta memperoleh makanan tambahan untuk mendongkrak pertumbuhan anak.   "Kalau kasih makan jangan lupa kasih protein hewani supaya bisa langsung diserap," kata Gunadi.
 
 Protein hewani terutama yang bersumber dari ikan punya gizi komplit yang bisa mempercepat pertumbuhan bayi. Mikronutrien yang terkandung dalam ikan baik untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan otak anak.
 
 Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki wilayah seluas 70 persen berupa laut cenderung lebih mudah untuk mendapatkan sumber protein hewani dari ikan.
 
 Jenis ikan lokal bisa menjadi rujukan untuk membuat makanan pendamping ASI yang bisa mencegah penyakit stunting, yakni teri, tuna, tongkol, patin, maupun lele.
 
 "Kita mesti memastikan anak tidak kekurangan gizi," kata Menteri Gunadi.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Kota Permainan Dunia Kematian

situs slot offline

RS Nasser di Gaza kehabisan bahan bakar, makanan dan pasokan******

London (ANTARA) - Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Jumat (26/1) mengatakan 350 pasien dan 5.000 pengungsi masih bertahan di Rumah Sakit Nasser di Gaza selatan yang kehabisan bahan bakar, makanan dan persediaan.

Saat pertempuran di sekitar rumah sakit di Khan Younis meningkat, ratusan pasien dan petugas kesehatan menyelamatkan diri, kata Tedros.

“Saat ini 350 pasien dan 5.000 pengungsi masih bertahan di rumah sakit. Rumah sakit tersebut kehabisan bahan bakar, makanan dan pasokan,” tulisnya di platform X beserta video dari rumah sakit.
Baca juga: Tank Israel serang rumah sakit dan lukai warga di Gaza selatan

Menurut Tedros, pertempuran di sekitar rumah sakit terus terjadi dan akses untuk membawa kembali pasokan “masih terhalang.”

“Kami menyerukan gencatan senjata segera, sehingga kami bisa mengisi lagi persediaan penyelamatan jiwa yang sangat dibutuhkan,” katanya.
Baca juga: Israel targetkan Rumah Sakit Martir Al-Aqsa dengan 'drone'

Israel meluncurkan serangan mematikan di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan sedikitnya 26.083 warga Palestina dan melukai 64.487 orang lainnya.

Sementara itu, hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Perang Israel menyebabkan 85 persen penduduk Gaza mengungsi di tengah krisis makanan, air bersih dan obat-obatan, dengan lebih dari separuh infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau bahkan hancur, demikian menurut PBB.

Baca juga: WHO peringatkan tidak ada rumah sakit yang berfungsi di Gaza utara

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Surgawi Segala Alam

slot88bet

Garuda benarkan insiden keterlambatan pesawat Surakarta******

Irfan memastikan bahwa pesawat GA 227 kini telah diberangkatkan ke Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra membenarkan adanya insiden keterlambatan pesawat GA 227 tujuan Surakarta-Jakarta karena masalah teknis.

"Iya, ada masalah teknis tadi pagi," ujar Irfan saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

Pesawat GA 227 dijadwalkan melakukan pemberangkatan pada pukul 10.00 WIB dari Bandar Udara Internasional Adisumarmo, Surakarta, Jawa Tengah.

Masalah teknis ini, membuat pemberangkatan tersebut terpaksa mundur beberapa jam.

Namun demikian, Irfan memastikan bahwa pesawat GA 227 kini telah diberangkatkan ke Jakarta.

"Sudah boarding kok," katanya.

Irfan memastikan bahwa penumpang GA 227 juga telah mendapatkan kompensasi atas keterlambatan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 89 Tahun 2015.

"Pasti (pemberian kompensasi)," ucap Irfan.

Baca juga: Garuda Indonesia tambah frekuensi Haneda-Jakarta PP setiap hari
Baca juga: Garuda berikan kompensasi penumpang akibat keterlambatan pesawat
Baca juga: Penerbangan Garuda Lombok-Jakarta tertunda hampir empat jam

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (delay management), jika ada keterlambatan pesawat, bahwa maskapai penerbangan wajib memberikan kompensasi sesuai dengan kategori keterlambatan.

Adapun beberapa kompensasinya antara lain, keterlambatan 30 menit sampai 60 menit diberi minuman ringan, keterlambatan 61-120 menit, penumpang mendapat minuman dan makanan ringan, keterlambatan 121-180 menit minuman dan makanan berat, serta keterlambatan 181-240 menit mendapat minuman dan makanan ringan dan makanan berat.

Sementara, keterlambatan lebih dari 240 menit, kompensasi berupa ganti rugi sebesar Rp300 ribu. Jika ada pembatalan penerbangan, maskapai wajib mengalihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (refund ticket).

Baca juga: Peringati HUT ke-75, Garuda Indonesia berbagi produk UMKM lokal Maluku
Baca juga: Garuda Indonesia Travel Fair 2024 hadir di Jepang

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2024

Perangkap lembut untuk menangkap istri manis

pola mahjong 2

Berpolitik sehat untuk mewujudkan ekonomi inklusif di Indonesia******

Jakarta (ANTARA) - Keengganan seseorang untuk terjun ke dunia politik kerap kali disebabkan citra berpolitik yang cenderung hanya ingin berkuasa.

Padahal terlibat dalam berbagai aktivitas politik secara positif justru akan membuat seseorang memiliki peluang yang lebih besar untuk membuat perubahan dan berkontribusi lebih banyak kepada bangsa ini.

Salah seorang sahabat Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, pernah mengatakan bahwa kezaliman akan terus berlanjut, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik.

Maka kemudian sangat ideal apabila dunia politik, khususnya di Indonesia, ini dipenuhi oleh orang-orang baik dengan cara-cara yang santun dan beretika hingga pada akhirnya mewujudkan ekonomi inklusif dan masyarakat yang madani.

Dunia politik Indonesia kini semakin dinamis dengan semakin antusiasnya anak-anak muda untuk terjun ke dalamnya.

Hal ini ibarat pedang bermata dua, ketika politik menawarkan sebuah pengalaman dan banyak pelajaran yang berharga, namun di sisi lain politik menawarkan kenikmatan memiliki kewenangan dan kekuasaan.

Sehingga pada dasarnya bahwa berpolitik memerlukan kedewasaan dalam bersikap dan berpikir karena ada anggapan bahwa politik itu "kejam", tak mengenal teman, saudara, bahkan ibu kandung, karena teman sejati hanyalah kepentingan.

Karena itu, terjunnya anak-anak muda ke dunia politik menjadi ujian, sekaligus anugerah tersendiri bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Anak-anak muda berpolitik dituntut untuk lebih dalam dan lebih cepat memahami model-model perpolitikan, sehingga mampu mengejar sejawat atau seniornya agar bisa memperjuangkan konstituen dan lebih luas lagi rakyat.

Mereka harus benar-benar matang untuk memahami berpolitik yang inklusif dan bukan ekslusif karena model politik yang eksklusif dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan Indonesia memiliki pekerjaan rumah untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitas demokrasi, sehingga pada akhirnya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai posisi penting pemerintahan dapat dihilangkan.

Sirojudin dalam analisisnya menilai Indonesia jangan sampai terjebak dalam sistem politik yang eksklusif, termasuk di dalamnya politik dinasti, karena ini tidak memberi ruang untuk kepercayaan dan kompetisi yang terbuka serta adil bagi semua warga negara.

Selain itu, Indonesia juga harus mampu menghindarkan diri dari praktik ekonomi ekstraktif yang dikelola oleh klien atau kroni politik.

Sebagai contoh, Presiden Jokowi menekankan pentingnya industrialisasi, kebijakan impor beras yang yang dilakukan untuk menutup kekurangan pasokan dalam jangka pendek. Pilihan kebijakan ini diharapkan tidak mendatangkan dampak ikutan yang merugikan.

Langkah atau kebijakan tersebut dapat terkawal dengan baik apabila kader-kader politikus dan birokrat dalam pemerintahan memiliki sikap negarawan dan integritas yang kuat.

Dengan demikian, output ekonomi Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri tidak semata berasal dari industri ekstraktif dengan para pemain yang terbatas, melainkan dari industri kreatif yang melibatkan sumber daya manusia secara masif.


Integritas politik

Direktur Negarawan Center Johan Silalahi, pada sebuah kesempatan mengatakan saat ini semakin mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi, misalnya terkait kecenderungan pada bukan semata kritik atas kinerja, melainkan lebih banyak pada anggapan praktik politik dinasti serta koalisinya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan berdemokrasi di Indonesia sejatinya semakin terbuka, sehingga kontrol atas jalannya pemerintahan dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

Masyarakat semakin memahami apa yang bisa menghambat masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia. Masyarakat juga menjadi kontrol bagi praktik-praktik berpolitik yang memunculkan risiko besar terhadap integritas politik dan keadilan sosial di Indonesia.

Bagi Johan, bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan pada awalnya dianggap untuk kepentingan persatuan bangsa, namun koalisi tersebut kini justru dipandang sebagai strategi untuk memperkuat kekuasaan politik.

Pada saat bersamaan masyarakat memiliki respons yang beragam atas hal tersebut, sesuai dengan pandangan politiknya masing-masing.

Merujuk pada pandangan mengenai negara gagal yang digambarkan oleh ekonom Daron Acemoglu dan ilmuwan politik James A. Robinson, Johan mengatakan bahwa demokrasi adalah indikator untuk menjadi negara maju, karena keterbukaan dalam negara demokrasi mencakup keterbukaan dalam bidang ekonomi.

Karena itu kontrol masyarakat sangat penting agar pemerintahan berjalan secara bersih, transparan, dan berintegritas sehingga tidak justru terjadi krisis politik yang bisa menjadi ancaman bagi kehidupan perekonomian.

Dalam pandangan mengenai negara gagal, semakin otoriter pemerintahan, maka akan semakin miskin dan suram masa depan negara itu.

Hal ini ditekankannya jangan sampai terjadi di Indonesia agar kehidupan bernegara, berdemokrasi, dan berekonomi tetap berjalan dengan baik.

Tahun politik ini merupakan momentum yang baik bagi masyarakat di Tanah Air untuk menggunakan hak politiknya, sehingga memiliki kontribusi nyata untuk bangsa ini.

Kontribusi itu, terutama dalam memilih calon pemimpin bangsa ini, sehingga kelak terpilih para pemimpin yang memiliki rekam jejak "governance" yang baik.

Sebab pilihan yang tepat akan menjamin masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia yang lebih cerah, masyarakat yang lebih inklusif dan semakin dewasa dalam berpolitik.

Semua menyadari bahwa kebijakan politik sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi, maka diperlukan keputusan politik untuk menentukan, misalnya kebijakan fiskal yang bijaksana, kebijakan moneter yang seimbang, kebijakan regulasi yang kondusif, dan kebijakan investasi yang menguntungkan, sehingga terdukung faktor-faktor penting yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dengan kebijakan politik yang tepat dan terintegrasi dari para pemimpin bangsa yang berintegritas tinggi, maka Indonesia akan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkat kesejahteraan masyarakatnya.

 

Copyright © ANTARA 2024