petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

link alternatif gacor

sensa88 845Jutaan kata 532034Orang-orang telah membaca serialisasi

《link alternatif gacor》

BAKTI siapkan solusi masalah internet bagi TPS di daerah 3T******

BAKTI siapkan solusi masalah internet bagi TPS di daerah 3T
Petugas Satlinmas mengikuti simulasi pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2024 di GOR Jayabaya, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/tom/am.
Jakarta (ANTARA) - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan solusi masalah akses internet di tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) guna mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.

"BAKTI Kominfo bersama KPU Pusat maupun daerah telah berkoordinasi memetakan wilayah-wilayah TPS yang belum terjangkau akses internet," kata Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Fadhilah Mathar dalam keterangan persnya pada Senin.

Perempuan yang akrab disapa Indah itu menyampaikan bahwa BAKTI telah menerima usul penyediaan akses internet di sekitar 80.000 titik di daerah 3T dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan bersama oleh BAKTI dan KPU, strategi disiapkan untuk menghadirkan kombinasi solusi internet dengan teknologi yang tepat di masing-masing titik.

"KPU dan Bawaslu membutuhkan akses internet saat melakukan peng-input-an data secara online hasil penghitungan suara di TPS. Tentu diupayakan untuk bisa dilakukan BAKTI melalui penyediaan jaringan yang optimal dan memadai," kata Indah.

Baca juga: Kemenkominfo pastikan kesiapan layanan telekomunikasi untuk pemilu

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, BAKTI berkoordinasi intensif dengan KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan hadirnya solusi internet di TPS-TPS yang belum terjangkau layanan akses internet komersial.

Berdasarkan koordinasi BAKTI dengan KPU dan Bawaslu, dibutuhkan jaringan pengiriman data melalui akses internet dengan kapasitas bandwith 3 hingga 4 Mbps di tempat-tempat pemungutan suara.

BAKTI mengupayakan solusi teknologi di tempat-tempat pemungutan suara di daerah yang belum terjangkau layanan akses internet.

"Kami sedang mengusahakan semua wilayah yang sudah memiliki akses internet itu bisa dijadikan sebagai TPS. Tidak semua menggunakan BTS (Base Transceiver Station), ada juga yang fixed broadband. Untuk wilayah yang belum termasuk di dalamnya, akan menggunakan teknologi ground segmentdari SATRIA-1," kata Indah.

Dia menyampaikan bahwa tugas menghadirkan solusi masalah akses internet dalam pelaksanaan pemilu di daerah 3T merupakan bagian dari tanggung jawab BAKTI untuk menghadirkan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah nonkomersial yang umumnya berada di daerah 3T.

Baca juga:
KPU RI sebut puluhan pemantau pemilu asing akan datangi TPS
Bawaslu Yogyakarta kawal ketat distribusi logistik pemilu

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Indef: BUMN pilar penting agar sistem ekonomi RI berjalan seimbang******

Indef: BUMN pilar penting agar sistem ekonomi RI berjalan seimbang
Tangkapan layar - Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto. ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas/am.
Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Eko Listiyanto dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan BUMN merupakan salah satu pilar penting agar sistem ekonomi Indonesia berjalan seimbang.

"BUMN sebagai salah satu pilar penting sistem ekonomi Indonesia tidak bisa dihapus, apalagi diganti," ujar Eko kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, sebetulnya kalau dari sisi sistem ekonomi Indonesia ada tiga jenis atau pilar penting yang terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 33 secara tersirat bahwa makna yang dimaksud adalah BUMN, swasta dan koperasi.

BUMN merupakan salah satu pelaku serta pilar dari sistem ekonomi Indonesia, dan kalau salah satu pilar dihapuskan maka sistem ekonomi Indonesia berjalan tidak seimbang.

BUMN juga berperan sebagai agen pembangunan bagi perekonomian masyarakat, utamanya sebagai tulang punggung bagi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pupuk, sembako, listrik dan BBM.

Selain itu BUMN juga merupakan instrumen bagi negara dalam meningkatkan fasilitas layanan bagi rakyat luas, seperti transportasi KRL menjadi terjangkau dan nyaman melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan demikian, BUMN menjadi kanalisasi bagi PMN dari pemerintah untuk meningkatkan layanan publik kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Baca juga: Indef: Jumlah serapan tenaga kerja formal harus jadi perhatian capres

Sedangkan koperasi itu sebenarnya, menurut Eko, merupakan entitas yang setara dengan BUMN dan swasta. Tiga entitas ini yang dihasilkan dari makna tersirat Pasal 33 UUD 1945.

Kalau BUMN pendekatannya berangkat dari modal atau kepemilikannya yang mayoritas dikuasai oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sehingga dengan kepemilikan negara tersebut, artinya negara harus menyalurkan sejumlah dana untuk BUMN dalam rangka melayani kebutuhan dan memberikan layanan publik krusial bagi rakyat Indonesia.

Sedangkan koperasi dibentuk oleh beberapa orang yang mengumpulkan modal kemudian membuat usaha. Koperasi sebetulnya dibentuk hanya untuk anggotanya, sehingga untuk terlibat, memanfaatkan fasilitas, dan mendapatkan profit maka individu harus bergabung terlebih dahulu untuk menjadi anggota koperasi.

"Mana yang lebih baik? Semuanya juga baik bagi Indonesia dan berjalan secara setara serta saling melengkapi, karena ketiganya harus berjalan seimbang dalam menggerakkan sistem ekonomi Indonesia. Memang ketiga pilar ekonomi Indonesia ini telah dipikirkan dan disusun oleh para pendiri bangsa," katanya.


Baca juga: Indef sebut tiga isu harus muncul dalam debat terakhir Pilpres 2024

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Indra Sjafri sebut PSSI tidak akan berburu langsung bibit pemain******

Indra Sjafri sebut PSSI tidak akan berburu langsung bibit pemain
Direktur Utama Liga Topskor U-17 Yusuf Kurniawan (kiri) dan Direktur teknik PSSI sekaligus pelatih timnas U-20 Indra Sjafri (kanan) berjalan setelah membuka kompetisi Garnier Men Liga Topskor U-17 2024 di Lapangan Latihan AS-IOP, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/2/2024). ANTARA/Rauf Adipati/pri.
Bogor (ANTARA) - Direktur teknik PSSI sekaligus pelatih timnas U-20 Indra Sjafri menyebut PSSI tidak akan berburu langsung bibit-bibit pemain sampai ke tingkat akar rumput.

Hal itu disampaikan Indra setelah mengikuti upacara pembukaan kompetisi Garnier Men Liga Topskor U-17 2024, di Kompleks latihan AS-IOP, Sentul, Kabupaten Bogor, Minggu.

“PSSI tidak akan mengirimkan scouting (pencari bakat) ke sini, PSSI sudah meminta ke semua klub membentuk tim scouting supaya dia menscouting semua kegiatan sepak bola yang ada di Indonesia, di manapun itu, dari pihak siapapun,” kata Indra.

“Karena PSSI bukan pabriknya pemain, tapi klub-klub sebagai anggota PSSI yang kita dukung, yang kita harapkan untuk mencari pemain-pemain terbaik,” tambahnya.

Meski menyebut pihaknya tidak akan lagi turun langsung ke lapangan level akar rumput, Indra yang telah lama menggeluti sepak bola junior sangat mengapresiasi keberadaan kompetisi-kompetisi sepak bola yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

“Nah Topskor adalah salah satu pionir dan sekarang sudah 22 kota (15 kota, 3 kabupaten diralat oleh Yusuf Kurniawan). Berarti sudah 18 titik. Kalau dulu pemain-pemain atau tim-tim yang datang ke Jakarta, sekarang Topskor yang datang ke daerah-daerah,” tambah Indra.

Baca juga: Indra Sjafri akui tidak cari hasil di laga uji coba lawan Thailand U20
Baca juga: Indra Sjafri akan rampingkan skuad timnas U-20 setelah selesainya TC

Indra juga menyoroti kebutuhan tinggi badan minimal, yang kini mesti semakin diperhitungkan agar dapat bersaing di kancah sepak bola internasional.

“Ya kemarin hikmah dari kita itu di Piala Dunia (U-17) di Indonesia, memang mau tidak mau tinggi badan menjadi persyaratan tambahan, bukan persyaratan utama. Karena kalau tinggi gak pandai main bola kan gak bisa gitu ya. Persyaratan tambahan kita yang tinggi-tinggi, terutama posisi-posisi tertentu,” tutur pelatih yang sukses membawa Indonesia memenangi medali emas SEA Games 2023 itu.

“Nah tentu kriteria pemainnya lama kelamaan karena kualitas pemain kita makin lama makin bagus, kriterianya juga makin lama makin kita tingkatkan. Contoh kemarin saya kaget di timnas U-20 waktu zamannya Evan Dimas itu, cari VO2max yang 55 susah, sekarang ada yang 72, ada yang 69 dan lain sebagainya. Ini pertanda apa? Salah satu item, kualitasnya makin lama makin baik,” yakin Indra.

Baca juga: Liga Garnier Men Topskor U-17 Jakarta 2024 resmi dibuka pada Minggu

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot gila gacor

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
pola slot mahjong ways 2 hari ini
gudang4d
slot paling
voucher zalora pengguna baru
sultantogel88
pola gacor domino
bonus s128 slot
abadi dana legal atau ilegal
situs judi bola online24jam terpercaya 2022
Daftar isi semua bab
Bab 1 maxwin 5000 slot
Bab 2 05 di erek erek
Bab 3 buku mimpi hamil 4d
Bab 4 link slot terhoki
Bab 5 buku mimpi sepatu
Bab 6 slot kasih menang
Bab 7 slot365
Bab 8 777 net
Bab 9 situs pinjam uang terpercaya
Bab 10 satelittogel
Bab 11 sakuraplay
Bab 12 semargroup
Bab 13 situs gacor 2023 terbaru hari ini
Bab 14 uangcuan88
Bab 15 agen slot gacor
Bab 16 kode alam kejatuhan cicak
Bab 17 cicil hp di lazada
Bab 18 buku mimpi 2d 3d 4d bergambar
Bab 19 jam gacor no limit city
Bab 20 big288
Klik untuk melihattersembunyi di tengah769bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Menantu setingkat dewa

slot363
Yusril tanggapi kabar dirinya gantikan Mahfud MD
Pakar Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra (ANTARA/Kasmono-Apriliansyah)
Belitung (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapan soal kabar yang menyebutkan dirinya akan menggantikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.

"Sampai saat ini saya belum tahu soal itu," katanya di Tanjung Pandan, Belitung, Jumat.

Hal ini disampaikan Yusril usai menghadiri kegiatan silaturahmi dan diskusi bersama Pj Bupati Belitung, Yuspian beserta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah.

Ia mengaku sampai saat ini belum tahu menahu soal dirinya yang disebut-sebut akan menggantikan  Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.

"Saya hanya mendengar kabar saja kalau lebih lanjutnya saya belum tahu," ujarnya.

Yusril tidak menampik, pada saat terjadinya perombakan kabinet namanya selalu disebut-sebut.

"Setiap reshufflekabinet selalu dibilang Yusril akan menjadi ini dan menjadi itu, namun kenyataannya tidak menjadi apa-apa," katanya

Ia menambahkan, sampai hari ini belum ada komunikasi dengan Presiden Jokowi terkait kabar yang menyebutkan dirinya akan menggantikan  Mahfud MD.

"Belum ada, kita tunggulah perkembangan lebih lanjut," ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Muncul dua nama yang disebut-sebut akan menggantikan sosok Mahfud MD sebagai Menko Polhukam yakni Yusril Ihza Mahendra dan Jimly Asshiddiqie.
 

Pewarta: Kasmono
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Keturunan Master Bumi

game slot game slot
Pesawat Smart Air tergelincir saat mendarat di Bandara Aminggaru
Pesawat jenis Caravan milik Smart Air dengan nomor penerbangan PK-SJN mengalami kecelakaan saat mendarat di bandara Aminggaru Distrik Erogama, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Senin (5/2/2024). ANTARA/HO-Polres Puncak/aa.
Jayapura (ANTARA) - Kepala Kepolisian Resor Puncak Komisaris Polisi I Nyoman Punia mengungkapkan pesawat Smart Air mengalami kecelakaan saat mendarat di Bandara Aminggaru, Distrik Erogama, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Senin pagi.

"Memang benar pesawat jenis Caravan dengan nomor penerbangan PK-SJN dari Timika dan membawa 12 penumpang tergelincir keluar bandara karena rem blong," kata Kapolres dihubungi ANTARA dari Jayapura.

Ia menjelaskan kecelakaan terjadi saat pesawat hendak menuju apron atau tempat parkir, namun tiba-tiba rem blong sehingga secara spontan pilot membelokkan pesawat ke kiri dan keluar dari jalur landasan serta menabrak pagar bandara.

"Beruntung tidak ada korban dalam insiden tersebut," tambahnya.

Pesawat yang dikemudikan pilot Ilman dan kopilot Ilham itu membawa 12 penumpang, yakni dr. Yofri, Erina Murib, Denius, Iptu I Putu Dhyana, AKP Yulius Harikatang, Obet Kafiota, Irince, Melince, Weta, Kior, Melinus Tabuni dan Julinus.

Kepala Unit Pengelola Bandara Udara Aminggaru Oktovianus Sawaki secara terpisah membenarkan insiden kecelakaan yang dialami pesawat Smart Air, namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

"Kecelakaan itu tidak berdampak pada operasional di Bandara Aminggaru, " kata Kepalanya.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sistem saya lemah. Jangan bawa saya turun gunung.

cara pasang togel biar menang
KPK sebut perbaikan indeks persepsi korupsi butuh kolaborasi
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan saat ditemui di Gedung Pusat Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis (1/2/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/am.
Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa perbaikan indeks persepsi korupsi (IPK) membutuhkan kolaborasi seluruh kementerian, bukan hanya bertumpu pada aparat penegak hukum.

“Menganggap IPK ini tanggung jawab aparat penegak hukum, itu salah besar. Salah besar. Karena IPK ini kalau dibedah, siapa saja yang diukur, itu seluruh kementerian terlibat,” kata Pahala saat ditemui di Gedung Pusat Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis.

Pahala ingin kondisi IPK Indonesia saat ini menjadi perhatian bersama, agar perbaikannya ke depan menjadi tanggung jawab bersama.

“Kita ingin naikkan masalah ini, sehingga semua kementerian aware(sadar, red.) bahwa IPK ini bukan hanya tentang korupsi dan bukan hanya KPK,” tuturnya.

Stagnasi skor IPK Indonesia, ucap Pahala, menggambarkan ada sistem yang tidak berjalan dengan baik, sehingga dibutuhkan perubahan masif dan signifikan.

“Bahasa saya, sudah enggak bisa lagi kita jalan, udah enggak bisa lagi perbaikannya dengan lari, harus melompat untuk kita bisa bareng lagi dengan Malaysia. Malaysia sudah 50 sekarang,” kata dia.

Terkait perbaikan sistem yang signifikan, diperlukan dorongan dan kebijakan dari kepala negara. Untuk itu, KPK pada Kamis, mengadakan diskusi publik antara perwakilan tim calon presiden dan wakil presiden, serta organisasi masyarakat sipil.

Diketahui, Transparency International Indonesia telah merilis hasil pengukuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023 pada Selasa (30/1). Indonesia meraih skor 34 atau stagnan dengan skor pada tahun 2022.

Terkait hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri sebelumnya telah mengatakan stagnasi skor IPK menjadi cambuk bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu cara-cara yang luar biasa.

“Stagnasi skor IPK tentu jadi cambuk bagi kita semua, bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan dengan 'biasa-biasa' saja,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, pemberantasan korupsi butuh komitmen konkret dan dukungan penuh dari semua elemen di samping juga melakukan penguatan regulasi.

“Penguatan regulasi dibutuhkan untuk penguatan kelembagaan atau pun pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang akseleratif dan berdampak nyata terhadap perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti pengesahan undang-undang perampasan aset maupun perluasan lingkup LHKPN,” kata dia.

Baca juga: KPK tegaskan tetap proses perkara dugaan korupsi Eddy Hiariej
Baca juga: KPK amankan uang hingga mobil dari penggeledahan di Sidoarjo

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Dewa Monster

slot paling gacor modal receh
Ini film Indonesia berbiaya di atas Rp60 miliar
Kepala Riset dan Ekonomi PwC Indonesia Denny Irawan di Jakarta, Kamis (1/2/2024) malam. ANTARA/Abdu Faisal
Jakarta (ANTARA) - Hasil riset dari PwC Indonesia dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan sejumlah film Indonesia berbiaya produksi di atas 4 juta Dolar AS atau setara Rp60 miliar.

Film yang masuk kategori film beranggaran besar ini seperti Buya Hamka (2023), Foxtrot Six (2019), Trilogi Merdeka (2011), The Raid 2: Berandal (2014) dan Gunung Emas Almayer (2014).

"Film lebih dari sekadar komoditas, pendanaan stabil diperlukan," kata Kepala Riset dan Ekonomi PwC Indonesia Denny Irawan di Jakarta, Kamis (1/2) malam.

Baca juga: Film nasional berpotensi berkembang di era layanan streaming

Film beranggaran rendah biasanya merupakan produksi independen, dengan anggaran berkisar 7.000 Dolar AS sampai 66.000 Dolar AS atau Rp100 juta sampai Rp1 miliar.

Umumnya, biaya produksi film berkisar 140.000 Dolar AS sampai 1.600.000 Dolar AS atau Rp2 miliar sampai Rp25 miliar.

Produser di Indonesia secara umum mengalokasikan 10 sampai 20 persen dari total anggaran untuk kegiatan pemasaran.

Di Indonesia, terdapat skema pendanaan dari pemerintah dalam bentuk subsidi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah meluncurkan skema hibah untuk mendukung produksi film nasional serta kegiatan promosi dan distribusi internasional melalui Dana Abadi Kebudayaan Indonesia.

Baca juga: Dua insentif modal produksi film agar sineas produktif

Dana Abadi Kebudayaan Indonesia telah mengalokasikan 10 juta Dolar AS sebagai dana pendamping one-to-one untuk mendukung proyek film produksi bersama.

Ada juga dana abadi pendidikan sebesar 8 miliar Dolar AS atau Rp127 triliun untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan perfilman dan Dana Indonesiana yang didirikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Keuangan senilai 215 juta Dolar AS atau Rp3 triliun untuk peningkatan skala bisnis di industri layar.

Lalu riset juga menampilkan apa saja usaha yang diklasifikasikan sebagai industri layar. Klasifikasi baku lapangan usaha industri (KBLI) bisa dilihat dalam gambar tabel berikut:
Publikasi penelitian yang dilakukan PwC Indonesia bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Jakarta, Kamis (1/2/2024) malam. ANTARA/Abdu Faisal
 
Publikasi penelitian yang dilakukan PwC Indonesia bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Jakarta, Kamis (1/2/2024) malam. ANTARA/Abdu Faisal​​​​


​​​​Denny menyampaikan bahwa ketiadaan definisi tunggal yang diterima secara universal selama ini di Indonesia tentang "industri layar" menyebabkan keterbatasan dalam klasifikasi dan analisis usaha industri tersebut.

Kondisi itu juga menghadirkan tantangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan untuk industri tersebut.

Baca juga: Film "Heartbreak Motel" akan gunakan tiga format produksi

Sehingga kajian literatur dan perbandingan dari berbagai negara perlu ditetapkan untuk menjaga fokus penelitian yang dilakukan PwC Indonesia bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Penelitian yang bertajuk "Dampak Ekonomi Industri Layar di Indonesia - Sebuah Peluang" itu pun menunjukkan KBLI dalam dua lampiran halaman 36 sampai 40.

Untuk melihat isi lengkap riset tersebut, pembaca bisa mengakses secara bebas dengan klik laman berikut.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Super ajaib serba bisa

buku mimpi 64
Komisi II minta penyelenggara pemilu antisipasi masalah DPT ganda
Arsip Foto - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menekankan agar KPU, Bawaslu, dan seluruh pemangku kebijakan terkait segera mengambil langkah antisipasi potensi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda untuk Pemilu 2024.

"Saya berharap kepada KPU dan seluruh pemangku kebijakan untuk segera melakukan pembenahan terhadap potensi pemilih ganda yang diekspos oleh berbagai media masa," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Sumatera Barat, Selasa (31/1).

Dia menilai pembenahan potensi pemilih ganda harus dilakukan secara tuntas sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari, dan tidak lagi terjadi di berbagai Kabupaten Kota dan Provinsi di Indonesia.

Guspardi juga menegaskan pentingnya peran pengawasan secara keseluruhan dalam mewujudkan Pemilu yang adil dan demokratis.

Menurut dia, Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilu di Sumatera Barat, terlebih di seluruh Indonesia.

“Kami melakukan kunjungan ini tentu dalam rangka memastikan bagaimana kesiapan serta persiapan yang dilakukan KPU dan jajaran lainnya untuk pelaksanaan Pemilu. Kami berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan terutama menjelang Pemilu 2024," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut menurut dia, juga dilakukan evaluasi yang membahas temuan dan rekomendasi yang dihasilkan selama kunjungan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Sumatera Barat.

Dia mengatakan kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Sumatera Barat merupakan bagian dari upaya nyata untuk menjaga integritas dan kredibilitas Pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia.

Melalui dialog dan evaluasi, diharapkan langkah-langkah perbaikan dapat segera diimplementasikan demi terwujudnya pemilu yang bersih, adil, dan demokratis.
Baca juga: Komisi II DPR: Usut tuntas OTT anggota KPU Padang Sidempuan
Baca juga: Komisi II: Sirekap bukan sistem resmi penghitungan suara Pemilu
Baca juga: Anggota Komisi II: KPU harus selidiki seksama dugaan kebocoran data

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Mengorbankan gunung dan sungai

situs slot terbaru dan terpercaya
KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi berikan keterangan kepada wartawan usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (2/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Usai diperiksa KPK, Arief menyebutkan sekitar 10 pertanyaan soal kaitan antara Bapanas dan Kementerian Pertanian.

"Enggak ada setoran uang karena 'kan institusi terpisah, anggarannya juga terpisah. Kegiatannya juga berbeda, tugasnya juga beda," kata Arief di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Arief menegaskan bahwa tidak ada setoran uang dari Bapanas ke SYL.

Ia menerangkan bahwa Bapanas dahulunya adalah bagian dari Kementerian Pertanian. Namun, saat ini Bapanas telah menjadi sebuah lembaga yang terpisah dari Kementan.

"Dahulu memang pernah jadi eselon I-nya Kementan, tetapi pada saat saya bergabung memang sudah institusi terpisah. Saya jelaskan bahwa saya dilantik oleh Presiden pada tanggal 21 Februari 2022 dan bertanggung jawab kepada Pak Presiden," ujarnya.

Arief menjelaskan kerja sama Bapanas dan Kementan hanya pada saat melakukan penghitungan data komoditas.

"Kecuali pada saat kami memberikan neraca komoditas, kami menghitung sama-sama. Akan tetapi, tidak ada hubungan antara Bapanas dan Kementan dalam struktur, ya, karena sudah terpisah," tuturnya.

Ia juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada pemanggilan pertama oleh KPK adalah karena surat pemanggilan terhadap dirinya dialamatkan ke Biro Hukum Kementerian Pertanian, bukan langsung ke Bapanas sehingga akhirnya dilakukan penjadwalan ulang oleh penyidik KPK.

Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL
Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan

Sebelumnya, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024