liga367

Aku bukan Yae Rin

Bos Bappenas soal Revisi UU IKN: Ada Jaminan Keberlanjutan******

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan poin revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) adalah terkait jaminan keberlanjutan pembangunannya.

Ia menjelaskan aturan mengenai jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu belum termuat dalam UU IKN saat ini.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengatur hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum.

Mengutip situs DPR RI, jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota itu masuk dalam draf revisi UU IKN.

Hal itu tercantum pada pasal tambahan, yakni Pasal 35 yang berbunyi: "Ketentuan atas keberlangsungan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, ditetapkan dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR-RI).".

Meski demikian, Suharso membantah terkait keberadaan pasal tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui terkait ketentuan keberlangsungan pemindahan ibu kota berdasarkan keputusan MPR.

"Enggak, enggak ada. Saya baca tuh enggak ada," kata dia.

Jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota sendiri memang masuk dalam lima isu dan tantangan yang melatarbelakangi revisi UU IKN.

Adapun kelima isu dan tantangan baru tersebut yaitu, pertama, perbedaan interpretasi dalam memahami kewenangan khusus yang dimiliki oleh otorita IKN terkait tugas dan fungsinya.

Kedua,kedudukan otorita IKN sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, serta aspek pembiayaan yang dapat dilakukan secara mandiri sebagai pemerintah daerah khusus.

Ketiga,pengaturan spesifik mengenai pengakuan hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat.

"Serta penataan ulang tanah untuk memastikan pengelolaan wilayah oleh otorita dan pemerintah daerah di sekitar IKN Nusantara," imbuh Suharso dalam rapat pembicaraan tingkat satu pembahasan RUU Perubahan UU IKN antara pemerintah dan Komisi II DPR RI, Senin (21/8) lalu.

Keempat,pengaturan khusus untuk investor, pengembang perumahan, dan hak atas tanah, agar investasi di IKN lebih kompetitif.

Kelima,kepastian keberlanjutan dan keberlangsungan kegiatan pembangunan IKN serta diperlukannya keterlibatan DPR dalam hal pengawasan.

[Gambas:Video CNN]

Tersenyum bangga di dunia keabadian

Kemenkes dan BPS Buka Suara soal Data Program Makan Gratis Prabowo******

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pusat Statistik (BPS) buka suara terkait data yang menjadi dasar program makan gratis yang dijanjikan bakal calon presiden Prabowo Subianto.

Program itu diperuntukkan bagi pelajar, siswa pra sekolah, hingga ibu hamil agar mendapat gizi yang seimbang.

Dalam program itu Tim Prabowo mengasumsikan kelompok penerima program terdiri dari 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak pra sekolah. Jika ditotal dengan ibu hamil jumlahnya mencapai 77 juta jiwa.

Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Ahmad Avenzora mengungkapkan pihaknya tidak memiliki dan tidak pernah mengeluarkan data absolut terkait jumlah anak sekolah dan pra sekolah, apalagi dikaitkan dengan kecukupan gizi.

"Untuk indikator pendidikan kami hanya mengeluarkan indikator-indikator makro seperti angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, dan lain-lain. Jadi kami tidak punya perbandingan angka di atas dengan angka BPS karena BPS tidak punya indikator seperti yang dimaksud," ujar Ahmad melalui pesan singkat ke CNNIndonesia.com.

Sementara, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Nadia Tarmizi mengungkapkan jumlah ibu hamil di Indonesia diperkirakan 4,5 juta. Namun, ia tak membantah data yang diungkap Tim Prabowo karena tidak ada angka spesifik terkait jumlah ibu hamil yang digunakan.

"Ibu hamil perkiraan kita sekitar 4,5 juta," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan program itu akan memerlukan anggaran Rp400 triliun degan melibatkan UMKM, Badan Usaha Milik Desa, hingga koperasi.

"Kita sudah hitung untuk program satu kali makan setiap hari, 365 hari, kita perlu Rp400 triliun tambahan setiap tahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung, bakal ada uang itu Rp400 triliun," kata Hashim di Rumah Pemenangan Relawan Prabowo, Jakarta Pusat, Rabu (6/9) lalu.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Rasul Laut

Apa itu Bursa Karbon yang Baru Diluncurkan Jokowi Hari Ini?******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Bursa Karbon Indonesia pada hari ini, Selasa (26/9).

Ia berharap kehadiran bursa karbon bisa berkontribusi untuk melawan krisis iklim.

"Hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan khususnya melalui pengurangan emisi karbon," kata Jokowi saat meresmikan peluncuran bursa karbon di Gedung Bursa Efek Indonesia.

Jika dikalkulasi, potensi Bursa Karbon Indonesia diperkirakan melampaui Rp3.000 triliun.

Lantas apa itu bursa karbon?

Merujuk Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023, bursa karbon adalah sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan unit karbon.

Sementara, perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.

Yang dijual di bursa karbon adalah kredit atas pengeluaran karbondioksida atau gas rumah kaca.

Mengutip Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, perdagangan karbon juga ditujukan untuk mengendalikan perubahan iklim.

Selain itu, kehadiran bursa karbon juga sebagai cara Indonesia berkontribusi dalam membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat celcius hingga 1,5 derajat celcius.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Tanpa Jiwa

Bahlil: Tokoh Rempang Ucap Kiamat Pun Kampung Tak Maju Tanpa Investasi******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menceritakan kunjungannya di kediaman tokoh masyarakat Rempang Garisman Ahmad.

Dalam kunjungan itu, Garisman memberikan sejumlah masukan kepada Bahlil terkait pembangunan Rempang Eco City di Batam, Kepulauan Riau.

Bahlil mengungkap bahwa warga Rempang sangat terbuka terhadap berbagai kemungkinan investasi di kampung mereka.

Selain itu, masukan lain yang diterima Bahlil adalah bahwa warga Rempang tak ingin direlokasi ke Pulau Galang. Mereka juga tak ingin kuburan leluhur mereka di sana digeser.

"Sebenarnya saudara-saudara kita di sana itu cukup punya respon yang positif. Tapi dilakukan dengan komunikasi yang baik," tegas dia.

Bahlil mengatakan alih-alih ke Pulau Galang, warga minta ingin digeser ke kampung yang masih di wilayah Pulau Rempang.

Lihat Juga : Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret

Kemudian, Bahlil menyebut bahwa warga tak hanya ingin menjadi pekerja dan investasi, tapi mereka juga ingin dirangkul menjadi pengusaha bagian dari investasi.

Bahlil pun mengungkap sudah mendengarkan aspirasi dari Garisman dan berjanji untuk merealisasikan seluruh masukan yang diterimanya.

"Berikut adalah menyangkut dengan permintaan dari masyarakat untuk mereka tidak hanya menjadi pekerjaan, tapi merupakan bagian dari pada investasi, kita okekan juga. Kita sudah bicara sama pengusaha, sama investornya," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Sekretaris cabang terbaik

Alasan Zulhas Larang TikTok Shop Cs Jualan dan Transaksi******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melarang social commerce seperti TikTok Shop berjualan. Alasannya, jika social commerce dan e-commercedisatukan, pihak platform sangat diuntungkan.

Hal ini karena platform mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Larangan tersebut nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ia pun menuturkan dalam revisi perpres tersebutsocial commercehanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa saja. Artinya platform tersebut dilarang berjualan secara langsung.

"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan enggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," kata Zulkifli.

Ia juga menyebut dalam revisi permendag tadi, pemerintah akan memisahkan social commercedengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commercesecara bersamaan.

Selain itu, dalam revisi beleid tersebut, pemerintah juga akan mengatur jenis barang impor apa saja yang boleh dijual di dalam negeri. Negara juga akan memperlakukan barang impor sama dengan barang dari dalam negeri.

"Kalau makanan harus ada sertifikat halal, kalau beauty (produk kecantikan) harus ada (izin) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)-nya," imbuh Zulkifli.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan pemerintah akan melarang sebuah platform social commercedan e-commercemenjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

Terakhir, pemerintah akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commercehanya boleh di atas harga US0.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingatkan, tutup," tandas Zulkifli.

[Gambas:Video CNN]

Nian Jingui

Luhut Ungkap RI Siap Jadi Bagian Investasi Penyimpanan Karbon Dunia******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia siap menjadi bagian utama dalam investasi teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS) dunia.

Luhut menyebut potensi penyimpanan karbon di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 400 giga ton, sehingga menghadirkan peluang bisnis dan investasi yang signifikan bagi negara.

"Investasi global baru-baru ini di CCS telah mencapai US,4 miliar dan Asia memberikan kontribusi sebesar US,2 miliar. Indonesia siap menjadi bagian utama dari investasi teknologi ini," katanya dalam keterangan di Jakarta, Senin (11/9), dikutip dari Antara.

Sektor CCS pun berkembang pesat, menawarkan investor peluang untuk menjadi yang terdepan dalam industri revolusioner yang menjanjikan keuntungan finansial jangka panjang sekaligus memenuhi tanggung jawab zero emission sebagai izin berinvestasi bagi industri global.

Lebih lanjut, Luhut menambahkan bahwa pengembangan pusat CCS di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena wilayah ini memiliki sumber daya yang diperlukan dari lokasi penyimpanan CO2 dan lokasi industri yang berdekatan, termasuk mitra dari industri Asia Timur untuk transportasi karbon internasional.

"Penerapan pajak karbon regional juga memberikan dorongan ekonomi pada proyek ini. Fasilitas minyak dan gas yang ada mulai dari Aceh, Utara Jawa, Kalimantan, dan pengembangan terbaru di Papua secara teknis layak untuk pengoperasian CCS. Dengan mendorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan, kita dapat memanfaatkan potensi penuh CCS untuk mewujudkan masa depan berkelanjutan di Asia Tenggara," ujarnya.

Oleh sebab itu, Luhut mengungkapkan International & Indonesia CCS Forum 2023 diharapkan bisa membahas keberhasilan Indonesia lebih lanjut, sekaligus merupakan acara sampingan KTT ASEAN.

"Kami yakin bahwa upaya kolektif kami untuk mendefinisikan kerangka peraturan dapat memberikan pesan yang jelas, Indonesia akan menjadi pionir penerapan CCS di tahun-tahun berikutnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]