petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

selalu slot

oplet4d 891Jutaan kata 863620Orang-orang telah membaca serialisasi

《selalu slot》

Politik kemarin, perairan IKN rawan hingga dorongan PPP jadi oposisi******

Politik kemarin, perairan IKN rawan hingga dorongan PPP jadi oposisi
Ilustrasi - Rangkuman berita politik kemarin, mulai Presiden Jokowi temui Anwar Ibrahim, rakernas PDIP hingga KPU. (ANTARA/Juns)
Jakarta (ANTARA) - ​​​​​​Berbagai peristiwa politik kemarin, Kamis (29/2), menjadi sorotan di antaranya TNI AL yang menyatakan perairan di dekat IKN rawan hingga adanya dorongan PPP menjadi oposisi terhadap pemerintahan baru.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

Kasal: Perairan dekat IKN rawan perlu sensor awasi perlintasan

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa perairan dekat Ibu Kota Nusantara (IKN) rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut.

Ibu Kota Nusantara sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

“Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan,” kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

Presiden: Banyak investor antre mau berinvestasi di IKN

Presiden Joko Widodo menyebut saat ini banyak investor antre untuk berinvestasi di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Yang antre ini banyak, hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk sehingga kota menjadi hidup," ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media setelah melakukan peletakan batu pertama sejumlah infrastruktur di IKN, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

PPP: Ada dorongan jadi oposisi untuk pemerintahan baru

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan(PPP) Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa muncul dorongan dari berbagai daerah agar partainya menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya.

"Dorongan untuk PPP mempertahankan sikap oposisi juga masih ada bahkan dari daerah," ujar pria yang akrab disapa Romy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Hal itu menyusul pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno yang terbuka bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.

Baca selengkapnya di sini.

Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024

Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada, sebagai Rancangan Undang-Undang usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Baca selengkapnya di sini.

TNI AU bakal tambah dua skuadron drone di Tarakan dan Malang

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI R. Agung Sasongkojati mengatakan TNI AU bakal menambah dua skuadron pesawat nirawak (drone) di Tarakan, Kalimantan Utara dan Malang, Jawa Timur, sehingga Indonesia akan memiliki total empat skuadron drone.

“Kita akan menambah dua skuadron lagi. Saat ini kita sudah punya skuadron drone, yaitu Skuadron 51 di Pontianak dan Skuadron 52 di Natuna. Kita akan tambah lagi dengan dua skuadron, yaitu 53 di Tarakan dan 54 di Abdurachman Saleh di Malang,” ucap Agung ditemui di Gedung Puri Ardhya Garini, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis.

Kadispenau menjelaskan bahwa saat ini TNI AU masih mengoperasikan drone jenis ANKA dan CH4. Nantinya, kata dia, skuadron baru tersebut akan diisi oleh drone ANKA yang dibeli dari Turki.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris******

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menunjukkan lima jenis surat suara pada Pemilu 2024 di TPS 121 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:seribu mimpi 33

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
jam gacor starlight princess 2023
info situs slot gacor malam ini
ibet899
daftar gacor
slot tergacor jp
pinjam uang akulaku ke dana
situs togel online terpercaya
pinjaman online 12 bulan
situs slot judi online24jam terpercaya
Daftar isi semua bab
Bab 1 kingasia77
Bab 2 rtpcnn
Bab 3 simulasi kredit kredivo
Bab 4 buku mimpi 2d 20
Bab 5 360kredi legal atau ilegal
Bab 6 jutawan138
Bab 7 slot terbaik di indonesia
Bab 8 gelangqq
Bab 9 slot paling gacor saat ini
Bab 10 cicil hp online
Bab 11 judi slot anjing
Bab 12 situs slot terbaru
Bab 13 cara dapat uang sehari
Bab 14 slot server thailand no 1
Bab 15 buku mimpi 2d 11
Bab 16 slot yang lagi gacor pagi ini
Bab 17 bonus maxwin
Bab 18 slot88 online
Bab 19 cara mencairkan pinjol ke dana
Bab 20 akun judi slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah489bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Pedang Bintang Suci

taxi4d link terbaru
Kemarin, Kemensos inovasi kompor hingga Jokowi bayangkan konser di IKN
Kementerian Sosial (Kemensos) pada Rabu (28/2/2024) meluncurkan kompor inovasi yang ramah lingkungan berbahan limbah sawit sebagai solusi untuk mengatasi mahalnya harga gas elpiji di Desa Seuneubok Simpang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur. (ANTARA/HO-Biro Humas Kemensos)
Jakarta (ANTARA) - Berbagai berita humaniora yang menarik pada Kamis (29/2) masih menarik untuk dibaca hari ini, seperti inovasi kompor bertenaga limbah sawit dari Kemensos, hasil kerja sama dengan IPB.

Ada juga berita-berita lainnya, seperti data BRIN yang menunjukkan ancaman kepunahan spesies air akibat perubahan iklim, Jokowi membayangkan konser-konser besar diadakan di IKN, Wakil Presiden meninjau penyembelihan sapi di Selandia Baru, dan penutupan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) karena abu vulkanik erupsi Gunung Marapi.

1.) Kemensos luncurkan kompor inovasi berbahan bakar limbah sawit

Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan inovasi berupa kompor ramah lingkungan yang berbahan limbah sawit sebagai solusi untuk mengatasi mahalnya harga gas elpiji di Desa Seuneubok Simpang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur.

Menurut keterangan dari Menteri Sosial Tri Rismaharini, inovasi tersebut adalah hasil kerja sama Kemensos dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai respon dari keluhan warga akan sulitnya stok serta mahalnya gas elpiji tiga kilogram di daerah itu. Sementara itu, Ketua Forum Keserasian Sosial (FKS) Desa Seuneubok Simpang Kafriyadi mengatakan kompor inovatif itu sudah diuji coba sejak September 2023, dan hasilnya sangat memuaskan.

2.) BRIN: Spesies air paling berisiko punah akibat perubahan iklim

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan, fenomena perubahan iklim membuat spesies air berisiko terancam punah akibat perubahan suhu, lingkungan, dan habitat.

Peneliti Ahli Utama dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN Amir Hamidy mengatakan, berbagai spesies yang hidup di air menjadi makhluk hidup pertama yang merasakan dampak perubahan iklim tersebut. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh perubahan siklus air yang berdampak pada perilaku reproduksi spesies.

Sebagai contoh, ujarnya, distribusi Katak Merah yang ditemukan di Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat telah mengalami penurunan dan menjauhi ketinggian yang biasanya mereka tempati, akibat perubahan suhu di kawasan pegunungan itu.

3.) Jokowi bayangkan konser-konser besar kelak bisa diadakan di IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membayangkan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya menjadi kota pemerintahan melainkan juga tempat diselenggarakannya konser-konser besar kelak.

Dalam sambutannya saat meresmikan peletakan batu pertama pembangunan gedung Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis, dia berharap seiring pemenuhan fasilitas di ibu kota baru itu, berbagai konser akbar dapat diselenggarakan di sana. Dia juga berharap kawasan itu juga dapat menjadi pusat ecotourism.

4.) Wapres tinjau penyembelihan sapi bersertifikasi halal di Selandia Baru

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meninjau proses penyembelihan hewan sapi bersertifikasi halal di perusahaan ekspor daging, Taylor Preston, Selandia Baru, Kamis.

Peninjauan itu dalam rangka memastikan produk daging yang diekspor ke Indonesia telah memenuhi standar penilaian sertifikasi halal secara global dan nasional. Adapun kriteria-kriteria halal yang ditinjau meliputi ertifikat pengakuan halal dari beberapa lembaga halal di Selandia Baru yang memperoleh dukungan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) RI.

5.) Otoritas bandara kembali tutup operasional BIM akibat erupsi Marapi

Kantor Otoritas Bandara Wilayah VI kembali menutup operasional Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman akibat terdampak sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Marapi.

Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah VI Kapten Megi H. Helmiadi di Padang, Kamis, mengatakan, kebijakan penutupan bandara tersebut akibat sebaran abu vulkanik Gunung Marapi yang berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar telah mencapai BIM. Akibat penutupan bandara tersebut tujuh penerbangan, yaitu empat kedatangan dan tiga jadwal keberangkatan,dari dan ke BIM menjadi tertunda.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Kemegahan Netheril

lobby303
Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu
Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi (kanan) memimpin sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024 dengan pihak terlapor Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait cuti kampanye. "Memutuskan, satu, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi dalam sidang putusan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis. Dalam sidang perkara Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/II/2024, Majelis Sidang Bawaslu juga memberikan teguran kepada Zulhas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Sebelum memberikan putusan tersebut, Bawaslu berkesimpulan bahwa keikutsertaan Zulhas dalam kampanye pada Selasa (23/1) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan pada Rabu (24/1) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan merupakan pelanggaran. "Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kampanye pemilu yang diatur dalam Pasal 281 Ayat 1 dan Pasal 302 Ayat 2 Undang-Undang Pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017)," kata Anggota Majelis Sidang Totok Hariyono dalam sidang tersebut. Totok menjelaskan Zulhas mendapatkan cuti selama 13 hari seperti tercantum dalam Surat Menteri Sekretaris Negara RI pada 10 Januari 2024, tetapi cuti tersebut untuk keperluan pribadi, bukan kampanye. "Menimbang meskipun terlapor telah mendapatkan persetujuan izin cuti selama 13 kerja pada tanggal 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, dan 31 Januari 2024, dan 5, 6, 7 Februari 2024," kata Totok. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: Bawaslu RI tegur KPU RI tidak datang sidang pelanggaran administratif
 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Strategi Nanchen

trik main mahjong ways
JPU: SYL usir eks Sekjen Kementan karena tak patuhi perintah pemerasan
Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/2/2024). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan menteri pertanian itu telah melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom.
Jakarta (ANTARA) - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) sempat mengusir mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono turun dari mobil karena tidak mematuhi perintah melakukan pemerasan.

JPU KPK Masmudi menyampaikan pengusiran itu dilakukan di tengah perjalanan kunjungan kerja ke Pandeglang, Banten, pada Januari 2020 saat Momon sedang mendampingi SYL.

"SYL meminta Momon untuk pindah mobil karena Momon tidak dapat memenuhi kepentingan terdakwa, yang mana selanjutnya Momon turun dan pindah mobil," ujar Masmudi saat pembacaan dakwaan SYL dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: SYL alirkan uang Rp40,1 juta hasil pemerasan ke Partai NasDem

Selanjutnya pada Februari 2020, bertempat di ruang kerja Menteri Pertanian, lanjut Masmudi, SYL melalui Panji Harjanto selaku ajudannya memanggil Momon. SYL menyampaikan jika Momon tidak sejalan dengan keinginannya, Momon dipersilakan mengundurkan diri.

Keesokan harinya, Direktur Jenderal Perkebunan Kementan tahun 2020 Kasdi Subagyono menyampaikan kepada Momon bahwa atas arahan SYL, Momon tidak perlu mendampingi dan ikut kunjungan kerja bersama SYL, kecuali atas perintah SYL.

"Disampaikan juga oleh Kasdi kalau SYL ke timur, Pak Momon ke barat atau diam di kantor saja," katanya.

Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL

Dengan demikian, Masmudi menambahkan sejak saat itu tugas Momon sebagai Sekjen Kementan dalam mendampingi SYL selaku Mentan diambil alih oleh Kasdi selaku orang yang lebih dipercaya oleh SYL.

Kemudian pada Mei 2021, Kasdi dipromosikan oleh SYL menjadi Sekjen Kementan menggantikan Momon. Setelah menjabat Sekjen Kementan, Kasdi meneruskan perintah SYL melakukan pengumpulan uang dari para pejabat eselon I Kementan untuk pembayaran serta kepentingan SYL dan keluarganya.

Atas perintah SYL tersebut, para pejabat eselon I di lingkungan Kementan dengan terpaksa memenuhi permintaan SYL karena khawatir pimpinannya itu marah, takut dipindahtugaskan, demosi jabatan, atau diberhentikan.

Baca juga: SYL minta penangguhan penahanan karena sakit paru-paru

Dalam kasus ini, SYL didakwa JPU KPK melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar selama rentang waktu tahun 2020 hingga 2023. Pengumpulan uang secara paksa tersebut diduga dilakukan sejak awal SYL menjabat sebagai Mentan pada awal 2020.

Pemerasan di lingkungan Kementan dilakukan SYL bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023 dan Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan tahun 2023. Untuk itu, ketiganya didakwa secara bersamaan.

Baca juga: SYL didakwa lakukan pemerasan dan terima gratifikasi Rp44,5 miliar
Baca juga: Syahrul Yasin Limpo ajukan keberatan atas dakwaan JPU KPK

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

slot space 77
Gempa berkekuatan 5 magnitudo dilaporkan terjadi di Jember
Peta gempa berkekuatan magnitudo 5 yang dilaporkan terjadi di Jember, Jawa Timur, Jumat (1/3/2023), sekitar pukul 03.19 WIB. (ANTARA/HO-BMKG)
Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan telah terjadi gempa yang berkekuatan magnitudo 5 di Jember, Jawa Timur, Jumat, sekitar pukul 03.19 WIB.

Pusat gempa tersebut berada di laut selatan Pulau Jawa pada koordinat 10,48 LS-103,62 BT atau berjarak 252 kilometer barat daya Jember, Jawa Timur, di kedalaman 10 kilometer.

Dalam peringatan dini melalui sistem aplikasi infoBMKG yang dipantau di Jakarta, Jumat, hasil analisa sementara gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Baca juga: BMKG: Getaran gempa di Donggala timbul akibat aktivitas sesar lokal

Getaran gempa itu dilaporkan juga dirasakan oleh masyarakat di wilayah Desa Karangkates, Malang dengan skala II MMI.

Namun, BMKG belum melaporkan secara rinci terkait dengan pemicu dan dampak yang ditimbulkan gempa tersebut terhadap masyarakat.

Untuk itu, masyarakat diimbau supaya tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sampai hasil analisa peristiwa menyeluruh resmi dilaporkan oleh BMKG.

Hasil analisa resmi tersebut biasa didapatkan masyarakat dengan cara mengakses aplikasi daring infoBMKG, pelbagai akun media sosial inforBMKG, atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.

Baca juga: Mensos serahkan rumah tahan gempa untuk masyarakat Aceh Timur
Baca juga: BMKG: Tak perlu panik gempa susulan di NTT, tak berpotensi tsunami

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Cara menarik bintang dengan login di awal

judi slot paling gacor
Bapanas kampanyekan konsumsi sayur dan buah di lingkungan pesantren
Bapanas kampanyekan konsumsi sayur dan buah di lingkungan pesantren salah satunya di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan, Jakarta. ANTARA/HO-Humas Bapanas
Gerakkan BGtS menjadi ajang promosi dan sosialisasi secara luas yang kami gencarkan seluruh generasi muda Indonesia
Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapnas) secara aktif mengkampanyekan pentingnya konsumsi sayur dan buah-buahan di lingkungan pendidikan termasuk pesantren dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal dalam keterangan di Jakarta, Kamis mengatakan bahwa kampanye makan pisang menjadi salah satu inisiatif untuk mengedukasi santriwati tentang pentingnya mengonsumsi buah.

"Gerakkan BGtS menjadi ajang promosi dan sosialisasi secara luas yang kami gencarkan seluruh generasi muda Indonesia, sehingga mampu meningkatkan kesadaran sejak usia dini untuk mencintai dan mengonsumsi buah khususnya buah lokal,” kata Rinna.

Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas gencarkan gerakkan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) Goes to School (BGtS) dengan mengajak 600 santriwati mengonsumsi buah pisang salah satunya di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan.

Bapanas berupaya mengedukasi santri, khususnya santriwati, untuk mengenal beragam buah lokal dan memahami manfaat kesehatan yang terkandung di dalamnya.

Menurutnya pisang merupakan buah yang mudah ditemukan, relatif murah, dan memiliki nutrisi yang sangat tinggi, sehingga cocok untuk menjadi pilihan konsumsi sehari-hari.

Ditegaskan bahwa konsumsi sayur dan buah memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, karena mengandung vitamin, mineral, dan serat yang sangat diperlukan.

Rinna mengatakan bahwa pisang dipilih sebagai buah yang dikampanyekan karena ketersediaannya yang tidak terbatas sepanjang tahun, tidak mengenal musim, dan harganya relatif terjangkau.

Selain itu, pisang juga mudah didapatkan dan praktis untuk dikonsumsi, menjadikannya sebagai pilihan buah yang ideal untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.

Dengan demikian, melalui kampanye ini, Bapanas berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada santriwati tentang pentingnya mengonsumsi buah dalam menjaga kesehatan tubuh.

"Mengapa kita mengkampanyekan buah pisang?, selain kaya akan kandungan nutrisinya, selain itu adalah ketersediaan buah ini sepanjang tahun, tidak mengenal musim, sehingga mudah diakses. Selain itu, buah pisang merupakan buah yang praktis," ungkapnya.

Dia juga berharap agar dengan adanya kampanye tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pesantren lainnya untuk melakukan upaya serupa dalam meningkatkan pemahaman akan pentingnya pola makan sehat di kalangan santri.

“Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi tempat pembelajaran agama, tetapi juga tempat yang mempromosikan gaya hidup sehat dan menyeluruh bagi para santri,” katanya.

Baca juga: Bapanas: Harga GKP mulai turun, harga beras bisa terkoreksi
Baca juga: Bapanas: GPM alternatif tekan gejolak harga pangan jelang Ramadhan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Saya seorang pemain besar

situs slot paling gacor 2023
Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (kiri) bersama Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/am.
"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak menindaklanjuti keseluruhan rekomendasi terkait pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), dan pemungutan suara lanjutan (PSL).

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, KPU hanya menjalankan rekomendasi itu di 1.521 tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, Bawaslu mengeluarkan sebanyak 1.692 rekomendasi pemungutan dengan rincian 890 PSU, 146 PSL, dan 666 PSS.

Diketahui, KPU melaksanakan PSU rekomendasi PSU di 729 TPS (82 persen) dan tidak melaksanakan di 84 TPS (9 persen).

"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan logistik PSU," kata Lolly.

Kemudian, terhadap 136 rekomendasi PSL, KPU melaksanakan PSL di 135 TPS (99 persen) dan tidak melaksanakan di 1 TPS (satu persen).

Menurutnya, tidak dapat dilaksanakannya PSL berdasarkan kajian Bawaslu adalah karena KPU tidak memungkinkan menyelenggarakan PSL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, untuk 666 rekomendasi PSS, KPU melaksanakan PSS di 657 TPS (99 persen) dan tidak dapat melaksanakan PSS di 9 TPS (satu persen).

PSS tidak dapat dilakukan di 9 TPS di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua karena adanya konflik antar masyarakat yang hendak membagi surat suara antar caleg.

Dalam pembagian itu tidak ada titik temu dan saat ini sedang proses dalam penelusuran.

Selain itu, terdapat 77 rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti karena tidak mendapat surat balasan yang terjadi di 4 Provinsi, yakni:

Sulawesi tengah (Banggai Kepulauan 1, Donggala 2), Jawa Barat 3 (Kota Bekasi 3), Maluku 23 (Kota Ambon 3, Seram Bagian Barat 19, Maluku Tengah 1), dan Papua 48 (Kabupaten Jayapura).

"Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindaklanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas Lolly.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024