sob77

Catatan Kenaikan oleh Ratusan Pemurni

Produksi Hyundai Naik jadi 1.000 Unit Berkat Insentif Mobil Listrik******

PT Hyundai Motors Indonesia mengungkapkan produksi mobil listrik di pabriknya meningkat seiring berjalannya program subsidi kendaraan listrik yang diberikan pemerintah. 

Presiden Hyundai Motor ASEAN HQ Young Tack Lee mengatakan produksi mobil listrik bakal bertambah menjadi 1.000 unit per bulan dari 250 unit per bulan.

"Kebijakan dari pemerintah untuk subsidi, PPN dihapuskan 10 persen itu pun bisa mendukung, berarti Hyundai tahun yang lalu satu bulan produksinya hanya 250 unit karena semikonduktornya kurang, tetapi untuk tahun ini sudah mulai satu bulan produksi 1.000 unit," katanya di kantor PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, Bekasi, Selasa (11/7).

"Jadi kira-kira US miliar untuk baterai sel, untuk baterai packnya US juta. Kira-kira seluruh total investasinya US,5 miliar ," katanya.

Pemerintah memberikan subsidi bagi mobil listrik yang memenuhi syarat. Salah satu syaratnya, diproduksi lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen. Sejauh ini cuma dua mobil listrik yang bisa dibeli menggunakan subsidi yaitu Wuling Air EV dan Hyundai Ioniq 5.

Subsidi yang diberikan adalah potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Sehingga PPN yang tadinya 11 persen kini hanya dibebani 1 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sangat pemburu

Survei BI: Keyakinan Konsumen ke Ekonomi Melandai pada Juni******

Bank Indonesia (BI) mencatat indeks keyakinan konsumen(IKK) terhadap ekonomi RI merosot dari 128,3 menjadi 127,1,3 pada Juni 2023. Hal ini berdasarkan survei konsumen BI yang dilakukan bulan lalu.

"Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juni 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat," ujar Direktur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Senin (10/7).

Bank sentral menilai keyakinan konsumen terbilang kuat karena IKK masih di zona optimis atau lebih dari 100.

Selanjutnya, Erwin mengungkapkan menurunnya keyakinan konsumen pada Juni 2023 didorong oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang meningkat.

Tercatat, IKE Juni 2023 sebesar 116,8, lebih rendah dibandingkan 118,9 pada Mei 2023. Tetap terjaganya IKE Juni 2023 terutama didukung oleh Indeks Penghasilan Saat Ini yang tercatat sebesar 125,1 tetap stabil sebesar 0,3 poin dari Mei 2023.

Penurunan juga terjadi pada IEK Juni 2023 sebesar 137,5, lebih rendah dari 137,8 pada bulan sebelumnya.

Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan yang tetap kuat terutama didorong oleh ekspektasi penghasilan sebesar 138,1 pada Juni 2023, meningkat dibandingkan 136,9 pada Mei 2023.

"IEK tetap kuat terutama didorong oleh komponen Indeks Ekspektasi Penghasilan yang meningkat dibandingkan bulan sebelumnya," ujarnya.

Survei konsumen merupakan survei bulanan BI untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi yang tercermin dari persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen terhadap kondisi perekonomian ke depan.

[Gambas:Video CNN]

Kepala sekolahku yang dingin

Ekonom Wanti******

Ekonom Bank DBS mengingatkan soal ancamanEl Nino yang akan terjadi di Indonesia, khususnya di sektor pertanian dan pangan. 

Head of Research DBS Group Maynard Priajaya Arif mengatakan El Nino tahun ini diperkirakan bakal separah 2015 lalu.

Ancaman kekeringan tersebut bakal berdampak pada produksi hasil pertanian dan juga harga-harga di pasar. Namun, ia menyebut dampak El Nino terhadap kenaikan harga biasanya agak delay.

"Ada beberapa hal yang pemerintah lakukan untuk menjaga stabilitas pangan. Impor untuk menjaga ketersediaan pasokan. Apakah perlu? Tergantung bahan pangan apa, tapi kan ada beberapa yang selalu dijaga, termasuk beras," tuturnya secara virtual, Jumat (7/7).

Di lain sisi, Maynard menyebut pemerintah tidak perlu mengimpor semua jenis bahan pokok. Ia mencontohkan pemerintah tinggal mengalokasikan hasil olahan sawit untuk kebutuhan ekspor, bioetanol, dan minyak goreng dalam negeri.

Meski begitu, pemerintah kudu mempertimbangkan gejolak harga di negara importir. Pasalnya, bisa jadi ada faktor tak terduga selain peristiwa El Nino, termasuk perang.

Lihat Juga : Luhut Bersuara Keras soal Negara Maju dan Lembaga Dunia Atur Ekspor RI

Senior Economist DBS Radhika Rao mengatakan pemerintah sudah bersiap menghadapi guncangan El Nino. Namun, fenomena itu tak akan berdampak terlalu dalam terhadap inflasi. 

"Sebenarnya dalam delapan hingga sembilan tahun terakhir, kita belum terlalu banyak melihat dampak inflasi karena peristiwa El Nino," ungkap Radhika.

Selain ancaman El Nino, dua ekonom DBS tersebut mewanti-wanti perputaran uang jelang Pemilu 2024. Apalagi, investor biasanya bersikap wait and see menunggu siapa presiden pengganti Joko Widodo (Jokowi).

"Kami pikir investasi asing agar bergerak perlahan, tidak melambat, tetapi tidak ada penyegaran. Mereka (investor) umumnya akan menunggu hasil pemilu," ramal Randhika.

Sementara itu, Maynard mengatakan kandidat calon presiden (capres) Indonesia sudah cukup jelas, meski pendaftaran masih lama. Terlepas dari siapa penerus Jokowi, ia menekankan hal paling penting adalah menjaga stabilitas pemilu.

Meski begitu, ia menyebut pemilu bisa berdampak positif pada perekonomian Indonesia, terutama di masa kampanye. Kucuran duit dari kandidat dan partai politik diramal bakal mulai terasa efeknya di kuartal IV 2023.

[Gambas:Video CNN]

Berjalan sendirian selama ribuan tahun

BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan KKBC Masuk Desa, Gaet Pekerja Informal******

BPJS Ketenagakerjaan kembali menghadirkan gebrakan lewat sosialisasi masif di seluruh desa yang tersebar di penjuru Indonesia dengan meluncurkan kampanye 'Kerja Keras Bebas Cemas' atau KKBC, Kamis (6/7). Sosialisasi ini ditempuh BPJS Ketenagakerjaan untuk mengejar target pada 2026 mendatang, yakni mampu melindungi 70 juta pekerja.

Kampanye KKBC 'masuk desa' ini dinilai tepat karena ekosistem desa menyimpan potensi jutaan pekerja di sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang mayoritas belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tentunya BPJS Ketenagakerjaan memerlukan sebuah lompatan besar untuk mendorong angka peserta aktif yang saat ini jumlahnya mencapai 36 juta pekerja.

"Apa yang kami lakukan ini juga sejalan dengan yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memulai pembangunan dari yang paling luar, yaitu desa dan kelurahan. Jika melihat data, 65 persen pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah terdapat di sana, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga sebaiknya dimulai dari desa," ucap Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/7).

"Lewat aksi teatrikal tadi kita bisa melihat risiko yang mungkin dialami pekerja di desa. Contohnya petani yang bisa saja digigit ular, terpeleset, terkena benda tajam hingga mengalami risiko finansial saat mereka sudah tidak mampu bertani. Tentu beragam risiko tersebut dapat dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan jika mereka menjadi peserta," tambah Anggoro.

Agar kampanye ini berjalan lebih optimal, BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan dukungan dari seluruh unsur ekosistem desa mulai dari perangkat desa, Bhabinkamtibmas dan juga perisai. Sinergi ini dirasa sangat penting untuk mempercepat edukasi kepada masyarakat desa terkait beragam manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sekretaris Disnakertrans DKI Jakarta Hedy Wijaya mengungkapkan komitmennya untuk mendukung kampanye ini secara penuh lewat berbagai regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sejalan dengan itu Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota AKP Puji Astuti juga menyebut bahwa kepolisian mendukung program pemerintah ini dengan memberdayakan Bhabinkamtibmas yang selama ini ada di masyarakat sebagai perwakilan di desa atau di Kelurahan.

"Jadi mereka yang terjun langsung ke masyarakat untuk mengajak. Kalo kami tugasnya hanya mensosialisasikan bahwa ini adalah program pemerintah yang nantinya untuk kepentingan dan keuntungan dari masyarakat," terang Puji.

Mengakhiri proses launching tersebut Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Yayat Syariful Hidayat turut mempertegas dukungannya terhadap seluruh inovasi-inovasi yang telah dilahirkan direksi dengan tujuan untuk memperluas coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita dari Dewas sebagaimana tugasnya kita terus mendorong dan mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Direksi dan seluruh jajaran, agar tugas amanah yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan bisa terlaksana bisa tuntas dan selesai, karena kehadiran negara ini memang betul-betul merasakan bukan hanya di sektor formal tetapi juga di sektor informal," tutup Yayat.

Seperti diketahui hanya dengan iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, para pekerja BPU akan mendapatkan perlindungan 3 program yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Tak hanya manfaat yang lengkap, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan beragam pilihan kanal pendaftaran dan pembayaran iuran yang mudah dijangkau oleh para pekerja di desa. Di antaranya melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), Kantor Cabang, Agen Perisai dan Perbankan, Kantor Pos, Pegadaian, dan lain sebagainya.

Perburuan protagonis tanpa batas

Harga Tomat di India Mahal, Melesat Lebih dari 400 Persen******

Harga tomat melonjak lebih dari 400 persen di India dalam beberapa pekan terakhir.

Hal ini terjadi karena kelangkaan sayuran tersebut imbas cuaca yang tak teratur. Curah hujan tinggi yang tidak sesuai dengan musimnya dalam beberapa bulan terakhir menghancurkan tanaman yang sedang tumbuh dan memicu penyakit jamur yang mematikan.

Dikutip dariThe Guardian,Rabu (12/7), harga tomat di Mumbai melonjak menjadi di atas 160 rupee atau sekitar Rp29,4 ribu per kg. Padahal, biasanya tomat biasanya dipatok seharga 40 rupee atau sekitar Rp7.300.

Para pedagang mengklaim belum pernah melihat harga tomat setinggi sekarang.

Kelangkaan dan tingginya harga tomat ini membuat restoran cepat saji seperti McDonald's menghilangkan sayuran ini dari menu mereka.

Di cabang-cabang McDonald's di India utara, timur, dan selatan, dipasang tanda-tanda yang menyatakan bahwa tomat tidak lagi dimasukkan ke dalam burger dan hidangan lainnya.

Keadaan cuaca di India tengah tak menentu. Curah hujan ekstrem lebih intens terjadi. Di sisi lain, gelombang panas juga terjadi.

Beberapa petani tomat skala kecil mengatakan bahwa ini adalah salah satu musim yang paling menghancurkan dalam hal produksi dan keuntungan.

[Gambas:Video CNN]

Dewa laki-laki yang galak tidak memahami cinta

Jokowi Bakal Terbitkan Aturan Larangan Jual Pakaian Bekas******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melarang penjualan barang bekas impor termasuk pakaian.

Pelaksana Tugas (PLT) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan larangan itu akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Moga menuturkan selain pakaian, barang bekas impor yang bakal dilarang untuk dijual juga meliputi barang berbahaya hingga mesin fotokopi berwarna.

"Ya waktu itu kan sudah harmonisasi tapi ada perbaikan dari KLHK sama Kemenhan, saya belum update lagi," ucap Moga di Kantor Kemendag, Senin (10/7).

Meski demikian, ia tak menjelaskan secara rinci kapan Perpres yang dimaksud akan diluncurkan.

Belakangan, pemerintah tengah getol mengampanyekan untuk tidak membeli pakaian bekas impor demi mendongkrak penjualan produk dalam negeri.

Lihat Juga : Jokowi: Mas Bahlil, Lawan Pengganggu Kedaulatan RI Termasuk IMF

Pemerintah bahkan mengancam importir pakaian bekas akan dikenakan sanksi berlapis jika nekat tetap jualan, mulai dari penjara hingga 10 tahun sampai denda maksimal Rp7 miliar.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyampaikan impor pakaian bekas sudah dilarang oleh pemerintah sejak 2015. Selain merugikan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri, juga tidak terjamin kesehatannya.

"Intinya dalam rapat ini kita sepakat untuk berupaya menangani penjualan pakaian bekas ilegal ini," ujar Teten usai rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan e-commerce, Kamis (6/4) lalu.

Adapun sanksi bagi importir pakaian bekas yang nekat ini tertuang dalam beberapa aturan. Pertama, di Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Pasal 112 UU 7/2014 ini ditetapkan sanksi bagi importir yang nekat melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah akan dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun dan denda Rp5 miliar.

Lihat Juga : Jemaah Haji Asal Makassar Borong Oleh-oleh Emas 1 Kg dari Jeddah

Kemudian, ada juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 ayat 1 beleid ini, disebutkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana lima tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Artinya, jika importir pakaian bekas tetap nekat melakukan penjualan setelah ada pelarangan ini dan diketahui, maka pemerintah bisa kena sanksi pidana sampai 10 tahun dan denda hingga Rp7 miliar tersebut.

Sementara, untuk penjual pakaian bekas di platform belanja online atau e-commerce bisa juga dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemudian ada juga sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

[Gambas:Video CNN]