pinjaman online langsung cair dalam hitungan menit 2022

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

wongtoto

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Siswa Lurus A

daftar pinjol resmi

Pemkab Bogor gandeng Kadin jual beras murah keliling pasar tradisional******

...Kami melaksanakan operasi pasar khususnya beras karena dalam rangka pengendalian harga terutama di tingkat masyarakat,

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menjual beras murah dengan berkeliling ke pasar tradisional untuk pengendalian inflasi daerah.

"Dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor. Kami melaksanakan operasi pasar khususnya beras karena dalam rangka pengendalian harga terutama di tingkat masyarakat," kata Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu saat menjual beras murah di Pasar Cigombong, Bogor, Sabtu.

Ia menjelaskan, operasi pasar juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah membeli beras dengan harga yang lebih terjangkau.

Baca juga: BPS DKI : Harga beras Februari tertinggi dalam tiga tahun terakhir

Kata dia, harga beras di pasaran sudah mencapai Rp76 ribu-Rp80 ribu/5 kilogram. Pada operasi pasar murah ini Pemerintah Kabupaten Bogor dengan menggandeng Kadin, PD Pasar Tohaga, dan Perum Bulog menjual dengan harga Rp53 ribu/5 kilogram.

"Kegiatan ini sangat penting, dalam rangka menghadapi Ramadhan sehingga warga masyarakat punya akses yang lebih luas dan terbuka. Alhamdulillah hari ini sudah disalurkan 10 ton beras kemudian dalam perjalanan ada tambahan lagi 10 ton dari Bulog," ungkap Asmawa.

Asmawa menegaskan, operasi pasar ini akan rutin dilaksanakan di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bogor secara bergiliran.

"Hari ini giliran Pasar Cigombong, besok di kecamatan lain sampai saatnya nanti harga beras di tingkat pengecer bisa stabil kembali," tuturnya.

Baca juga: Kementan sebut potensi panen raya Maret-April capai 8,46 juta ton

Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro memastikan stok beras di wilayah Kabupaten Bogor dalam kondisi aman meski harganya masih mengalami kenaikan jika dibandingkan kondisi normal.

"Sampai saat ini masih relatif aman serta untuk harga beras tersebut masih mengalami kenaikan," ungkap Rio.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring Polres Bogor ke Gudang Bulog di Kecamatan Dramaga, Bogor, masih terdapat beras seberat 3.000 ton yang terdiri dari berbagai jenis.
 

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Pedang Tertinggi

bayar lazada pakai akulaku

Kemendagri: Rakornas Satpol PP untuk mencari solusi bersama******

Padang (ANTARA) - Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Amran menilai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satpol PP menjadi ajang untuk mencari solusi bersama terhadap tantangan kerja ke depan. "Kita menyadari bahwa personel di berbagai daerah memiliki permasalahan masing-masing. Melalui Rakornas ini, kita harapkan setiap daerah dapat berbagi pengalaman, dan saling belajar untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang," katanya di Padang, Sabtu. Ia mengatakan itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam Rangka HUT ke-74 Satpol PP dan HUT ke-62 Satlinmas tingkat Nasional di Padang. Amran juga mengingatkan personel Satpol PP dan Satlinmas dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, dan terus meningkatkan komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara.

Baca juga: Satpol PP segel minimarket di Gegerkalong Bandung karena langgar Perda

Baca juga: Kota Padang tuan rumah HUT ke-74 Satpol PP dan HUT ke-62 Satlinmas Sementara itu Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi mengapresiasi peran Satpol PP dan Satlinmas di seluruh Indonesia, yang selama ini terus berupaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) di tengah kehidupan masyarakat. "Kita patut berbangga dan mengapresiasi peran penting Satpol PP dan Satlinmas dalam menjaga trantibum, terlebih selama pelaksanaan Pemilu serentak Februari 2024 yang proses serta tahapannya masih berlangsung sampai hari ini," katanya. Ia menyebut peran Satpol PP dan Satlinmas juga sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan agenda demokrasi lainnya, yaitu Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 nanti. Oleh karena itu, kesiapsiagaan personel Pol PP dan Linmas sangat dibutuhkan. "Tidak lama lagi, masyarakat juga akan memilih 545 kepala daerah di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Kami meyakini, tentunya seluruh personel telah berpengalaman dalam menjaga trantibum. Namun demikian, jangan sampai lengah," katanya.*

Baca juga: Satpol PP patroli rutin guna kenyamanan wisatawan di Labuan Bajo

Baca juga: Legislator minta Satpol PP dan dinas terkait kelola sampah APK

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Peri dokter ajaib

link slot gacor member baru

Kemendagri: Rakornas Satpol PP untuk mencari solusi bersama******

Padang (ANTARA) - Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Amran menilai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satpol PP menjadi ajang untuk mencari solusi bersama terhadap tantangan kerja ke depan. "Kita menyadari bahwa personel di berbagai daerah memiliki permasalahan masing-masing. Melalui Rakornas ini, kita harapkan setiap daerah dapat berbagi pengalaman, dan saling belajar untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang," katanya di Padang, Sabtu. Ia mengatakan itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam Rangka HUT ke-74 Satpol PP dan HUT ke-62 Satlinmas tingkat Nasional di Padang. Amran juga mengingatkan personel Satpol PP dan Satlinmas dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, dan terus meningkatkan komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara.

Baca juga: Satpol PP segel minimarket di Gegerkalong Bandung karena langgar Perda

Baca juga: Kota Padang tuan rumah HUT ke-74 Satpol PP dan HUT ke-62 Satlinmas Sementara itu Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi mengapresiasi peran Satpol PP dan Satlinmas di seluruh Indonesia, yang selama ini terus berupaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) di tengah kehidupan masyarakat. "Kita patut berbangga dan mengapresiasi peran penting Satpol PP dan Satlinmas dalam menjaga trantibum, terlebih selama pelaksanaan Pemilu serentak Februari 2024 yang proses serta tahapannya masih berlangsung sampai hari ini," katanya. Ia menyebut peran Satpol PP dan Satlinmas juga sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan agenda demokrasi lainnya, yaitu Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 nanti. Oleh karena itu, kesiapsiagaan personel Pol PP dan Linmas sangat dibutuhkan. "Tidak lama lagi, masyarakat juga akan memilih 545 kepala daerah di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Kami meyakini, tentunya seluruh personel telah berpengalaman dalam menjaga trantibum. Namun demikian, jangan sampai lengah," katanya.*

Baca juga: Satpol PP patroli rutin guna kenyamanan wisatawan di Labuan Bajo

Baca juga: Legislator minta Satpol PP dan dinas terkait kelola sampah APK

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

luar biasa mulia

freebet new member tanpa deposit

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Kacamata VR tingkat dewa

simulasi bunga kredivo

23 tim ilmuwan beradu ide dan gagasan penelitian genomik******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 23 tim ilmuwan dari berbagai kampus dan lembaga riset nasional beradu ide dan gagasan penelitian dalam turnamen Genomics and Science Dojo di Universitas Yarsi, Jakarta.
 Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal mengatakan ajang itu merupakan pertama kali di dunia yang mengusung konsep presentasi layaknya turnamen seni beladiri. "Turnamen ini menjadi pelajaran dan membangun kepercayaan diri para ilmuwan, sehingga mereka selalu bisa belajar dari kritik orang lain dan juga menyampaikan kritik kepada orang lain dengan konstruktif," kata Faisal di Jakarta, Sabtu. Turnamen Genomik yang memfasilitasi pembelajaran intensif dan eksperimental itu ditujukan untuk mendukung penelitian genomik di Indonesia, sekaligus memberikan dukungan untuk publikasi hasil riset mereka dalam jurnal ilmiah berskala nasional dan internasional. Ajang yang didesain menyerupai seni beladiri itu berada di dalam satu ruangan. Di ruangan itu berhadapan dua tim ilmuwan, setiap satu tim terdiri dari dua anggota. Mereka mempresentasikan penelitian dalam sebuah sesi pertandingan yang disebut sparing. Mereka juga harus mempertahankan ide saat argumentasi diserang oleh tim lawan. Faisal mengatakan turnamen ide dan gagasan penelitian itu sudah pernah diujicobakan di hotel sebulan lalu, namun suasana terkesan kurang akademik. Universitas Yarsi lantas menjadi tuan rumah penyelenggaraan setelah sebelumnya menawarkan konsep yang lebih bagus dengan suasana akademik.

Baca juga: BRIN memfokuskan riset genomik untuk mitigasi pandemi "Ini baru pertama kali di dunia. Jadi, kami beruntung Indonesia terpilih. Ide ini dibumikan di Indonesia pertama kali," kata Faisal.

 Sejak 25 Januari sampai 17 Februari 2024, para peserta turnamen telah menyelesaikan serangkaian sesi mentoring di Jakarta. Mereka dipersiapkan untuk mengikuti turnamen tersebut. Setiap tim dipandu oleh seorang mentor yang dipanggil sensei, dia adalah ilmuwan dan ahli genomik dari berbagai institusi nasional, regional, dan internasional. Adapun para juri adalah ilmuwan yang sudah lama bergelut dan mengerti cara penilaian. Selama rangkaian sesi mentoring tersebut, para peserta telah mengikuti pelatihan berpikir kritis, psikologi positif, dan juga penggunaan Bahasa Inggris ilmiah untuk mempertajam keahlian berpikir dan retorik. Pelatihan dan turnamen Genomics and Science Dojo didesain menggunakan prinsip-prinsip seni beladiri yang mempraktikkan ilmu pengetahuan dengan melatih keahlian utama melalui sparing, yakni memberikan kritik dan pembelaan atas ide riset dalam sebuah perlawanan. Turnamen itu bertujuan untuk mengakomodasi sifat kritis ilmu pengetahuan yang sesuai dengan budaya masyarakat di Asia Tenggara yang cenderung mengedepankan keterlibatan non-konfrontatif ketimbang diskusi kritis terbuka. "Kalau di forum biasa orang segan menyerang. Dia (ilmuwan) juga bisa marah diserang di sana, tetapi kalau di sini, dia menyiapkan diri untuk dikritik setajam mungkin untuk perbaikan," kata Faisal.

Baca juga: FKKMK UGM dorong cakupan pengawasan genomik di Indonesia diperluas Turnamen Genomics and Science Dojo difasilitasi dengan dana dari British Embassy Jakarta dan dilaksanakan dengan kolaborasi dari Summit Institute for Development (SID), Oxford University Clinical Research UNIT (OUCRU) and Genomics Solidaritas Indonesia (GSI).

 Dosen Universitas Yarsi, Ahmad Utomo, yang menjadi peserta dalam turnamen itu mengusung penelitian tentang modifikasi genomik pada garis keturunan penderita stunting akibat malnutrisi kronis. "Ketika orang kurang makan berarti ada modifikasi genom karena ada bahan kimia namanya metil, itu berbeda. Pertanyaannya bisa tidak rekam jejak atau ibunya dulu kurang makan? ini terlihat di anaknya," kata Ahmad. Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa rekam jejak stunting itu penting untuk mengetahui modifikasi genomik yang bisa berdampak ketika dewasa, semisal mudah terkena diabetes dan mudah hipertensi. Apabila terbukti bahwa rekam jejak genomik berbeda antara anak stunting dengan anak normal, maka ilmuwan bisa memprediksi anak-anak yang ada perbedaan signifikan itu dilihat kerentanan terhadap penyakit-penyakit kronis ketika mereka menjadi dewasa. Ahmad menilai turnamen ide dan gagasan penelitian genomik tersebut bagus untuk para peneliti karena mereka bisa saling bertukar ilmu, beradu gagas, saling mengkritik kelemahan dan kekuatan masing-masing. Menurut dia, selama ini Indonesia jarang berdebat mengenai ilmu pengetahuan kecuali politik. "Ini satu ajang pengalaman yang bagus bahwa perdebatan di bidang sains juga penting. Apalagi ini untuk mengkomunikasikan hasilnya ke publik," ujar Ahmad.

Baca juga: BRIN bangun gedung genomik untuk riset sains kehidupan dan lingkungan Setelah menyelesaikan turnamen tersebut sebanyak 15 tim terpilih akan diberangkatkan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 6 Maret 2024, untuk menulis jurnal ilmiah dari bahan-bahan yang telah mereka paparkan. Mereka mendapatkan fasilitas untuk mempublikasikan jurnal ilmiah terutama pada tingkat internasional. Jurnal ilmiah itu diharapkan bisa menstimulasi supaya percakapan tentang genomik muncul di Indonesia.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024