pinjol chili legal atau ilegal

Kaisar Jiwa yang melahap

Ridwan Kamil Buka Suara soal Marak Ancaman PHK Pekerja******

Gubernur Jawa Barat (Jabar)Ridwan Kamil memaparkan strategi menahan gelombang PHK di tengah krisis global.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengungkapkan pemerintah provinsi (pemprov) akan terus meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha.

"Kalau market-nya tidak ada kan susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol birokrasi, itu sudah hukum pasar. Tapi perlindungan-perlindungan kemudahan (berusaha) terus kita lakukan," ujar Emil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (7/1).

Dengan masuknya investasi, Emil berharap bisa meredam risiko PHK seiring meningkatnya ketersediaan lapangan kerja.

"Setiap tahun investasi kan nomor satu. Tahun lalu masuk Rp136 triliun menghasilkan 136 ribu pekerjaan," kata dia.

Pekan lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta seluruh pihak mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri.

Kemnaker, sambung Indah, telah melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta mitra terkait untuk memantau perkembangan isu PHK.

Salah satu sektor yang rentan PHK adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan Cannon Fodder

Menaker Jamin UMP 2023 Naik, Tapi Buruh******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Namun, masih ada tarik menarik terkait dasar perhitungannya antara buruhdan pengusaha.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Saat ini, ia masih mendengar saran dan masukan dari para buruh dan pengusaha. Ia mengungkap buruh dan pengusaha masih berselisih paham.

"Kemudian ketetapan upah minimum 2023 tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Kemudian PP Nomor 36 Tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum ada perubahan lain," tuturnya.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha, seperti Apindo dan Kadin. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum.

"Kemudian formulasi penetapan upah minimum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentu saja perlu dikaji agar dibuka ruang dialog. Kemudian berikutnya perlu didorong upah di luar upah minimum, yakni upah layak, seperti struktur skala upah," jelas Ida.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi. Tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

dewa dan setan

Ekspor China Turun pada Oktober, Pertama Kali Sejak 2020******

Ekspor China merosot 0,3 persen (yoy) pada Oktober 2022. Penurunan itu merupakan yang pertama sejak pertengahan 2020 dan berbanding terbalik dengan kinerja September yang masih tumbuh 5,7 persen.

Dilansir dari AFP, Senin (7/11), Administrasi Umum Kepabeanan China mengungkapkan penurunan ekspor terjadi lantaran perlambatan ekonomi domestik dan ancaman resesi global.

Penurunan juga terjadi pada impor sebesar 0,7 persen (yoy). Kinerja minus itu merupakan yang pertama sejak Maret tahun ini dan turun dari pertumbuhan 0,3 persen pada September lalu.

"Penurunan volume ekspor baru-baru ini tampaknya mencerminkan pembalikan lonjakan permintaan global untuk barang-barang China di era pandemi," ujar analis Capital Economics Zichun Huang dalam sebuah catatan yang dikutip AFP.

Huang memperkirakan volume impor terus merosot lantaran prospek ekonomi domestik masih menantang.

Tercatat, aktivitas pabrik China menyusut pada Oktober. Sejauh ini, aktivitas pabrik berada di wilayah kontraksi selama enam bulan dalam setahun terakhir. Pembatasan Covid melumpuhkan kota-kota industri besar seperti Shanghai, Shenzhen dan Chengdu.

Para pemimpin China menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 5,5 persen. Kendati demikian, banyak pengamat memperkirakan negara itu perlu berjuang keras untuk bisa mencapai target tersebut, meskipun mengumumkan ekspansi 3,9 persen yang lebih baik dari perkiraan pada kuartal ketiga.

Analis Nomura memperkirakan total kawasan di China yang menerapkan pengetatan pembatasan covid-19 menyumbang lebih dari 10 persen dari keseluruhan PDB China.

[Gambas:Video CNN]

Siapa saya

Waspada, Ancaman Badai PHK Bisa Lebih Buruk Dibanding saat Awal Covid!******

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui pekerjadi Indonesia. Wabah PHK ini sebetulnya sudah marak terjadi sejak awal 2022.

Catatan CNNIndonesia.commenyebutkan sudah ada lebih dari 10 perusahaan yang melakukan PHK. Sebagian besar merupakan industristartupatau berbasis digital.

Terbaru, pekerja industri tekstil dan alas kaki juga diambang ketidakpastian seiring dengan banyaknya buruh yang dirumahkan.

Anton juga mengatakan perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh PHK karena orderan atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya.

Kendati, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat tidak perlu panik akan isu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri tekstil.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut.

"Jadi mari kita sikapi PHK ini dengan tidak panik, kami semua ini, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi nya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil Indonesia.

Menurutnya, hal itu lantaran perlambatan ekonomi yang terjadi pada mitra dagang Indonesia seperti AS dan Eropa, sehingga permintaan ekspor pun berkurang.

Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerjanya.

Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan. Tujuannya untuk bisa mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.

Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang memang betul-betul membutuhkan bantuan.

Kondisi industri yang mengkhawatirkan sehingga membuat pemerintah mau tak mau harus turun tangan menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah kondisi PHK kali ini lebih parah dibandingkan saat pandemi covid-19 melanda?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan ancaman PHK kali ini akan lebih buruk dibandingkan dengan saat pandemi pada 2020 lalu. Data Kementerian Ketenagakerjaan pada November 2020, saat pandemi covid-19 masuk ke Indonesia, 29,12 Juta orang terdampak.

Menaker saat menjadi keynote speaker pada peluncuran Hasil Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Implikasinya pada 24 November 2020 lalu merinci angka itu berasal dari pengangguran karena covid 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena covid-19 sebesar 0,76 juta orang, tidak bekerja karena covid-19 sebesar 1,77 juta orang dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.

"Kalau pada saat pandemi yang PHK sektor tradisional, saat ini digital pun juga alami PHK massal. Kalau berlanjut maka ada 4 juta lebih angkatan kerja baru yang harus bersaing dengan pengangguran korban PHK. Persaingan kerja semakin ketat, dan akibatnya masalah lain yakni tekanan ke pendapatan agregat masyarakat," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/11).

Sebab itu, yang perlu dilakukan pemerintah tidak hanya memberikan relaksasi berupa restrukturisasi kredit, tetapi juga menyiapkan paket kebijakan yang lengkap.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah paket kebijakan yang lengkap dari mulai relaksasi perpajakan khususnya penurunan tarif PPN, diskon tarif listrik, perlindungan impor pakaian jadi, sampai peningkatan BSU dan bansos tunai bagi rentan miskin," tuturnya.

Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan kondisi industri yang terombang-ambing sehingga berdampak pada PHK dipicu oleh inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga acuan bank sentral.

Ia menjelaskan saat ini inflasi global yang sangat tinggi menyebabkan permintaan barang untuk ekspor berkurang juga. Negara-negara tujuan ekspor mulai mengurangi permintaan untuk menyesuaikan permintaan dalam negeri mereka yang merosot.

Ditambah lagi, kenaikan suku bunga acuan bank sentral di negara tujuan ekspor menyebabkan konsumsi ikut melambat. Akibatnya, produsen akan mengurangi produksi barang ekspor dan berdampak pada PHK karyawan.

"Termasuk pabrik garmen yang memang sebagian tujuan ekspornya adalah ke AS. Ditambah lagi suku bunga dalam negeri juga ikut naik. Cost of funduntuk pinjam dana dan pembayaran hutang bank akan naik juga. Makanya perlu untuk restrukturisasi hutang-nya agar bisa bertahan," kata Nailul Huda.

"Dengan tingkat suku bunga tinggi, perusahaan juga malas memperluas pangsa pasar ataupun menambah produksi. Udah bunga utangnya mahal, pasarnya juga lesu kan. Ya bagi perusahaan tidak ada jalan lain selain efisiensi tenaga kerja," imbuhnya.

Siapkan Alih Profesi ke Bidang Pertanian

Strategi Serangan Balik Putri yang Ditinggalkan

Pintu Masuk Bali Dijaga Ketat, 48 Kapal ASDP Siaga Jelang KTT G20******

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengungkapkan aparat telah melakukan penjagaan ketat di sejumlah pintu masuk menujuBali jelang perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November 2022.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin mengungkapkan penjagaan ketat termasuk pelabuhan penyeberangan Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk yang merupakan akses menuju Bali dari Pulau Jawa serta akses dari Lombok, Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Padangbai.

"ASDP sebagai BUMN, tentunya juga tidak ketinggalan dan siap berkontribusi dengan mendukung penuh G20 melalui kesiapan dan kelaikan kapal serta pelabuhan dan tentunya dengan memberikan pelayanan terbaik, sehingga KTT G20 dapat sukses dan berjalan lancar serta aman," terang Shelvy dalam keterangan resmi, Rabu (9/11).

"Fokus kami di dua lintas yakni Ketapang-Gilimanuk dan Padang Bai-Lembar yang memang menjadi pintu masuk menuju Bali dari Jawa dan Lombok. Kedua lintas ini diperkirakan menjadi jalur sibuk khususnya untuk logistik," ujarnya.

Sejak beberapa pekan lalu, sambungnya, situasi penyeberangan khususnya di lintas Ketapang-Gilimanuk sudah mulai sibuk dengan kedatangan sarana pendukung seperti peralatan dan kendaraan menuju ke Bali.

Pemerintah melakukan pengetatan arus penumpang dan kendaraan yang akan menuju Bali. Sejumlah personil telah diterjunkan ke lapangan yang terdiri dari Brimob Polda, BKO, Densus 88 guna mendukung sterilisasi dan pengamanan terkait penyelenggaraan G20.

"Pemeriksaan penumpang dan kendaraan diperketat yang akan menuju Bali. Sebelumnya juga telah dilakukan simulasi Tactical Floor Game (TGF) Komando Gabungan Pengamanan Giat G20, sehingga dapat mengantisipasi potensi-potensi terjadinya ancaman dan gangguan selama kegiatan berlangsung," ujarnya.

Saat ini, trafik penyeberangan dari Jawa ke Bali dan sebaliknya, serta trafik Lombok ke Bali dan sebaliknya dilaporkan masih terlihat lengang atau belum ada lonjakan signifikan.

"Di lintasan Ketapang-Gilimanuk kapal yang beroperasi masih normal. Dari total 48 kapal, sekitar 28 unit yang beroperasi selama 24 jam atau sebanyak 224 trip. Sisa 20 unit kapal stand bye, jika terjadi kondisi darurat atau bencana, akan dioperasikan," ujarnya.

Pada periode 1-8 November 2022, di lintas Ketapang-Gilimanuk tercatat total jumlah penumpang sebanyak 211.483 orang dan kendaraan 64.093 unit. Sementara, di lintas Lembar-Padang Bai pada periode yang sama tercatat total jumlah penumpang 4.863 orang dan kendaraan roda empat atau lebih 3.294 unit.

"Dari total 24 kapal yang standbye, sekitar 13 kapal beroperasi melayani rute Padangbai-Lembar dengan rata-rata 26 trip per hari. Saat ini trafik juga masih landai, tidak ada kenaikan signifikan dari pergerakan penumpang dan kendaraan," ujarnya.

ASDP juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait seperti Kesyahbandaran Operasi Pelabuhan (KSOP), Badan Pengelola Transportasi Daerah (BPTD), Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten, serta TNI/Polri.

[Gambas:Video CNN]

Dewa dunia fantasi yang tidak lengkap

Microsoft dan KUMPUL Sediakan Platform Pelatihan Usaha untuk Perempuan******

Kontribusi Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional cukup besar. Berdasarkan data, lebih dari 60 persen PDB nasional pada 2020 disokong oleh sektor UMKM.

Guna meningkatkan hal ini dan mendukung pemberdayaan kewirausahaan Indonesia, khususnya UMKM, Microsoft Indonesia dan KUMPUL kembali berkolaborasi. Kolaborasi ini dengan meluncurkan PerempuanBijakBerusaha.id.

Ini merupakan sebuah program pembelajaran kewirausahaan dan literasi digital online bagi perempuan yang bergerak di bidang UMKM, guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mengembangkan potensi usahanya.

"UMKM merupakan salah satu roda penggerak ekonomi terbesar di Indonesia, berkontribusi terhadap lebih dari 60 persen PDB nasional di 2020," kata Business Strategy Director Microsoft Indonesia Nina Wirahadikusumah dalam keterangannya, Senin (7/11).

Nina merinci, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat. Yakni mencapai 65,47 juta usaha di tahun 2019 dan setara dengan 99,99 persen total usaha di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 37 juta di antaranya dikelola perempuan.

"Hal ini menunjukkan besarnya potensi perempuan yang bergerak di bidang UMKM untuk mengambil bagian dalam penciptaan ekonomi digital yang inklusif. Itulah sebabnya kami sangat senang dapat bekerjasama dengan KUMPUL untuk meluncurkan PerempuanBijakBerusaha.id," ujar Nina.

Didukung Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, seluruh perempuan yang memiliki bisnis UMKM dapat mengikuti pembelajaran melalui website www.perempuanbijakberusaha.id.

Pembelajaran dilakukan mulai 27 Oktober 2022 hingga 30 Juni 2023 dengan modul-modul seperti Dasar Kemampuan Digital, Jago Jualan di Dunia Digital¸ Proyeksi Keuangan, dan Etika Digital. Guna memastikan materi pelatihan dapat dipahami dan bermanfaat, peserta UMKM akan diarahkan untuk mengikuti pre-test dan post-test di setiap modulnya.

Harapannya, 2.000 UMKM yang mampu menunjukkan perkembangan keterampilan tertinggi akan dihubungkan dengan beragam mitra industri untuk mendapatkan mentorship lebih lanjut, serta mengeksplor potensi kolaborasi yang memungkinkan pertumbuhan bisnis.

CEO & Co-Founder KUMPUL Faye Wongso menyebut, berbagai studi, terbukti bahwa keberagaman dan inklusivitas bisa meningkatkan setidaknya 20-30 persen produktivitas dan pendapatan perusahaan.

"Program PerempuanBijakBerusaha.id akan menjadi platform untuk mendukung keberagaman dan inklusifitas yang bisa meningkatkan ekonomi Indonesia dengan membuka peluang bagi perempuan untuk mendapat kesempatan setara dalam bisnis lewat akses digital," ujar Wongso.

PerempuanBijakBerusaha.id diluncurkan pada Kamis (27/10). Acara ini dihadiri Nina Wirahadikusumah selaku Business Strategy Director, Microsoft Indonesia; Nilam Sari selaku Founder, Baba Rafi; dan Amalia Aini selaku VP of Ecosystem, KUMPUL.

Mereka hadir untuk membahas lebih detail tentang peran dan potensi perempuan dalam mengembangkan bisnis UMKM secara digital, langkah-langkah menemukan target pasar yang tepat, sekaligus strategi dalam mengelola bisnis tersebut.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian PPPA Lenny N. Rosalin yang hadir dalam peluncuran menyampaikan, kolaborasi ini menjadi bukti komitmen Microsoft dan KUMPUL dalam mengembangkan potensi usaha perempuan dan pasar Indonesia.

"Dan kanal PerempuanBijakBerusaha.id juga diharapkan dapat mendorong peningkatan inkubasi bisnis yang juga disertai dengan peningkatan keterampilan perempuan dalam digitalisasi teknologi yang berdampak positif pada usaha yang berkelanjutan," ujar Lenny.

Sejak awal 2022, KUMPUL telah berkolaborasi bersama Microsoft pada program IN-Connect dan X-Accelerator by KUMPUL dengan tema Diversity & Inclusion. Harapannya, KUMPUL dan Microsoft dapat terus mendukung entrepreneurs yang bergerak di bidang tersebut untuk mampu menciptakan dampak lebih besar pada startup mereka melalui strategic partnership dan mentorship.