pragmatic88 play demo

sistem kehidupan tertinggi

Pengusaha Ritel Yakin Penjualan Tumbuh 20 Persen Selama Nataru******

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menargetkan penjualan ritel modern selama masa liburan natal dan tahun baru 2023 (Nataru) tumbuh 15 hingga 20 persen.

"Jadi Natal dan tahun baru antara 15 persen plus minus mendekati 20 persen," ujarnya di Superindo Intercon, Jakarta Barat, Rabu (8/12).

Target tersebut seiring dengan pulihnya industri ritel dari keterpurukannya saat pandemi covid-19. Ia memprediksi penjualan ritel modern akan tumbuh di level 3,5 persen hingga 4 persen sepanjang 2022.

Pada kesempatan tersebut, Roy menambahkan meski masih harus menghadapi tantangan pada 2023, pihaknya akan terus konsisten berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat inflasi.

Ia pun berharap pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat, terlebih untuk kaum marjinal.

Menurutnya, salah satu upaya dalam menjaga daya beli adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kuartal 3 pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,39 persen dan berkontribusi 50,3 persen dari PDB masih konsumsi rumah tangga yang terbesar, jadi daya beli barus dijaga," kata Roy.

Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan insentif pajak bagi para pelaku ritel. Meski penjualan tumbuh, Roy menyebut ritel modern masih menambal 'kerugian' selama 2,5 tahun belakangan selama pandemi.

"Jadi dengan kata lain, mitigasi itu bagi pengusaha, stimulus dalam hal perpajakan, kebijakan fiskal, kemudian stimulus dalam hal biaya-biaya energi, biaya listrik misalnya, kami masih berharap tuh," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan animasi domestik

DPR Minta Pemerintah Tak Bebankan Biaya Penempatan ke TKI******

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya penempatan kepada Pekerja MigranIndonesia (PMI) alias TKI.

Menurutnya, pembebasan biaya penempatan bagi para TKI ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UU Nomor 18/2017. Sehingga pemerintah dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harusnya mengikuti aturan tersebut.

"Soal biaya penempatan bukan berarti walaupun ada peraturan badan yang boleh, misalnya mengatur biaya penempatan berapa, bukan berarti setelah dibuat cost structurenya dibebankan ke PMI itu salah," ujarnya dalam ruang rapat Komisi XI DPR RI, Rabu (7/12).

Menanggapi itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan struktur biaya yang dibebankan ke para TKI ini sudah sejak lama, sebelum ia menjabat.

Saat ini, ia hanya meneruskan aturan yang ada sejalan dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) yang berlaku.

"Kami hanya badan penempatan yang mengacu pada permenaker melalui ditjen binapenta (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja)," jelasnya.

Meski demikian, ia mengatakan sangat setuju dengan usulan Saleh mengenai pembebasan biaya tersebut. Terlebih, hal ini untuk menghindari para TKI berutang sebelum berangkat bekerja ke negara orang.

Karenanya, Benny menuturkan akan melakukan pembahasan dengan kementerian ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya mengenai usulan pembebasan biaya ini. Mungkin salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan negara tujuan TKI.

"Tapi mungkin penting agar kita dorong juga. Nanti kita bersama kemenaker akan coba ajukan MoU dengan negara tersebut agar negara tersebut mau membebaskan biaya. Saya setuju 100 persen dengan usulan itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pasal 30 ayat 1 UU 18/2017 memang disebutkan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Namun, dalam ayat 2 dilanjutkan lagi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan kepala badan.

[Gambas:Video CNN]

menjadi penulis penyihir

Buruh Minta Khofifah Pakai Diskresi Naikkan UMK di Jatim 13 Persen******

Massa buruh meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memakai diskresinya untuk menaikkan upah minimum kabupaten sampai 13 persen. Hal itu mereka sampaikan saat melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim) menuntut agar Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2023 dinaikkan sebesar 13 persen Rabu (7/12).

Berdasarkan pantauan, ratusan buruh berdatangan sejak pukul 13.30 WIB. Mereka tampak membawa puluhan sepeda motor, tiga mobil komando dan satu bus besar.

Sekretaris KSPI Provinsi Jatim Jazuli mengatakan kedatangan buruh tersebut untuk mengawal kenaikan UMK 2023 yang batas akhirnya ditentukan Rabu (7/12) hari ini.

"Buruh menuntut Gubernur Khofifah menggunakan diskresinya untuk menetapkan kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen atau sekurang-kurangnya sebagai nilai win-win solution sebesar 10 persen," tambahnya.

Namun buruh yang melakukan aksi demonstrasi harus kecewa lantaran tak ditemui Khofifah.

"Kenaikan UMK 2023 adalah prioritas, tapi gubernur malah enggak ada di kantor kawan-kawan, ini membuktikan bahwa pimpinan provinsi semakin tidak peduli," kata salah satu orator.

Para buruh berharap agar Khofifah mau menemui mereka dan mendengar langsung aspirasi mereka dengan menaikkan UMK 2023 sebanyak 13 persen.

"Kawan-kawan, 13 persen adalah harga mati untuk UMK 2023. Kami juga ingin menikmati kenaikan ekonomi Jatim, hapus kesenjangan upah di Jatim," ujarnya.

Usai melakukan orasi, sejumlah buruh ditemui oleh perwakilan Pemprov Jatim untuk melakukan audiensi. Salah satunya adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Himawan Estu Bagijo.

"Kami sudah berdiskusi dan tadi sudah saya nyatakan di dalam segera hari ini di selesaikan dan hari ini juga kami sampaikan ke gubernur. Karena jam 00.00 WIB nanti malam saat itu akan ditetapkan," kata Himawan.

Himawan mengatakan, apa yang disampaikan buruh saat audiensi menjadi perhatian pihaknya untuk merumuskan UMK 2023 hingga nanti ditetapkan oleh Khofifah.

"Apa yang disampaikan buruh ini bagian yang penting dan harus jadi perhatian kami untuk merumuskan upah. Mereka meminta sedapat mungkin kenaikan upah itu tidak memperhatikan batas 10 persen, kalau bisa 13 persen, serta memangkas disparitas upah," pungkasnya

[Gambas:Video CNN]

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

Kedelai Impor Baru Masuk Akhir Desember Meski Harga Tahu Siap Melesat******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan impor kedelaiuntuk produsen tahudan tempe akan tiba akhir Desember ini. Pasalnya, butuh waktu setidaknya 45 hari untuk mengirimkan kedelai dari Amerika Serikat (AS).

Impor ini pun disebut telah dilakukan melalui Bulog.

"Karena jauh dari Amerika sana butuh waktu 45 hari kan, jadi diperkirakan Desember akhir, Januari awal sudah normal harganya," ucap Zulhas di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/11).

Zulhas memaparkan harga kedelai berkisar di Rp13 ribu-Rp14 ribu. Nantinya, usai impor kedelai datang, harga itu akan ditekan jadi Rp11 ribu.

"Termasuk subsidinya seribu. Mudah-mudahan dengan (impor) itu harga akan turun," ucapnya.

Lebih jauh, Zulhas juga menanggapi para produsen tahu dan tempe yang mogok akibat harga kedelai kian membengkak. Menurutnya, tindakan itu justru akan merugikan para produsen sendiri.

"Kalau mogok kan rugi sendiri, jangan dong, nanti nggak laku, nggak dapet duit, nggak dapet cuan," tegasnya.

Sejumlah perajin tahu di Jakarta mogok untuk memprotes kenaikan harga kedelai pada awal pekan kemarin. Akibat aksi mogok itu, tahu di sejumlah pasar di Depok dan Jakarta kosong.

Salah satunya di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ipang selaku penjual tahu dan tempe tak lagi menjajakan tahu. Ia menuturkan sudah sejak Senin kemarin tahu tidak dijual.

"Tahu gak ada, dua hari demo (dari Senin). Sekarang ada demo Paguyuban Penjual Tahu se-Jabodetabek dan Banten. Mogok, semua setop produksi, jadi sama sekali (tahu) gak ada," katanya.

Menurutnya, kecil kemungkinan mengharapkan penurunan harga kedelai dari pemerintah. Oleh karena itu, langkah ini diambil untuk memberikan kesadaran kepada para pembeli bahwa tahu bakal mengalami kenaikan harga.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

Pedagang Pasar Induk Cipinang: Stok Beras Tinggal 25 Ribu Ton******

Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (KKPIBC) Zulkifli Rasyid blak-blakan soal stok berasdi pasar. Menurut perkiraannya, stok beras di gudang Pasar Cipinang sekarang cuma 25 ribu ton.

"Perkiraan saya stok beras di Pasar Induk (Cipinang) saat ini lebih kurang 20 ribu atau 25 ribu ton. Lebih kurang (sisanya 25 ribu ton). Gak ada lagi (masuk beras daerah), walaupun ada biasanya kan masuk ratusan truk. Sekarang masuk 5-10 truk saja sudah boleh dikatakan tidak ada," kata Zulkifli dalam RDPU bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (7/12).

Zulkifli menjelaskan selama hampir sebulan terakhir, beras dari semua lini daerah tidak ada yang masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Padahal, biasanya ada beras yang keluar masuk sebesar 2.500-3.000 ton per hari.

Saat ini, Zulkifli mengatakan beras yang masuk adalah pasokan dari Bulog. Lebih rinci, beras yang masuk untuk Bulog adalah beras Sulawesi Selatan (Sulses) karena beras Lampung, NTB, dan Jawa Barat sudah habis stoknya.

Sebagai pelaku pasar, Zulkifli mengaku yang paling penting adalah keberadaan beras. Ia bahkan mengaku jika harganya mahal.

KKPIBC menegaskan bahwa orang pasar tidak perlu data, yang penting fakta keberadaan beras tersebut.

"Kalau beras tidak ada, apa yang harus kami jual. Sekarang lagi kosong, silakan berkunjung. Demi Allah stok pasar sangat menipis, sedangkan permintaan banyak. Kami harus menunggu beras yang kami harus tebus dari Dolog untuk kami bisa kasih ke anggota-anggota kami," tegas Zulkifli kepada Anggota Komisi IV DPR RI.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah memberi izin impor sebanyak 500 ribu ton beras kepada Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis jelang akhir tahun.

[Gambas:Video CNN]

Karena beras itu tidak ada, kata dia, Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi pun memutuskan menambah cadangan beras untuk Bulog dengan cara impor.

"Saya diminta mendampingi Mentan (Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo) untuk membeli beras itu, enam hari kerja belum dapat, kami tambah lagi enam hari kerja, belum dapat, ditambah lagi enam hari kerja belum dapat, stok kita lama-lama menipis," kata Zulkifli di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku tak mempermasalahkan soal impor beras. Namun, pemerintah sedang berupaya untuk menjaga harganya tetap terjangkau.

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

Erick Thohir Ungkap Alasan Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM Pertamina******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat.

Erick mengatakan untuk sementara ini memang belum ada keputusan baik dari pemerintah maupun Pertamina soal kenaikan harga BBM.

"Ya, jadi BBM kita jaga hari ini untuk memastikan ekonomi rakyat tetap tumbuh, ekonomi Indonesia tetap tumbuh. Beban di rakyat yang hari ini tentu kita harus jaga, jadi kebijakannya seperti itu," ujar dia di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Senin (4/3).

"Tapi selama kita bekerja sama, seluruh kementerian, untuk berpihak dengan policy yang tentu kepada rakyat, ya kita tidak boleh bilang untung dan tidak untung. Hari ini kita harus jaga kestabilan daripada ekonomi Indonesia," lanjutnya.

Erick juga menjelaskan bahwa masalah situasi dunia hari ini sedang tidak menentu. Maka itu, pemerintah harus prihatin dengan kondisi rakyat.

"Jepang sudah mulai krisis, Inggris krisis, penurunan ekonomi di China, Amerika gantian mau pemilu bulan November. Kita tentu dinamika daripada kebijakan masing-masing negara juga kita harus antisipasi," tutur Erick.

Ia kemudian menyoroti harga beras di pasar-pasar grosir sudah mulai stabil dan menurun. Namun di saat yang bersamaan, harga BBM sedang tidak menentu.

"Nah, kita coba jaga. Supaya jangan masyarakat yang terbawah terkena dampak. Ini yang kita lagi coba seimbangkan. Dan kita yakin tentu tetap kita jaga inflasi, kita jaga pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyinggung soal keputusan pemerintah tidak akan menaikkan tarif listrik dan harga BBM hingga Juni 2024.

Airlangga menegaskan keputusan ini berlaku untuk kelompok subsidi maupun nonsubsidi.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan harus ada tambahan anggaran kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) imbas tak ada kenaikan tarif listrik dan harga BBM tersebut.

Airlangga menyebut suntikan duit tambahan bakal diambil dari Sisa Anggaran Lebih (SAL). Selain itu, ada juga sumber dari pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

[Gambas:Video CNN]