petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

microgaming 88

link slot paling gampang menang 578Jutaan kata 414840Orang-orang telah membaca serialisasi

《microgaming 88》

Polda Papua: KKB terindikasi akan sandera istri pilot Selandia Baru******

Polda Papua: KKB terindikasi akan sandera istri pilot Selandia Baru
Kasatgas Humas Damai Cartenz AKBP Bayu Suseno. ANTARA/HO-Satgas Damai Cartenz/am.
Jayapura (ANTARA) - Kasatgas Humas "Damai Cartenz" Polda Papua AKBP Bayu Suseno mengakui adanya indikasi KKB pimpinan Egianus Kogoya akan menyandera istri Phillip Mehrtens, pilot berkebangsaaan Selandia Baru, bila bertemu sang suami yang hingga kini masih disandera.

Memang, beberapa waktu lalu, KKB sempat meminta agar mereka mendatangkan istri sandera, namun hal itu tidak ditanggapi.

"Itu propaganda yang dilakukan KKB dengan harapan bila istri Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu datang ke Nduga maka akan disandera," jelas Kasatgas Humas 'Damai Cartenz' AKBP Bayu Suseno di Jayapura, Rabu.

Dihubungi per telepon, AKBP Bayu mengatakan, untuk upaya pembebasan sandera hingga kini masih mengedepankan negosiasi dengan KKB pimpinan Egianus Kogoya.

Negoisasi itu dilakukan Penjabat Bupati Nduga, karena memiliki kedekatan kekerabatan dengan Egianus Kogoya dan berbagai upaya komunikasi sudah dibuka.

"Namun sampai hari ini belum ketemu kesepakatan terkait pembebasan pilot yang ditawan sejak tanggal 7 Februari 2023," kata AKBP Bayu.

Ditambahkan, Satgas Damai Cartenz 2024 lebih mengedepankan upaya soft approachdengan pertimbangan kemanusiaan dan keselamatan pilot tersebut.

"Mudah-mudahan berbagai upaya yang dilakukan dapat membantu proses pembebasan sandera yang berprofesi sebagai pilot Susi Air," harap Kasatgas Humas Damai Cartenz AKBP Bayu Suseno.

Pilot Phillip Mehrtens disandera sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di Paro, Kabupaten Nduga.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

KPU Nunukan siapkan pesawat untuk distribusi logistik ke pedalaman******

KPU Nunukan siapkan pesawat untuk distribusi logistik ke pedalaman
Ilustrasi - Sejumlah simbol Pemilu 2024 terpasang di atribut penyelenggara pemilu di Kalimantan Utara. ANTARA/Muh. Arfan.
Tanjung Selor (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menyiapkan pesawat udara perintis dan kapal tongkang atau LCT (landing craft tank)sebagai armada pendistribusian logistik pemilu 2024 ke wilayah pedalaman di daerah itu.

“Kami mendahulukan distribusi ke lima kecamatan di wilayah Krayan, yaitu Krayan Induk, Krayan Timur, Krayan Selatan, Krayan Barat, dan Krayan Tengah dimulai 3 Februari dengan menggunakan pesawat udara,” kata Ketua KPU Nunukan Rahman, di Nunukan, Sabtu.

Rahman mengatakan satu-satunya moda transportasi yang efektif untuk sampai di Krayan adalah pesawat udara perintis. Logistik yang diterbangkan dari Nunukan, Ibu Kota Kabupaten Nunukan akan sampai di bandara Yuvai Semaring pada hari yang sama, yaitu 3 Februari 2024.

Dari bandara di Kecamatan Krayan Induk itu, logistik akan didistribusikan ke empat kecamatan yaitu Krayan Timur, Krayan Selatan, Krayan Barat, dan Krayan Tengah, termasuk ke desa-desa dalam wilayah administratif kecamatan tersebut.

“Krayan Selatan dan Krayan Tengah itu agak sulit, terutama jika kondisi cuaca buruk bisa bermalam di perjalanan, sehingga menurut kami agak ekstra,” kata Rahman.

Meskipun begitu, kata dia, KPU Nunukan sudah memiliki pengalaman mendistribusikan logistik pada pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga walaupun prosesnya cukup sulit, ia optimistis tetap bisa berjalan sukses.

Terkait penyiapan armada itu, KPU Nunukan sudah berkomunikasi dengan maskapai penerbangan perintis, Lanud Anang Busra, dan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

“Kami sudah meminta bantuan pihak terkait untuk membantu pendistribusian via jalur udara itu,” kata dia.

Adapun distribusi ke 14 kecamatan lainnya, antara lain Kecamatan Lumbis, Lumbis Hulu, Lumbis Ogong, Sembakung, Tulin Onsoi, dan Sembakung Atulai akan mulai enam hari sebelum pemungutan suara.

“Berdasarkan aturan, H-1 sebelum pemungutan itu mulai didistribusikan dan sampai di PPK, tetapi kondisi geografis tidak memungkinkan maka dilakukan lebih awal supaya sampai tepat waktu,” kata dia.

Dia juga mengatakan KPU Nunukan menyewa armada kapal tongkang LCT (landing craft tank) untuk mendistribusikan logistik pemilu ke daerah tersebut.

“Kapal LCT itu akan memuat truk-truk yang berisi logistik pemilu, kemudian nanti berpencar sesuai wilayah distribusinya,” kata Rahman.

Khusus proses distribusi ke Kecamatan Lumbis Ogong, Lumbis Hulu, dan Lumbis Pensiangan akan dilanjutkan menggunakan perahu long boatdengan jarak tempuh 6-10 jam perjalanan. Perahu tersebut juga disewa oleh KPU Nunukan.

Dia menegaskan pendistribusian logistik pemilu akan dikawal ketat oleh aparat TNI/Polri dan Bawaslu setempat.

“Pengawalan dan pengamanan di darat dilakukan oleh Patwal Polri, sedangkan distribusi di jalur laut dan sungai akan didampingi oleh TNI Angkatan Laut, termasuk teman-teman jajaran Bawaslu,” demikian Ketua KPU Nunukan.
 

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima******

Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima
Sekda Kota Bima periode 2018-2023 Muhtar (tengah) yang hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan mantan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi terkait perkara korupsi gratifikasi dengan mengatur pemenangan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkot Bima di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Mataram, Senin (29/1/2024). ANTARA/Dhimas B.P./am.
Mataram (ANTARA) - Muhammad Lutfi yang menjadi terdakwa korupsi gratifikasi dalam pemenangan lelang proyek barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, terungkap mempunyai pendapatan sedikitnya Rp4,2 miliar selama menjabat Wali Kota Bima periode 2018–2023.

Hal itu terungkap dari pemeriksaan Sekretaris Daerah Kota Bima periode 2018–2023 Muhtar sebagai saksi perdana pada sidang lanjutan perkara milik Muhammad Lutfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

"Yang berhasil kami himpun kemarin dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK lebih dari Rp4,2 miliar pendapatan yang diterima Muhammad Lutfi selama lima tahun menjabat," kata Muhtar pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gde Ariadi.

Muhtar menjelaskan sumber pendapatan yang menyentuh angka Rp4,2 miliar tersebut. "Ada dari gaji, honorarium, sewa rumah pribadi jadi rumah dinas, sama tunjangan operasional wali kota," ujarnya.

Baca juga: KPK akan hadirkan lima saksi pada sidang korupsi mantan Wali Kota Bima

Muhtar juga mengatakan ada sumber pendapatan lain yang masih dalam penelusuran. Sekretariat Daerah Kota Bima menelusuri dari bukti penerimaan, salah satunya kuitansi.

"Jadi, ada beberapa kuitansi yang masih kami telusuri lebih lanjut," tambahnya.

Setda Kota Bima menelusuri bukti penerimaan Muhammad Lutfi di luar pendapatan pokok tersebut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.

"Waktu itu, BPKAD belum menemukan karena pindah kantor. Jadi, ada beberapa kuitansi penerimaan yang belum masuk pendataan, ini masih kami telusuri," kata Muhtar.

Baca juga: KPK sebut mantan wali kota Bima Muhammad Lutfi segera disidangkan

Berkaitan dengan BPKAD, jaksa penuntut umum dari KPK juga meminta penjelasan saksi soal pembelian tanah atas nama terdakwa Lutfi di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.

Tanah tersebut digunakan Lutfi membangun rumah pribadi yang kemudian disewa sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Kalau tanah untuk rumah dinas itu dibeli saat menjadi anggota DPR RI. Soal kapan tahun belinya, saya tidak tahu, saya hanya mengurus masalah balik nama," ujar Muhtar.

Perihal tanggal akta jual beli tanah pada objek tersebut tercatat 9 Mei 2019, Muhtar mengatakan bahwa pada tanggal tersebut dilakukan proses balik nama kepemilikan tanah.

"Jadi, itu (9 Mei 2019) tanggal balik nama, bukan tanggal pembelian. Kebiasaan masyarakat Bima itu kalau beli tanahnya 10 tahun lalu, balik namanya sekarang," kata Muhtar.

Baca juga: KPK periksa istri Wali Kota Bima sebagai saksi korupsi di Pemkot Bima

Jaksa penuntut umum dari KPK kembali mendalami perihal penerimaan uang sewa rumah pribadi untuk rumah dinas senilai Rp1,13 miliar dari pemerintah selama Muhammad Lutfi menjabat Wali Kota Bima.

Muhtar menjelaskan bahwa penentuan harga sewa tersebut merujuk pada hasil tim appraisal. Sehingga ada ketentuan yang menjadi dasar Pemerintah Kota Bima membayar sewa rumah pribadi Lutfi sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Jadi, pembayaran sewa atas rumah pribadi itu langsung dilakukan ke rekening Muhammad Lutfi," ucap Muhtar.

Baca juga: KPK panggil Kabid Cipta Karya PUPR Kota Bima
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait penyidikan korupsi di Pemkot Bima

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:prediksi slot gacor hari ini

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
slot gacor xiaomi
pelunasan kredivo lebih awal
ggbet777
ini777
pinjaman duit cepat
daftar akun slot terbaik
akun baru slot
ratu89
slot paling gacor hari ini
Daftar isi semua bab
Bab 1 sky77 akun demo
Bab 2 slot gacor cashback 100
Bab 3 pusatmenang
Bab 4 dapat duit gratis dari internet
Bab 5 km 88 slot
Bab 6 slot gacor 01
Bab 7 dewancash
Bab 8 club slot login
Bab 9 snitogel
Bab 10 happybet188
Bab 11 pinjaman yg di awasi ojk
Bab 12 tafsir mimpi 19
Bab 13 game slot gacor 2022
Bab 14 kayatogel4d
Bab 15 mister138
Bab 16 mutubet88
Bab 17 pinjol ilegal yang cepat cair
Bab 18 pinjaman rupiah
Bab 19 transaksi kredivo ditolak
Bab 20 situs tergacor dan terpercaya
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1548bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Sistem pemburu penuh waktu Tianzun ini

erek erek 57 2d
Kementerian BUMN bantah kereta cepat mulai sepi peminat
Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga usai peluncuran Vending Machine di Bandar Udara International Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (30/1/2024). ANTARA/Maria Cicilia Galuh.
Jangan karena ada satu orang naik kereta pada jam itu, kita bilang sepi, enggak bisa
Tangerang (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membantah bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Kereta Cepat Whoosh mulai sepi peminat.

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, penumpang kereta cepat sama dengan penumpang pesawat terbang yang ramai dan sepi pada waktu tertentu. Oleh sebab itu, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menetapkan skema dynamic pricingatau tarif dinamis.

"Coba naik pesawat pas hari-hari jam lagi sepi, pesawatnya kosong. Kita lihat, kalau lagi puncak-puncaknya tinggi peminat, lagi sepi ya kurang. Makanya kita dinamis (tarif dinamis), kadang kalau enggak peak-nya ya turun," ujar Arya usai peluncuran Vending Machine di Bandar Udara International Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa.

Arya menyampaikan, sepinya penumpang kereta cepat tidak bisa hanya dilihat dalam satu hari saja, tetapi harus berdasarkan pada data bulanan. KCIC pun memiliki laporan bulanan terkait dengan jumlah penumpang.

"Jangan karena ada satu orang naik kereta pada jam itu, kita bilang sepi, enggak bisa," kata Arya.

Sementara itu, Arya membantah penetapan tarif dinamis lantaran untuk pembayaran utang kereta cepat.

"Enggak ada urusannya itu," ucapnya.

Diketahui, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan menerapkan skema dynamic pricingatau tarif dinamis untuk perjalanan Kereta Cepat Whoosh mulai 3 Februari 2024, yang memungkinkan penumpang mendapatkan harga tiket murah saat sedang sepi dan harga lebih tinggi saat periode ramai seperti hari libur.

Tarif ini disebut akan menguntungkan penumpang karena bisa mendapatkan harga yang lebih murah jika melakukan perjalanan pada waktu tertentu.

Dengan skema baru ini, tarif kelas Premium Economyberkisar antara Rp150-250 ribu, berbeda dengan saat ini yang berlaku di harga tetap sebesar Rp200 ribu untuk perjalanan Senin-Kamis dan Rp250 ribu untuk perjalanan Jumat-Minggu.


Baca juga: KCIC terapkan tarif dinamis untuk Kereta Cepat Whoosh mulai 3 Februari
Baca juga: KCJB tandai 100 hari beroperasi dengan angkut 1,45 juta penumpang
Baca juga: Damri hadirkan angkutan gratis Bumi Hejo – Stasiun Whoosh Padalarang

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Kisah promosi Tiandao

pendekarqq
Presiden Jokowi bersama AHY sarapan gudeg di Yogyakarta
Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menuntun sepeda setelah sarapan pagi di rumah makan Gudeg Yu Djum Wijilan, Yogyakarta, Minggu pagi (28/1/2024). ANTARA/Luqman Hakim/aa.
Yogyakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo sarapan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di rumah makan Gudeg Yu Djum Wijilan, Yogyakarta, Minggu pagi.

Jokowi bersama AHY dengan bersepeda tiba di rumah makan sekitar pukul 07.00 WIB. Keduanya kemudian duduk semeja menyantap gudeg. Usai menyantap gudeg, mereka menyapa warga yang telah menunggu di depan rumah makan sembari membagikan kaus berwarna hitam.

Baca juga: AHY sebut Yogyakarta kota perjuangan sekaligus kota pertahanan

Jokowi yang mengenakan kaus hitam lengan panjang bersama AHY berkaus biru kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 08.00 WIB dengan mengendarai sepeda.

"Baru kali ini Gudeg Yu Djum Wijilan ini dikunjungi Bapak Presiden dan Bapak AHY pastinya kami senang sekali bisa melayani beliau. Apalagi beliau presiden dan Pak AHY juga anak (mantan) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," ujar Manajer Operasional Gudeg Yu Djum, Wijilan Adit Fajar, saat ditemui usai kunjungan Jokowi.

Baca juga: ICMI puji sikap tegas Presiden Jokowi yang konsisten bela Palestina

Menurut dia, kedua tamu istimewa bersama rombongan menyantap hidangan dengan varian menu yang sama yakni nasi gudeg dipadu krecek, paha, serta telur ayam. "Total (memesan) 50 porsi," ujar dia.

Sehari sebelum dikunjungi, dia pun tidak menyangka bakal kedatangan Jokowi bersama AHY.

Baca juga: AHY: Generasi muda harus tetap tertarik terhadap isu terkini

Ia mengaku hanya diminta tim untuk menyiapkan delapan meja, tanpa ada permintaan khusus untuk membatasi rumah makan untuk pengunjung lain. "Kemarin mintanya enggak usah di-'clear' semua, yang penting disediakan delapan meja cuma gitu saja," ujar dia.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Hidup di surga

pentastogel
Gus Yahya tegaskan sekadar pelaksana keputusan Syuriah PBNU
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf memberikan sambutan pada istigasah dalam rangka Harlah ke-101 NU di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, D.I Yogyakarta, Minggu (28/1/2024). ANTARA/HO-PBNU/aa.
Kalau Ketua Umum Tanfdiziyah seperti saya, apalagi cuma ketua PWNU (DIY) kayak Kang Zuhdi itu, kita ini cuma pesuruh yang melaksanakan keputusan-keputusan syuriyah
Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan sesuai posisi dalam organisasi dirinya sekadar pesuruh atau pelaksana dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh syuriah.

"Kalau Ketua Umum Tanfdiziyah seperti saya, apalagi cuma ketua PWNU (DIY) kayak Kang Zuhdi itu, kita ini cuma pesuruh yang melaksanakan keputusan-keputusan syuriyah," kata Gus Yahya saat memberikan sambutan pada istigasah dalam rangka Harlah ke-101 NU di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, D.I Yogyakarta, Minggu.

Baca juga: Wapres: Penonaktifan fungsionaris PBNU konsekuensi aturan organisasi

Sebagai organisasi yang besar, kata Yahya, NU didirikan untuk niat dan harapan-harapan akhirat sehingga harus dijalankan dengan mengupayakan pelaksanaan dari tuntunan agama Allah.

Dia memastikan tidak satu pun keputusan yang dibuat oleh NU tanpa bersandar pada pertimbangan-pertimbangan agama dan syariat.

"Sejak didirikan hingga sekarang tidak ada satu pun keputusan Nahdlatul Ulama kecuali didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan agama, pertimbangan-pertimbangan syariat, pertimbangan apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik menurut syariat," ujar Gus Yahya.

Gus Yahya mengatakan NU memiliki struktur kepengurusan yang disebut syuriyah yang terdiri dari para kiai ahli syariah yang secara khusus bertugas untuk membuat keputusan-keputusan berdasarkan syariat.

Wewenang dari kepemimpinan NU, kata dia, pada dasarnya adalah wewenang "hukumah" yang artinya NU sebagai jam'iyah menjalankan fungsi "imamah" (kepemimpinan) dengan wewenang sebagaimana wewenang imam.

Baca juga: PBNU sebut Erick Thohir nonaktif atas permohonan sendiri

"Yang dikatakan bahwa 'hukmul imam yarfa'ul khilaf', apa pun pendapat kita masing-masing, apabila sudah ada ketentuan keputusan dari organisasi, maka semua perbedaan harus ditundukkan kepada keputusan organisasi itu," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Gus Yahya juga mengatakan bahwa istigasah dalam rangka Harlah ke-101 NU tersebut merupakan penanda tonggak perjuangan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu dalam mewujudkan kemaslahatan untuk semesta.

"Kita jadikan ini sebagai penanda saja untuk hari lahir NU ke-101 ini. Sesudah ini kita akan terus beristigasah dengan cara apa pun yang mungkin demi maslahat NU, demi maslahat Islam, demi maslahat negara bangsa Republik Indonesia, demi maslahat kemanusiaan seluruhnya," kata dia.

Usia 101 tahun perjuangan NU, menurut Yahya, terasa sudah lama, akan tetapi sebetulnya belum apa-apa sebab perjuangan organisasi diniatkan untuk selama-lamanya.

"Karena maksud dan 'ghirah' (semangat) dari para pendiri Nahdlatul Ulama, para pemimpin Nahdlatul Ulama adalah perjuangan dengan Nahdlatul Ulama ini selama-lamanya 'ila yaumil qiyamah' (sampai hari kiamat)," ujarnya.

Istigasah ini dipimpin oleh Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori dan ditutup dengan doa oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Usai istigasah, berlangsung pemotongan tumpeng oleh Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang diserahkan untuk Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori, dan Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran KH Mu'tashim Billah secara berurutan.

Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

m11bet
BPBD Lahat bentuk tim hingga bangun posko evakuasi korban banjir bandang
Banjir bandang di wilayah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. ANTARA/HO-BPBD Sumsel/aa.
Palembang (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, membentuk tim hingga membangun posko evakuasi warga terdampak banjir bandang di daerah itu. "Tim tersebut merupakan tim desa yang kami siapkan ke wilayah terdampak banjir dan untuk mendirikan posko dan menjaga posko guna mengevakuasi dan membantu warga terdampak banjir di desa-desa," kata Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumsel, Sudirman dikonfirmasi, Ahad. Ia menambahkan bahwa BPBD mengerahkan dua unit mobil untuk mobilisasi dan mobil rescue. Selain itu ada juga perahu fiber sebanyak dua unit dan perahu rafting tiga unit. Evakuasi dilakukan melalui tim pelaksana, yakni tim satgas TRC BPBD Kabupaten Lahat, TNI, Polri, dan warga setempat.

Baca juga: Cegah banjir, BBWS ingatkan jaga daerah aliran sungai dengan baik

Baca juga: BPBD Sumsel jamin kebutuhan korban banjir bandang tercukupi BPBD Provinsi Sumsel melakukan koordinasi, pendataan, dengan BPBD Lahat, Kemudian Tim BPBD Lahat langsung Ke lokasi yang terdampak banjir bandang tersebut dan melakukan evakuasi warga yang membutuhkan bantuan. Ia mengatakan bahwa banjir sudah terjadi sejak Sabtu, kemarin, dengan ketinggian hingga satu meter dan air saat ini sudah mulai surut. Ia menerangkan banjir itu merendam beberapa desa, di antaranya Desa Pelajaran, Kecamatan Jarai dengan jumlah rumah sebanyak 132 rumah terendam. Kemudian Desa Tanjung Agung, Kecamatan Suka Merindu sebanyak 33 rumah terendam selain itu persawahan seluas 15 hektar, perkebunan 24 hektar, peternakan ikan sebanyak 22 kolam ikan. Lalu, Desa Ulak Bandung, Kecamatan Pajar Bulan sebanyak 100 rumah terendam, 50 hektar sawah, 80 hektar kebun, dan ada satu jembatan penghubung antar desa. Kemudian Kecamatan Lahat meliputi RT. 07 sebanyak sembilan rumah warga terendam, RT.08 sebanyak 28 rumah terendam. "Kondisinya saat ini ratusan rumah warga terendam dengan ketinggian air satu hingga satu setengah meter. Namun air mulai berangsur surut," katanya.*
Baca juga: PTBA bantu korban banjir di Muara Enim dan Lahat

Baca juga: Pertamina pastikan stok BBM dan LPG aman bagi korban banjir Lahat

Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Paus Bola Basket

cara dapat uang 1 juta sehari
Gus Yahya tegaskan PBNU tak terlibat dukung capres di Pemilu 2024
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menjawab pertanyaan awak media usai bertemu Gubernur DIY Sri Slultan HB X di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin (29/1/2024) ANTARA/Luqman Hakim/pri.
tetapi secara pribadi-pribadi silakan
Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

"PBNU sudah sejak awal menyatakan bahwa kami tidak terlibat dalam dukung-mendukung, sebagai organisasi, sebagai lembaga tidak terlibat dalam dukung-mendukung," kata Gus Yahya usai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin.

Gus Yahya tidak memungkiri beberapa pengurus PBNU maupun aktivis NU memang ada yang terlibat, bahkan menjadi tim sukses kampanye resmi peserta Pemilu 2024. Namun, dia memastikan PBNU telah memberlakukan kewajiban cuti dari kepengurusan politis tersebut.

"Jadi, PBNU tetap dalam posisi tidak terlibat dalam dukung-mendukung. Kami akan berusaha menjalankan peran meniru Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X ini untuk menjaga kebersamaan masyarakat," tegasnya.

Baca juga: Gus Yahya tegaskan sekadar pelaksana keputusan Syuriah PBNU

Dia juga menepis anggapan bahwa PBNU mengarahkan jajaran pengurus struktural organisasi tersebut untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana disampaikan cendekiawan NU Nadirsyah Hosen.

"Rais a'am (PBNU) sama sekali tidak melakukan apa-apa, saya juga tidak. Jadi, kalau yang lain-lain kemudian terdorong oleh pernyataan yang dibuat oleh pihak lain terkait dengan ini, kemudian membuat gerakan atau tindakan masing-masing, ya, kami bisa apa? Ya, silakan saja, karena kami juga tidak akan menghalangi sepanjang tidak mengatasnamakan lembaga," jelasnya.

Selain itu, Gus Yahya juga menegaskan bahwa pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang menyebut pengikut rais a’am dan ketua umum bergerak memenangkan Prabowo-Gibran sebagai imbas dari ucapan Nadirsyah Hosen, bukanlah arahan resmi dari PBNU.

"Itu arahan pribadi (Gus Ipul). Walaupun saya sendiri kalau secara pribadi, kalau kepada sekjen ini sami'na wa atho'na (patuh); tetapi itu arahan pribadi beliau, bukan resmi dari PBNU, tidak atas nama organisasi," kata Gus Yahya.

Dia pun mempersilakan seluruh warga NU untuk menyampaikan aspirasi masing-masing. Namun, tegasnya lagi, secara organisasi PBNU tetap memegang teguh pendirian dalam posisi netral pada Pemilu 2024.

"Monggo,silakan saja, semua orang kanboleh menyampaikan aspirasi masing-masing. PBNU mau menyerukan apalagi? Kami sudah mengumumkan sejak awal, bahwa secara organisasi, PBNU tidak terlibat; tetapi secara pribadi-pribadi silakan," ujar Gus Yahya.

Baca juga: Wapres: Penonaktifan fungsionaris PBNU konsekuensi aturan organisasi

Sebelumnya, Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir menyampaikan bahwa PBNU secara struktural memihak ke pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal, lanjut Nadir, PBNU tidak pernah memberikan arahan, kecuali pemetaan politik dengan pilihan diserahkan masing-masing pribadi Nahdliyin.

Secara blak-blakan, Gus Nadir menyampaikan bahwa struktural PBNU mendapatkan arahan untuk memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Arahan itu diungkap dalam sebuah pertemuan PBNU di Surabaya, Jawa Timur.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Mendekonstruksi dunia lain

jam pola gacor
Bawaslu Bangkalan turunkan baliho provokatif di akses Suramadu
Tim Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur menurunkan baliho bernada provokatif di jalan akses menuju Jembatan Suramadu. ANTARA/HO-Bawaslu Bangkalan/aa.
sepertinya sengaja dipasang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan suasana menjelang Pemilu, keruh
Bangkalan (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menurunkan sejumlah poster dan baliho bernada provokatif yang banyak terpasang di sepanjang jalan menuju Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), serta di sejumlah titik di wilayah itu.

Menurut Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Shaleh di Bangkalan, Minggu, ada sebanyak 24 buah baliho yang terpaksa diturunkan paksa oleh tim Bawaslu bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemkab Bangkalan.

"Selain mengandung unsur provokatif, karena menjelek-jelekkan pasangan calon tertentu, juga ada yang bernuansa Sara," katanya.

Ia menuturkan, baliho provokatif itu, pertama kali dilaporkan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Labang kemudian disusul Panwascam Blega dengan temuan sama. Isinya, mengatasnamakan warga Madura pecinta pasangan calon tertentu.

Baca juga: Satpol PP Sleman copot sejumlah spanduk provokatif jelang Pemilu 2024
Baca juga: Polri: Bawaslu jangan ragu copot spanduk provokasi

Setiap baliho yang diamankan itu bertuliskan kalimat ancaman yang ditujukan kepada salah satu pasangan calon presiden.

"Fenomena baliho provokatif itu ditemukan sejak Kamis (25/1), sepertinya sengaja dipasang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan suasana menjelang Pemilu, keruh," katanya.

Mustain lebih lanjut menjelaskan, selain karena berpotensi menyebabkan situasi yang tidak kondusif, penurunan baliho bernada provokatif itu juga sebagai wujud tanggungjawab moral pengawas dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Bangkalan yang menginginkan agar proses Pemilu 2024 bisa berlangsung tenang, sejuk, saling menghormati atas perbedaan pilihan dan tidak menjelek-jelekkan pasangan lain.

Jenis spanduk dan baliho yang juga diturunkan paksa oleh Bawaslu yang dipasang di area terlarang, lembaga pendidikan, tiang listrik dan tiang telepon yang memang dilarang dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Shaleh lebih lanjut mengajak kepada semua pihak agar saling menghormati semua pasangan calon dengan tidak melakukan kampanye hitam yang berpotensi memicu amarah pendukung dan tim pemenangan masing-masing pasangan calon.

Baca juga: Polisi koordinasi dengan pimpinan partai terkait penertiban APK
Baca juga: Bawaslu Jakbar tertibkan 72 APK pemilu
Baca juga: Penertiban APK dilakukan Satpol PP jika parpol tidak taati imbauan

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024