nama situs slot gacor

situs judi slot terbaik dan terpercaya no 1 399Jutaan kata 553645Orang-orang telah membaca serialisasi

《nama situs slot gacor》

Presiden Jokowi: Bantuan pangan pemerintah merupakan beras premium******

Beras yang bapak ibu terima ini bukan beras medium, tapi beras premium

Bantul (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bantuan pangan cadangan beras pemerintah yang disalurkan untuk masyarakat penerima manfaat merupakan beras dengan kualitas premium.

"Beras yang bapak ibu terima ini bukan beras medium, tapi beras premium," kata Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Gudang Bulog Pajangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa.

Presiden Jokowi yang didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih tersebut kemudian berpesan kepada masyarakat penerima bantuan agar memasak beras ketika sampai rumah.

"Coba sampai di rumah langsung dimasak, karena berasnya memang beras premium semuanya. Saya rasa itu yang saya sampaikan, terima kasih," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi dialog dengan warga Bantul soal bantuan pangan beras

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga sempat memberikan bantuan dua sepeda kepada dua warga setelah mereka diminta maju menghafalkan lima sila dalam Pancasila.

"Ada yang bapak ibu tanyakan, kalau tidak ada, silahkan angkat tangan yang hafal Pancasila," ujar Presiden Jokowi.

Beberapa saat kemudian terdapat dua orang yaitu ibu dan bapak yang maju mendekat Presiden Jokowi untuk melafalkan Pancasila. Kedua warga tersebut lancar melafalkan Pancasila.

Sebelum meninggalkan Gudang Bulog Pajangan, Presiden Jokowi sempat membagi-bagikan kaos kepada masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut. Tampak masyarakat antusias berebut kaos dari Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi bagikan bantuan pangan di Yogyakarta, respons harga beras naik

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Proposal baru gencatan senjata ditawarkan ke Israel dan Hamas******

Ankara (ANTARA) - Sebuah proposal baru untuk empat bulan gencatan senjata telah ditawarkan ke Israel dan kelompok pejuang Hamas Palestina, dengan imbalan pembebasan semua warga Israel yang ditawan oleh Hamas.

Proposal tersebut diusulkan ke Israel dan Hamas oleh negara-negara penengah, berdasarkan laporan The Wall Street Journal yang mengutip pejabat Mesir.

Berdasarkan proposal tersebut, penghentian permusuhan selama enam minggu pada awalnya diusulkan untuk pembebasan warga Israel yang membutuhkan perhatian medis segera, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang lanjut tua.

Sebagai imbalannya, Israel diminta untuk membebaskan sejumlah besar warga Palestina yang mereka tahan, serta untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Tahap berikutnya dari proposal tersebut mengusulkan agar Hamas melepaskan tentara perempuan Israel, dilanjutkan dengan pembebasan tentara laki-laki Israel, serta menyerahkan jenazah warga Israel yang tewas di Gaza.

Dalam laporan itu juga disebutkan upaya Hamas untuk memperoleh jaminan internasional, termasuk dari Amerika Serikat.

Proposal baru ini dilaporkan muncul menjelang diskusi akhir pekan ini di Paris, Prancis, antara Direktur CIA William Burns dan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, serta pejabat intelijen dari Mesir dan Israel.

Media AS menyebut Presiden Joe Biden akan mengirim Burns untuk merundingkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan skala besar antara Hamas dan Israel.

Hamas diyakini menyandera hampir 136 warga Israel setelah serangan lintas batas pada 7 Oktober 2023.

Sejak itu, Israel melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza, yang menewaskan sedikitnya 26.422 warga Palestina dan melukai lebih dari 65.000 orang lainnya.

Sementara itu, hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Arab Saudi sebut Israel terapkan kebijakan untuk melaparkan warga Gaza
Baca juga: Setelah Mahkamah Internasional perintahkan Israel cegah genosida Gaza
Baca juga: Yordania dan Jerman bahas upaya hentikan perang Israel di Gaza

Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Label：kredivo madiun、play303 slot、bni4d

Terkait：indobetku、bo rekomendasi slot、cara kredit hp di shopee lewat kredivo、slot hari、trik pasang togel、civic188、sgo777 login、slot tergacor、rtp coloksgp、airbet88 login link alternatif

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：deposit 25 bonus new member 100（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03

Daftar bab terbaru

situs slot mudah menang 2022

e voucher alfamart

play 388 slot

jawa303

pinjam uang di fif tanpa jaminan

voucher jd id pengguna baru

kredit hp di kredivo

okeyplay777

4d slot gacor

lainnyaBacaan TerkaitMore+

Guru hebat dari kedua dunia

slot sniper

Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik******

Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Bela Diri Syura

info game slot gacor malam ini

Istana sebut Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye******

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum ada rencana berkampanye meskipun Undang-Undang Pemilu memperbolehkan keterlibatan Presiden dalam kampanye.

"Meskipun diperbolehkan UU Pemilu, sampai saat ini, Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye," kata Ari dalam pesan singkat diterima di Jakarta, Minggu.

Ari menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Jokowi di Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga beberapa hari ke depan termasuk dalam agenda kunjungan kerja.

Presiden Jokowi sendiri dijadwalkan menghadiri peresmian Graha Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada Senin (29/1).

Kepala Negara juga dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Ke-101 NU di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Yogyakarta pada Rabu (31/1), sekaligus peluncuran sekolah dalam acara tersebut.

"Hari-hari ini, Presiden berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah, untuk beberapa agenda kunker, di antaranya: peresmian Kampus UNU Yogyakarta dan kegiatan di Akmil Magelang," kata Ari.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden menekankan pernyataannya beberapa waktu lalu mengenai Presiden boleh berkampanye, dilontarkan untuk menjawab pertanyaan wartawan dan sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1), sebagaimana dipantau di Jakarta, Presiden kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Ini saya tunjukin (menunjukkan kertas). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?" kata Presiden.

Adapun Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".

Baca juga: Presiden Jokowi bersama AHY sarapan gudeg di Yogyakarta
Baca juga: Dukung timnas di Piala Asia, Jokowi bermain bola dengan warga Sleman
Baca juga: Ganjar khawatir konflik kepentingan terkait presiden boleh kampanye

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

pasar suci

juara 69 slot

Kemensos siap asistensi ODGJ di sentra beri hak suara pada Pemilu 2024******

...kelayakannya tentu kami minta pertimbangan dari penanganan ahli ODGJ, termasuk peksos (pekerja sosial) kami yang ada di sana

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) siap memberikan asistensi kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di sentra-sentra untuk memberikan hak politiknya saat pemilihan umum (pemilu) pada 14 Februari 2024.

Sekretaris Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kemensos Salahudin Yahya di Jakarta, Rabu, menyebut terdapat 820 ODGJ yang mendapat perawatan di 31 sentra milik Kemensos dan pihaknya memastikan semua berhak menggunakan hak suara sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pertama, kata dia, Kemensos akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membantu penerima manfaat mengurus pindah memilih di sekitar lingkungan sentra. Kelengkapan identitas kependudukan menjadi hal yang diutamakan selama menerima layanan di sentra.

Hal tersebut agar penerima manfaat tidak harus dipulangkan ke domisil mereka untuk memilih selama masa layanan. Data-data ODGJ yang sudah diskirining dan dinyatakan layak memilih akan dilaporkan ke KPU.

Baca juga: Memberikan akses ODGJ menyalurkan suara pada Pemilu 2024

Sementara untuk ODGJ yang telah selesai menerima layanan di sentra, kata dia, selain memastikan kelengkapan identitas, sentra akan berkoordinasi untuk dengan KPU untuk menentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diperbolehkan ODGJ memilih bersama pendamping mereka.

"Kemudian kelayakannya tentu kami minta pertimbangan dari penanganan ahli ODGJ, termasuk peksos (pekerja sosial) kami yang ada di sana. Kalau di luar, kami lihat mana yang layak untuk menggunakan hak suaranya di luar," kata Salahudin.

Kemensos juga berkewajiban mengenalkan para calon yang akan dipilih oleh penerima manfaat pada Pemilu nanti. Pihaknya juga memastikan ODGJ yang layak memilih, merupakan penerima manfaat yang stabil dan rutin mengonsumsi obat.

Selain itu Kemensos melalui kepala sentra minimal satu minggu sebelum pelaksanaan pemilu akan memberi sosialisasi kepada penerima manfaat. Kemensos menjamin pendamping ODGJ tidak mempengaruhi pemilih dengan penandatanganan surat perjanjian mutlak untuk netral.

Baca juga: Legislator minta pendampingan pemilih disabilitas mental saat hari pencoblosan
Baca juga: KPU Jabar: 32 ribu lebih ODGJ ikut nyoblos pada Pemilu 2024

Domain Pedang Tak Terkalahkan

madame destiny demo

KPU Nunukan siapkan pesawat untuk distribusi logistik ke pedalaman******

Tanjung Selor (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menyiapkan pesawat udara perintis dan kapal tongkang atau LCT (landing craft tank)sebagai armada pendistribusian logistik pemilu 2024 ke wilayah pedalaman di daerah itu.

“Kami mendahulukan distribusi ke lima kecamatan di wilayah Krayan, yaitu Krayan Induk, Krayan Timur, Krayan Selatan, Krayan Barat, dan Krayan Tengah dimulai 3 Februari dengan menggunakan pesawat udara,” kata Ketua KPU Nunukan Rahman, di Nunukan, Sabtu.

Rahman mengatakan satu-satunya moda transportasi yang efektif untuk sampai di Krayan adalah pesawat udara perintis. Logistik yang diterbangkan dari Nunukan, Ibu Kota Kabupaten Nunukan akan sampai di bandara Yuvai Semaring pada hari yang sama, yaitu 3 Februari 2024.

Dari bandara di Kecamatan Krayan Induk itu, logistik akan didistribusikan ke empat kecamatan yaitu Krayan Timur, Krayan Selatan, Krayan Barat, dan Krayan Tengah, termasuk ke desa-desa dalam wilayah administratif kecamatan tersebut.

“Krayan Selatan dan Krayan Tengah itu agak sulit, terutama jika kondisi cuaca buruk bisa bermalam di perjalanan, sehingga menurut kami agak ekstra,” kata Rahman.

Meskipun begitu, kata dia, KPU Nunukan sudah memiliki pengalaman mendistribusikan logistik pada pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga walaupun prosesnya cukup sulit, ia optimistis tetap bisa berjalan sukses.

Terkait penyiapan armada itu, KPU Nunukan sudah berkomunikasi dengan maskapai penerbangan perintis, Lanud Anang Busra, dan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

“Kami sudah meminta bantuan pihak terkait untuk membantu pendistribusian via jalur udara itu,” kata dia.

Adapun distribusi ke 14 kecamatan lainnya, antara lain Kecamatan Lumbis, Lumbis Hulu, Lumbis Ogong, Sembakung, Tulin Onsoi, dan Sembakung Atulai akan mulai enam hari sebelum pemungutan suara.

“Berdasarkan aturan, H-1 sebelum pemungutan itu mulai didistribusikan dan sampai di PPK, tetapi kondisi geografis tidak memungkinkan maka dilakukan lebih awal supaya sampai tepat waktu,” kata dia.

Dia juga mengatakan KPU Nunukan menyewa armada kapal tongkang LCT (landing craft tank) untuk mendistribusikan logistik pemilu ke daerah tersebut.

“Kapal LCT itu akan memuat truk-truk yang berisi logistik pemilu, kemudian nanti berpencar sesuai wilayah distribusinya,” kata Rahman.

Khusus proses distribusi ke Kecamatan Lumbis Ogong, Lumbis Hulu, dan Lumbis Pensiangan akan dilanjutkan menggunakan perahu long boatdengan jarak tempuh 6-10 jam perjalanan. Perahu tersebut juga disewa oleh KPU Nunukan.

Dia menegaskan pendistribusian logistik pemilu akan dikawal ketat oleh aparat TNI/Polri dan Bawaslu setempat.

“Pengawalan dan pengamanan di darat dilakukan oleh Patwal Polri, sedangkan distribusi di jalur laut dan sungai akan didampingi oleh TNI Angkatan Laut, termasuk teman-teman jajaran Bawaslu,” demikian Ketua KPU Nunukan.

Bintang besar yang paling mempesona

situs slot bonus 100

Soal penyitaan ponsel milik Aiman, Polisi: Sudah sesuai aturan******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa tindakan penyitaan telepon seluler milik Aiman Witjaksono yang dilakukan oleh tim penyidik sudah sesuai aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. "Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Pasal 1 angka 16 KUHAP berbunyi
"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambilalih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan". Kemudian Ade Safri menjelaskan, tindakan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya untuk melakukan penyitaan terhadap alat komunikasi berupa telepon seluler (ponsel) milik Aiman Witjaksono sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP.

Pasal dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut berbunyi "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat".

Baca juga: Polda Metro Jaya: Penyitaan ponsel Aiman untuk penyidikan Ade Safri menambahkan bahwa pada 24 Januari 2024 Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah mengeluarkan penetapan sita. Yaitu memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap ponsel (hp) tersebut. "Merujuk pada surat permohonan dari penyidik ke PN Jaksel terkait permintaan izin penyitaan terhadap hp dimaksud, tertanggal 22 Januari 2024 dan tindakan penyitaan oleh penyidik juga telah dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan," ujar Ade Safri. Mantan Kapolrestabes Surakarta tersebut juga menjelaskan penyitaan ponsel milik Aiman didasarkan juga pada Pasal 39 KUHAP ayat (1) huruf e. Pasal tersebut berbunyi "Yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan". Jadi, menurut Ade Safri, tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Dan saya jamin bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel serta bebas dari segala bentuk intimidasi maupun intervensi yg dapat mengganggu jalannya penyidikan," katanya.

Baca juga: Ponsel disita penyidik, Aiman khawatirkan kerahasiaan identitas informan Sebelumnya, usai diperiksa selama 12 jam oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Juru Bicara Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Aiman Witjaksono mengkhawatirkan soal penyitaan ponselnya oleh penyidik. Menurut dia, penyitaan itu dapat mengungkapkan identitas narasumber atau informan yang menyebutkan bahwa ada oknum yang tak netral pada Pemilu 2024. "Kami diperiksa 12 jam, ada istirahat tadi beberapa kali dan saya harus sampaikan walaupun hp saya akhirnya harus disita," katanya.

Baca juga: Ganjar Pranowo: Kami akan membela Aiman Witjaksono

Tapi dia berkomitmen untuk tidak menyebutkan siapa narasumbernya. "Karena saya meyakini mereka ini adalah orang-orang yang baik yang wajib dilindungi identitasnya," katanya saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (26/1) malam. Aiman menjelaskan, dirinya sempat berdebat selama dua jam oleh penyidik mengenai penyitaan ponselnya tersebut. "Karena data saya semua ada di sana (ponsel), meskipun itu menjadi perdebatan hampir dua jam, tarik-ulur supaya hp itu kemudian jangan disita," katanya.
Tetapi penyidik bisa melakukan upaya paksa dari Pengadilan. "Yang kami tidak bisa melawan hal tersebut," katanya.

Dunia Seribu Rumah

slot977

Kemlu RI: Israel wajib mematuhi keputusan Mahkamah Internasional******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa Israel wajib mematuhi keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mencegah aksi genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, yang telah menewaskan sedikitnya 26.000 korban.

“Walaupun keputusan ICJ belum memenuhi harapan banyak pihak mengenai pentingnya penghentian aksi militer Israel, keputusan tersebut tetap merupakan perkembangan penting bagi penegakan hukum internasional,” kata Kemlu RI melalui X pada Sabtu.

Dalam sidang putusan yang berlangsung di Den Haag, Belanda, pada Jumat (26/1), Mahkamah Internasional juga memutuskan bahwa Israel harus memastikan pasukannya tidak melakukan genosida dan mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki situasi kemanusiaan.

Selain itu, ICJ juga memerintahkan Israel agar dalam waktu satu bulan melapor ke mahkamah tentang apa yang mereka lakukan untuk menjunjung tinggi hasil putusan sidang tersebut.

Pengadilan tinggi PBB itu tidak memerintahkan gencatan senjata, tetapi mengabulkan sejumlah langkah darurat yang diminta Afrika Selatan seraya pengadilan mengadili kasus yang menuding Israel melakukan genosida.

Menanggapi putusan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan “komitmen suci” untuk terus membela negara dan rakyatnya.

“Komitmen Israel terhadap hukum internasional tak tergoyahkan. Yang juga tak tergoyahkan yakni komitmen suci kami untuk terus membela negara dan rakyat kami,” kata Netanyahu dalam pidato yang disiarkan di televisi.

Netanyahu mengatakan Israel mempunyai “hak yang melekat untuk membela diri”. Menurut dia, upaya keji untuk menolak hak dasar Israel ini adalah diskriminasi terang-terangan terhadap negara Yahudi dan itu ditolak secara hukum.

Ia kemudian menjelaskan bahwa tuduhan genosida yang ditujukan kepada Israel adalah “tidak benar” dan “keterlaluan”, serta menegaskan kembali bahwa “Israel akan terus membela diri melawan Hamas.”

Netanyahu mengeklaim bahwa perang, yang berlangsung sejak serangan lintas batas kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober 2023 adalah untuk melawan kelompok Hamas, bukan untuk melawan warga sipil Palestina.

Baca juga: AS setelah keputusan ICJ: Tuduhan genosida Israel tidak berdasar

Baca juga: Palestina sambut baik putusan sementara ICJ pada kasus genosida Israel

Mahkamah Internasional perintahkan Israel cegah genosida di Gaza

《nama situs slot gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，tiger388Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《nama situs slot gacor》bab terbaru。