trik bermain starlight princess

tukang sampah pesawat

Nasabah PNM Mekaar Inspirasi Pelaku Usaha Berani Memulai******

Melalui program Mekaar, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) tidak hanya menyediakan modal finansial, melainkan juga modal intelektual dan sosial bagi ibu-ibu.

Modal intelektual berupa pembinaan usaha PT PNM untuk ibu-ibu agar bidang usahanya semakin berkembang. Sedangkan modal sosial berupa jejaring komunitas yang terjalin di antara pelaku usaha.

Dengan demikian, kehadiran Mekaar sebagai perpanjangan tangan pemerintah telah memberikan layanan kepada para perempuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha.

Kerja keras dan keberanian ibu-ibu keluarga pra sejahtera ini bahkan telah menginspirasi para istri-istri prajurit TNI melakukan hal yang sama.

Istri prajurit yang bercita-cita sebagai wiraswasta kian meningkat, dengan menyadari bisnis secara mandiri bukan hal yang mudah, sehingga banyak dari mereka yang memulai perjalanan bisnis dari langkah terkecil yakni dengan membuka usaha sendiri di rumah.

Hal ini disaksikan langsung Dara Ulung Purwodanta, putri yang besar dari keluarga TNI. Sebagai seorang wanita sekaligus istri di dalam keluarga TNI, Dara paham akan kehadiran istri-istri TNI yang berani merintis usaha baru.

Tantangan yang tidak mudah juga kerap Ia saksikan. Merintis produk dari awal, mengalami kerugian, kegagalan produk jadi, dan lain-lain. Tetapi kegigihan para ibu-ibu Mekaarlah yang kembali mendorong semangat dan keberanian mereka.

Salah satunya Anggraini Kusumawati, seorang istri prajurit TNI yang mampu membangun bisnis karena berani memulai. Awalnya ia terinspirasi dari pengusaha sukses di media sosial sehingga berani memulai untuk berbisnis.

"Biasanya dari kita ada yang usaha dari rumah atau menjadikan bisnis sebagai pekerjaan sampingan," ucap Anggraini dikutip Sabtu (4/3).

Menurut Anggraini, dukungan dari pemerintah melalui program Mekaar, ibu-ibu terutama istri prajurit semakin terbuka peluangnya untuk membuka usaha dari rumah. Dalam mendukung tugas suami, peran istri sangatlah penting terutama bagi keluarga.

"Maka sebagai istri prajurit dengan memulai usaha dari rumah akan mendapatkan penghasilan tambahan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," sambung dia.

Sedikit tips, selain keberanian, salah satu kunci penting dalam membangun bisnis adalah perencanaan. Walaupun membuka usaha kecil dari rumah, jangan pernah mengabaikan perencanaan dan persiapan.

Bisnis tanpa persiapan matang tidak mampu bertahan lama karena tidak ada rencana dan tujuan yang ingin dicapai selama prosesnya.

Istri saya adalah seorang kepala suku

Kemenperin Usut Penyelundupan Sepatu Bekas Untuk Donasi dari Singapura******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan mengusut kasus maraknyaimpor ilegalsepatu bekas lantaran menjadi kendala industrialas kaki untuk tumbuh optimal. Kasus terbaru yang disoal adalah penyelundupan sepatu bekasuntuk didonasikan dalam program daur ulang sepatu di Singapura melalui Batam.

Dari hasil investigasi seorang jurnalis di Singapura, terungkap bahwa sepatu bekas yang disumbangkan pemiliknya untuk proyek daur ulang seperti untuk alas taman bermain hingga trek lari. Namun ternyata, sepatu-sepatu donasi tersebut berakhir di pasar-pasar loak di Indonesia.

"Praktik impor ilegal sepatu bekas ini harus dihentikan karena berdampak buruk bagi industri alas kaki dalam negeri," katanya melalui keterangan resmi, Senin (6/3).

Menanggapi penyelundupan tersebut, Agus menyebut impor ilegal sepatu bekas dilakukan secara terorganisasi dan menyalahgunakan proyek sosial. Ia akan menggandeng pemangku kepentingan terkait untuk menindaklanjuti kasus itu.

"Kemenperin tidak bisa sendirian bertindak memerangi aktivitas impor ilegal ini. Perlu dukungan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menerapkan aturan dengan tegas," ujarnya.

Saat ini, Agus mengatakan pihaknya telah berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait masalah impor ilegal, serta peningkatan pengawasan barang impor sampai ke pelabuhan terkecil.

Selain itu, Kemenperin juga berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dalam rangka penyusunan larangan dan pembatasan (lartas) untuk produk  tekstil dan produk tekstil (TPT).

Agus mengusulkan agar impor produk alas kaki tetap dilakukan di border dan mengusulkan pemberian insentif Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) terhadap impor bahan baku dan bahan penolong bagi produk alas kaki merek lokal.

[Gambas:Video CNN]

Kemana perginya integritas moral sang dewi?

Syarat Naik Kereta Usai PeduliLindungi Berubah Jadi SatuSehat Mobile******

VP Public Relations PT KAI (Persero) Joni Martinus menyebut perubahan PeduliLindungi menjadi SatuSehat Mobile per 1 Maret 2023 kemarin tidak menimbulkan gangguan proses validasi status vaksinpelanggan pada sistem ticketingmaupun boarding KAI.

Dengan kondisi itu, ia menyatakan masyarakat atau calon penumpang tidak perlu lagi membawa dokumen vaksin saat boardingdi stasiun.

"Proses boardingterpantau lancar dan tanpa kendala saat adanya perubahan PeduliLindungi menjadi SatuSehat Mobile. Proses integrasi berjalan lancar, status vaksin tetap dapat ditampilkan sehingga petugas boarding tidak perlu lagi memeriksa dokumen fisik vaksin," ujar Joni dikutip dari keterangan resmi, Kamis (2/3).

Terintegrasinya aplikasi PeduliLindungi dengan sistem boarding KAI bertujuan untuk mempermudah pelanggan, memperlancar proses pemeriksaan dokumen, juga untuk menghindari pemalsuan dokumen. Integrasi ini terwujud melalui kerja sama antara KAI dan Kementerian Kesehatan.

Joni menjelaskan selain tidak harus membawa bukti vaksin, syarat naik kereta api sejauh ini masih mengacu pada Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan No 84 Tahun 2022.

Berikut syarat perjalanan menggunakan KA Jarak Jauh sesuai Surat Edaran Nomor 84 Kementerian Perhubungan yang berlaku sejak 30 Agustus 2022:

1. Usia 18 tahun ke atas:

a) Wajib vaksin ketiga (booster)
b) WNA yang berasal dari perjalanan luar negeri, wajib vaksin kedua
c) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

2. Usia 6-17 tahun:
a) Wajib vaksin kedua
b) Berasal dari perjalanan luar negeri, tidak wajib vaksin
c) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

3. Pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Tes Antigen atau RT-PCR namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan.

[Gambas:Video CNN]

Liu Wuxie Xu Lingxue

BPJS Kesehatan Ajak Pemda dan Asosiasi Faskes Tingkatkan Mutu Layanan******

BPJS Kesehatan ditegaskan akan terus memberikan pelayanan optimal bagi peserta sebagai bentuk upaya transformasi mutu layanan di seluruh fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun lanjutan.

Hal itu dinyatakan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan Semiloka Nasional: Dari Misi Menuju Aksi yang digelar Rabu (08/03). BPJS Kesehatan akan terus memastikan pencapaian tujuan utama dari penyelenggaraan Program JKN, antara lain untuk membuka akses layanan kesehatan seluas-luasnya, memberikan perlindungan finansial, hingga meningkatkan mutu layanan bagi peserta JKN.

Untuk itu, telah dilakukan sejumlah inovasi, termasuk layanan berbasis digital, seperti aplikasi Mobile JKN, display informasi, telemedicine, hingga simplifikasi layanan.

Hal itu bisa diwujudkan berdasarkan rasio jumlah peserta dokter dan peserta, akses jarak fasilitas kesehatan dalam wilayah yang sama atau berdekatan, serta berdasarkan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

"Kondisi saat ini, pemerataan dokter di FKTP masih belum merata. Namun, harus diinformasikan bahwa upaya redistribusi peserta JKN ini dilakukan secara bertahap dan selektif berdasarkan skala prioritas hingga tercapainya rasio ideal antara dokter dengan pasien," kata Ghufron.

Saat ini, BPJS Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi fasilitas kesehatan untuk melakukan pemetaan terhadap FKTP tujuan.

Ghufron kemudian menekankan, perlu dilakukan sosialisasi terhadap para peserta terkait pemindahan ke FKTP demi kemudahan pelayanan.

"Proses redistribusi peserta ini juga harus dipantau dan dievaluasi dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, hingga organisasi profesi. Harapannya, seluruh fasilitas kesehatan berkomitmen dalam membangun sistem dan layanan kesehatan yang aksesibel, menyeluruh, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh peserta JKN," kata Ghufron.

Di kesempatan yang sama, Ghufron menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah yang terus mendukung Program JKN, termasuk dengan melakukan penyesuaian besaran standar tarif bagi peserta JKN di fasilitas kesehatan. Penyesuaian ini pun bertujuan meningkatkan mutu layanan fasilitas kesehatan.

"Adanya penyesuaian tarif pelayanan melalui Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 ini memberi dampak terhadap penguatan pelayanan di fasilitas kesehatan. Harapannya dengan hadirnya peraturan tersebut bisa mempermudah administrasi layanan kesehatan, mempercepat akses pelayanan hingga menghapus stigma diskriminasi pelayanan kepada peserta JKN," ucap Ghufron.

Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Mohamad Subuh yang hadir langsung di lokasi mengatakan, salah satu poin penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di sektor kesehatan adalah dengan mengutamakan prinsip promosi prevensi.

Menurutnya, seluruh pimpinan fasilitas kesehatan perlu meningkatkan pemahaman untuk melakukan transformasi layanan kesehatan, terlebih di FKTP, sehingga semakin baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Subuh mengatakan, isu kesehatan merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan, karena menyangkut hak seluruh masyarakat. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan demi menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat.

"Saat ini, kami juga sudah membuat program khusus untuk penguatan bagi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk bagaimana cara menghadapi tantangan yang akan muncul soal kesehatan, baik yang sudah masuk ke dalam program maupun di luar program. Harapannya, penguatan tersebut bisa mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan sehingga bisa dicarikan solusi terhadap tantangan tersebut," kata Subuh.

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

Pedagang Pasar Wanti******

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mewanti-wanti tiga fase kenaikan harga pangan saat puasa dan lebaran 2023.

Pertama, kenaikan harga terjadi pada tiga hari sampai satu minggu menjelang Ramadan. Ikappi menyebut hal ini terjadi karena banyaknya permintaan dari masyarakat.

"Kita memiliki masyarakat yang turun temurun berbudaya dalam menyambut awal Ramadan menyajikan makanan-makanan istimewa," kata Ketua DPP Ikappi Abdullah Mansuri dalam keterangan resmi, Kamis (9/3).

Kedua, Ikappi memprediksi kenaikan harga pangan terjadi pada tujuh hingga tiga hari menjelang Idulfitri. Menurut Abdullah, transisi fase pertama ke kedua akan terjadi penurunan permintaan di pertengahan Ramadan, lalu melonjak kembali menjelang lebaran.

"Kami harap dalam fase ini kita dapat menjaga pasokan tetap aman dan distribusi lancar. Fase kedua ini banyak terjadi kendala di distribusi karena beberapa komoditas harus terganggu dengan adanya arus mudik lebaran," jelasnya.

Ketiga, fase akhir Ramadan yang terjadi setelah Idulfitri. Ikappi memproyeksi dua hingga tiga hari setelah lebaran banyak komoditas tidak dapat ditemui di pasar tradisional karena banyaknya pedagang yang masih mudik dan tidak memiliki stok.

Abdullah menegaskan fase ketiga juga rawan. Ia berharap pemerintah turut mengantisipasi fase ini.

"Catatan penting Ikappi lainnya adalah kenaikan beberapa komoditas pangan menjelang Ramadan ini membuat kita lebih kerja keras dalam melakukan distribusi pangan menjelang Ramadan karena kenaikan permintaannya akan lebih dari 50 persen mulai fase pertama," tutur Abdullah.

Oleh karena itu, Abdullah meminta pemerintah lebih aktif dan serius dalam menyelesaikan persoalan harga pangan yang terjadi saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Tuan yang lemah

Importir Sawit dari Asia Tuntut Kejelasan Aturan Ekspor dari Produsen******

Negara-negara importir minyak kelapa sawit mentah (CPO) Asia yang tergabung dalam Asian Palm Oil Alliance (APOP) mendesak negara-negara penghasil sawit untuk membuat kebijakanekspor yang stabil. Hal itu perlu dilakukan agar importir memiliki kepastian saat melakukan transaksi.

Adapun sejumlah negara yang tergabung dalam APOP antara lain India, Pakistan, Bangladesh, Nepal dan Sri Lanka.

Ketua APOP Atul Chaturvedi mengatakan negara importir telah membangun kilang untuk memproses CPO. Namun, negara produsen mengenakan bea ekspor yang lebih tinggi untuk CPO dibanding bea masuk untuk produk yang disuling. Ini membuat pembelian minyak sawit olahan lebih murah dari CPO.

Direktur Godrej International India Dorab Mistry mengatakan produsen utama sawit, yakni Indonesia dan Malaysia, perlu menyadari negara-negara Asia adalah pelanggan terpercaya mereka. Para pembeli Asia juga tak pernah membuat masalah pada industri sawit.

Menurutnya, perubahan kebijakan ekspor yang tiba-tiba seperti larangan ekspor oleh Indonesia tahun lalu, tidak hanya mengganggu rantai pasokan di negara importir, tetapi juga merugikan produsen.

Bagaimana tidak, Indonesia harus menghadapi komplain dari pelanggan sembari memikirkan strategi lain untuk menutupi kekurangan pasokan.

Lihat Juga : PLN Buka Suara soal Denda Listrik Komedian Tarzan Capai Rp90 Juta

Indonesia yang merupakan produsen CPO terbesar di dunia sempat melarang ekspor CPOpada April-Mei 2022. Hal ini membuat negara-negara pembeli cepat-cepat mengamankan pasokan dari Malaysia.

Namun, harga CPOMalaysia jadi melambung karena permintaan tinggi. Sebagai gantinya, negara importir pun mencari alternatif lain seperti minyak kedelai dan biji bunga matahari.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Ekstraktor Solvent India Ajay Jhunjhunwala produsen CPO besar seperti Indonesia dan Malaysia cenderung menanggapi banyak tuntutan dari Eropa, dibanding memperhatikan kebutuhan pasar di Asia yang pembeliannya justru besar.

"Uni Eropa menyumbang kurang dari 9 persen dari impor CPO global. Pembeli Asia menyumbang sekitar 40 persen, tetapi produsen mencoba memenuhi tuntutan Eropa dan mengabaikan pembeli Asia," katanya.

Pada Desember 2022, Uni Eropa mengesahkan Undang-Undang Deforestasi, yang mengharuskan perusahaan untuk menghasilkan pernyataan uji tuntas dan memberikan informasi yang dapat diverifikasi bahwa komoditas, termasuk kelapa sawit, tidak ditanam di tanah hasil pembabatan hutan setelah 2020.

[Gambas:Video CNN]