poker 88

Wuhuang Fentian

Ganjar Janji Kembalikan Bekraf Jika Terpilih pada Pilpres 2024******

Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji bakal mengembalikan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menjadi lembaga pemerintah non-kementerian jika dirinya terpilih pada Pilpres 2024.

Keputusan itu diambil Ganjar setelah mendengar aspirasi dari para pelaku ekonomi kreatif yang meminta agar Bekraf kembali hadir seperti dulu.

"Ini juga masukan dari banyak pihak agar dihidupkan kembali badan ekonomi kreatif. Saya kira kalau itu menjadi sebuah masukan, dan menurut para pelaku itu penting, yakita hidupkan lagi," kata Ganjar di Wisma Serbaguna Gelora, Jakarta, Senin (8/1) malam.

Ia menilai, Bekraf dapat menjadi lembaga untuk merespons kebutuhan para pelaku ekonomi kreatif.

Lebih lanjut, Ganjar yakin Bekraf dapat menjadi kekuatan yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Dicontohkan tadi, ada mahasiswa tadi yang kuliah di Korea Selatan, dia menunjukkan bahwa ini bisa menghasilkan kekuatan ekonomi yang dahsyat dan saya juga sangat percaya itu karena saya bertemu dengan semua pelakunya," ujar dia.

Diketahui, Presiden Joko Widodo bersama Kabinet Kerja I melahirkan Bekraf sebagai lembaga pemerintah non-kementerian melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Taun 2015.

Namun, Bekraf dilebur kembali dalam Kemenparekraf di era Kabinet Indonesia Maju yang terbentuk tahun 2019 lalu.

Legenda Moli

Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka Lagi, KKP Bahas Revisi Aturan Era Susi******

Pemerintah mengungkap opsi membukaekspor benih lobsteratau benur yang sebelumnya dilarang.

Peluang ekspor benih lobster terbuka usai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Di sisi lain, Haeru menuturkan Indonesia dan Vietnam siap berkolaborasi untuk melakukan budidaya lobster di dalam negeri. Menurutnya, Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam benih lobster cukup besar.

Selama ini, kata Haeru, lobster yang diekspor dan diperjualbelikan merupakan hasil tangkap nelayan di laut.

"Kita juga ada MoU dengan menteri perikanan di Vietnam dengan kesepakatan bahwa mari saling gandeng dan bersama," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kalau kerja sama Indonesia dan Vietnam soal budidaya dan ekspor lobster tengah dibahas.

Trenggono menegaskan esensi dari kerja sama ini adalah agar Vietnam bisa berinvestasi dan melakukan budidaya lobster di Indonesia. Sudah ada lima investor yang masuk dan ingin melakukan budidaya lobster di Indonesia.

"Sekarang sedang proses, sekarang sedang kita jalankan, mudah-mudahan bisa segera cepat. Yang ingin kita dapatkan di situ bukan hanya jualan bibitnya, yang ingin kita dapatkan di situ adalah investasi mereka masuk ke kita dan kita bisa setara dengan mereka dan kita bisa menjadi bagian dari supply chain global itu," tegasnya.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

[Gambas:Video CNN]

Panggil Gadis Manka

Jasa Marga: 376 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta Jelang Tahun Baru******

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat kenaikan jumlah kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabotabek sebesar 13,24 persen menjelang perayaan Tahun Baru 2024pada Minggu (31/12).

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan total terdapat 376.949 kendaraan meninggalkan Jakarta pada periode Jumat (29/12) dan Sabtu (30/12).

Lisye mengatakan, angka tersebut merupakan akumulasi arus lalu lintas dari empat Gerbang Tol (GT) utama yang meliputi GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung).

Berikut rincian distribusi lalu lintas meninggalkan Jabodetabek.

1. Arah Timur (Trans Jawa dan Bandung)

Total lalu meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung sebanyak 186.797 kendaraan.

- Lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 93.933 kendaraan.

- Lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 92.864 kendaraan.

2. Arah Barat (Merak)

Lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak mencapai 97.989 kendaraan.

3. Arah Selatan (Puncak)

Lalu lintas kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 92.163 kendaraan

Lisye menambahkan pihaknya memprediksi puncak arus balik libur Natal dan tahun baru akan terjadi pada Senin (1/1) besok. Jasa Marga memprediksi mayoritas arus balik akan berasal dari arah Timur atau dari arah Trans Jawa dan Bandung yang mencapai 140 ribu kendaraan.

"Kami mengimbau pengguna jalan yang masih diberikan kelonggaran untuk melanjutkan periode mudiknya agar menghindari pulang bersamaan di hari Senin dan Selasa, 1 dan 2 Januari 2024 dengan menggeser waktu perjalanan dengan pilihan hari ini, 31 Desember 2023 maupun di hari Rabu, 3 Januari 2024," pungkasnya.

Fantasi Menunggang Naga

Ekonomi Warga Drop Usai Tambang Nikel Blok Mandiodo Milik Antam Tutup******

Ombudsman RI mengungkap penutupan tambang nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara membuat ekonomi warga sekitar sulit.

Adapun aktivitas tambang di blok tersebut dihentikan sementara buntut kasus korupsi sejak pertengahan 2023 lalu.

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menuturkan pihaknya telah melakukan pantauan langsung di lapangan pada September 2023. Hasilnya, perwakilan tokoh masyarakat Desa Mandiodo menyebut penutupan tambang berdampak pada perekonomian warga.

Sementara, berdasarkan keterangan perwakilan masyarakat Desa Tapuemea, jumlah pengangguran kian meningkat setelah tambang ditutup. Pasalnya, pekerjaan dan penghasilan masyarakat setempat bergantung kepada pertambangan.

Hery mengatakan masyarakat sekitar tambang pun tidak bisa lagi bertani karena semua lahan sudah tidak produktif. Hal itu disebabkan oleh rusaknya ekosistem dan lingkungan buntut aktivitas tambang.

Ia juga menuturkan pertambangan mempunyai dampak positif terhadap masyarakat setempat. Sebab, masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari.

"Masyarakat setempat berharap operasional tambang di Blok Mandiodo Kembali berjalan lagi seperti semula," imbuh Hery.

Lihat Juga : Guru Besar IPB Nilai Food Estate Jokowi Gagal Semua

Hery menuturkan keluhan yang sama juga disampaikan oleh perwakilan masyarakat Desa Tapunggaya. Ia menyebut kondisi ekonomi warga di desa itu cukup baik sebelum ada penutupan tambang.

"Bahwa setelah adanya penutupan operasional tambang di Blok Mandiodo lebih banyak negatifnya daripada positifnya," tutupnya.

Oleh karena itu, Ombudsman pun memberi sarana agar Kementerian ESDM dan Antam mengaktifkan kembali kegiatan operasional tambang Blok Mandiodo.

Namun, pengaktifan kembali itu harus dengan mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaannya sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Begitu juga terhadap proses penegakan hukum dalam kasus Blok Mandiodo harus dijalankan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Hery.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan dirjen mineral dan batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin (RJ) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait tambang nikel ilegal.

Adapun tambang nikel ilegal itu berada di wilayah IUP Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Selain Ridwan, Kejagung juga menetapkan HJ sebagai Sub Koordinator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian ESDM sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Kejagung juga telah menetapkan pengusaha asal Brebes Windu Aji Sutanto (WAS) sebagai tersangka. Selain itu, ada juga pejabat Kementerian ESDM lainnya yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Ia adalah SM selaku Kepala Geologi Kementerian ESDM sekaligus mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

Sementara itu, beberapa tersangka lainnya merupakan HW selaku General Manager PT Antam UPBN Konawe Utara, GAS selaku pelaksana lapangan PT LAM, AA selaku Direktur PT Kabaena Kromit Pratama, dan OS selaku Direktur PT LAM.

[Gambas:Video CNN]

jalan misterius

Belanja Hemat di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Auto Diskon******

Mau belanja makin hemat di Transmart? Bisa banget kalau bayar belanjaannya pakai Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Dengan metode pembayaran tersebut, Anda bisa otomatis dapat diskon 20 persen. Apalagi hari ini ada pesta diskon seharian bertajuk Transmart Full Day Sale.

Lihat Juga : Masih Ada Waktu buat Nikmati Diskon 50% + 20% di Transmart, Cus!

Pastikan Anda sudah memiliki Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, supaya diskonnya dobel jadi 50 persen plus 20 persen.

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgrade akun ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.

Lengkap banget kan produknya. Yuk, siap-siap pergi belanjaan ke Transmart hari, ya!

Rekor pertempuran inti

Pengusaha Minta Pemerintah Perhatikan UMKM Seperti China******

Pengusaha meminta Kementerian Keuanganmemperlakukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia seperti yang dilakukan Chinaterhadap pengusaha cilik mereka.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Juan Permata Adoe menyebut China adalah salah satu pengimpor terbesar barang-barang Indonesia. Di lain sisi, Negeri Tirai Bambu itu ia klaim punya kebijakan pemberian rabat 12 persen bagi UMKM yang mengekspor produknya.

Juan menegaskan jika ingin terjadi peningkatan ekspor UMKM lokal, Indonesia perlu mengimbangi kerja sama bilateral yang ada. Salah satu benchmark-nya adalah dengan China yang memberikan rabat alias potongan pajak.

"Mestinya kita harus bisa menyamakan kebijakan China dengan 12 persen memberikan rabat, Indonesia juga harus memberikan rabat 12 persen. Kepada siapa kami mengusulkannya? Melalui Kementerian UKM. Waktu kami berdiskusi, Pak Teten bilang, 'Ini duit dari mana?'," jelasnya dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Nah, ini memang ranahnya ada di Kementerian Keuangan, ini budget-nya ada di situ. Ini harus jadi dorongan kepada semua industri untuk mendorong agar mempunyai kesamaan perilaku terhadap UMKM-nya, karena di China UMKM-nya sudah pasti begitu (mendapatkan rabat pajak ekspor 12 persen)," imbuh Juan.

Di lain sisi, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) heran dengan sikap pemerintah yang malah membatasi impor. Menurutnya, ini justru mempersulit pengusaha, terutama di sektor ritel.

Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebut langkah itu berpotensi menimbulkan masalah baru, alih-alih mewujudkan tujuan membesarkan industri dalam negeri atau produk-produk lokal.

"Kami dari APPBI mengusulkan kepada pemerintah, jika memang tujuannya adalah untuk melindungi produk dalam negeri, saya kira kurang tepat dengan pembatasan impor. Seharusnya produk dalam negeri itu yang diberi insentif, dibantu dengan segala fasilitas untuk berkembang, bukan dengan cara membatasi impor," saran Alphonsus.

"Apalagi ritel ini, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," tambahnya.

Keluhan serupa juga disampaikan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Mereka keberatan jika impor barang-barang ritel untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanah air dibatasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan Hippindo dan pengusaha lain tersebut. Ia menekankan pemerintah masih perlu belajar dari perkembangan sektor ritel di negara lain sebagai pembanding dalam membuat kebijakan.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," ucap Airlangga dalam sambutannya.

"Apalagi sektor ritel atau offlineini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Sehingga daya saing dari sektor offlineitu harus punya daya saing dibandingkan online, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]