jam gacor pg soft

latihan kecil

Laju IHSG Melambat ke 6.839 Bersama Bursa Asing******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level  6.839 pada Selasa (31/1) ini. Indeks saham melemah 33,13 poin atau minus 0,48 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12.086 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18.723 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 232 saham menguat, 287 terkoreksi, dan 193 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika kompak merah. Indeks S&P 500 minus di 1,30 persen disusul indeks NASDAQ Composite pun ikut melemah 1,96 persen. Indeks NYSE Composite ikut loyo 0,90 persen.

[Gambas:Video CNN]

Serupa, bursa saham Eropa terpantau rata-rata melemah. Hanya indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,25 persen. Sementara, indeks DAX di Jerman minus 0,16 persen disusul indeks CAC 40 di Prancis dengan persentase minus 0,21 persen.

Kemudian, bursa saham Asia juga kompak loyo. Indeks Nikkei 225 di Jepang yang melemah di 0,39 persen. Sementara indeks Hang Seng Composite di Hong Kong ambruk di 1,19 persen disusul indeks Kospi di Korea Selatan ikut minus 1,04 persen.

Pakar hebat dari dunia lain

Startup Makin Lesu, CoHive Diputus Pailit******

Penyedia ruang kerja berbagi (co-working space), CoHive, diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Putusan itu tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No: 231/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst (18/1).

"Menyatakan termohon PKPU (PT EVI ASIA TENGGARA) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan ini diucapkan," tulis pengumuman tersebut.

Dalam pengumuman pailit, Rio Sadrack M. Pantow dan Benny Marnala Pasaribu ditetapkan sebagai tim kurator.

Mengutip CNBC Indonesia, Rabu (1/2), CoHive didirikan pada 2015 sebagai proyek internal perusahaan modal ventura East Ventures yang diberi nama EV Hive sebagai lokasi kerja bersama dan komunitas untuk perusahaan rintisan, baik portofolio mereka maupun bukan.

EV Hive punya dua lokasi ruang kerja, yaitu di Jakarta Selatan dan BSD. Pada 2017, proyek tersebut diambil alih oleh Jason Lee, Carlson Lau, dan Ethan Choi yang mengganti namanya menjadi Cocowork yang kemudian diganti lagi menjadi CoHive.

Setelah beralih kepemilikan dan meraih pendanaan seri B antara lain dari Insignia Ventures, CoHive berubah fokus dan berekspansi secara agresif di banyak lokasi dan kota. CoHive bahkan menguasai satu gedung di Mega Kuningan yang diberi nama CoHive 101.

Strategi CoHive adalah menawarkan sewa jangka pendek ke penggunanya atas ruang yang mereka sewa dalam jangka panjang. Perusahaan juga berekspansi ke sektor selain co-working yaitu ritel, co-living, dan penyewaan ruang untuk event.

Pada akhir 2020, salah satu investor CoHive, Chris Angkasa kembali mengambil alih kendali sebagai CEO perusahaan. Namun, dalam laman Linkedin pribadinya Chris sudah tidak mencantumkan posisi CEO di CoHive.

[Gambas:Video CNN]

Sembilan putaran sangat indah

UMKM Ransel Bikin Desa di Bandung Menang Program Desa BRILian 2022******

Perindustrian dan sektor jasa membuat kemapanan ekonomi masyarakat Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung terus berkembang.

Masyarakat Desa mengoptimalkan warisan turun temurun dalam mengembangkan produk lokal berupa tas maupun ransel. Berkat itu, Desa Margahayu Tengah dinobatkan sebagai 15 pemenang desa utama Program Desa BRILian 2022.

Desa BRILian merupakan program pemberdayaan desa oleh BRI yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa. Melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul serta semangat kolaborasi, Program Desa BRILian dapat mengoptimalkan potensi desa berbasis Sustainable Development Goals (SDG's).

Desa Margahayu Tengah memiliki luas wilayah sebesar 115.42 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 18.201 Jiwa (5.205 KK, 16 RW & 88 RT). Karakteristik Desa Margahayu Tengah yaitu wilayah industri kecil dan menengah, perdagangan dan jasa.

"Selain produk tas. Masyarakat di masing-masing kampung di sini juga terhidupkan dengan aktivitas konveksi, mulai dari seragam hingga training sekolah," ungkap Zaenal.

Kolaborasi antara aparatur desa dengan warga merupakan kunci dari pembungan desa itu sendiri. Hal tersebut juga tergambarkan dari desa industrial ini.

Peran desa dalam memberikan fasilitas pelayanan masyarakat seperti mobil transportasi, wahana bermain anak serta pengelolaan sampah terpadu yang merupakan kolaborasi swadaya masyarakat.

Desa Margahayu Tengah juga memiliki beberapa potensi yang terus dikembangkan untuk memajukan perekonomian desa.

Potensi yang pertama yaitu Potensi Wisata terdiri dari Keretek/Delman/Andong Kuda Tunggang. Kemudian potensi Budaya yang terdiri dari Pencak Silat hingga Lingkung Seni.

Terakhir Potensi Ekonomi yang terdiri dari 31 Pabrik industri menengah, Industri Kecil Rumahan, Toko Warung, Swalayan, 11 Usaha Jasa, 7 Rumah Makan serta 4 Kelompok Tani Urban Farming.

Dalam rangka melestarikan program ketahanan pangan terpadu, Desa Margahayu Tengah membangun Greenhouse Tanaman Hidroponik yang bekerjasama dengan beberapa desa setempat.

Desa Margahayu Tengah juga melakukan pemberdayaan UMKM dalam bidang Konveksi Training serta terus berinovasi untuk mengembangkan Klaster Usaha Konveksi Tas/Ransel hingga menjadi kawasan Blok Ransel atau Sentra Industri Tas Desa Margahayu.

Selain itu, pengelolaan 32 Titik Air Bersih merupakan salah satu unit usaha BUMDes untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi 3.500 masyarakat desa.

BUMDes Margahayu Tengah berperan aktif dalam mendukung inklusi keuangan dengan aktif sebagai Agen Brilink, juga telah menjalankan sistem pembayaran tagihan air dengan memanfaatkan aplikasi Stroberi Tagihan, BRIMO dan Qris BRI.

"BUMDes Margahayu Tengah juga turut mengelola Klaster Usaha Konveksi Tas/Ransel yang merupakan sentra industri tas Desa Margahayu Tengah. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Desa Margahayu Tengah," ujar Zaenal.

Teknik Bintang Kuno

Zulhas Bakal ke Malaysia Bahas Larangan Ekspor Sawit ke Eropa******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas akan bertemu dengan Menteri Perdagangan Malaysia untuk membahas rencana larangan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa. Ia mengatakan akan berkunjung ke Malaysia pada Maret mendatang.

Namun, ia mengatakan masih akan melihat apakah Menteri Malaysia akan terlebih dahulu berkunjung ke Indonesia. Pasalnya Menteri Malaysia juga disebut akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat.

"Saya rencananya nanti Maret awal ke Malaysia. Nanti mana yang luang (dengan menteri Malaysia ke Indonesia)," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman menyebut langkah ini digagas untuk melawan praktik diskriminasi Eropa terhadap produk sawit.

"Statement akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com,Jumat (13/1).

Rizal menambahkan Fadillah dan Airlangga bakal bertemu pada awal Februari mendatang.

"Sedang dicari waktu keduanya. Yang pas mungkin awal Februari," katanya.

Malaysia dan Indonesia mengancam akan menghentikan ekspor minyak sawit ke Eropa, sebagai respons terhadap undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan atau deforestasi, serta memperketat penjualan produk minyak sawit.

Aktivis lingkungan disebut menyalahkan industri kelapa sawit atas maraknya pembukaan hutan hujan Asia Tenggara, meskipun Indonesia dan Malaysia telah membuat standar sertifikasi keberlanjutan wajib untuk semua perkebunan.

Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

Fadillah, yang juga menjabat Wakil Perdana Menteri Malaysia, mendesak anggota CPOPC untuk bekerja sama menentang undang-undang baru tersebut dan memerangi tuduhan tak berdasar yang dibuat oleh UE dan Amerika Serikat tentang keberlanjutan minyak sawit.

[Gambas:Video CNN]

Thor yang marah

Petrosea Catat Lonjakan Laba Bersih 114,49 Persen, Jadi US,78 Juta******

PT Petrosea Tbk (PTRO) melaporkan raihan laba sebesar US,78 juta pada akhir September 2022, melonjak 114,49 persen dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar US,35 juta.

Sekretaris Perusahaan Petrosea, Anto Broto mengatakan, total pendapatan perusahaan pun menjadi US9,66 juta, didukung peningkatan kegiatan operasional di lini bisnis Rekayasa, Pengadaan & Konstruksi (EPC) dan Jasa Pertambangan.

"Pencapaian tersebut merupakan wujud nyata dari optimisme perusahaan dalam mendiversifikasi kegiatan usahanya ke sektor mineral lain dan infrastruktur melalui kapabilitas jasa pertambangan dan EPC, serta pengelolaan kegiatan operasional yang lebih cost effectivedemi mencatat profit margin yang lebih tinggi," kata Anto dalam pernyataan resmi.

Dalam menjalankan usaha, Petrosea ditegaskan berkomitmen penuh untuk memprioritaskan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), aspek Environmental, Social & Governance (ESG), serta prinsip keberlanjutan,

Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital terkini, antara lain melalui Minerva Digital Platform yang terbukti berhasil meningkatkan produktivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan.

Seluruh kegiatan Petrosea tersebut didukung penuh oleh Haji Romo Nitiyudo Wachjo selaku pemilik mayoritas saham PT Nusa Halmahera Minerals, serta PT Caraka Reksa Optima sebagai pemegang saham utama PT Petrosea Tbk.

Tianji

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka