sekar4d

Gadis, jangan main-main denganku

Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 2024 Mulai Berlaku, Berikut Rinciannya******

Pemberlakuan diskon tarif toluntuk mendukung pergerakan arus mudikmasyarakat mulai berlaku Rabu (3/4) ini.

Pemberlakuan diskon ini dipastikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR Selasa (2/4) ini.

"Berlakunya (diskon tol Trans Jawa dan Trans Sumatra) periode mudik 3 April (2024) mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan 5 April pukul 05.00 WIB. Dan periode balik 17 April pukul 05.00 WIB sampai 19 April pukul 05.00 WIB," rinci Basuki.

Pertama, Jalan Tol Trans Jawa. Basuki mengatakan diskon untuk ruas tol ini sebesar 20 persen untuk semua golongan.

Rinciannya, ada di Tol Tangerang-Merak, Tol Jakarta-Cikampek, Tol Jakarta-Cikampek Elevated (MBZ), Tol Cikopo-Palimanan, Tol Kanci-Pejagan. Lalu, Tol Pejagan-Pemalang, Tol Pemalang-Batang, Tol Batang-Semarang, Tol Semarang ABC, dan Tol Jombang-Mojokerto.

Kedua, Basuki mengatakan diskon tol sebesar 20 persen juga diberlakukan di Tol Trans Sumatra. Potongan tarif ini berlaku untuk ruas Tol Indralaya-Prabumulih dan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.

Ada juga BUJT yang menerapkan diskon tarif tol hingga 35 persen, yaitu di ruas Tol Krian-Legundi-Bunder. Namun, potongan tarif ini hanya berlaku untuk kendaraan non-Golongan I.

Basuki mengatakan untuk Golongan II dan III mendapatkan potongan 14 persen, sedangkan Golongan IV dan V berhak atas diskon tol 35 persen. Periode diskon ini berlaku selama 17 hari, mulai dari 3 April 2024 hingga 19 April 2024.

"Potongan tarif tol ini berlaku untuk transaksi non-tunai dengan saldo kartu elektronik tol (e-toll) cukup. Oleh karena itu, kami mohon agar masyarakat untuk dapat memastikan saldo kartu e-toll cukup selama perjalanan (mudik dan balik)," tegas Basuki soal syarat mendapatkan diskon tarif tol tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Perpustakaan Sains dan Teknologi Super

Zulhas Tunda Sebagian Aturan Batas Impor Barang Penumpang Pesawat******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pihaknya bakal menunda sementara aturan pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat dari luar negeri.

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini sedianya berlaku pada 10 Maret 2024 kemarin.

Zulhas mengatakan penundaan pemberlakuan pembatasan barang impor itu seiring dengan banyaknya protes dari asosiasi dan masyarakat.

Lihat Juga : Daftar 5 Barang Impor Penumpang yang Dibatasi Bea Cukai per 10 Maret

"Permendag 36 karena banyak keluhan, ada soal bawa sepatu lah, soal bedak, atau macam-macam, nanti kita evaluasi sesudah bikin surat ke Menko Perekonomian untuk kita bahas kembali," katanya di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, (14/3).

Kendati, Zuhas tidak merinci poin apa yang akan ia masukan dalam revisi permendag tersebut. Ia mengatakan sejatinya pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat sudah diterapkan lama.

Pembatasan langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang membatasi lalu lintas barang impor penumpang pesawat dari luar negeri per 10 Maret lalu.

Setidaknya ada lima barang bawaan penumpang yang mereka batasi, yakni; alat elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, dan sepatu.

Lihat Juga : Jemaah Haji Makassar Ngaku Diperas Rp550 Juta, Bea Cukai Soetta Bantah

Dengan pembatasan itu, maka jumlah komoditas barang bawaan penumpang memiliki batas maksimal saat kembali pulang ke Tanah Air.

"Komoditas yang dibatasi jumlah bawaannya terdiri dari alas kaki maksimal dua pasang per penumpang, kemudian tas dua buah per penumpang, dan barang tekstil jadi lainnya maksimal lima buah per penumpang," kata Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo pekan lalu seperti dikutip dari Antara.

"Selanjutnya ada alat elektronik yang setiap penumpang hanya diizinkan membawa maksimal lima unit dengan total seharga 1.500 US$, lalu telepon seluler, headset, komputer tablet, maksimal dua unit per penumpang," imbuhnya

Ia mengatakan pembatasan itu dilakukan demi melaksanakan Permendag Nomor 36.

"Jadi begini, itu sebetulnya sudah lama. Cuma dulu mungkin belum dapat (titik tengahnya). Sekarang ditugaskan di Permendag, kalau kita belanja di luar negeri bawa kemari kan harus bayar pajak, masa tidak bayar, sekarang diatur yang beli kalau 2 pasang tidak apa-apa," ungkapnya.

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

Mega Insurance******

Mega Insurance Unit Syariah bekerja sama dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam menyediakan perlindungan asuransi kecelakaan diri syariah bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama mengatakan anggota BPD memiliki peran penting dalam menjalankan fungsinya di pedesaan. Karena itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan yang layak dalam menjalankan tugasnya.

"Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih selain asuransi yang sudah dimiliki, bagi anggota BPD dan keluarga ABPEDNAS. Saya harap para anggota BPD bisa bekerja maksimal dengan ketenangan pikiran tanpa mengkhawatirkan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam pekerjaan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/3).

Setiap pemegang Kartu Anggota ABPEDNAS, sambungnya, otomatis akan mendapatkan perlindungan dari Mega Insurance Unit Syariah selama setahun masa berlaku KTA (Kartu Tanda Anggota). Untuk mendapatkan KTA, anggota BPD dapat melakukan registrasi melalui situs beritadesa.co.

Sementara itu, Chief Sharia Business Officer Mega Insurance, Iim Qoimuddin mengatakan kerja sama tersebut merupakan upaya Mega Insurance Unit Syariah untuk berkontribusi dalam melindungi risiko para anggota BPD di ABPEDNAS yang telah berdedikasi dalam membangun dan memajukan desanya masing-masing.

"Bentuk kolaborasi ini juga sekaligus menjadi momen yang tepat bagi Mega Insurance Unit Syariah untuk terus berkontribusi aktif dalam melakukan penetrasi dan meningkatkan awareness masyarakat Indonesia akan pentingnya asuransi untuk keselamatan diri berbasis syariah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Dua dunia dihubungkan oleh W

Alasan Unilever PHK Massal 7.500 Karyawan******

Unilever bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 7.500 karyawan.

Dilansir dari Reuters, kebijakan itu dilakukan demi memangkas biaya operasional. Pemangkasan biaya operasional tersebut dilakukan di tengah rencana mereka memisahkan unit bisnis es krimnya.

Saat ini, perusahaan merupakan rumah produksi bagi sejumlah merek es krim terkenal seperti Magnum dan Ben & Jerry's.

"Bisnis es krim ini dalam proses pindah ke kantor pusat terpisah di Amsterdam," kata mereka.

Namun CEO Unilever Hein Schumacher mengatakan pihaknya terbuka mengenai pilihan tempat perusahaan mencatatkan sahamnya.

Sementara itu, investor menyambut baik rencana tersebut. Sambutan positif itu tercermin dari lonjakan harga saham Unilever hingga 6 persen usai pengumuman itu dibuat.

Rencana tersebut juga disambut baik oleh aktivis investor dan anggota dewan dana Nelson Peltz dan oleh pemegang saham Unilever Aviva.

Bisnis es krim Unilever menyumbang sekitar 16 persen dari total penjualan global mereka. Bahkan, di beberapa negara, penjualan es krim menyumbang sepertiga atau 40 persen penjualan mereka.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Aktor Terbaik

Pengusaha RI Digugat di Pengadilan Singapura Buntut Utang Rp3,1 T******

Sejumlah perusahaan berskala internasional menggugat pengusahaIndonesia David Salim buntut utangUS0 juta atau sekitar Rp3,1 triliun (asumsi kurs Rp15.789 per dolar AS).

Melansir Bloomberg, Jumat (22/3), pengadilan Singapura sudah menerima berkas gugatan tersebut. Dalam berkas itu diketahui gugatan dilayangkan terhadap David Salim buntut sengketa hukum atas tunggakan utang Rp3,1 triliun yang sudah berlangsung sejak 2020 lalu.

Adapun penggugat pertama David merupakan perusahaan aset manajemen terkenal bernama Ares Management Corp.

Direktur Utama Setia Law Danny Ong yang juga sebagai penggugat, terlihat kesal kepada David, lantaran meminta tambahan waktu kepada pengadilan untuk mempersiapkan tanggapan pribadinya.

Ia curiga ini merupakan trik jitu dari David agar pengadilan mengundur kembali keputusan sidang gugatan.

Gugatan sejumlah perusahaan itu direspons David dengan mengajukan petisi secara terpisah untuk mencabut perintah anti-gugatan dari Tor Investment Management.

Langkah hukum sejumlah perusahaan menggugat David sebelumnya juga pernah dilakukan di Indonesia. Namun, upaya hukum mereka kandas karena pengadilan Indonesia justru menolaknya.

Tak berhasil di negeri asal David, mereka mencoba kembali di Singapura pada tahun lalu. Tapi gugatan sampai dengan saat ini belum membuahkan hasil

[Gambas:Video CNN]

Sistem pelatihan pakaian wanita

Kemendagri Ungkap Sebab BUMD Bangkrut: Banyak Timses Kepala Daerah******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap biang kerok pemicu banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMD) rugi.

Mereka menyebut 30 persen BUMD rugi. BUMD tersebut kehabisan modal dan karena itu terpaksa tutup.

"Sebanyak 30 persen BUMD tersebut merugi. Mayoritas di antaranya sudah rugi, modal habis, kita bayar pegawainya lagi. Kalau hasil auditnya rugi, modal habis, kita eksekusi tutup, daripada sudah rugi bayar pegawai," ungkap Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (20/3).

Akibatnya, kinerja BUMD menjadi tidak keruan.

"Dan di sini penempatannya (pejabat BUMD) banyak juga menempatkan orang-orang tidak profesional sebagai balas budi karena dulu sebagai tim pendukung (tim sukses kepala daerah) di daerah," ungkap Tomsi.

Tak hanya masalah BUMD, Tomsi juga menyoroti sejumlah titik potensi korupsi dalam urusan kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, potensi fraudbahkan sudah mulai muncul sejak dalam tahap perencanaan.

"Pada area perencanaan sudah mulai terdapat kelemahan-kelemahan terjadi perdagangan pengaruh, intervensi, boleh dikatakan juga bancakan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Di sini terjadi titik rawan di mana perencanaan tersebut yang berkaitan dengan pengadaan dan program yang berdampak pada titipan-titipan," bebernya.

"Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa kami terus dorong pemda mengedepankan prinsip kehati-hatian. Karena mayoritas kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum berasal dari pengadaan barang jasa berupa kickback, markup, dan beberapa pekerjaan fiktif," tambah Tomsi soal potensi celah korupsi lainnya.

[Gambas:Video CNN]