petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

jw001 slot

rp88 slot 66Jutaan kata 882538Orang-orang telah membaca serialisasi

《jw001 slot》

Mendagri: Pers punya hak dan wajib mengawasi penghitungan suara pemilu******

Mendagri: Pers punya hak dan wajib mengawasi penghitungan suara pemilu
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kanan) menerima cendera mata dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendri Ch. Bangun (kedua kiri) didampingi Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (kanan) dan tokoh pewarta Ninuk Mardiana (kiri) dalam acara Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional di Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/pri.
Memberitakan berita yang fakta, bukan yang sekadar opini, apalagi opini yang dijahit-jahit.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa insan pers memiliki hak dan kewajiban untuk mengontrol penghitungan suara Pemilu 2024 agar prosesnya berjalan secara transparan. Menurut Tito, penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkat tempat pemungutan suara TPS. Dengan mengontrol dari tingkat TPS, upaya manipulasi hasil pemilu bisa diantisipasi. "Kita tahu prosesnya berjenjang, dari bawah, dari TPS bisa diikuti, jejaring media sangat kuat," kata Tito saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional di Jakarta, Senin. Mendagri mengatakan bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi. Jika penghitungan suara sudah diawasi oleh pers, hasil penghitungan suara pemilu dapat diterima oleh publik. Tito menuturkan bahwa pemilu di Indonesia merupakan pemilu terbesar di dunia dengan proses yang rumit sebab menerapkan sistem memilih langsung dengan jumlah pemilih lebih dari 200 juta orang dalam satu hari. "Pemilu 14 Februari adalah one most complicated in the world. Kenapa? Harus mendistribusikan suara dalam waktu cepat di gunung, di pantai, di pulau-pulau, dan di hutan," kata dia. Selain itu, menurut dia, pencoblosan bukan hanya calon presiden, melainkan juga calon anggota legislatif, mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Maka dari itu, dia menilai penyelenggaraan pemilu pasti diiringi dengan hal-hal yang kurang sempurna. Oleh karena itu, pers harus menyampaikan pemberitaan yang objektif jika menemukan masalah-masalah dalam tahapan pemilu. Di samping itu, kata dia, pers di Indonesia memiliki tantangan, yakni media sosial yang keberadaannya tidak bisa dilawan. Bahkan, dia menyebut ada penelitian yang memprediksi bahwa media sosial bakal lebih berpengaruh ketimbang media konvensional. "Memberitakan berita yang fakta, bukan yang sekadar opini, apalagi opini yang dijahit-jahit," kata Mendagri.

Baca juga: PLN klaim sukses amankan pasokan listrik saat Pemilu 2024
Baca juga: Anfrel apresiasi pemilu di Indonesia berjalan aman dan damai

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Indonesia******

Indonesia -Timor Leste jalin kerja sama pengembangan koperasi dan UMKM
Menkop UKM Teten Masduki (kanan) dan Secretary of State for Cooperatives of the Democratic Republic of Timor-Leste atau Sekretaris Negara Urusan Koperasi Arsénio Pereira da Silva (kiri) saat penandatanganan MoU di Jakarta, Selasa (20/2/2024). ANTARA/Muzdaffar Fauzan/pri.
Kami ingin kedua negara disatukan pengalaman di dalam pengembangan ekonomi rakyat, UMKM, dan koperasi
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjalin kerja sama bilateral dengan Timor Leste guna memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi agar lebih memberikan manfaat bagi perekonomian kedua negara.

Kerja sama tersebut dikukuhkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara yang digelar di Jakarta, Selasa.

"Kami ingin kedua negara disatukan pengalaman di dalam pengembangan ekonomi rakyat, UMKM, dan koperasi, karena saya kira sekarang ini dalam ekonomi global, pertumbuhan ekonomi itu tak lagi di satu negara, tapi kawasan," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki.

Dirinya menyampaikan lingkup dari kerja sama yang dijalin antara lain yakni komitmen untuk mengembangkan capacity building, kemitraan antar koperasi, feasibility studyterkait pengembangan potensi bisnis koperasi dan UKM, pelatihan dan exchange visit, serta penguatan program UKM dan koperasi melalui kerjasama regional.

Menurutnya kerjasama ini akan membuka kesempatan luas bagi koperasi dan UMKM di kedua negara untuk saling belajar, bertukar informasi, serta berkembang.

Ia mengatakan ke depan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste secara bersama-sama dapat melakukan evaluasi pada sektor tertentu yang dapat dikembangkan oleh koperasi dan UMKM, sehingga bisa memperkuat kerja sama yang dijalin.

"Saya berharap MoU ini dapat terlaksana dengan baik, dan seluruh pihak dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik pula, dan apabila berhasil dapat di lanjutkan untuk periode MoU selanjutnya," ujarnya.

Secretary of State for Cooperatives of the Democratic Republic of Timor-Leste (Sekretaris Negara Urusan Koperasi) Arsénio Pereira da Silva mengatakan penandatanganan MoU tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Indonesia dengan Timor Leste di perhelatan ASEAN Inclusive Business Summit 2023 lalu.

Dirinya berharap melalui kerja sama ini, pihaknya bersama-sama bisa belajar untuk mengembangkan UMKM dan koperasi agar lebih kuat.

"Jadi pada intinya bagaimana kedua negara ini terutama di bidang koperasi saling melengkapi, belajar bersama, supaya kita bisa tumbuh bersama, karena kita di satu kawasan di ASEAN," katanya.

Baca juga: Merajut asa pemilu damai di perbatasan Indonesia - Timor Leste
Baca juga: RI - Timor Leste bekerja sama untuk komunikasi dan informatika

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cool slot

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
slot bonus new member tanpa turnover
rtp dafatoto
nusaplay
qqpulsa
cara pinjaman online
cicil hp tanpa dp tanpa kartu kredit
info situs slot terbaru
king4d
togel55
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot88jp link
Bab 2 erek erek 03 2d
Bab 3 game slot mudah jp
Bab 4 situs slot gacor terus
Bab 5 mpo138
Bab 6 rantaiqq
Bab 7 slot gacor 2023
Bab 8 kredit motor kredivo
Bab 9 trik maxwin olympus
Bab 10 slot situs gacor
Bab 11 limit maksimal shopee pinjam
Bab 12 slot maxwin 2022
Bab 13 janda4d
Bab 14 cara pinjam di seabank
Bab 15 aplikasi untuk kredit barang
Bab 16 daftar slot 2023
Bab 17 luck365 slot
Bab 18 mpogacor
Bab 19 stars77slot
Bab 20 slot dan togel terpercaya
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1453bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Tuan yang lemah

bonus new member 300 persen
KPU Jateng: Pemilu susulan di Demak digelar 24 Februari
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Handi Tri Ujiono. ANTARA/I C Senjaya/aa.
Semarang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mengatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum susulan di Kabupaten Demak yang terdampak banjir direncanakan pada 24 Februari 2024.

Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono, di Semarang, Minggu, mengatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karanganyar, Kabupaten Demak, telah melaksanakan rapat pleno membahas rencana pemilu susulan.

Rapat pleno itu membahas mengenai putusan hari dan tanggal pemungutan suara dan penghitungan suara susulan Pemilihan Umum 2024 pada 10 desa di Kecamatan Karanganyar yang terdampak banjir.

"KPU Kabupaten Demak kemudian memutuskan untuk menetapkan hari Sabtu, 24 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara dan penghitungan suara susulan Pemilu 2024 pada 10 desa di Kecamatan Karanganyar," katanya.

Namun, untuk tempat pemungutan suara, kata dia, hingga saat ini masih belum ditentukan, apakah tetap di tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing, kantor kelurahan, atau tempat lainnya.

Menurut dia, KPU akan memperhatikan kondisi di lapangan terlebih dahulu, sembari menunggu banjir yang menggenangi 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, benar-benar surut.

Jika banjir belum surut, kata dia, pemilu susulan akan tetap dilaksanakan, misalnya terpaksa dengan merelokasi TPS, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

"Dalam UU 7/2017, (pemilu susulan, red.) 10 hari setelah tanggal pemungutan dan penghitungan suara. Tidak bisa diundur, tetap dilaksanakan, dan dimungkinkan direlokasi TPS," katanya.

Ada 10 desa di Kabupaten Demak yang terdampak banjir, yakni Desa Karanganyar, Wonoketingal, Cangkring Rembang, Cangkring, Undaan Kidul, Undaan Lor. Ngemplik Wetan, Wonorejo, Ketanjung, dan Desa Jatirejo.

Di 10 desa tersebut terdapat 27.669 daftar pemilih tetap (DPT) yang tersebar di 114 TPS, yang terbagi sebanyak 13.888 merupakan pemilih laki-laki dan 13.781 pemilih perempuan.

Selain di Demak, ada 26 tempat pemungutan suara (TPS) di 13 kabupaten/kota yang direkomendasikan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng karena dugaan pelanggaran, baik secara teknis maupun nonteknis.

Sebanyak 13 kabupaten/kota tersebut telah melaksanakan PSU pada Minggu ini, sedangkan pemilu susulan untuk Kabupaten Demak baru akan dilaksanakan pada Sabtu (24/2) mendatang karena pertimbangan masih terdampak banjir.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Bermain game online di dunia lain

vivo7bet
Kejagung sebut penanganan korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo masih berlanjut
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Achsanul Qosasi (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai ditetapkan tersangka di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (3/11/2023). ANTARA FOTO/Raqilla/gp/rwa/pri.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo masih berjalan mulai dari penyidikan, pemberkasan hingga persidangan.

“Tim penyidik masih terus mendalami beberapa pihak, sehingga tidak menutup kemungkinan akan melakukan penyidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kasus ini,” kata Ketut dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ketut memastikan harapan masyarakat agar Kejaksaan Agung melanjutkan pengusutan tuntas perkara korupsi BTS 4G Bakti Kominfo ditindaklanjuti, terbukti perkara tersebut masih terus berproses hingga saat ini.

“Seluruh proses ini dilakukan demi penyelamatan keuangan negara,” katanya.

Terkait penetapan tersangka baru, Ketut menyampaikan bahwa hal itu merupakan kewenangan penuh yang dimiliki oleh tim penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yakni dengan menggali semua alat bukti yang terungkap dalam proses penyidikan dan persidangan.

“Dalam hal membangun konstruksi yuridis dan pembuktian untuk pengembangan perkara, sangat tergantung pada alat bukti di proses penyidikan dan yang terungkap di persidangan,” ujarnya.

Ketut menekankan bahwa Kejaksaan Agung tidak stagnan atau berhenti dalam pengusutan perkara yang merugikan keuangan negara Rp8,32 triliun tersebut.

“Sepanjang alat bukti cukup, maka siapapun tetap akan dilakukan pemeriksaan untuk didalami guna perkembangan perkara,” kata Ketut.

Perkara ini melibatkan 16 orang sebagai tersangka.

Dari 16 tersangka itu, enam tersangka telah proses persidangan tingkat banding, yakni Anang Achmat Latif, Yohan Suryanto, Gelumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali, irwan Hermawan, dan Johnny G Plate.

Berikutnya, Windy Purnama dan Muhammad Yusriski Muliawan juga sudah tahap persidangan tingkat pertama.

Tersangka lainnya, yakni Jemmy Sutjiawan, Elvano Hatorangan, M Ferriandi Mirza, Walbertus Natalius Wisang (tersangka Pasal 21), Naek Parulian Washington Hutahaean atau Edward Hutahaean (tersangka Pasal 15) dan Sadikin Rusli (tersangka Pasal 15).

Selanjutnya tersangka ke-15 berinisial MAK merupakan Kepala Humas Development UI dan Acshanul Qosasih, anggota BKP RI.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Pahlawan yang berbeda

mami188
Kejagung tetapkan satu tersangka baru korupsi tambang timah
Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru berinisial RL, selaku General Manajer PT TIN dalam perkara dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022, Senin (19/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty
Perusahaan-perusahaan boneka ini dipergunakan oleh tersangka RL untuk mengakomodasi pengumpulan biji timah
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi di Jakarta, Senin, menyebutkan satu tersangka ditetapkan berinisial RL, selaku General Manajer (GM) PT TIN. "Setelah yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan secara intensif dan berdasarkan alat bukti yang sudah cukup sehingga kemudian kami tetapkan sebagai tersangka," kata Kuntadi. Peran RL dalam perkara ini, bersama-sama dengan tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018 menandatangani kontrak kerja sama. Di mana dalam perjanjian kerja sama tersebut, kata Kuntadi, tersangka RL melakukan pengumpulan bijih timah yang di-coverdengan pembentukan perusahaan boneka. "Perusahaan-perusahaan boneka ini dipergunakan oleh tersangka RL untuk mengakomodasi pengumpulan biji timah," kata Kuntadi.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka perintangan penyidikan kasus Timah

Baca juga: Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah

Baca juga: Kejagung sita emas dan uang tunai terkait kasus PT Timah Tersangka RL disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1. Untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sementara itu, penyidikan perkara ini masih terus berlanjut. Total sudah ada 130 saksi yang diperiksa penyidik kejaksaan Dari 130 saksi tersebut, sembilan orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan rincian, dua tersangka TN alias AN dan tersangka AA yang sebelumnya sudah dilakukan penahanan Selasa (6/2). Kemudian lima tersangka ditetapkan Jumat (16/2), yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). Dua tersangka lainnya, MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018. Selanjutnya, pada Minggu (18/2), penyidik kejaksaan menetapkan dua orang tersangka baru berinisial BY selaku Mantan Komisaris CV VIP dan RI selaku Direktur Utama PT SBS. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Puncak seni bela diri

indobet138
KPK tetapkan lebih dari 10 tersangka dalam kasus pungli Rutan KPK
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya telah menetapkan lebih dari 10 orang sebagai tersangka dalam kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.

"Saya sebutkan para tersangka karena lebih dari 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Ali menerangkan penetapan para tersangka tersebut dilakukan setelah proses investigasi terhadap kasus pungli tersebut kini naik ke tahap penyidikan.

"Saat ini sudah disepakati naik pada proses penyidikan. Dalam proses penyidikan di KPK sudah pasti ada calon para tersangka," ujarnya.

Juru bicara berlatar belakang jaksa tersebut juga meminta kepada publik untuk bersabar dan memastikan lembaga antirasuah akan merampungkan proses hukum terhadap perkara pungli tersebut.

"Sekarang sedang berproses, KPK sudah membentuk tim dari unit Biro SDM, Biro Umum, Biro Hukum yang ada di Sekjen, termasuk inspektorat untuk membentuk satu tim menindaklanjuti putusan Dewan Pengawas(Dewas) KPK," tuturnya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 90 pegawai lembaga antirasuah itu bersalah dalam perkara pungutan liar di Rutan KPK.

"Jadi yg disidangkan hari ini ada enam berkas perkara seluruhnya berjumlah 90 orang terperiksa. Tadi juga sudah diikuti bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2).

Tumpak kemudian menambahkan, 12 di antaranya akan diserahkan ke Sekretariat Jenderal KPK untuk pemeriksaan dan penyelesaian lebih lanjut

"Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan sebelum adanya Dewan Pengawas KPK, sehingga Dewas tidak berwenang untuk mengadili hal tersebut," ujarnya.

Tumpak mengatakan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, para terperiksa mengetahui para tahanan KPK menggunakan HP di dalam rutan KPK namun dibiarkan karena para terperiksa telah menerima uang tutup mata setiap bulannya dari para tahanan KPK.

Para terperiksa bahkan memberikan fasilitas lainnya seperti membantu para tahanan memasukkan barang atau makanan atau mengisi daya menggunakan powerbankyang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh para terperiksa.
Baca juga: Pungli di Rutan KPK seharusnya masuk ranah korupsi
Baca juga: Dewas nyatakan 90 pegawai bersalah terkait pungli di Rutan KPK
Baca juga: Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Tertawa Erythrina

lux138
Kejagung sebut penanganan korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo masih berlanjut
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Achsanul Qosasi (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai ditetapkan tersangka di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (3/11/2023). ANTARA FOTO/Raqilla/gp/rwa/pri.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo masih berjalan mulai dari penyidikan, pemberkasan hingga persidangan.

“Tim penyidik masih terus mendalami beberapa pihak, sehingga tidak menutup kemungkinan akan melakukan penyidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kasus ini,” kata Ketut dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ketut memastikan harapan masyarakat agar Kejaksaan Agung melanjutkan pengusutan tuntas perkara korupsi BTS 4G Bakti Kominfo ditindaklanjuti, terbukti perkara tersebut masih terus berproses hingga saat ini.

“Seluruh proses ini dilakukan demi penyelamatan keuangan negara,” katanya.

Terkait penetapan tersangka baru, Ketut menyampaikan bahwa hal itu merupakan kewenangan penuh yang dimiliki oleh tim penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yakni dengan menggali semua alat bukti yang terungkap dalam proses penyidikan dan persidangan.

“Dalam hal membangun konstruksi yuridis dan pembuktian untuk pengembangan perkara, sangat tergantung pada alat bukti di proses penyidikan dan yang terungkap di persidangan,” ujarnya.

Ketut menekankan bahwa Kejaksaan Agung tidak stagnan atau berhenti dalam pengusutan perkara yang merugikan keuangan negara Rp8,32 triliun tersebut.

“Sepanjang alat bukti cukup, maka siapapun tetap akan dilakukan pemeriksaan untuk didalami guna perkembangan perkara,” kata Ketut.

Perkara ini melibatkan 16 orang sebagai tersangka.

Dari 16 tersangka itu, enam tersangka telah proses persidangan tingkat banding, yakni Anang Achmat Latif, Yohan Suryanto, Gelumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali, irwan Hermawan, dan Johnny G Plate.

Berikutnya, Windy Purnama dan Muhammad Yusriski Muliawan juga sudah tahap persidangan tingkat pertama.

Tersangka lainnya, yakni Jemmy Sutjiawan, Elvano Hatorangan, M Ferriandi Mirza, Walbertus Natalius Wisang (tersangka Pasal 21), Naek Parulian Washington Hutahaean atau Edward Hutahaean (tersangka Pasal 15) dan Sadikin Rusli (tersangka Pasal 15).

Selanjutnya tersangka ke-15 berinisial MAK merupakan Kepala Humas Development UI dan Acshanul Qosasih, anggota BKP RI.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Senjata kekaisaran

slot gacor 212
BPBD Kota Bogor evakuasi warga tertimbun longsor di Muarasari
Petugas gabungan BPBD dan Damkar Kota Bogor mengevakuasi korban tertimbun longsor di Kelurahan Muarasari, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/2/2024). ANTARA/HO-BPBD Kota Bogor/aa.
Kota Bogor (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Jawa Barat, mengevakuasi warga tertimbun longsor pengerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Kelurahan Muarasari, Kota Bogor, Minggu.  

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh mengatakan, longsor terjadi pagi hari ini sekitar pukul 08.30 WIB. Kemudian pada pukul 11.00 WIB, terjadi longsor susulan yang lebih besar dan mengakibatkan korban tertimbun.  

Dari informasi sementara yang diterimanya, ada dua orang pekerja yang tertimbun longsoran tersebut. Salah seorang di antaranya sudah berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia.     

“Nah informasi yang kami terima, satu sudah terevakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Juliana. Informasi dari pekerja lain ada satu lagi tertimbun. Tapi kami sedang pastikan,” kata Hidayatulloh.

Hidayatulloh mengatakan, evakuasi dihentikan sementara sambil BPBD melakukan evaluasi. Sebab, longsor susulan masih terus terjadi sehingga membahayakan personel BPBD dan Pemadam Kebakaran Kota Bogor yang melakukan evakuasi.

“Bahwa keselamatan jiwa personel harus kita utamakan. Kita bantu doa, mudah-mudahan korban segera ditemukan di tengah kondisi cuaca sudah mendung. Longsor masih terus terjadi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hidayatulloh mengatakan, dari penjelasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, proyek ini merupakan penanganan rekonstruksi akibat longsor yang terjadi pada 28 Februari 2023.

Tak hanya mengevakuasi korban tertimbun, sambung dia, petugas gabungan juga akan menyelamatkan beberapa makam di bagian atas longsor.

“Informasi yang kami terima sih beberapa minggu ini sedang dikerjakan. Jadi pada saat mulai dikerjakan, terjadi longsor kembali ini TPT,” ucapnya.  

Baca juga: BPBD Kota Bogor evakuasi warga sekitar longsor di Cilendek

Baca juga: Pemkot Bogor tangani longsor susulan di Cilendek

Baca juga: Pemkot Bogor pindahkan TPS di Cilendek Barat imbas longsor

Pewarta: Shabrina Zakaria
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024