trik dapat petir merah olympus

Aku benar-benar tidak curang

Bocoran Wamendag: TikTok Sedang Urus Izin E******

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengungkapkan platform media sosial TikTok sedang mengurus izin e-commercedi Indonesia.

Hal itu dilakukan setelah operasional TikTok Shop ditutup sejak Oktober lalu lantaran menjadi platform media sosial yang melakukan transaksi sebagaimana e-commerce.

"Intinya kemarin itu dia belum patuh, dia belum punya izinnya. Sekarang mereka sedang urus. Kalau mereka sudah urus, mau kolaborasi, mau ngapain, yang penting sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, silakan saja," katanya saat ditemui seusai pembukaan inabuyer EV Expo 2023, di Jakart, Selasa (28/11), seperti dikutip Antara.

Jerry mengungkapkan tindakan yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu terhadap TikTok Shop merupakan upaya pengaturan bahwa media sosial dan e-Commercetidak bisa digabungkan fungsinya.

Adapun rencana kolaborasi TikTok dengan platforme-Commerceakan dibahas lebih teknis.

Kendati demikian, ia mengingatkan, TikTok tidak boleh melanggar peraturan yang menyatakan tidak boleh ada penyatuan antara media sosial dan e-Commerceuntuk menciptakan kompetisi yang adil (equal level of playing field).

"Tentunya ada keberpihakan kepada UMKM. Kenapa? Karena spirit dari semua ini adalah kita melindungi, memproteksi, dan ada afirmasi keberpihakan yang konkret kepada pelaku UMKM," katanya lagi.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah (Menkop UKM) Teten Masduki sebelumnya mengungkapkan TikTok Shop telah menjalin komunikasi dengan tiga perusahaan e-Commercedi Indonesia.

Ketiga perusahaan itu, kata dia, yakni Tokopedia, Bukalapak, dane-Commerceyang berada di bawah CT Corp. Namun, Teten belum mengetahui isi dari komunikasi antara TikTok dengan tigae-Commerce itu.

"Saya tahu ada tiga e-Commerce yang sudah dihubungi TikTok, saya tahunya bukan dari TikTok-nya, tapi dari mereka yang dihubungi," kata Teten, di Jakarta, Kamis (23/11) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi seorang putri

Modus Konglomerat Properti Vietnam Gelapkan Rp194 T dari Bank******

Konglomerat properti Truong My Lan ditangkap kepolisianVietnam karena menggelapkan dana 304 triliun dong atau sekitar Rp194 triliun pada Oktober 2022 lalu.

Kasus tersebut mendapat perhatian publik karena dana yang ditilap sangat besar. Sebagai gambaran, nilainya setara 3,2 persen pendapatan domestik bruto (PDB) Vietnam.

Modus yang dilakukan bos pengembang properti Van Thinh Phat Holdings Group itu adalah dengan menilap uang dari Saigon Commercial Bank (SCB). Lan disebut sebagai pemegang saham mayoritas bank tersebut.

"Memanfaatkan lebih dari 1.000 anak perusahaan dalam dan di luar negeri untuk mengambil pinjaman hingga 40 miliar Euro dari Saigon Commercial Bank lalu mengalokasikannya ke pihak ketiga melalui perusahaan gelap yang dibentuk oleh dirinya dan keluarga," tulis DW.

Setahun setelah penangkapannya, polisi masih berupaya mengungkap jaringan perusahaannya, yang mencakup lebih dari 1.000 perusahaan, sebagian besar perusahaan kecil, yang didirikan untuk mendapatkan pinjaman bank.

Dilansir dari berbagai sumber, Lan lahir di Saigon, Vietnam pada 13 Oktober, 1956. Keluarganya adalah imigran dari China.

Tak banyak cerita tentang masa kecil Lan. Mengutip SCMP, Lan sempat berjualan aksesoris di sebuah pasar di Distrik 5 Kota Ho Chi Minh.

Pada 1992, Lan mendirikan Van Thinh Phat Limited Liaibility Company. Awalnya, perusahaan bergerak di bidang perdagangan, restoran, dan hotel. Setelah itu, ia melebarkan sayap ke sektor real estat yang diduga berkembang pesat berkat bantuan koneksi politik.

Dalam beberapa tahun, Lan berhasil mendapatkan beberapa properti paling berharga di kota tersebut, termasuk beberapa di Nguyen Hue Boulevard, salah satu jalan termahal di Asia. Dia memupuk dukungan politik dengan menjadi sponsor yang murah hati untuk inisiatif-inisiatif kota besar.

Pada 2007, ia mendirikan Van Thinh Phat Group (VTP Group Holdings) dengan modal dasar 6 triliun VND. Di perusahaan itu, Lan mengempit 80 persen saham, setara dengan kontribusi modal senilai 4,8 triliun dong.

Pertumbuhan kerajaan bisnis Lan diduga dipicu oleh pengambilan utang dalam jumlah besar melalui pasar obligasi komersial. Bisnisnya menerbitkan 25 jenis obligasi berbeda yang dijual secara agresif melalui SCB dan menghasilkan 30 triliun dong.

Sebagian besar modal Lan diperoleh melalui pinjaman bank. Lan diduga mengendalikan 91 persen SCB, melalui 27 nominasi, dan antara Februari 2018 dan Oktober tahun lalu, 93 persen pinjamannya diarahkan ke VTP dan perusahaan cangkangnya tanpa jaminan, jadwal pembayaran, atau uji tuntas normal.

Namun, Lan berhasil lolos dengan menyuap regulator senior di bank sentral dan 23 regulator negara lainnya dengan uang sebesar US,2 juta untuk memalsukan laporan pengawasan mereka terhadap SCB dan menyembunyikan kredit macet serta bukti kesalahan.

Nama Lan juga sempat muncul pada Panama Paper sebagai beneficiary dari EuroAsia. ID Concept Group Limited, perusahaan cangkang dengan alamat terdaftar di "surga pajak" British Virgin Island.

Lan menikah dengan pengusaha real estat Hong Kong Eric Chu Nap Kee dan memiliki seorang putri Chu Duyen Phan. Keluarga Lan merupakan salah satu keluarga terkaya di Vietnam.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Berburu Hantu Maoshan

Khofifah Diprotes Pengusaha dan Buruh soal Kenaikan UMK Jatim 2024******

Pengusaha di Jawa Timur keberatan dengan keputusan Gubernur Khofifah Indar Parawansa soal penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024, yang dinilai terlalu tinggi. Di sisi lain, buruh juga kecewa dan mengancam mogok lantaran kenaikan UMK tidak 15 persen.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan kenaikan UMK tahun depan cukup tinggi, padahal situasi ekonomi baru bangkit.

"Melihat situasi perekonomian yang tengah merangkak, sebenarnya keputusan tersebut terbilang cukup tinggi. Namun karena sudah diputuskan, pengusaha akan berusaha bisa memenuhi itu" ujar Adik saat dikonfirmasi, Jumat (1/12).

"Harapan kami kedua belah pihak harus saling memahami situasi perekonomian. Kalau pekerja memaksakan, maka tidak bisa berjalan bersama, tidak bisa bergerak bersama untuk meningkatkan kinerja perusahaan," ujarnya.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) wilayah Jatim mengancam bakal menggelar aksi besar-besaran untuk memprotes kenaikan UMK 2024 di Jatim yang tak sesuai dengan tuntutan mereka, yakni sebesar 15 persen.

"Kita merasa kecewa keputusan Gubernur Khofifah. Tuntutan kita kan 15 persen. Faktanya di Ring 1 rata-rata kenaikan 4 persen. Ada satu daerah, Tuban, malah di bawah rekomendasi bupati, di bawah formulasi PP 51 Tahun 2023," kata Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jatim Nuruddin Hidayat.

Ia mengatakan seluruh buruh sedang berkonsolidasi untuk mogok kerja nasional. Selain itu, FSPMI akan menempuh upaya hukum, yakni menggugat Khofifah ke pengadilan.

"Kami rencana akan melayangkan gugatan ke PTUN karena gubernur menetapkan tidak sesuai (usulan) bupati/wali kota. Sementara yang tahu kondisi di lapangan bupati dan wali kota, bukan gubernur," katanya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah resmi menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 untuk 38 kabupaten/kota di Jatim.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim 2024.

"Bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan rekomendasi Bupati/Wali Kota dan hasil rapat sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur," tulis keputusan tersebut.

Berikut ini daftar lengkap UMK 2024 di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur:

1. Kota Surabaya Rp4,725,479

2. Kabupaten Gresik Rp4.642.031

3. Kabupaten Sidoarjo Rp4.638.582

4. Kabupaten Pasuruan Rp4.635.133

5. Kabupaten Mojokerto Rp4.624.787

6. Kabupaten Malang Rp3.368.275

7. Kota Malang Rp3.309.144

8. Kota Pasuruan Rp3.138.838

9. Kota Batu Rp3.155.367,00

10. Kabupaten Jombang Rp2.945.544

11. Kabupaten Probolinggo Rp2.806.955

12. Kabupaten Tuban Rp2.864.225

13. Kota Mojokerto Rp2.832.710

14. Kabupaten Lamongan Rp2.828.323

15. Kota Probolinggo Rp2.701.086

16. Kabupaten Jember Rp2.665.392

17. Kabupaten Banyuwangi Rp2.638.628

18. Kota Kediri Rp2.415.362

19. Kota Blitar Rp2.330.000

20. Kabupaten Bojonegoro Rp2.371.016

21. Kabupaten Tulungagung Rp2.320.000

22. Kabupaten Lumajang Rp2.281.469

23. Kota Madiun Rp2.274.277

24. Kabupaten Kediri Rp2.340.668

25. Kabupaten Nganjuk Rp2.258.455

26. Kabupaten Sumenep Rp2.249.113

27. Kabupaten Blitar Rp2.256.050

28. Kabupaten Madiun Rp2.243.291

29. Kabupaten Magetan Rp2.238.808

30. Kabupaten Ponorogo Rp2.235.311

31. Kabupaten Pamekasan Rp2.221.135

32. Kabupaten Pacitan Rp2.199.337

33. Kabupaten Sampang Rp2.182.861

34. Kabupaten Ngawi Rp2.241.054

35. Kabupaten Bondowoso Rp2.183.590

36. Kabupaten Trenggalek Rp2.223.163

37. Kabupaten Situbondo Rp2.172.287

38. Kabupaten Bangkalan Rp2.240.701

[Gambas:Video CNN]

Tahta Tuhan

Inggris Investigasi Unilever soal Klaim Produk Ramah Lingkungan******

PemerintahInggris tengah melakukaninvestigasiterhadap Unilever terkait klaim produk mereka yang ramah lingkungan. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyebaran info yang menyesatkan pembeli.

BerdasarkanCNN, Rabu (13/12), Otoritas Persaingan dan Pasar (CMA) Inggris menyebut pihaknya menemukan indikasi adanya praktik pemasaran 'curang' dan tidak sesuai dengan faktanya yang dilakukan perusahaan barang konsumen tersebut.

Investigasi ini merupakan bukti upaya regulator untuk menindak 'greenwashing', yang mengacu pada iklan menyesatkan konsumen tentang dampak sebenarnya suatu produk terhadap lingkungan.

"Pernyataan yang tidak jelas seputar kemampuan daur ulang, serta gambar dan logo yang terlihat alami," ujar perwakilan CMA.

Unilever mengatakan pihaknya terkejut dan kecewa dengan penyelidikan tersebut. Sebab, produk yang dijual dan dinyatakan ramah lingkungan adalah fakta.

"Kami membantah bahwa klaim kami menyesatkan," kata juru bicara perusahaan dalam sebuah pernyataan.

Namun, Unilever berjanji siap dan akan bekerja sama dengan CMA dalam penyelidikan tersebut.

"Unilever berkomitmen untuk membuat klaim yang bertanggung jawab tentang manfaat produk kami pada kemasan kami dan mengatakannya secara transparan dan jelas," tambah juru bicara tersebut.

Anggota parlemen Uni Eropa tampaknya akan menyetujui peraturan baru yang akan melarang frasa seperti 'dapat terurai secara alami' dan 'ramah lingkungan' jika hal tersebut tidak didukung oleh bukti.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Lima Benua dan Bangsa

Khofifah Diprotes Pengusaha dan Buruh soal Kenaikan UMK Jatim 2024******

Pengusaha di Jawa Timur keberatan dengan keputusan Gubernur Khofifah Indar Parawansa soal penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024, yang dinilai terlalu tinggi. Di sisi lain, buruh juga kecewa dan mengancam mogok lantaran kenaikan UMK tidak 15 persen.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan kenaikan UMK tahun depan cukup tinggi, padahal situasi ekonomi baru bangkit.

"Melihat situasi perekonomian yang tengah merangkak, sebenarnya keputusan tersebut terbilang cukup tinggi. Namun karena sudah diputuskan, pengusaha akan berusaha bisa memenuhi itu" ujar Adik saat dikonfirmasi, Jumat (1/12).

"Harapan kami kedua belah pihak harus saling memahami situasi perekonomian. Kalau pekerja memaksakan, maka tidak bisa berjalan bersama, tidak bisa bergerak bersama untuk meningkatkan kinerja perusahaan," ujarnya.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) wilayah Jatim mengancam bakal menggelar aksi besar-besaran untuk memprotes kenaikan UMK 2024 di Jatim yang tak sesuai dengan tuntutan mereka, yakni sebesar 15 persen.

"Kita merasa kecewa keputusan Gubernur Khofifah. Tuntutan kita kan 15 persen. Faktanya di Ring 1 rata-rata kenaikan 4 persen. Ada satu daerah, Tuban, malah di bawah rekomendasi bupati, di bawah formulasi PP 51 Tahun 2023," kata Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jatim Nuruddin Hidayat.

Ia mengatakan seluruh buruh sedang berkonsolidasi untuk mogok kerja nasional. Selain itu, FSPMI akan menempuh upaya hukum, yakni menggugat Khofifah ke pengadilan.

"Kami rencana akan melayangkan gugatan ke PTUN karena gubernur menetapkan tidak sesuai (usulan) bupati/wali kota. Sementara yang tahu kondisi di lapangan bupati dan wali kota, bukan gubernur," katanya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah resmi menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 untuk 38 kabupaten/kota di Jatim.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim 2024.

"Bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan rekomendasi Bupati/Wali Kota dan hasil rapat sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur," tulis keputusan tersebut.

Berikut ini daftar lengkap UMK 2024 di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur:

1. Kota Surabaya Rp4,725,479

2. Kabupaten Gresik Rp4.642.031

3. Kabupaten Sidoarjo Rp4.638.582

4. Kabupaten Pasuruan Rp4.635.133

5. Kabupaten Mojokerto Rp4.624.787

6. Kabupaten Malang Rp3.368.275

7. Kota Malang Rp3.309.144

8. Kota Pasuruan Rp3.138.838

9. Kota Batu Rp3.155.367,00

10. Kabupaten Jombang Rp2.945.544

11. Kabupaten Probolinggo Rp2.806.955

12. Kabupaten Tuban Rp2.864.225

13. Kota Mojokerto Rp2.832.710

14. Kabupaten Lamongan Rp2.828.323

15. Kota Probolinggo Rp2.701.086

16. Kabupaten Jember Rp2.665.392

17. Kabupaten Banyuwangi Rp2.638.628

18. Kota Kediri Rp2.415.362

19. Kota Blitar Rp2.330.000

20. Kabupaten Bojonegoro Rp2.371.016

21. Kabupaten Tulungagung Rp2.320.000

22. Kabupaten Lumajang Rp2.281.469

23. Kota Madiun Rp2.274.277

24. Kabupaten Kediri Rp2.340.668

25. Kabupaten Nganjuk Rp2.258.455

26. Kabupaten Sumenep Rp2.249.113

27. Kabupaten Blitar Rp2.256.050

28. Kabupaten Madiun Rp2.243.291

29. Kabupaten Magetan Rp2.238.808

30. Kabupaten Ponorogo Rp2.235.311

31. Kabupaten Pamekasan Rp2.221.135

32. Kabupaten Pacitan Rp2.199.337

33. Kabupaten Sampang Rp2.182.861

34. Kabupaten Ngawi Rp2.241.054

35. Kabupaten Bondowoso Rp2.183.590

36. Kabupaten Trenggalek Rp2.223.163

37. Kabupaten Situbondo Rp2.172.287

38. Kabupaten Bangkalan Rp2.240.701

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Bangkitnya Ninja Kabut

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]