nama slot yang gacor

togelonline 304Jutaan kata 676418Orang-orang telah membaca serialisasi

《nama slot yang gacor》

Pemkab Biak Numfor dapat tambahan 389 guru PPPK******

Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor, Papua, mendapatkan tambahan 389 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk ditempatkan di sekolah di daerah setempat.

"Formasinya 491 guru PPPK tetapi yang terisi 389 guru. Kini tinggal menunggu keluarnya nomor induk pegawai dan SK penempatan dari Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Biak Numfor Kamaruddin di Biak,Senin.

Baca juga: Pemkab Pati optimalkan penambahan guru lewat penerimaan PPPK

Ia mengatakan, adanya tambahan guru PPPK sangat membantu Pemkab Biak Numfor untuk mengisi formasi guru ASN yang pensiun.

Dari ratusan tenaga guru PPPK yang diterima formasi 2023, menurut Kamaruddin, penempatannya akan diprioritaskan di sekolah yang ada di kampung pinggiran.

Selain itu, penempatan guru PPPK diutamakan di sekolah yang kurang tenaga pengajarnya karena sudah pensiun, berhalangan tetap, dan meninggal dunia.

Baca juga: Bupati Bangkep minta PPPK guru laksanakan tugas dengan baik

"Kehadiran guru PPPK sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar di berbagai sekolah," kata Kamaruddin.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Disdikbud Biak Japosman Situmorang berharap para guru PPPK yang telah mengirimkan biodata pengurusan nomor induk pegawai diminta tetap melakukan tugas mengajar siswa sekolah tertentu.

"Untuk penempatan lokasi tempat sekolah mengajar akan ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap," ujar Japosman.

Baca juga: Pemkot Cirebon angkat 320 guru honorer jadi PPPK

Dari 389 guru PPPK yang diterima, menurut dia, sebagian besar masih melaksanakan tugas mengajar di berbagai satuan pendidikan.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN pada Juli******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, mulai Juli mendatang.

"Juli (nanti). Saya nunggu airportdan jalan tolnya jadi (dahulu)," kata Jokowi di sela peresmian pembangunan sejumlah infrastruktur klaster keuangan di kawasan IKN, Kamis.

Jokowi memaparkan jika infrastruktur bandara dan jalan tol telah selesai dibangun maka waktu tempuh dari Bandara Nusantara ke IKN hanya 15 menit.

Baca juga: Jokowi bayangkan konser-konser besar kelak bisa diadakan di IKN

Pembangunan jalan tol juga akan mempersingkat waktu tempuh dari Kota Balikpapan ke IKN dari semula sekitar dua jam menjadi sekitar 45 menit.

"Jadi, betul-betul nanti kita harapkan dengan adanya fasilitas jalan tol, fasilitas bandara, maka airport trafficke IKN ini menjadi semakin ramai," ujar Jokowi secara terpisah, dalam acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) di IKN.

Baca juga: Jokowi sebut mengatur pemindahan ASN ke IKN bukan perkara gampang

Ketika ditanyai wartawan tentang rencananya untuk mulai berkantor di IKN bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Juni, Jokowi menjawab Basuki yang terlebih dahulu akan berkantor di ibu kota baru Indonesia itu.

"Itu Pak Basuki," katanya.

IKN ditargetkan bisa mulai beroperasi pada 17 Agustus 2024, bertepatan dengan peringatan HUT ke-79 RI.

Baca juga: Presiden Jokowi Groundbreaking BRI International Microfinance Center di IKN
Baca juga: Presiden Jokowi apresiasi peran BRI dalam pengembangan UMKM Indonesia

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Manajemen PT JTSE Makassar berlakukan kenaikan tarif jalan tol ******

Penyesuaian tarif ini bersifat reguler yang dilakukan setiap dua tahun sekali sesuai dengan regulasi yang berlaku

Makassar (ANTARA) - Manajemen PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) selaku pengelola dan operator jalan tol ruas Makassar Seksi IV dalam waktu dekat melakukan penyesuaian dengan memberlakukan kenaikan tarif jalan tol.

"Penyesuaian tarif ini bersifat reguler yang dilakukan setiap dua tahun sekali sesuai dengan regulasi yang berlaku," kata Direktur Utama PT JTSE Real Chandra melalui siaran persnya di terima di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Penyesuaian tarif tersebut untuk jalan tol seksi IV yang menghubungkan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kawasan Industri Makassar, Pelabuhan Soekarno Hatta dan Jalan Andi Pangeran Pettarani serta terintergrasi dengan Jalan Tol Seksi satu, dua dan tiga.

Lima gerbang tol yang mengalami penyesuaian tarif diantaranya Gerbang Tol Biringkanaya, Tamalanrea, Ramp Parangloe, Ramp Bira Timur, dan Ramp Bira Barat. Penyesuaian tarif reguler ini akan berlaku untuk semua kendaraan golongan I sampai golongan V.

Penyesuaian tarif di lima gerbang tol sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 457/KPTS/M/2024 yang terbit pada 23 Februari 2024. Kenaikan tarif bervariasi mulai golongan I sampai golongan V antara Rp500-Rp2.500.

Lima gerbang tol tersebut masing-masing gerbang Biringkanaya dan Tamalanrea untuk kendaraan golongan I semula Rp10.000 naik jadi Rp11.000, golongan II dan III Rp17.000 naik jadi Rp18.500, golongan IV-V Rp 25.000 naik jadi Rp27.500.

Selanjutnya, Gerbang Ramp Parangloe golongan I semula Rp15.500 naik jadi Rp16.500, golongan II-III Rp9.000 naik menjadi Rp9.500, golongan IV-V Rp13.000 naik jadi Rp14.500.

Untuk Gerbang Ramp Bira Barat dan Utara golongan I semula Rp5.500 naik menjadi Rp6.000, golongan II-III Rp9.000 naik jadi Rp9500 dan golongan IV-V dari Rp13.000 naik menjadi Rp14.500.

Sedangkan lima Gerbang Tol lainnya yang dioperasikan oleh PT Makassar Metro Network (MMN), yaitu Gerbang Tol Cambaya, Kaluku Bodoa, Tallo Barat, Tallo Timur dan Gerbang Utama Parangloe tidak mengalami penyesuaian atau tarifnya tetap.

Menurut Chandra sebenarnya 70 persen dari pengguna layanan Jalan Tol Makassar Seksi IV ini baru akan mengalami kenaikan tarif setelah empat tahun, sebab pada 2021 Kementerian PUPR menetapkan penyesuaian tarif hanya berlaku untuk 30 persen pengguna jalan tol diakibatkan nilai inflasi rendah di tahun itu.

Salah satu hal yang mendorong penerapan penyesuaian tarif ini,kata dia, adalah peningkatan nilai inflasi Kota Makassar dalam dua tahun terakhir serta berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata sebesar 4,6 persen per tahun.

Untuk Kota Makassar, terdapat dua operator dan pengelola jalan tol yang terintegrasi yakni JTSE dan Makassar Metro Network (MMN). Hadirnya Jalan Tol ini tentunya memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas di Kota Makassar.

Selain itu, JTSE telah menambah ruas Jalan tol sepanjang 3,2 kilometer dengan mengoperasikan Jalan Akses Tol Makassar New Port (Akses MNP) yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 22 Februari 2024. Dengan beroperasinya akses Tol MNP, semakin mengukuhkan peranan JTSE dalam mewujudkan konektivitas simpul perekonomian di Kota Makassar.

Baca juga: Kementerian PUPR: Akses Tol Makassar New Port perlancar jalur ekspor
Baca juga: Tarif tol di Makassar naik per 29 September

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Label：pasarjackpot、rtp epicwin138、formula 77 slot

Terkait：flexi slot88、permainan slot hari ini、maxwin meledak、simple slot88、situs nuke gaming terbaru、kaptenjackpot、slotqu88、beli hp nyicil tanpa kartu kredit、voucher gocar juni 2022、game judi slot online

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：rtp top1toto（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

slot senang77

babe138

situs slot deposit 50 bonus 50

takutBacaan TerkaitMore+

momok ilmu hitam

cempakabet

OJK terbitkan aturan untuk penguatan sistem jasa keuangan syariah******

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk pengembangan sistem jasa keuangan syariah.

Aturan tersebut berlaku mulai 16 Februari 2024.

“Aturan itu merupakan tindak lanjut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengatur wewenang dewan pengawas syariah (DPS), fungsi manajemen risiko syariah, audit internal syariah, dan kaji ulang eksternal terhadap penerapan tata kelola syariah,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin.

Mirza menambahkan OJK akan terus mengawal spin offUUS.

Menurut dia, terdapat 32 UUS dari 42 UUS yang berencana melanjutkan bisnis asurasi reasuransi syariah. Sementara 10 UUS lainnya memutuskan untuk tidak melanjutkan.

Adapun jumlah UUS yang berencana melakukan spin offterdata sebanyak 5 UUS pada 2024, 15 UUS pada 2025, dan 12 UUS pada 2026.

OJK berharap industri asuransi dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan spin offagar proses peralihan dapat dilaksanakan paling lambat tahun 2026.

Di samping mengenai UUS, OJK juga akan terus berupaya mengurangi gap literasi dan inklusi antara keuangan syariah dengan keuangan konvensional.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK telah menyiapkan beberapa arah dan prioritas kebijakan salah satunya termasuk akselerasi dan kolaborasi program edukasi keuangan syariah.

Selain itu, OJK juga berfokus pada pengembangan modal inklusi dan akses keuangan syariah, penguatan infrastruktur dan literasi keuangan syariah, serta dukungan dan aliansi strategis literasi dan inklusi keuangan syariah dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah, imbuh Friderica, OJK juga memiliki sejumlah program salah satunya termasuk pembentukan kelompok kerja literasi dan inklusi keuangan syariah yang melibatkan berbagai perwakilan dari pemangku kepentingan di bidang terkait.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Lagu Pemakaman Para Dewa

ketentuan pinjaman akulaku

Dubes Rusia: Veto AS bertanggung jawab atas tingginya kematian di Gaza******

PBB (ANTARA) - Amerika Serikat memikul tanggung jawab penuh atas tingginya jumlah kematian di Gaza sebagai akibat dari veto yang digunakan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia pada Selasa (27/2).

"Washington memikul tanggung jawab penuh atas jumlah korban sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat eskalasi ini. Jumlah mereka sekarang mendekati 30.000 jiwa. Dan itu adalah akibat dari veto Amerika di Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza," kata Nebenzia dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang Ketahanan Pangan.

Nebenzia juga meminta anggota Dewan PBB untuk tidak mengadopsi rancangan resolusi AS yang baru mengenai Gaza, karena resolusi tersebut merupakan "izin untuk membunuh" yang diberikan kepada Israel.

Sebelumnya, Koordinator Kemanusiaan PBB Martin Griffiths mengatakan bahwa kelaparan yang meluas di Gaza hampir tidak bisa dihindari.

Pada 7 Oktober 2023, gerakan Palestina Hamas melancarkan serangan roket skala besar terhadap Israel dari Gaza dan melanggar perbatasan, menewaskan 1.200 orang dan menculik sekitar 240 lainnya.

Israel melancarkan serangan balasan, memerintahkan blokade total terhadap Gaza, dan memulai serangan darat ke daerah kantong Palestina dengan tujuan untuk melenyapkan pejuang Hamas dan menyelamatkan para sandera.

Sedikitnya 29.700 orang telah terbunuh sejauh ini di Jalur Gaza, kata pemerintah setempat.

Pada 24 November, Qatar memediasi kesepakatan antara Israel dan Hamas mengenai gencatan senjata sementara dan pertukaran beberapa tahanan dan sandera, serta pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Gencatan senjata telah diperpanjang beberapa kali dan berakhir pada 1 Desember.

Selain itu, lebih dari 100 sandera diyakini masih ditahan oleh Hamas di Gaza.

Sumber: Sputnik
Baca juga: Pemimpin dunia hanya melongo genosida terulang persis sama di Gaza
Baca juga: Dunia harus sadar ajakan Israel akan perparah kelaparan di Gaza
Baca juga: Menghitung jenazah di Gaza serta perjuangan pegawai kamar mayat

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

indo gacor 88

Wapres dorong kerja sama pengakuan produk halal RI******

Auckland, Selandia Baru (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong kerja sama pertukaran pengetahuan, pengembangan, serta saling pengakuan terhadap produk halal antara pelaku usaha industri halal Selandia Baru dan mitra di Indonesia.

"Upaya pencapaian visi tersebut memerlukan kerja sama yang erat tidak hanya di antara pemangku kepentingan di Indonesia, namun juga dengan negara mitra termasuk dengan Selandia Baru," kata dia saat berpidato dalam pertemuan dengan 30 pengusaha halal di Auckland, Selandia Baru, Jumat.

Ia berharap, kerja sama tersebut dapat menopang rantai pasokan industri halal melalui ketersediaan bahan baku yang juga terjamin kehalalan.

"Misalnya, produk susu atau daging beserta produk olahannya dari Selandia Baru yang diperlukan bagi industri makanan dan minuman di Indonesia," katanya.

Baca juga: BSI: Ada masalah "supply-demand" bank syariah dan industri halal

Dia mengharapkan kerja sama jaminan produk halal juga membuka peluang kerja sama bilateral dan kesempatan bagi para pelaku industri halal di Indonesia untuk mendukung sistem halal negara mitra, seperti Selandia Baru.

Pada kunjungan kali pertamanya sebagai Wapres ke Selandia Baru itu, Ma'ruf berharap, dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama lebih konkret antara pelaku usaha industri halal Selandia Baru dan mitra di Indonesia

"Saya harap kunjungan ini dapat membuahkan hasil yang baik untuk meningkatkan kerja sama industri halal Indonesia dan Selandia Baru," katanya.

Turut hadir dalam agenda tersebut, Menteri Biosecurity dan Keamanan Pangan yang juga Menteri Asosiasi untuk Pertanian dan Lingkungan Selandia Baru Andrew Hoggard, Duta Besar RI untuk Selandia Baru Fientje Maritje Suebu, serta sekitar 30 pelaku bisnis industri halal di Selandia Baru.

Baca juga: Ipemi: Perwakilan pengurus di Korsel bangun ekosistem bisnis halal
Baca juga: BPJPH rangkul industri untuk sosialisasikan wajib sertifikasi halal
Baca juga: Menperin sebut pentingnya mengambil potensi besar industri halal

Paranormal Azeroth

cicilan 0 tanpa kartu kredit

Kriminal kemarin, kasus Gathan hingga pemeriksaan rektor nonaktif UP******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa yang berkaitan dengan keamanan dan kriminalitas terjadi di DKI Jakarta pada Kamis (29/2) mulai dari penangkapan Gathan Saleh sebagai terduga pelaku penembakan di Jatinegara hingga rektor nonaktif Universitas Pancasila (UP) ETH (72) diperiksa di Polda Metro Jaya. Berikut rangkuman beritanya: 1. Polisi tangkap Gathan Saleh di Bogor Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Timur menangkap Gathan Saleh (GS), terduga pelaku penembakan terhadap Mohamad Andika Mowardi (32) di kawasan Tajur, Bogor Selatan, Jawa Barat, pada Rabu (28/2). Baca selengkapnya di sini 2. Sambangi Polda Metro Jaya, Rektor nonaktif UP bantah lakukan pelecehan Jakarta (ANTARA) - Rektor nonaktif Universitas Pancasila, ETH (72) menyambangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik terkait dugaan kasus pelecehan seksual dan membantah telah melakukannya terhadap karyawannya berinisial RZ (42). Baca selengkapnya di sini 3. Polisi libatkan ahli poligraf dan kriminologi dalam kasus anak Tamara Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya melibatkan sejumlah ahli poligraf dan kriminologi untuk mengungkapkan kematian anak Tamara Tyasmara, Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante (7) dalam pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka YA (33). Baca selengkapnya di sini 4. Gathan Saleh jadi tersangka penembakan di Jatinegara Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Timur menetapkan Gathan Saleh (GS) sebagai tersangka dalam kasus penembakan terhadap korban Mohamad Andika Mowardi (32) di Jalan Jatinegara Timur, Bali Mester, Jatinegara. Baca selengkapnya di sini 5. Rektor nonaktif UP selesai diperiksa, kuasa hukum sebut ada politisasi Jakarta (ANTARA) - Rektor nonaktif Universitas Pancasila (UP) berinisial ETH (72) selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis pukul 12.30 WIB. Baca selengkapnya di sini

Setan cinta tidak terkalahkan

gambar slot gacor

Selandia Baru jadikan RI pangsa pasar produk halal******

Auckland, Selandia Baru (ANTARA) - Pemerintah Selandia Baru menjadikan Indonesia sebagai peluang pasar perdagangan produk dengan sertifikat halal untuk meningkatkan volume ekspor produk terbaiknya.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Biosecurity dan Keamanan Pangan Selandia Baru Andrew Hoggard dalam agenda pertemuan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan 30 pengusaha produk halal di Auckland, Selandia Baru, Jumat.

"Kami melihat Indonesia sebagai pasar perdagangan halal di dunia. Sebagai negara dengan penerima ekspor terbesar di dunia," katanya.

Ia mengatakan Indonesia dan Selandia Baru memiliki hubungan perdagangan yang baik dengan total nilai perdagangan 3 miliar dolar Selandia Baru per September 2022 hingga September 2023.

Hoggard yang juga menjabat Menteri Asosiasi untuk Pertanian dan Lingkungan Selandia Baru itu, menyebut perekonomian Indonesia penting bagi keberlangsungan ekspor berbagai produk dari sapi perah.

"Indonesia adalah pasar ekspor kami yang tumbuh paling cepat kedua pada tahun 2022 dan sekarang menjadi pasar terbesar kedua untuk produk susu Selandia Baru," katanya.

Baca juga: Wapres Ma'ruf temui PM Luxon bahas solusi perdagangan RI-Selandia Baru

Ia mengatakan kunjungan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunjukkan pentingnya kemitraan bilateral RI-Selandia Baru yang telah terbangun lama.

"Ekspor kami berkontribusi bagi ketahanan pangan Indonesia dan kami juga melihat Indonesia sebagai mitra dagang yang sangat penting dan berharga," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan komitmen Selandia Baru untuk menyajikan produk-produk yang berkualitas dan memenuhi standar hukum syariah maupun regulasi perdagangan bagi Indonesia.

Terkait dengan hal itu, kata dia, Selandia Baru telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI untuk meningkatkan ekspor produk halal Selandia Baru ke Indonesia.

"Selandia Baru bangga untuk menjadi negara barat yang bisa memproduksi produk halal yang telah terinstitusi melalui platform elektronik di sistem halal," katanya.

Ia berharap RI dan Selandia Baru dapat menempuh kerja sama yang lebih konkret di industri halal melalui penandatanganan mutual recognition arrangement (MRA) atau kesepakatan yang mendorong adanya saling pengakuan terhadap produk halal dari kedua negara.

"Maka dari itu saya berharap kita bisa menandatangani komitmen MRA yang akan menjamin konsumen Indonesia akan terus percaya dengan produk-produk Selandia Baru," ujarnya.

Baca juga: Wapres bertemu pengusaha halal Selandia Baru, pacu kerja sama konkret
Baca juga: Wapres dorong kerja sama pengakuan produk halal RI-Selandia Baru
Baca juga: Wapres ajak WNI di Selandia Baru tangkap peluang bilateral perdagangan

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

nagaslot777

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

《nama slot yang gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，slot gacor malam hariHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《nama slot yang gacor》bab terbaru。