gadun slot login

Di bawah pisau iblis

Jusuf Hamka Ungkap Pemerintah Cuma Mau Bayar Utang Kepadanya Rp78 M******

Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utangkepadanya Rp78 miliar.

Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar.

Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (13/12).

"Waktu itu juga negosiasi yang dari Rp400 miliar (2017) ke Rp179 miliar adalah denda 37,5 persen dan pokok Rp78 miliar. Sekarang cuman pokoknya saja tanpa denda sama sekali," ucap Jusuf.

Ia pun mengaku tak tahu secara rinci alasan pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar. Jusuf hanya menyampaikan angka itu yang diajukan pemerintah.

"Alasannya tadi mandatnya yang diterima cuma angka itu. lebih dari itu nggak bisa nanti akan dibicarakan lagi," katanya.

Terhadap putusan itu, ia pun mengaku belum mau menerima. Jusuf pun kemudian berharap pemerintah bisa adil dan berumah hati membayar utang.

Ia juga menyinggung pemerintah selalu tegas dalam menagih pajak kepada masyarakat. Namun, giliran membayar utang kepada rakyat malah molor.

"Bahkan tadi ada kata keluar kalau negara tidak mau bayar bisa apa? Ya nggak bisa apa apa, kita kan warga negara bukan negara," kata Jusuf.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan meski pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar saja, waktu pembayarannya pun masih belum jelas kapan. Menurutnya, masih jauh panggang dari pada api.

"Singkat aja kali ya, Belanda masih jauh. Hilalnya belum kelihatan," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk minta tanggapan kepada Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terkait pengakuan Jusuf Hamka tersebut. Namun yang bersangkutan enggan berkomentar jauh mengenai masalah itu.

"Sebaiknya ditanyakan Kemenko Polhukam karena ini dihandle Satgas BLBI bersama-sama," katanya.

Sengkarut utang piutang antara Jusuf dengan Kementerian Keuangan bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

[Gambas:Video CNN]

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf belakangan ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.

Paviliun Tianxuan

Khofifah Diprotes Pengusaha dan Buruh soal Kenaikan UMK Jatim 2024******

Pengusaha di Jawa Timur keberatan dengan keputusan Gubernur Khofifah Indar Parawansa soal penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024, yang dinilai terlalu tinggi. Di sisi lain, buruh juga kecewa dan mengancam mogok lantaran kenaikan UMK tidak 15 persen.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan kenaikan UMK tahun depan cukup tinggi, padahal situasi ekonomi baru bangkit.

"Melihat situasi perekonomian yang tengah merangkak, sebenarnya keputusan tersebut terbilang cukup tinggi. Namun karena sudah diputuskan, pengusaha akan berusaha bisa memenuhi itu" ujar Adik saat dikonfirmasi, Jumat (1/12).

"Harapan kami kedua belah pihak harus saling memahami situasi perekonomian. Kalau pekerja memaksakan, maka tidak bisa berjalan bersama, tidak bisa bergerak bersama untuk meningkatkan kinerja perusahaan," ujarnya.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) wilayah Jatim mengancam bakal menggelar aksi besar-besaran untuk memprotes kenaikan UMK 2024 di Jatim yang tak sesuai dengan tuntutan mereka, yakni sebesar 15 persen.

"Kita merasa kecewa keputusan Gubernur Khofifah. Tuntutan kita kan 15 persen. Faktanya di Ring 1 rata-rata kenaikan 4 persen. Ada satu daerah, Tuban, malah di bawah rekomendasi bupati, di bawah formulasi PP 51 Tahun 2023," kata Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jatim Nuruddin Hidayat.

Ia mengatakan seluruh buruh sedang berkonsolidasi untuk mogok kerja nasional. Selain itu, FSPMI akan menempuh upaya hukum, yakni menggugat Khofifah ke pengadilan.

"Kami rencana akan melayangkan gugatan ke PTUN karena gubernur menetapkan tidak sesuai (usulan) bupati/wali kota. Sementara yang tahu kondisi di lapangan bupati dan wali kota, bukan gubernur," katanya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah resmi menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 untuk 38 kabupaten/kota di Jatim.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim 2024.

"Bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan rekomendasi Bupati/Wali Kota dan hasil rapat sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur," tulis keputusan tersebut.

Berikut ini daftar lengkap UMK 2024 di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur:

1. Kota Surabaya Rp4,725,479

2. Kabupaten Gresik Rp4.642.031

3. Kabupaten Sidoarjo Rp4.638.582

4. Kabupaten Pasuruan Rp4.635.133

5. Kabupaten Mojokerto Rp4.624.787

6. Kabupaten Malang Rp3.368.275

7. Kota Malang Rp3.309.144

8. Kota Pasuruan Rp3.138.838

9. Kota Batu Rp3.155.367,00

10. Kabupaten Jombang Rp2.945.544

11. Kabupaten Probolinggo Rp2.806.955

12. Kabupaten Tuban Rp2.864.225

13. Kota Mojokerto Rp2.832.710

14. Kabupaten Lamongan Rp2.828.323

15. Kota Probolinggo Rp2.701.086

16. Kabupaten Jember Rp2.665.392

17. Kabupaten Banyuwangi Rp2.638.628

18. Kota Kediri Rp2.415.362

19. Kota Blitar Rp2.330.000

20. Kabupaten Bojonegoro Rp2.371.016

21. Kabupaten Tulungagung Rp2.320.000

22. Kabupaten Lumajang Rp2.281.469

23. Kota Madiun Rp2.274.277

24. Kabupaten Kediri Rp2.340.668

25. Kabupaten Nganjuk Rp2.258.455

26. Kabupaten Sumenep Rp2.249.113

27. Kabupaten Blitar Rp2.256.050

28. Kabupaten Madiun Rp2.243.291

29. Kabupaten Magetan Rp2.238.808

30. Kabupaten Ponorogo Rp2.235.311

31. Kabupaten Pamekasan Rp2.221.135

32. Kabupaten Pacitan Rp2.199.337

33. Kabupaten Sampang Rp2.182.861

34. Kabupaten Ngawi Rp2.241.054

35. Kabupaten Bondowoso Rp2.183.590

36. Kabupaten Trenggalek Rp2.223.163

37. Kabupaten Situbondo Rp2.172.287

38. Kabupaten Bangkalan Rp2.240.701

[Gambas:Video CNN]

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

Susah Dapat Kredit, Pengusaha Desak Pemerintah Atur Perdagangan Kratom******

Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo) mendesak pemerintah untuk segera mengatur regulasi tata niaga kratom.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pekrindo dalam dalam audiensi bersama Komisi IV DPR RI, Senin (4/12). Ia menyebut penetapan regulasi yang masih alot membuat aktivitas perekonomian kratom pun terganggu.

"Hingga saat ini regulasi kratom belum jelas sehingga masyarakat yang sudah terlanjur menggantungkan ekonominya di komoditas ini kecewa dan was-was akan kegiatan ekonominya," ucap Yosef.

Menurut Yosef, saat ini sejumlah pihak masing simpang siur dalam menempatkan kedudukan kratom.

Padahal, Kementan sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.

Dalam beleid itu, kratom masuk dalam daftar komoditas tanamanan obat binaan Dirjen Hortikultura.

Namun, status kratom kembali tidak jelas. Pasalnya, masih di tahun yang sama Kepmentan Nomor 104 Tahun 2020 dibatalkan dan direvisi menjadi Kepmentan Nomor 591 tahun 2020.

Dalam beleid baru itu, kratom dihilangkan dalam daftar tanaman obat.

Yosef menuturkan kondisi ini karena dipengaruhi oleh Kepmentan Nomor 591 tahun 2020 dan kratom dihilangkan dalam daftar tanaman obat (BPOM) lewat surat edaran nomor HK.04.4.42.42.019.16.1740 Tahun 2016 yang melarang penggunaan kratom obat tradisional suplemen kesehatan.

Selain itu Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mengeluarkan larangan yang tertuang dalam surat pernyataan SIKAP tanggal 31 Oktober 2019 terkait peredaran dan penyalahgunaan kratom di indonesia.

Di sisi lain, berdasarkan hasil Lab BNN dengan nomor R/06/XI/BL/BL.00.00/2015 yang dikeluarkan pada 31 November 2015, menyatakan kratom negatif alias tidak mengandung narkotika.

Begitu juga dengan hasil Lab BNN di Balikpapan dengan nomor bukti 17974/2019/NNF/ yang hasilnya menyatakan kratom negatif tidak mengandung narkotika.

"Berarti dengan dua hasil itu dari BNN jelas kratom bukanlah produk yang berbahaya karena dari sisi kearifan lokal sudah digunakan masyarakat yang hidup di Kalimantan dan hingga saat ini belum ada ditemukan kasus yang melibatkan kratom," imbuh Yosef.

Tak hanya itu, ia juga menyebut kratom tidak masuk dalam golongan narkotika sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, kratom tidak dilarang untuk ekspor.

Yosef menyebut dampak permasalahan dengan kondisi status regulasi abu-abu ini jelas dirasakan petani dan pengusaha. Salah satunya, para pengusaha tidak bisa mendapat fasilitas pemberian modal dari perbankan.

"Perbankan juga tidak bisa memberikan fasilitas Letter of Credit atau L/C sehingga kegiatan bisnis khususnya ekspor mengalami tingkat risiko yang sangat tinggi," kata Yosef.

Ketidakjelasan regulasi, kata Yosef, juga membuat pembinaan berkaitan budidaya hingga standar mutu kratom belum pernah dilakukan di instansi manapun. Terlebih, memang belum pernah ada penganggaran dana belanja seperti APBD yang dianggarkan untuk kratom.

"Dampak terutama di standar mutu yang hingga hari ini menjadi salah satu masalah utama yang terdampak barang ditolak oleh buyer bahkan ada dimusnahkan di negara pengimpor," tutur Yosef.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan energi

Teten Kaji Skema KUR agar Tukang Bakso Cs Jualan Pakai Motor Listrik******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menyiapkan skema pinjaman agar para pelaku UMKM, termasuk tukang bakso, bisa mendapat motor listrikuntuk berjualan.

Teten juga mengajak para produsen kendaraan listrik dalam negeri untuk merancang kendaraan khusus berniaga. Dengan begitu para pedagang bakso, es krim, hingga sate bisa berjualan menggunakan kendaraan listrik.

Ia pun mengatakan para produsen dan UMKM kelak bisa membuat skema pembiayaan dengan memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster.

Ia pun menilai jika kelak hal ini bisa terealisasi, maka penggunaan kendaraan listrik pun meningkat. Dengan begitu, emisi karbon pun bisa berkurang.

Teten menambahkan bahwa skema tadi hanya khusus untuk produsen-produsen kendaraan listrik dalam negeri.

"Didorong penggunaan EV (electric vehicle) ini dengan brand lokal dengan dukungan skema pembiayaan tadi," kata Teten.

[Gambas:Video CNN]

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

Sempat Ditutup Imbas Erupsi, Bandara Minangkabau Beroperasi Kembali******

Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Sumatera Barat kembali beroperasi hari ini setelah ditutup karena dampak erupsi Gunung Marapipada Jumat (22/12).

Direktur Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Putu mengatakan berdasarkan data satelit maupun informasi dari tim gabungan di lapangan sudah tidak ditemukan lagi adanya abu vulkanik di seluruh wilayah jalur penerbangan pesawat.

Lihat Juga : Kemenko Marves: Indonesia Ingin Menjadi Pusat Carbon Capture Storage

Abu vulkanik yang terlontar dari kawah Gunung Marapi diketahui terbawa angin hingga ke Kota Pariaman-Padang Pariaman. Wilayah tersebut merupakan jalur pesawat untuk mengambil ancang-ancang jika hendak mendarat maupun lepas landas.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandara BIM melaporkan bahwa terdapat abu vulkanik sebaran Gunung Marapi di Bandara Minangkabau karena tertiup angin dengan kecepatan permukaan 05 knot.

Lihat Juga : Amran Bersih-bersih Kementan, Semua Jabatan Eselon Bermasalah Dilelang

Atas dasar dan pertimbangan tersebut, maka pihak Otoritas Bandara VI wilayah Padang sempat menghentikan seluruh penerbangan sementara baik dari maupun yang akan menuju Bandara Minangkabau, terhitung sejak pukul 16.00 sampai 22.00 WIB, demi alasan keamanan dan keselamatan.

Sistem Penukaran Poin Super

Daftar Tol Era Jokowi di Tengah Kritik Cak Imin******

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritik pembangunan jalan tol di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak bisa dinikmati oleh semua kalangan.

Menurutnya, pembangunan jalan tol hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang memiliki mobil saja. Sedangkan, tak bisa dinikmati oleh tukang becak.

"Kemarin saya ketemu tukang becak, tukang becak bilang, 'saya bayar pajaknya, dibikin bangun tol, lah kok saya enggak bisa menikmati tol'," kata Imin saat menghadiri Silaturahmi Pimpinan Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/12).

Jokowi pun berkali-kali membanggakan tol yang telah dibangunnya itu karena membantu mempercepat konektivitas dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Menurutnya, jalan tol adalah proyek infrastruktur strategis yang perannya sangat penting sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia.

Pembangunan jalan tol di pemerintah Jokowi pun tak hanya di pulai Jawa tapi juga di luar Jawa dan terus berlanjut.

Berikut beberapa daftar jalan tol yang telah dibangun  dan selesai di era Jokowi;

1. Tol Trans Sumatera

Data Hutama Karya dari total rencana panjang jalan tol 2.775 km, yang sudah selesai terbangun sampai dengan peringatan sewindu PSN kemarin mencapai 928 km.

Jalan tol itu antara lain;

a. Medan-Binjai sepanjang 16,8 km dengan nilai investasi Rp2,4 triliun.

b. Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 km dengan nilai investasi Rp12,18 triliun.

c. Palembang-Indralaya sepanjang 22 km dengan nilai investasi Rp3,3 triliun.

d. Terbanggi Besar-Kayu Agung sepanjang 189 km dengan nilai investasi Rp15 triliun.

e. Bakauheni- Terbanggi Besar sepanjang 140 km dengan nilai investasi Rp15,9 triliun.

2. Tol Trans Jawa

Tol Trans Jawa yang berhasil digarap di era Jokowi antara lain;

a. Tol Pejagan-Pemalang dengan panjang 57,5 km dan investasi Rp6,8 triliun.

b. Tol Pemalang-Batang dengan panjang 39 km dan investasi Rp4,08 triliun.

c. Tol Batang-Semarang dengan panjang 75 km dan nilai investasi Rp11 triliun.

d. Tol Semarang-Solo dengan panjang 75,7 km dan investasi Rp7,3 triliun.

e. Tol Solo-Ngawi dengan panjang 90 km dan nilai investasi Rp5,14 triliun.

f. Tol Ngawi-Kertosono dengan panjang 87 km dan nilai investasi Rp3,8 triliun

g. Tol Kertosono-Mojokerto dengan panjang 40,5 km dengan investasi Rp3,8 triliun.

h. Tol Surabaya-Mojokerto dengan panjang 36,27 km dan investasi Rp3,7 km.

3. Tol Trans Kalimantan

Pada masa Jokowi Jalan Tol Trans Kalimantan yang sudah terbangun adalah Samarinda-Balikpapan yang panjangnya mencapai 99,35 km dan nilai investasi Rp9,9 triliun.

4. Tol Trans Sulawesi

Pada eranya, Jokowi juga menyelesaikan Tol Manado-Bitung sepanjang 39 km dengan nilai investasi Rp4,95 triliun.

[Gambas:Video CNN]