pinjol adakami

Istri pertama pemimpin yang meninggal dalam usia muda

CAAC sebut nilai low******

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Naga Tersembunyi di Kota

Profil Budi Said, Crazy Rich Surabaya Tersangka Kasus Korupsi Emas******

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI resmi menetapkancrazy richasal Surabaya Budi Said (BS) sebagai tersangka kasus korupsi emas.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan Budi terlibat dalam pemufakatan rekayasa jual beli emas yang merugikan PT Aneka Tambang (persero) Tbk berdasarkan alat bukti yang ada.

Berikut profil Budi Said yang kini menjadi tersangka:

Mengutip CNBCIndonesia.com, Kamis (18/1), Budi menjabat sebagai Direktur Utama PT Tridjaya Kartika Grup, perusahaan properti yang bermarkas di Surabaya.

Perusahaan tersebut memiliki beberapa proyek residensial antara lain Kertajaya Indah Regency, Florencia Regency, dan Taman Indah Regency. Selain itu perusahaan juga merupakan pemilik pusat perbelanjaan Plaza Marina

Plasa ini berisi toko-toko yang menyediakan kebutuhan elektronik, produk fesyen, hingga salon kecantikan. Selanjutnya, Tridjaya Kartika Grup juga memiliki apartemen bernama Puncak Marina Apartments.

Pada 2022 lalu Budi pernah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung dengan tergugat Antam. MA saat itu menghukum Antam membayar ganti rugi kepada Budi sebesar 1.136 kilogram atau 1,1 ton emas batangan 24 karat.

Namun, dengan status tersangka dari Kejagung, Budi akan ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari ke depan. Atas perbuatannya, Budi dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo asal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo UJ RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas U RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang TipikorJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

[Gambas:Video CNN]

Faun

Profil Surabaya Hobby, Toko Lokal yang AS Tuduh Pasok Iran Alat Drone******

Sebuah toko asal Surabaya, Jawa Timur, yakni Surabaya Hobby, tengah jadi sorotan karena pemiliknya disanksi oleh otoritas Amerika Serikat (AS) usai dituduh memasok alat droneke Iran.

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada pemilik Surabaya Hobby, Agung Surya Dewanto, karena diduga memasok komponen drone atau kendaraan udara nirawak (UAV) ke Pishgam Electronic Safeh Company (PESC) di Iran.

Dari penelusuranCNNIndonesia.com, Surabaya Hobby bukanlah perusahaan besar. Bisnis ini merupakan sebuah toko, yang berdiri sejak 2004 silam. Mereka mulai fokus menjual peralatan drone selama tujuh tahun terakhir atau sejak 2016.

Surabaya Hobby juga aktif melakukan aktifitas penjualan melalui media sosial serta berbagai platform e-commerce.

Penanggungjawab outlet sekaligus marketing Surabaya Hobby Frea Febri mengatakan usaha ini memang didirikan Agung Surya Dewanto. Namun yang bersangkutan sudah tidak aktif setahun belakangan.

"Dulu awalnya memang yang buat ini Pak Agung, tapi habis itu karena udah lama (sekitar satu tahun) enggak ke sini aku yang megang," kata Frea, yang juga kerabat Agung ini.

Frea menyebut Surabaya Hobby memang menjual produk drone dan jasa servisnya, menjual komponen drone termasuk servomotor, menyediakan perangkat RC airplane, serta PCP air gun.

Lihat Juga : Awal Mula Isu Sri Mulyani Mundur

Namun ia sama sekali tak pernah menerima pesanan atau mengirimkan 100 servomotor atau komponen produksi kendaraan udara nirawak alias drone ke luar negeri, apalagi Iran.

"Enggak pernah menjual ke luar negeri, kan enggak bisa juga, karena males ngurusnya, jadi nerima (pesanan) di Indonesia aja," ucapnya.

Frea mengaku tak khawatir meski Agung disanksi otoritas AS. Pasalnya, perusahaannya tak terpengaruh dan aktivitas penjualan tetap normal seperti biasa.

"Enggak ada pengaruhnya karena kami enggak pernah menjualnya (ke Iran). Kita penuhi pasar domestik saja," pungkasnya.

Dalam sebuah wawancara, Agung membantah tuduhan AS. Dia memang mengaku pernah menjual komponen drone ke luar negeri, tetapi bukan ke Iran.

Ia lantas menduga pembeli menyalahgunakan alat-alat tersebut untuk dijual kembali ke pembeli di Iran.

[Gambas:Video CNN]

Perpustakaan Sains dan Teknologi Super

Pengusaha Minta Pemerintah Perhatikan UMKM Seperti China******

Pengusaha meminta Kementerian Keuanganmemperlakukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia seperti yang dilakukan Chinaterhadap pengusaha cilik mereka.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Juan Permata Adoe menyebut China adalah salah satu pengimpor terbesar barang-barang Indonesia. Di lain sisi, Negeri Tirai Bambu itu ia klaim punya kebijakan pemberian rabat 12 persen bagi UMKM yang mengekspor produknya.

Juan menegaskan jika ingin terjadi peningkatan ekspor UMKM lokal, Indonesia perlu mengimbangi kerja sama bilateral yang ada. Salah satu benchmark-nya adalah dengan China yang memberikan rabat alias potongan pajak.

"Mestinya kita harus bisa menyamakan kebijakan China dengan 12 persen memberikan rabat, Indonesia juga harus memberikan rabat 12 persen. Kepada siapa kami mengusulkannya? Melalui Kementerian UKM. Waktu kami berdiskusi, Pak Teten bilang, 'Ini duit dari mana?'," jelasnya dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Nah, ini memang ranahnya ada di Kementerian Keuangan, ini budget-nya ada di situ. Ini harus jadi dorongan kepada semua industri untuk mendorong agar mempunyai kesamaan perilaku terhadap UMKM-nya, karena di China UMKM-nya sudah pasti begitu (mendapatkan rabat pajak ekspor 12 persen)," imbuh Juan.

Di lain sisi, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) heran dengan sikap pemerintah yang malah membatasi impor. Menurutnya, ini justru mempersulit pengusaha, terutama di sektor ritel.

Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebut langkah itu berpotensi menimbulkan masalah baru, alih-alih mewujudkan tujuan membesarkan industri dalam negeri atau produk-produk lokal.

"Kami dari APPBI mengusulkan kepada pemerintah, jika memang tujuannya adalah untuk melindungi produk dalam negeri, saya kira kurang tepat dengan pembatasan impor. Seharusnya produk dalam negeri itu yang diberi insentif, dibantu dengan segala fasilitas untuk berkembang, bukan dengan cara membatasi impor," saran Alphonsus.

"Apalagi ritel ini, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," tambahnya.

Keluhan serupa juga disampaikan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Mereka keberatan jika impor barang-barang ritel untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanah air dibatasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan Hippindo dan pengusaha lain tersebut. Ia menekankan pemerintah masih perlu belajar dari perkembangan sektor ritel di negara lain sebagai pembanding dalam membuat kebijakan.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," ucap Airlangga dalam sambutannya.

"Apalagi sektor ritel atau offlineini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Sehingga daya saing dari sektor offlineitu harus punya daya saing dibandingkan online, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Penerus Tuhan

Pengusaha Ungkap Biang Kerok Okupansi Mal Belum Pulih******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat tingkat okupansi pusat perbelanjaanpada 2023 masih 80 persen. Angka ini belum pulih dari rata-rata tingkat okupansi sebelum pandemi covid, yakni 90 persen.

Adapun tingkat okupansi merupakan tingkat keterisian pusat belanja oleh toko-toko. 

"Sebelum pandemi, okupansi rata-rata 90 persen. Selama covid turun 20 persen hanya jadi 70 persen. Di pertengahan 2022, sudah mulai ada peningkatan okupansi, perlahan naik. Ditambah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut PPKM pada Desember 2022 menjelang akhir tahun," kata Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

Lebih lanjut, Alphonsus menyebut tingkat okupansi pusat belanja bisa kembali menjadi 90 persen seperti sebelum pandemi asal impor ilegal yang mengganggu iklim perdagangan di dalam negeri dapat dibasmi oleh pemerintah.

"Sebetulnya yang mengganggu produk lokal itu adalah barang-barang ilegal. Banyak barang ilegal, baik itu di online maupun yang masuk langsung seperti pakaian bekas dan sebagainya, itu yang mengganggu produk lokal," ujar dia.

Alphonsus menjelaskan peningkatan okupansi juga diiringi oleh pembukaan sejumlah pusat perbelanjaan yang pembangunannya selesai di 2024. Kendati demikian, target peningkatan tingkat okupansi dan pembukaan pusat belanja baru terancam tak tercapai akibat maraknya produk impor ilegal yang terus bertambah.

Belum lagi ada regulasi terbaru yang dinilai APPBI semakin memperketat proses impor. Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 yang menata kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari post borderke border.

Kebijakan tersebut dinilai bakal mengganggu rantai pasok dari peritel di Indonesia, khususnya yang selama ini memasok barang impor.

Menurut Alphonsus, selama ini yang mengganggu produk dalam negeri bukan barang impor yang masuk secara resmi, melainkan barang impor ilegal. Alih-alih mengatur hal tersebut, pemerintah justru melakukan pengetatan terhadap impor secara keseluruhan.

"Tanpa disadari, rencana pembatasan impor ini, kalau ditelaah lebih lanjut, ini sebetulnya bisa mengancam industri usaha ritel di Indonesia. Jadi saya menyebutnya sebetulnya ini ancaman atas keberlangsungan industri ritel di Indonesia," tegasnya.

"Sekarang pemerintah melakukannya, tindakannya adalah bukan mengatasi barang ilegal, tetapi membatasi impor. Nah, impor ini, yang resmi ini sekarang akan direncanakan, akan dibatasi, dipersulit lah barang-barang impor ini," kata Alphonsus lebih lanjut.

Oleh karena itu, peritel mengusulkan agar pemerintah memperketat impor ilegal dan memberikan insentif kepada produk dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk impor.

"Jadi usulan kami kepada pemerintah sebetulnya produk lokal ini harus didukung, diberikan fasilitas, diberikan kemudahan dan sebagainya begitu. Supaya bisa bersaing, bukan dengan membatasi impor," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Istriku yang cantik di sekolah

Jerman Kekurangan 2 Juta Tenaga Kerja******

Menteri Perekonomian JermanRobert Habeck mengatakan negaranya memiliki hampir 2 jutalowongan pekerjaan yang belum terisi.

Saat berbicara kepada anggota parlemen, Rabu (17/1), ia menyebut kurangnya pekerja terampil masih menjadi masalah serius dan menimbulkan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi Jerman.

"Kekhawatiran terbesar kami adalah kekurangan pekerja terampil, kami memiliki lebih dari 700 ribu lowongan yang terdaftar, namun banyak perusahaan tidak lagi melaporkan lowongan mereka. Diperkirakan ada hampir 2 juta lowongan," ujar Robert, dikutip Anadolu Agency (AA), Rabu (17/1).

Jerman katanya juga akan memanfaatkan seluruh potensi dalam negeri dengan mempromosikan pekerjaan paruh waktu dan menciptakan peluang bagi mereka yang ingin terus bekerja di hari tua.

Jerman disebut saat ini menghadapi kekurangan tenaga kerja yang signifikan, terutama di sektor teknologi informasi, energi terbarukan, konstruksi, teknik, dan medis.

Melansir Reuters, separuh dari total perusahaan di Jerman sedang berjuang untuk mengisi lowongan karena kekurangan tenaga kerja.

Jerman, seperti negara-negara industri maju di seluruh dunia, menghadapi kekurangan tenaga kerja yang parah, khususnya di sektor-sektor terampil yang pertumbuhannya tinggi.

Berdasarkan survei terhadap 22 ribu perusahaan, sebanyak 53 persen menghadapi kesulitan perekrutan tenaga kerja.

Wakil Kepala Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Jerman Achim Dercks mengatakan situasi tenaga kerja terampil masih sangat kritis di negara tersebut. Berdasarkan catatan pihaknya, masih ada 1,8 juta lapangan kerja yang belum terisi di perekonomian Jerman secara keseluruhan.

"Ini berarti lebih dari 90 miliar euro (US,8 miliar) nilai tambah akan hilang tahun ini. Itu setara dengan lebih dari 2 persen produk domestik bruto,"kata Dercks.

[Gambas:Video CNN]