kode alam orang hamil

Ksatria Penjaga Santo

Mengintip Proyek******

PT Jakarta Propertindo (JakPro) merombak jajaran direksinya pada Senin (28/11). Iwan Takwin pun ditunjuk sebagai Direktur Utama JakPro pilihan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Iwan menggantikan posisi Widi Amanasto. Penunjukan tersebut dilakukan setelah pencopotan jajaran direktur JakPro di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Para pemegang saham juga menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat empat direktur perusahaan lainnya.

Sebagai pengganti, pemegang saham mengangkat empat direktur JakPro lainnya, yakni I Gede Adi Adnyana T, Adrian Rusmana, Solihin, dan Adi Santosa. Selain itu, Heru juga mengangkat Dwi Wahyu Daryoto sebagai Komisaris Perseroan.

Mengutip lamanresminya, Jakpro memiliki bisnis di sektor properti, infrastruktur, utilitas dan kegiatan lainnya.

Untuk sektor properti Jakpro banyak menyelesaikan proyek melalui anak usahanya, PT Pulomas Jaya.

Adapun proyek yang digarap mencakup Apartemen de`Paradiso & Hotel Aston, Mall Pluit Junction, Matoa Residence, Pulomas Park View, dan JIV (Jakarta International Velodrome).

Lalu, JIS (Jakarta International Stadium, Pantai KMB, Rukan Pergudangan DHI (Duta Harapan Indah), dan JIEPP (Jakarta International Equestrian Park Pulomas).

Hingga saat ini, Jakpro juga telah berinvestasi pada beberapa ruas jalan tol dan juga pembangunan serta pengelolaan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah DKI Jakarta.

Adapun anak usaha Jakpro yang bergerak dalam bidang Infrastruktur dan ICT (Information Communication and Technology) adalah PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, PT Jakarta Marga Jaya, dan PT Jakarta Akses Tol Priok.

Beberapa proyek infrastruktur dan ICT yang digarap oleh Jakpro mencakup Jalan Tol JORR W2 Utara atau Ruas (Kebon Jeruk - Ulujami), 6 (Ruas) Ruas Jalan Tol Dalam Kota, Menara BTS dan Microcell, Digital Signage, Formula E, dan LRTJ Velodrome - Kelapa Gading.

Terkait sektor utilitas, Jakpro mengembangkan bisnisnya ke beberapa usaha seperti pengelolaan air bersih, membangun Stasiun Pengisian Bahan bakar Gas (SPBG), dan Mobile Refueling Unit (MRU).

Selain itu, Jakpro memiliki anak usaha yang bergerak dalam jasa konsultan baik perencanaan, tata ruang dan arsitektur serta jasa konsultan lainnya. Adapun anak usaha Jakpro yang bergerak dalam bidang Utilitas adalah PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP).

JUP ditunjuk untuk menangani dan mengelola kebutuhan DKI Jakarta yang meliputi Oil & Gas Distribution, Asset & Property Management, Water Treatment Plant, Parking Management, Power Plant, dan Intermediate Treatment Facility (WtE).

Berikut daftar proyek utilitas Jakpro:

1. Oil & Gas Distribution

Saat ini, PT Jakarta Utilitas Propertindo memiliki 9 stasiun gas beroperasi, yaitu SPBG Rawa Buaya, SPBG Mampang, SPBG Kampung Rambutan, SPBG Kramat Jati, SPBG Perintis Kemerdekaan, SPBG Ancol, dan SPBG Pluit (MRU). Lalu, ada juga SPBU Kamal Muara dan SPBE Teluk Gong.

2. Asset & Property Management

Mengelola aset dan properti milik PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) berupa lahan dan bangunan yang dikelola sesuai dengan peruntukannya, diantaranya penyewaan lahan dan bangunan, serta perawatan Ruang Terbuka Hijau.

3. Water Treatment Plant (WTP)

Membangun, mengembangkan dan mengoperasikan WTP atau Instalasi Pengolahan Air baku menjadi air bersih sebagai upaya memenuhi kecukupan kebutuhan air bersih bagi masyarakat DKI Jakarta. Rinciannya, WTP Pluit dan WTP Hutan Kota.

4. Parking Management

Mengelola parkir di sejumlah lokasi beberapa di antaranya Sentra Bisnis Pluit Sakti, Apartemen Laguna, dan Velodrome.

Tidak disebutkan berapa nilai proyek yang dikelola oleh Jakpro itu. CNNIndonesia.com tidak bisa mengakses laporan keuangan atau financial statements perusahaan. Dalam website resminya, laman financial statementstampak kosong dan gambar tidak bisa dibuka. 

CNNIndonesia.compun telah berusaha menghubungi Iwan Takwin selaku direktur utama yang baru untuk menanyakan lebih lanjut soal nilai proyek. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Hanya seorang pendeta Tao

Kemendag Akan Perbarui Kebijakan, Bantu Industri Tekstil******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industridalam negeri, khususnya sektor Tekstildan Produk Tekstil (TPT).

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

"Kami terus melakukan workshopdan pertukaran informasi mengenai kebijakan perdagangan untuk mencegah adanya kerugian yang dialami industri tekstil dalam negeri. Selain itu, kami juga memperbarui informasi mengenai kondisi para pelaku usaha sektor TPT dan prosedur penyelidikan trade remedies," ungkap Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kemendag Kasan melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (28/11).

Ia mengatakan presiden melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947.

Selanjutnya, untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antarnegara dapat berjalan baik, GATT menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur dan menolak beberapa praktik, seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor (unfair trade).

Kasan mengatakan Kemendag telah membentuk tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN) sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 565/M-DAG/KEP/3/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional Terkait Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Menurutnya, kepentingan nasional yang dimaksud tidak hanya untuk mempertimbangkan eksistensi industri dalam negeri selaku pihak yang dirugikan secara langsung.

"Tetapi, juga mempertimbangkan kepentingan pengembangan industri nasional, ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional, penurunan pangsa pasar, penyerapan tenaga kerja, kepentingan fiskal dan sebagainya,"ujar Kasan yang juga selaku ketua Tim PKN.

Ia menuturkan upaya pembahasan kepentingan nasional inilah yang menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah menyeimbangkan dampak positif dan negatif dari penetapan kebijakantrade remedies.

[Gambas:Video CNN]

Hal tersebut, kata Kasan, diharapkan dapat turut mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tim PKN pun telah melakukan survei ke tiga pelaku usaha TPT di Jawa Tengah, yakni PT Sri Rejeki Isman (Sritex), PT Dan Liris, dan PT Prima Sejati Sejahtera (PSS).

Hal ini dilakukan untuk memperluas pemanfaatan kebijakantrade remedieskepada pelaku usaha dalam memberikan perlindungan terhadap investasi dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Kabar menurunnya kinerja industri tekstil memang tengah berhembus kencang. Kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil.

Hal ini pun memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tersebut. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri TPT yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Anne juga sempat menyampaikan dalam acara di Kantor Apindo, Rabu (16/11), data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Data PHK tersebut sangat mungkin bertambah. Sebab, survei diadakan mingguan melalui member asosiasi untuk mendata para karyawan terdampak. Meski, dia menjelaskan ada member yang mau mengisi survei tersebut dan ada juga yang tidak.

Guru Besar Wuji

Susi Singgung Program Bagi******

Mantan Menteri Kelalutan dan Perikanan Kabinet Kerja 2014-2019 Susi Pudjiastuti menyinggung soal rencana Kementerian ESDM dalam program bagi-bagi rice cookergratis untuk masyarakat yang membutuhkan anggaran dana Rp300 miliar.

Dalam akun Twitternya, Susi menilai alih-alih digunakan untuk bagi-bagi rice cooker, sebaiknya alokasi anggaran tersebut bisa digunakan untuk membangun 30 gedung sekolah dengan 6 ruang kelas baru, atau menggratiskan tagihan listrik masyarakat kurang mampu selama satu tahun.

"Dearest Ibu, Please ask them to change it into building 30 school with 6 new classroom. There are many school building in very bad condition. Or free thousand from one year electricity bill. So they can use their money for something else," tulis Susi dalam akun Twitter resminya @susipudjiastuti, Rabu (30/11).

[Gambas:Twitter]

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan anggaran program bagi-bagi rice cooker senilai Rp300 miliar masih belum disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Dadan mengatakan hal itu menjadi salah satu kendala dalam rencana program bagi-bagi penanak nasi listrik (PNL) atau rice cooker.

"Rp300 miliar pengadaannya, tapi sampai sekarang belum ada itu anggarannya masih usulan dibahas di Komisi VII DPR RI," kata Dadan kepada wartawan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, dikutip dari detikfinance, Selasa (29/11).

Wacana bagi-bagi rice cooker pertama kali terungkap dalam Forum Diskusi Publik yang digelar Jumat (25/11) lalu. Ternyata kebijakan ini masih sebatas pembahasan di Komisi VII DPR RI dan belum disetujui anggarannya.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi seorang putri

Kadin Minta Pemerintah Tak Persulit Impor di Tengah Pemulihan Ekonomi******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berharap kebijakan pemerintah tidak mempersulit kegiatanimporpelaku usaha di tengah pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan pemulihan ekonomi di dalam negeri saat ini salah satunya dipengaruhi oleh ekspor dan impor. Jika impor terganggu, maka kegiatan ekspor akan ikut terdampak.

"Makanya impor hati-hati, ini kita jaga. Kita harus memastikan bagaimana impor itu berjalan dengan jelas," ujarnya di Menara Kadin, Selasa (29/11).

"Bukan hanya kebijakan, karena kadang kebijakan ada pelaksanaan nya juga penting. Ini yang harus dijaga, karena keadaannya lagi begini," imbuhnya.

Arsjad melihat jika kegiatan impor bisa diatur dengan baik, maka Indonesia bisa menjadi raja di market sendiri. Tidak seperti sekarang, di mana masih banyak impor ilegal yang lolos di pasaran dan mengganggu industri dalam negeri.

"Impor perlu dijaga dan jangan sampe adanya ilegal. Kalau kita dibanjiri impor ini mengganggu market domestik. Saya concern terhadap ini. Kalau kita bisa melihat kembali impor ini, mungkin bisa saja penyebab konteks industri tak berjalan karena ada gangguan impor," jelasnya.

Ia berharap bila kegiatan impor bisa dijaga dengan baik dan gangguan dihilangkan, maka proses pemulihan ekonomi bisa terus berjalan semakin kuat. Bahkan, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menjadi kekhawatiran bisa dimitigasi.

"Jadi itu yang harus kita kuatkan yaitu domestik market. Saya tadi bilang 55 persen penopang pertumbuhan ekonomi itu domestik market, makanya impor harus hati-hati dan kita jaga, supaya UMKM kita jalan," pungkasnya.

Untuk tahun ini, Kadin memproyeksi pertumbuhan ekonomi masih bisa tercapai di atas 5 persen. Sedangkan pertumbuhan di 2023 akan ditentukan oleh kebijakan pemerintah dan kondisi global ke depannya.

[Gambas:Video CNN]

Era Abadi

Ajaib PHK 67 Karyawan dan Potong Gaji Manajemen******

Ajaib Grup, perusahaan investasi, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 67 karyawan.

Perusahaan juga memotong gaji jajaran manajemen. Sementara, para founders pun tidak akan menerima gaji.

Hal tersebut dilakukan imbas ketidakstabilan ekonomi global yang berdampak pada perusahaan.

Perusahaan juga memastikan karyawan yang terdampak akan mendapatkan kompensasi sesuai aturan perundang-undangan dan bonus pesangon sebesar satu bulan untuk setiap tahun masa kerja.

Selain itu, karyawan yang terkena PHK juga mendapatkan asuransi kesehatan bagi karyawan dan keluarga selama 6 bulan ke depan, konseling, dan juga dukungan pencarian kerja.

"Selain langkah ini, secara sukarela gaji jajaran manajemen akan dikurangi dan para founders pun tidak akan menerima gaji," imbuh perusahaan.

Ajaib mengungkap bahwa seluruh upaya ini tidak berdampak ke kelangsungan perusahaan dan layanan kepada nasabah. Ke depannya, Ajaib juga telah mempersiapkan strategi bisnis yang kuat untuk terus mewujudkan inklusi keuangan di Indonesia.

Lebih lanjut Ajaib menuturkan dalam tiga tahun terakhir, perusahaan telah meningkatkan inklusi keuangan Indonesia melalui layanan jasa keuangan digital. Adapun dampak positif ini dan perkembangan Ajaib sebagai perusahaan tidak terlepas dari dedikasi dan kerja keras tiap tim.

"Strategi perusahaan juga terus diadaptasi agar Ajaib dapat berkembang secara berkelanjutan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Kapur

Sinergi dengan UMKM, PNM Dorong Upaya Pemulihan Ekonomi Masyarakat******

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) turut mendukung Pemerintah Kabupaten Sleman yang baru saja menggelar Jambore Kewirausahaan Sosial dalam rangka memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), di Lapangan Denggung, Sleman, 24-26 November 2022.

Kegiatan ini menjadi media yang tepat untuk memudahkan kolaborasi dan sinergi antara pelaku usaha UMKM, pelaku pasar, dan pemerintah guna menguatkan kembali peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menyampaikan acara ini bertujuan untuk memajukan usaha mikro dan usaha kecil, sehingga sangat penting diikuti para pelaku UMKM.

Melalui acara ini, dia turut menyampaikan terimakasih atas dukungan stakeholdersyang terlibat, diantaranya BUMN, PNM, OJK serta jajaran dari sektor swasta lainnya.

Sebagai informasi, bentuk konsistensi PNM mendukung perekonomian dengan total nasabah PNM Mekaar hingga 29 November 2022 mencapai 13,3 juta nasabah. Dengan total pembiayaan yang telah disalurkan sebesar Rp160,6 triliun.

Saat ini, PNM memiliki 4213 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMKM di 34 Provinsi, 422 Kabupaten/Kota, dan 6158 Kecamatan.