terjerat pinjol resmi

situs slot paling gacor mudah menang 135Jutaan kata 466877Orang-orang telah membaca serialisasi

《terjerat pinjol resmi》

Polisi tangkap puluhan remaja yang hendak tawuran di Jaktim******

Para pelaku dikenakan percobaan tindak pidana, dengan sanksi teguran, pembinaan dan membuat surat pernyataan.

Jakarta (ANTARA) - Jajaran kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur menangkap puluhan remaja yang hendak melakukan aksi tawuran di wilayah Jakarta Timur, pada Minggu dini hari (4/2).

"Total ada 20 orang yang kita tangkap, tiga orang diantaranya sebagai admin sosial media kelompok mereka. Pelaku rata-rata di bawah umur dengan usia 15, 16, dan 17 tahun," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly saat jumpa pers di Mapolres Metro Jaktim, Jatinegara, Senin.

Puluhan remaja itu tergabung dalam kelompok bernama "Amsterdam" yang ada di Bintara Jaya, Bekasi. Sementara, dua kelompok lainnya di Duren Sawit dan Cakung.

Nicolas menjelaskan kronologi penangkapan bermula ketika jajarannya tengah melakukan apel malam persiapan patroli di Polsek Cakung pada Minggu (4/2) dini hari.

Kemudian, anggota yang melaksanakan apel tampak curiga dengan sikap beberapa remaja yang merekam menggunakan ponsel genggam proses apel tersebut. Lantas, unit Patroli Presisi Polres Metro Jakarta Timur menghampiri remaja yang merekam tersebut dan menanyakan alasannya.

"Setelah apel, anggota kami menanyakan kenapa direkam, rupanya mereka itu admin sosial media kelompok tawuran dan mereka update di sosial media tulisannya 'Jangan gerak dulu angin sedang kencang', yang artinya jangan gerak dulu ada polisi, seperti memberi tahu kepada temannya," papar Nicolas.

Baca juga: Legislator: Komunikasi orang tua dengan anak bisa cegah tawuran

Setelah diselidiki lebih dalam, lanjut Nicolas, pihaknya menemukan admin Instagram kelompok tersebut bernama Nagabonar dan Amsterdam, yang diketahui berjanji akan menggelar tawuran.

Tidak hanya itu, polisi juga menemukan kelompok tawuran lainnya bernama Wisma yang akan melakukan aksi kriminal serupa.

Selanjutnya, polisi menyita ponsel genggam yang dimanfaatkan untuk updatestatus tersebut beserta pemiliknya.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly (tiga kanan) saat jumpa pers terkait aksi tawuran yang meresahkan warga di Mapolres Metro Jaktim, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (5/2/2024). ANTARA/Syaiful Hakim/aa.

"Saat melakukan razia lebih dalam terhadap para pelaku, kami amankan alat tawuran berupa senjata tajam, antara lain jenis celurit, golok, parang, stik golf, dan bom molotov," ujar Nicolas.

Para pelaku dikenakan percobaan tindak pidana, dengan sanksi teguran, pembinaan dan membuat surat pernyataan.

Polisi juga bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan kepada para pelaku yang masih di bawah umur.

"Kami juga bekerja sama dengan Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Jakarta Timur, RT, dan RW serta akan panggil orang tua agar lebih intens melakukan pengawasan kepada anaknya," kata Nicolas.

Baca juga: Antisipasi tawuran, polisi gencarkan patroli di kawasan Bassura Jaktim

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2024

Akademisi: Para capres terlihat menahan diri di debat terakhir******

Purwokerto (ANTARA) - Akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi menilai ketiga calon presiden (capres) terlihat menahan diri dalam Debat Kelima Capres Pemilu 2025 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2).

"Debat terakhir kemarin tidak seramai debat-debat sebelumnya. Semua capres terlihat menahan diri supaya tidak mengakibatkan blunder, ya," kata Slamet Rosyadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.

Menurut Slamet, debat terakhir Pemilu 2024 itu akan menentukan sikap, terutama bagi para pemilih yang belum menentukan pilihannya atau swing voters.

Oleh karena itu, lanjutnya, para capres dalam debat terakhir tersebut terlihat betul-betul menjaga sikap dan tutur kata saat menyampaikan program-programnya agar bisa dikenali.

"Tentu ada yang dengan berbagai strategi, ada yang memberikan solusi, penjelasan lengkap; tetapi intinya memang para kontestan ini mencoba untuk mengomunikasikan program-program kerja unggulannya kepada para pemilih," kata guru besar bidang administrasi pembangunan tersebut.

Baca juga: Round up hari ke-69, capres-cawapres tampil kompak di debat pamungkas

Dia menambahkan jika pemilih tradisional telah menentukan capres pilihannya, sehingga debat tersebut tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap pemilih tersebut.

Dengan demikian, kata Slamet, debat terakhir capres tersebut lebih banyak difokuskan kepada para pemilih yang belum memutuskan; sehingga mereka akan mendapatkan informasi yang cukup terkait kandidat yang dianggap paling mumpuni.

Kendati demikian, pakar kebijakan publik itu mengaku dalam debat terakhir tersebut ada beberapa hal yang kurang dikuasai oleh para capres.

"Kalau saya lihat, yang cukup bagus itu kankandidat (nomor urut) 1 dan 3. Kebetulan narasi yang dibangun lengkap, terutama dalam isu-isu pendidikan. Mereka secara lengkap menjelaskan bagaimana pemahaman para kandidat terhadap isu pendidikan," kata wakil dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.

Namun, dalam hal teknologi informasi, lanjutnya, ketiga capres itu tampak kurang menguasai dan agak gagap soal isu teknologi informasi dapat diadopsi untuk keperluan yang bisa dimengerti oleh rakyat.

Baca juga: Ahli: Para capres tidak bahas upaya preventif dalam isu kesehatan

Dalam hal itu, menurut Slamet, debat tidak hanya disaksikan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, tetapi juga bagaimana materinya betul-betul dipahami oleh masyarakat luas.

"Saya lihat kemarin agak gagap ketika membahas masalah teknologi informasi ini, terutama ketika ditanya mengenai industri gadget(gawai) di Indonesia, memang kita kalah bersaing dengan produk-produk impor," jelasnya.

Kendati demikian, Slamet mengatakan secara umum ketiga capres cukup menahan diri agar tidak melakukan kesalahan atau blunder pada debat terakhir.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Panelis debat sebut jawaban Ganjar soal kebudayaan nyaris sempurna

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Label：berlian game slot、kredit hp pelajar、daftar agen slot terbaik

Terkait：qqholic、akun tergacor hari ini、zeus 138 slot、link slot terlaris、buku tafsir mimpi erek erek 2d、kotatogel、kaptenjackpot、unoslot、game gacor slot、slot55

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：raja eropa pragmatic play（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10

Daftar bab terbaru

slot online daftar

slot gacor top up dana

akun gampang wd

voucher tiket com pengguna baru

rajasport

jam gacor gates of olympus hari ini

bisnis kakek zeus

rtp mpo08

buku tafsir mimpi togel

FantasiBacaan TerkaitMore+

kehilangan masa remaja

joki188

Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran******

Jakarta (ANTARA) - Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu soal pelanggaran etik Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya tidak memengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, kata pakar hukum tata negara.

"Secara hukum putusan KPU soal pencalonan Gibran tidak terpengaruh dengan keluarnya putusan DKPP," kata pakar hukum tata negara Universitas Borobudur Jakarta Prof. Faisal Santiago mengemukakan saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin, menanggapi putusan DKPP.

Menurut Faisal, tidak ada yang salah dengan ketua KPU RI karena hanya menjalankan putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan capres dan cawapres. "Karena putusan MK adalah final dan mengikat sehingga KPU hanya menjalankan dari putusan tersebut," tambahnya.

"Bahwa setelah putusan MK tersebut terbit, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan terhadap Ketua MK Anwar Usman karena dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres, tidak ada pengaruhnya dengan putusan KPU soal pencalonan Gibran," jelas Faisal.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran

Ia menimpali, "Sama seperti putusan MK, di mana Anwar Usman, mantan Ketua MK, dikenakan pelanggaran berat, tetapi tahapan pendaftaran capres dan cawapres tetap berjalan sebagaimana mestinya."

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

"Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin.

Baca juga: Ketua DKPP: Pelanggaran kode etik KPU tak pengaruhi pencalonan Gibran

Heddy mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. "Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," tambahnya.

Selain Hasyim, enam orang anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

Hasyim Asy'ari bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Ketua KPU: Saya tak akan mengomentari putusan DKPP
Baca juga: Ganjar sebut putusan DKPP jadi pelajaran untuk demokrasi
Baca juga: Di Solo, Muhaimin tanggapi putusan DKPP soal Gibran

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sistem pembukaan kunci tertinggi

cara daftar kredivo di lazada

Spanyol sediakan dana bantuan darurat Rp59 miliar untuk UNRWA******

Madrid (ANTARA) - Pemerintah Spanyol pada Senin (5/2) mengumumkan bantuan darurat senilai 3,5 juta Euro (sekitar Rp59,2 miliar) bagi Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyusul keputusan sejumlah negara yang menangguhkan pendanaan dampak tuduhan Israel terhadap staf UNRWA.

Peran dan kemampuan UNRWA untuk melakukan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah terancam, termasuk dan khususnya di Jalur Gaza.

Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan darurat tambahan sebesar Rp59,2 miliar agar dalam jangka waktu pendek, UNRWA dapat terus memberikan bantuan kemanusiaan yang berkualitas.

“Perkembangan UNRWA sangat memprihatinkan dan terdapat ancaman serius bahwa kegiatan kemanusiaan UNRWA di Gaza akan lumpuh dalam beberapa pekan,” kata Albares di hadapan anggota parlemen di Madrid.

Pada 2 Februari Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa UNRWA berada di ambang kehancuran finansial, menyerukan agar negara-negara donor memikul tanggung jawab mereka sekaligus mendukung UNRWA untuk memenuhi mandatnya terhadap pengungsi Palestina.

Lebih lanjut sekjen menekankan bahwa UNRWA adalah "tulang punggung" dari seluruh tanggapan bantuan kemanusiaan di Gaza.

“Dana yang ditangguhkan sebesar lebih dari 440 juta dolar AS (sekitar Rp6,9 triliun), hampir separuh dari proyeksi pendapatan UNRWA pada 2024, sehingga mengancam eksistensi mereka,” kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell pada Minggu (4/2).

Baca juga: Retno: EU harus konsisten hormati hukum internasional dalam isu Gaza
Baca juga: Dunia harus sadar ajakan Israel akan perparah kelaparan di Gaza

Sumber: WAFA

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Aku benar-benar iblis

hokislot96

Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Grandmaster Dewa Super

slot gacor pg soft

Tepis isu mundur, Menlu Retno disebut sedang sibuk di luar negeri******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi disebut sedang sibuk dengan berbagai agenda kegiatan di luar negeri, ketika dia diisukan mundur dari jajaran Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

“Menlu RI masih fokus dan sibuk menangani kepentingan Indonesia di luar negeri,” kata Juru Bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal melalui pesan singkat pada Minggu.

Menurut Iqbal, kegiatan Menlu Retno saat ini justru sangat padat, karena banyak isu internasional yang perlu menjadi perhatian serius bagi Indonesia.

“Sedang banyak yang perlu perhatian serius, seperti isu Palestina. Agenda beliau memang sangat padat,” tutur dia.

Berdasarkan unggahan terbaru di akun resmi X, Menlu Retno diketahui sedang berada di Den Haag, Belanda, pada Minggu, untuk menerima sertifikat asli penunjukan Jamu Wellness Culture sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO dari Duta Besar RI untuk UNESCO.
Baca juga: Bertemu Menlu Belanda, Retno bahas ekonomi hingga Palestina

Sebelumnya pada Jumat (2/2), Retno berada di Brussels, Belgia, untuk berbicara dalam EU Indo-Pacific Ministerial Forumke-3, ASEAN-EU Ministerial Meeting ke-2, serta melakukan pertemuan bilateral dengan menlu sejumlah negara.

Kabar mengenai rencana mundurnya beberapa menteri pertama kali diutarakan oleh ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri, pertengahan Januari lalu.

Menurut dia, alasan rencana mundurnya sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menlu Retno Marsudi, serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono karena mereka merasa tidak nyaman dengan Jokowi—berkaitan dengan Pemilu 2024.
Baca juga: Retno Marsudi jamin Kemlu jaga netralitas selama Pemilu 2024

Isu mundurnya Menlu Retno semakin santer ketika Presiden Jokowi menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebagai menlu ad interim pada 21-22 Januari 2024.

Penunjukan Budi Arie sebagai menlu ad interim dikarenakan Retno harus melakukan perjalanan ke New York, AS untuk menghadiri debat Dewan Keamanan PBB mengenai Palestina, sementara pada saat yang bersamaan Wamenlu Nugraha Mansury juga sedang berada di Kampala, Uganda guna menghadiri KTT ke-19 Gerakan Non Blok.

Namun, pihak Istana Kepresidenan RI membantah isu tersebut dengan menegaskan seluruh menteri kabinet Jokowi tetap solid jelang Pemilu 2024.

Baca juga: PDIP: Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi jadi keputusan bijak

pedang berbentuk pedang jauh

terbaru slot gacor

BNPB pastikan korban banjir di Grobogan sudah dievakuasi******

Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan warga yang menjadi korban banjir di 33 Desa, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah sudah dievakuasi pada Selasa petang.

“Tim gabungan telah melakukan penanganan darurat bencana di Grobogan dengan mengevakuasi penduduk setempat,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam laporan resmi di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, para korban tersebut terpaksa harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman setelah rumah mereka tergenang banjir setinggi lebih dari 50 centimeter sejak Senin (5/2) malam.

Dalam laporannya tidak menyebutkan secara rinci berapa jumlah korban banjir di Grobogan yang dievakuasi sekaligus kondisi fisik mereka.

Namun untuk menjamin kebutuhan para korban selama berada di tempat pengungsian, Abdul menyatakan BNPB memastikan Pemerintah Kabupaten Grobogan pun sudah mulai mendistribusikan bantuan logistik, berupa air bersih, makanan, dan obat-obatan.

Baca juga: Tanggul sungai di Grobogan jebol di empat titik

Baca juga: Banjir di Grobogan di Jateng rendam 2.662 rumah

Berdasarkan informasi Pusdalops BNPB diketahui hujan deras yang terjadi sejak Senin (5/2) sore menyebabkan Sungai Lusi, Sungai Serang, dan Sungai Tuntang tidak mampu menampung debit air hingga meluap sampai pemukiman warga. Banjir tersebut juga diperparah akibat kiriman air dari daerah hulu Grobogan.

Setidaknya banjir telah menggenangi sebanyak 2.822 unit rumah penduduk, memutus akses lalu lintas di jalan raya Purwodadi-Gubug. Kemudian merusak talud dan rabat beton, 56 hektare lahan persawahan di Desa Karangpasar, Kecamatan Tegowanu, dan juga sempat menghambat jalur Kereta Api di KM 32+5/7 petak jalan antara Stasiun Karangjati – Stasiun Gubug.

Abdul menyebutkan, atas peristiwa tersebut pihaknya mengimbau kepada pemerintah daerah setempat agar meningkatkan kesiapsiagaan hingga beberapa hari ke depan.

Hal demikian dilakukan selaras dengan laporan prakiraan cuaca dari BMKG yang menyebutkan hujan intensitas sedang-deras masih akan mengguyur Jawa Tengah.

“Pemerintah daerah juga diminta untuk memastikan pemeliharaan aliran sungai dan drainase sehingga bisa menampung dan mengalirkan debit air saat curah hujan tinggi,” kata dia.

Baca juga: Jalur KA tergenang banjir di Grobogan sudah bisa dilintasi kereta

Baca juga: Perjalanan sejumlah KA dibatalkan akibat banjir di Grobogan

Baca juga: BPBD: Tanggul Sungai Jragung Grobogan jebol akibatkan banjir

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

234slot

Komunitas akademik Undip sampaikan sikap terkait situasi politik******

Keprihatinan itu ... diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Semarang (ANTARA) - Komunitas akademik Universitas Diponegoro Semarang, yang terdiri atas guru besar, dosen, dan mahasiswa, menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi politik terkini di tanah air menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pernyataan sikap itu disampaikan dalam aksi bertajuk "Indonesia Dalam Darurat Demokrasi" yang berlangsung di Taman Inspirasi Undip, depan Gedung Widya Puraya, Undip, Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

"(Aksi) Hari ini terjadi (sebagai) bentuk dari sepenuhnya keprihatinan dari teman-teman guru besar, dosen, dan terutama mahasiswa, didukung bersama alumni," kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Undip Prof. Suradi Wijaya Saputra mewakili peserta aksi.

Tampak pula sejumlah guru besar Undip yang ikut dalam aksi tersebut ialah Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Prof. Muhammad Nur, DEA dan Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Prof. Lita Tyesta.

Setidaknya, ada lima poin pernyataan sikap dari komunitas akademik Undip.

Baca juga: Pengamat harapkan penyelenggara pemilu tegas respons petisi akademisi

Pertama, mengembalikan tujuan dibentuknya hukum, sebab hukum sejatinya dibuat sebagai alat mencapai tujuan negara dan bukan untuk mencapai kekuasaan.

Kedua, memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman dan damai, serta tanpa intimidasi dan ketakutan, sesuai dengan koridor kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

Ketiga, mendesak penyelenggara negara untuk menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi Pancasila, seiring kehidupan demokrasi dewasa ini yang berjalan tidak sesuai dan mengalami kemunduran.

Keempat, mengimbau seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi kembali etika dan moral dalam berdemokrasi guna menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari kerusakan yang lebih parah.

Kelima, mengimbau seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan negara untuk bersama-sama menjadi garda terdepan dalam mengawal kehidupan berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara.

Baca juga: Akademisi: Capres jangan cuma obral janji hapus disparitas guru-dosen

"Keprihatinan itu, terutama diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diikuti pelanggaran etika dalam kehidupan berdemokrasi," kata Suradi.

Melalui seruan itu, civitas akademicaUndip berharap jangan sampai ada pelanggaran etika dalam berdemokrasi diwariskan kepada generasi muda, apalagi dianggap sebagai sesuatu yang baik.

"Mohon betul menjadi catatan kita bersama, jangan dibudayakan, jangan dilestarikan, harus kita putus sampai hari ini. Harus diwujudkan dalam kita ikut mengambil keputusan terserah hari nurani dan pikiran kita bersama dalam menilai.Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan (politik, red.), tapi kami hanya punya kepentingan bahwa nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi," tegas Suradi dengan diamini para peserta aksi.

Aksi tersebut diikuti sekitar 30 guru besar, dosen, dan badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Undip guna menyadarkan generasi muda dalam mengawal proses demokrasi di tanah air.

Baca juga: Akademisi: Presiden harus ciptakan pemilu berkualitas

"Kami mewakili civitas akademica, tidak atas nama lembaga, tetapi kami sebagai anggota masyarakat di kampus Undip. Kami garisbawahi, adanya kewajiban sebagai civitas academicamelakukan pemilihan yang baik sesuai hati nurani masing-masing," katanya.

Selain itu, Suradi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya hingga tahap akhir agar demokrasi berjalan dengan semestinya.

Sebelumnya, civitas akademicadari berbagai perguruan tinggi juga menyampaikan pernyataan sikap, seperti UGM, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Baca juga: Sudirman Said sebut kritik dari perguruan tinggi tidak boleh diabaikan

《terjerat pinjol resmi》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，eurotogelHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《terjerat pinjol resmi》bab terbaru。