nama link slot

Petualangan animasi domestik

duniagacor77

IHSG Melesat ke 7.297 Ditopang Sektor Keuangan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks hargasaham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.297 pada Senin (12/2). Indeks saham menguat 62,51 poin atau plus 0,86 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,01 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,50 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 286 saham menguat, 280 terkoreksi, dan 201 lainnya stagnan. Terpantau enam dari sebelas indeks sektoral perkasa, dipimpin sektor keuangan yang naik 1,06 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas kokoh. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang tumbuh 0,09 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong anjlok 0,96 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan naik 0,41 persen.

Bahkan, bursa saham Eropa kompak menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,06 persen, indeks CAC 40 di Prancis tumbuh 0,39 persen, dan indeks DAX di Jerman naik 0,29 persen.

Mirip dengan Eropa, bursa Amerika serampak ditutup hijau. Indeks S&P 500 melesat 0,57 persen, indeks NYSE merangkak 0,14 persen, dan indeks NASDAQ Composite terbang 1,25 persen.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Dominasi Yin dan Yang

parada4d

Peritel Minta Pemerintah Relaksasi Harga Eceran Tertinggi Sembako******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta pemerintah untuk merelaksasi harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan lainnya bahan pokokseperti beras, gula, dan minyak goreng yang berpotensi terus mengalami kenaikan pada Februari 2024.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey menyampaikan perubahan HET perlu dilakukan agar peritel dapat terus menyediakan bahan pokok guna mencegah kekosongan atau kelangkaan di gerai-gerai ritel modern.

"Kami memerlukan sikap Pemerintah dan pihak berwenang untuk merelaksasi pula aturan main HET yang ditetapkan sehingga peritel dapat terus membeli, menyediakan dan menjual kebutuhan pokok bagi masyarakat," ujar Roy di Jakarta, Minggu (11/2).

"Maka permasalahan anomali harga bahan pokok dapat terkelola dan terkendali dengan baik," kata Roy.

Lihat Juga : Mahfud: Kita Tabrak Kegelapan Demokrasi & Ketidakadilan Ekonomi di RI

Diketahui, sejumlah bahan pokok seperti beras mengalami kenaikan di berbagai wilayah Indonesia. Kenaikan ini dipicu tingginya permintaan konsumen dibandingkan dengan ketersediaan barang.

Aprindo juga menyebut kenaikan harga disebabkan polah produsen yang menaikkan harga di atas HET, sehingga peritel terpaksa ikut menyesuaikan dengan harga beli (tebus).

Roy menyampaikan, kenaikan harga dari produsen dapat menyebabkan kekosongan atau kelangkaan bahan pokok di gerai ritel modern Indonesia.

Menurut Roy, kelangkaan yang terjadi di kemudian hari mampu menimbulkanpanic buyingatau pembelian secara berlebihan karena takut kekurangan stok.

Pada peritel saat ini disebut mulai kesulitan mendapatkan suplai beras untuk tipe premium lokal kemasan 5 kilogram. Keterbatasan ini disebabkan karena masa panen diperkirakan baru akan terjadi pada pertengahan Maret 2024.

Selain itu, belum masuknya beras tipe medium (SPHP) yang diimpor pemerintah juga menjadi penyebab kelangkaan dan tingginya harga beras.

"Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara supplydan demandinilah yang mengakibatkan kenaikan HET beras pada pasar ritel modern dan pasar rakyat," kata Roy.

Lihat Juga : HRWG: Jangan Pilih Capres yang Lahirkan Politik Dinasti dan Tuna Etika

(Antara/kid)

[Gambas:Video CNN]

Jimat kecil vitalitas

slot hoki 96

5 Teknik Pengolahan Limbah yang Ramah Lingkungan******

Jakarta (ANTARA)- Pengolahan limbah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Limbah yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari air, udara, dan tanah, mengancam keberlanjutan ekosistem serta kesehatan manusia.
Namun, dengan teknologi dan kesadaran yang meningkat, muncul pendekatan-pendekatan baru yang lebih ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah. Artikel ini akan membahas beberapa teknik pengolahan limbah yang ramah lingkungan serta peran penting kesadaran lingkungan dalam mendorong perubahan menuju keberlanjutan.
1. Pemisahan dan Pengurangan Limbah di Sumbernya:
Salah satu langkah awal dalam pengolahan limbah yang ramah lingkungan adalah dengan meminimalkan limbah yang dihasilkan di tempat sumbernya. Ini dapat dicapai melalui penggunaan kembali, daur ulang, dan pengurangan konsumsi bahan-bahan yang berpotensi menciptakan limbah. Misalnya, menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang atau mengadopsi pola konsumsi yang lebih berkelanjutan dapat mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan.
2. Teknologi Pengolahan Lanjutan:
Teknologi terus berkembang untuk menghadapi tantangan pengolahan limbah secara efisien dan ramah lingkungan. Metode seperti bioremediasi, septic tank bio, anaerobik digestion, dan pengolahan air limbah dengan sistem tanaman seperti fitoremediasi menjadi fokus utama. Bioremediasi, misalnya, menggunakan mikroorganisme untuk menghilangkan kontaminan dari limbah tanah dan air tanah, sementara anaerobik digestion mengubah limbah organik menjadi biogas yang dapat digunakan sebagai sumber energi.
2. Daur Ulang dan Pemanfaatan Kembali:
Daur ulang merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengelola limbah secara ramah lingkungan. Bahan-bahan seperti kertas, plastik, logam, dan kaca dapat didaur ulang menjadi produk baru, mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru dan mengurangi jumlah limbah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Penerapan program daur ulang di tingkat individu, komunitas, dan industri sangat penting dalam memperluas manfaat dari praktik ini.
3. Penyadaran dan Pendidikan Lingkungan:
Kesadaran lingkungan memainkan peran kunci dalam mendorong perubahan menuju praktik pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. Melalui pendidikan dan kampanye penyadaran, masyarakat dapat memahami pentingnya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dan menerapkan praktik-praktik ini dalam kehidupan sehari-hari. Perusahaan dan pemerintah juga harus memainkan peran dalam menyediakan infrastruktur dan regulasi yang mendukung pengolahan limbah yang ramah lingkungan.
5. Kolaborasi dan Kemitraan:
Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai pengelolaan limbah yang lebih baik. Melalui kemitraan yang kuat, berbagai pihak dapat saling mendukung dalam mengembangkan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk pengelolaan limbah. Misalnya, perusahaan dapat bekerja sama dengan lembaga riset untuk mengembangkan teknologi baru, sementara pemerintah dapat memberikan insentif dan regulasi yang mendorong praktik-praktik ramah lingkungan.
Pengolahan limbah yang ramah lingkungan adalah komponen penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendorong keberlanjutan. Melalui pendekatan yang holistik yang melibatkan pemisahan limbah di sumbernya, daur ulang, teknologi pengolahan lanjutan, penyadaran lingkungan, dan kolaborasi lintas sektor, kita dapat mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan dan menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mendorong kesadaran dan tindakan kolektif adalah kunci untuk menuju pengelolaan limbah yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Ketik 8 orang

rajacuan situs slot online deposit pulsa gampang maxwin 2022

MRP dan pemerintah bersinergi untuk kepentingan masyarakat adat Papua******

Sorong (ANTARA) - Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD) bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong kepentingan masyarakat adat melalui regulasi yang permanen guna mengoptimalkan aspek perlindungan kepada masyarakat adat Papua.

Ketua MRP-PBD Alfonsus Kambu di Sorong, Sabtu, menjelaskan otonomi khusus (Otsus) sudah berjalan 23 tahun, namun hasil dari keberpihakan terhadap orang asli Papua belum berjalan secara baik dan maksimal.

"Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melihat secara baik kebutuhan masyarakat yang akan kami dorong lewat regulasi, karena kewenangan itu ada pada pemerintah," katanya.

Baca juga: Wamendagri lantik 33 anggota MRP Papua Barat Daya di Sorong

Dia mengatakan banyak hal akan dilakukan lewat sinergi itu, terutama menyangkut data orang asli Papua di bidang perlindungan hak-hak mereka, sehingga aspek perlindungan dan keberpihakan itu benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat adat Papua.

Hal konkret yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi data budaya orang asli Papua, seperti situs-situs peninggalan dan pendataan terkait dengan hak-hak orang asli Papua.

"Kami akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pertambangan, Dinas Perikanan, karena menyangkut perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua, datanya dari dinas-dinas itu," katanya.

Dia mengakui selama ini pemberdayaan sektoral dari pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah tidak berjalan maksimal, karena tidak melibatkan MRP untuk menentukan arah bantuan itu.

Bahkan, katanya, tidak menyentuh aspek pemberdayaan secara optimal kepada masyarakat Papua. "Ini nanti kami angkat sebagai program strategis dengan pemerintah daerah melalui sebuah regulasi," ujarnya.

Dia memastikan dengan kolaborasi ini peran MRP-PBD untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua akan terpenuhi secara optimal.

Selain itu, upaya konkret lain adalah segera membentuk asosiasi atau kelompok kerja sama dengan MRP dari lima provinsi di Papua, kemudian bersinergi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) guna mengawal dan membantu program yang diturunkan dari pusat ke daerah benar-benar tepat sasaran.

Baca juga: Pj Gubernur: Proses seleksi calon MRP Papua Barat Daya belum final

Baca juga: Penetapan calon anggota MRP Papua Barat utamakan prinsip kekeluargaan

"Karena ƁP3OKP itu strategis yang siap mengawal penerapan Otsus, kerja sama itu perlu dilakukan," ucapnya.

Selain program strategis, ada program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni pembahasan bersama Pj Gubernur Papua Barat Daya terkait rekrutmen Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten (DPRK) dan DPR Otsus.

Kemudian, MRP juga akan menyiapkan data-data konkret terkait dengan pendaftaran calon wakil gubernur dan calon gubernur untuk ikut pada Pemilihan Kepala Daerah pada November 2024.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya melantik tiga pimpinan MRP-PBD di Gedung LJ Kota Sorong pada 1 Maret 2024, masing-masing  Ketua MRP Alfonsus Kambu, Susance Saflesa sebagai Wakil Ketua I, Vinsentius Paulinus Baru menjabat Wakil Ketua II MRP.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Orang kaya yang saleh

mekar77

Benarkah Banjir Bansos Jokowi Picu Kelangkaan Beras di Toko Ritel?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Stok beraslangka di toko ritel modernsejak akhir pekan lalu. Sedangkan, di pasar tradisionalmasih tersedia, namun harganya terpantau naik.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Pasar Santa, Jakarta Selatan, Senin (12/2), beras merek Idola dibanderol Rp18 ribu per kg, naik dari Rp16 ribu per kg sekitar dua pekan lalu. Kemudian beras merek Gentong Rejeki naik dari Rp14 ribu ke Rp17 ribu per kg.

Beras Pandan Wangi kemasan 5 kg juga naik dari Rp85 ribu ke Rp90 ribu, beras Ramos Cap Bunga kemasan 5 kg naik dari Rp75 ribu ke Rp85 ribu per kg.

Sementara, di ritel modern seperti Indomaret dan Alfamidi stok beras kosong. Para pekerja mengatakan sudah kosong sejak akhir pekan lalu dan stok belum turun.

"Kosong, stok (beras) belum datang," kata pegawai yang enggan disebutkan namanya.

Para ekonom mensinyalir kelangkaan beras disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya, program bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram yang digeber Jokowi jelang Pilpres 2024 kemarin.

Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan terjadi perebutan stok antara pengusaha ritel modern dengan pemerintah untuk stok dan juga pemenuhan program yang sudah dijanjikan.

"Ada kaitan antara beras bansos dengan beras di pasaran. Jadi terjadi perebutan dan itu memang benar," ujar Bhima.

Bhima mengatakan kecil kemungkinan kelangkaan beras dipicu pembatasan atau sengaja disembunyikan oleh pelaku usaha. Tapi memang karena stoknya digunakan untuk bansos sehingga terjadi kelangkaan.

Sebab, pemerintah sudah melakukan impor beras jor-joran hingga 3 juta ton pada 2023 dengan tujuan mengamankan stok tahun ini. Sehingga, Bhima menilai tidak masuk akal bisa habis dibeli masyarakat karena pemerintah pasti sudah mempertimbangkan kebutuhan sebelum panen raya.

"Karena tidak masuk akal pemerintah sudah impor beras besar besaran dari tahun lalu, tapi sekarang beras di pasaran dibatasi. Jadi ya ada kaitannya dengan bansos," jelasnya.

Bhima menyarankan agar dilakukan audit untuk mengetahui penyebab 'hilangnya' beras secara mendadak dari ritel modern.

"Ini harus diaudit semua termasuk aliran beras impor itu titik distribusinya kemana saja, kemudian beras bansos selain impor menyerap dari mana saja dan volume nya berapa. Tapi yang jelas upaya dadakan pemerintah setop sementara bansos beras 10 kg jadi indikasi memang beras bansos biang keladi kelangkaan beras," ungkap Bhima.

[Gambas:Video CNN]

Bila situasi seperti ini tetap dibiarkan, kata Bhima akan berdampak pada daya beli masyarakat. Sebab, kelangkaan beras otomatis akan membuat harga beras melonjak.

"Situasi beras ini sangat serius dan berakibat pada kenaikan inflasi hingga membuat kelas menengah tanggung yang tidak mendapat bansos harus membeli beras lebih mahal. Daya beli sepanjang tahun bisa merosot gara-gara beras," imbuh Bhima.

Senada, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai bansos beras penyebab langkanya beras di pasaran. Sehingga ia menilai kebijakan pemerintah tersebut kurang tepat.

Ia menilai pemerintah seharusnya sudah bisa memperkirakan bahwa stok beras akan langka jika dijadikan bansos. Sebab, tahun lalu saja stok sudah menipis akibat produksi yang berkurang karena terganggu El Nino.

Lihat Juga : Bapanas Sebut Beras 700 Ribu Ton Bakal Diguyur ke Pasar - Toko Ritel

"Nah celakanya, tak lama berselang di awal tahun sebelum kondisi pasokan aman, pemerintah meneruskan program bansos BLT Elnino berupa beras, yang mau tak mau akan semakin memperburuk kondisi pasokan beras nasional," jelas Ronny.

Di samping itu, Ronny menilai bansos berupa cash transfer yang dirapel untuk tiga bulan juga berpotensi memperburuk keadaan. Sebab akan membuat penerimanya membeli beras dalam jumlah yang melebihi kebiasaan.

"Jadi perpaduan dua jenis bansos tersebut memang sangat berpotensi memperburuk kondisi pasokan nasional yang memang sudah mengkhawatirkan sejak pertengahan tahun lalu," kata Ronny.

Menurut Ronny, jika kondisi ini terus berlangsung, maka kelangkaan beras akan berlangsung sampai sebulan ke depan. Sebab, masa panen raya baru akan berlangsung pada akhir Maret dan awal April.

Kondisi ini, tentunya akan membuat daya beli menurun dan inflasi volatile foodterkerek. Sebab, harga beras sudah pasti naik karena stok yang tipis.

Lihat Juga : Bos Badan Pangan Bantah Bansos Jokowi Picu Kelangkaan Beras di Ritel

Hal ini lah yang mendasar Ronny menyebutkan kebijakan pemerintah memberikan bansos beras kurang tepat di tengah stok yang menipis sejak tahun lalu. Seharusnya pemerintah berupaya mengamankan stok jelang bulan ramadan.

"Semestinya di awal tahun pemerintah tidak mengambil langkah bansos dulu, tapi meningkatkan pasokan di pasaran, agar harga stabil dan pelan-pelan turun karena bansos justru membuat keseimbangan supply dan demand menjadi semakin buruk. Jadi pas saat menjelang ramadan dan lebaran harga stabil. Jadi pilihan kebijakannya sangat kurang tepat," pungkasnya.

Namun, semua dugaan itu dibantah Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Ia membantah kelangkaan pasokan beras yang terjadi di toko ritel belakangan ini imbas program bantuan pangan Jokowi.

"Bantuan ini tidak mempengaruhi itu," katanya di Komplek Istana Negara, Senin (12/2).

Lihat Juga : Isi Penyesalan Tom Lembong Pernah Jadi Bagian dari Pemerintahan Jokowi

(agt/agt)

Budidaya Perkotaan: Saya Seorang Legenda

paten4d

Jepang jadi ketua Dewan Keamanan PBB selama Maret 2024******

Toronto, Kanada (ANTARA) - Jepang mulai Jumat (1/3) Maret bertindak sebagai ketua Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan akan mengusung dua topik sebagai agenda utama.

Duta Besar Jepang untuk PBB Yamazaki Kazuyuki menyebutkan kedua topik itu adalah pembatasan kepemilikan senjata nuklir dan pembangunan perdamaian dalam pencegahan konflik.

Terkait Gaza, Kazuyuki mengatakan Dewan Keamanan berencana melakukan sidang pada 7 Maret dengan sesi yang membahas soal Timur Tengah.

Ia menggambarkan topik sidang itu sebagai "peluang bagi Dewan Keamanan untuk membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Gaza."

Ketika ditanya soal pelanggaran Israel terhadap resolusi-resolusi Mahkamah Internasional (ICJ), Kazuyuki mengatakan bahwa Jepang tidak akan tinggal diam.

Namun, katanya memperingatkan, "Kita harus menahan diri untuk tidak memberikan penilaian hukum secara spesifik pada kasus ini."

Ia menggambarkan insiden-insiden yang terjadi di Gaza sebagai peristiwa "sangat tragis".

Akan tetapi, kata Kazuyuki, Israel punya hak untuk melindungi rakyatnya sambil mematuhi aturan internasional serta hukum kemanusiaan internasional sebagai negara anggota.

Baca juga: AS dilaporkan cegah reaksi DK PBB atas serangan bantuan Gaza

Dubes Jepang itu juga menyebut kegiatan-kegiatan Badan PBB untuk urusan Pekerjaan dan Pemulihan bagi Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) sangat penting dan "sangat diperlukan".

Ia menyatakan harapan bahwa kepercayaan pada UNRWA akan terbangun kembali sesegera mungkin.

Militer Israel terus melancarkan serangan maut ke Jalur Gaza sejak kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyerbu ke Israel pada 7 Oktober 2023. Serbuan Hamas itu, menurut Israel, menewaskan hampir 1.200 warganya.

Sementara itu, gempuran Israel telah menewaskan sedikitnya 30.228 warga Palestina dan melukai 71.377 lainnya. Kehancuran terjadi di mana-mana, dan berbagai kebutuhan pokok menjadi terbatas.

Israel juga melakukan blokade hingga melumpuhkan Jalur Gaza. Akibatnya, penduduk Gaza terutama mereka yang tinggal di bagian utara berada di ambang kelaparan.

Perang yang dilancarkan Israel telah memaksa 85 persen penduduk Gaza mengungsi di tengah kelangkaan makanan, air bersih, dan obat-obatan, kata PBB.

Selain itu, menurut badan dunia itu, 60 persen infrastruktur di Gaza rusak atau hancur.

Di badan kehakiman PBB, yakni Mahkamah Internasional (ICJ), Israel digugat melakukan genosida.

ICJ pada Januari mengeluarkan perintah sementara terhadap pemerintah Israel untuk berhenti melakukan genosida.

Israel juga diperintahkan mengambil langkah-langkah yang menjamin para warga sipil di Gaza dapat menerima bantuan kemanusiaan.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Aljazair minta pertemuan mendesak DK PBB bahas serangan Israel terbaru

Penerjemah: Tia Mutiasari
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024