tafsir mimpi 3d d abjad

Pitcher Diamond Ace Kembali

10 Berita Terpopuler : Sarung Goyor Sragen ke Timur Tengah******

SRAGEN–Kisah perajin sarung goyor di Dukuh Sendangrejo RT 010, Desa Musuk, Sambirejo, Sragen, yang menyuplai kain goyor ke pabrik untuk kemudian dipasarkan ke Timur Tengah menjadi berita terpopuler di laman Selasa (23/1/2024) pagi.

Berita terpopuler itu mengulas kerajinan sarung goyor di Musuk, Sambirejo, Sragen, dipelopori Muhammad Nasir, 38, sejak tahun 2017-2018. Nasir, sapaannya, bekerja menenun benang di rumah bersama istrinya, Sri Lestari. Mereka memproduksi tenun goyor itu untuk disetorkan ke pabrik di Semanggi, Kota Solo, Solo.

Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%

Semula, Nasir yang asli dari Majalengka, Jawa Barat, belajar menenun goyor di Solo sejak 2008. Setelah cukup lama di sana, kemudian Nasir meminta izin untuk membuat tenun itu di rumah. Ia membawa dua unit ATBM untuk bekerja di rumah.

“Dulu saya kerja ini di Solo, terus saya pulang. Alasan saya bawa pulang, pengin, jika ada teman-teman atau tetangga mau belajar, bisa meningkatkan ekonomilah. Saya ajari mereka gitu. Alhamdulillah ada beberapa orang yang tertarik. Saya ajari. Sekarang sudah ada enam orang, yakni empat orang di Sendangrejo dan dua orang di wilayah perbatasan Sragen-Karanganyar,” jelasnya saat berbincang dengan wartawan, Sabtu (20/1/2024) lalu.

Proses pembuatan selembar kain goyor membutuhkan waktu cukup singkat bagi Nasir. Dalam sehari dia bisa menghasilkan selembar kain goyor berukuran 4 meter dan lebar 60 cm. Kain goyor yang diproduksi Nasir dan teman-temannya disetor ke Solo dan dipasarkan sampai ke Timur Tengah. Dia mengatakan pasar lokal juga ada dengan harga mulai Rp250.000-Rp600.000 per potong.

“Untuk pemintalan benang saya buat sendiri dengan memanfaatkan roda bekas sepeda. Untuk ATBM dari Solo. Permintaan pasar bulan-bulan ini cukup meningkat. Saya ditarget untuk membuat kain goyor minimal satu kodi atau 20 potong per pekan untuk empat perajin. Biasanya kalau target setiap pekan itu hanya lima potong,” jelasnya.

Selain ulasan tentang sarung goyor bikinan perajin di Sragen, kabar lain soal penemuan jasad di kebun di Gondangrejo, Karanganyar. pedagang kuliner anjing Soloraya berkumpul di Klaten, lowongan CASN, hingga Megawati akan kampanye di Solo juga masuk daftar 10 berita terpopuler pagi ini.

Simak 10 berita terpopuler Solopos.com24 jam terakhir hingga Selasa (23/1/2024) pagi:

Sarung Goyor Bikinan Perajin Sambirejo Sragen Dipasarkan ke Timur Tengah

Budayawan Menemukan Indikasi Sragen Kuno Memiliki Aksara Khas Sendiri

Jasad Pria Membusuk Ditemukan di Kebun Gegerkan Warga Gondangrejo Karanganyar

Gibran Beberapa Kali Lakukan Pelanggaran saat Debat Cawapres, Ini Daftarnya

Ngumpul di Klaten, Pedagang Kuliner Daging Anjing Soloraya Tumpahkan Unek-unek

Tersedia 2,3 Juta Lowongan CASN, Usulan Kouta Pertimbangkan Kemampuan APBD Solo

Direncanakan Hadiri Kampanye Terbuka, Megawati Turun Gunung di Solo

Golongan Darah yang Disukai Nyamuk Apa Saja? Ini Penjelasannya

SBY Turun Gunung Sapa Ribuan Kader di Karanganyar, Dukung Prabowo-Gibran

Kemenangan 2-1 Tajikistan atas Lebanon Untungkan Timnas Indonesia

Sistem pemburuku yang ganas

Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pilpres, Asal...******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bahwa seorang pemimpin negara juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada tahun politik pemilihan umum (pemilu).

Hal ini disampaikannya usai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Awalnya, Jokowi angkat bicara mengenai sejumlah menteri nonpartai yang melakukan kampanye politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) dan nonparpol memiliki hak yang sama.

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan Presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

“Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak. Presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak,” ujarnya sambil tertawa. Di sisi lain, dia juga merespon ragam rekomendasi agar menteri-menteri dari kabinetnya yang melakukan kampanye untuk mundur.

Menurutnya, selama mematuhi aturan yang ada, maka menteri boleh untuk memihak salah satu pasangan calon (paslon).

“Semua itu pegangannya aturan. Aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan. Kalau aturannya enggak boleh, ya tidak, sudah jelas itu. Jadi, Presiden ga boleh berkampanye? Boleh, itu boleh. Memihak juga boleh. Namun kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing,” tegasnya.

Adapun, dia mengaku masih memikirkan aksinya saat ditanyakan apakah akan mengambil kesempatan untuk berkampanye. “Ya lihat nanti,” pungkas Jokowi.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi: Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pilpres”

Saat gelombang setan meningkat

Berdiri di Samping Prabowo, Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan seorang pemimpin negara atau presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada tahun politik pemilihan umum (pemilu) saat didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto seusai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).

Awalnya, Jokowi angkat bicara mengenai sejumlah menteri nonpartai yang melakukan kampanye politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) dan nonparpol memiliki hak yang sama.

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan Presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. “Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak. Presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak,” ujarnya sambil tertawa. Di sisi lain, dia juga merespon ragam rekomendasi agar menteri-menteri dari kabinetnya yang melakukan kampanye untuk mundur.

Menurutnya, selama mematuhi aturan yang ada, maka menteri boleh untuk memihak salah satu pasangan calon (paslon).

“Semua itu pegangannya aturan. Aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan. Kalau aturannya enggak boleh, ya tidak, sudah jelas itu. Jadi, Presiden ga boleh berkampanye? Boleh, itu boleh. Memihak juga boleh. Namun kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing,” tegasnya.

Adapun, dia mengaku masih memikirkan aksinya saat ditanyakan apakah akan mengambil kesempatan untuk berkampanye. “Ya lihat nanti,” pungkas Jokowi.

Sementara UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Jo. UU Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 282 menyebutkan “Pejabat negara, pejabat strukural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye”.

Kemudian, dalam Pasal 283 ayat (1) menyebutkan “Pejabat negara, pejabat stuktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye”.

Lalu, di Pasal 283 ayat (2) menyebutkan “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.

One Piece: Raja Laut Terkuat

Gibran Sindir Gaya Bicara Cak Imin di Debat Cawapres 2024******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyindir gaya bicara Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024).

Awalnya dia menyindir Cak Imin yang menjawab pertanyaan panelis pada sesi kedua dengan membaca catatan. “Enak banget ya gus, jawab sambil baca catatan,” kata Gibran saat diberi kesempatan menanggapi jawaban Cak Imin tentang masalah penanganan perubahan iklim.

Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%

Gibran pun kembali menyindir Cak Imin pada Debat Cawapres 2024 sesi ketiga. Dia menyebut gaya bicara Cak Imin sudah lebih santai daripada sebelumnya.

“Nah, gitudong gus, lebih santai. Jangan tegang,” celetuk Gibran sebelum menyampaikan gagasannya dalam debat.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Masuk ke filmnya

Ganjar Berharap Polarisasi Cebong******

LAMPUNG —Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo memuji kualitas demokrasi pada perhelatan Pemilu 2024 dan berharap tidak terulang lagi polarisasi cebong-kampret atau dua kubu yang saling terbelah.

“Pemilu kan biasanya orang punya preferensi masing-masing. Jangan sampai ada pembelahan. Ingat enggak waktu itu dua kali Pemilu sebelumnya terjadi pembelahan yang cukup masif. Ada kelompok cebong, ada kelompok kampret, jangan terulang,” katanya dalam safari politik ke Pondok Pesantren Roudlotussolihin Bumi Restu Palas, Lampung Selatan, Senin (22/1/2024).

Promosi Kisah BRInita di Jayapura, Jadikan Urban Farming sebagai Gaya Baru Bertani

Ganjar menilai bahwa pada dua kali perhelatan pemilu sebelumnya, terjadi pembelahan dua kubu secara masif dengan turut membawa serta isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Saat ini, Ganjar melanjutkan, hal itu tidak terlalu terlihat. “Isu SARA waktu itu kan kuat sekali. Alhamdulillah, pemilu kali ini isu SARA tidak kuat dan nggak ada yang jualan-jualan kelompok tertentu. Bagus lah, demokrasi lebih bagus,” kata dia sebagaimana dilansir Antara.

Ganjar berharap pada Pemilu 2024 ini seluruh lapisan masyarakat dapat menampilkan karakter saling menghormati sesama dengan mengedepankan kesantunan.

“Tapi masyarakat perlu kita ingatkan bahwa di-antara kita perlu saling menjaga, tidak membawa isu-isu yang bisa menyinggung perasaan, atau kita punya karakter-lah menghormati sesama dengan kesantunan, tidak (menyebarkan) hoaks,” ucap dia.

ahli super

Pengamat: Klaim Presiden Boleh Berpihak Preseden Buruk, Wajar Ada Pemakzulan******

JAKARTA — Klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden dapat memihak dan melakukan kampanye pada pemilihan umum (Pemilu) dinilai menjadi preseden tak baik bagi sistem tata negara maupun etika bernegara.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menanggapi pernyataan Presiden Jokowi ihwal keberpihakan Kepala Negara dalam Pemilu dan pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

Pangi bahkan menilai pernyataan Jokowi soal keberpihakan itu justru akan membuat gerakan pemakzulan atau impeachmenttampak wajar saat ini.

“Kalau presiden memihak kaya gini. Wajarlah, kalau misalkan ada gerakan impeachmentPresiden,” kata Pangi kepada Bisnis, Rabu (24/1/2024).

Pasalnya, kata Pangi, gerakan itu merupakan upaya untuk menyelamatkan pesta demokrasi atau Pemilu dengan adil tanpa penyalahgunaan kekuasaan untuk salah satu paslon tertentu.

Dia juga kemudian mempertanyakan soal konsistensi Jokowi dalam pernyataannya selama menjabat.

Misalnya, soal larangan menteri yang tidak boleh rangkap jabatan. Kini, terdapat beberapa menteri yang merangkap jabatan.

“Jadi inkonsistensi itu makin telanjang diperlihatkan oleh Pak Jokowi, itu yang saya pahami. Begitu juga beliau [mengatakan] tidak cawe-cawe kemudian cawe-cawe, kemudian muncul lagi statement beliau boleh berpihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara ini makin ngawur, makin tidak jelas menurut saya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi sebut presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada pemilu asal tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang.

“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak, presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak?” ujarnya sambil tertawa.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Klaim Keberpihakan Presiden Jadi Preseden Buruk, Pengamat: Wajar Ada Pemakzulan”