boncel4d

Diamond Ace Raja Kursus

olympus777

Erick Thohir Respons Langkah Ahok Mundur dari Komut Pertamina******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal mundurnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) demi mendukung dan mengkampanyekan Ganjar Pranowo-Mahfud MD supaya menang Pilpres 2024.

Ia mengklaim mundurnya Ahok tidak akan berdampak apalagi menghambat kerja perusahaan minyak negara tersebut.

"Saya percaya kinerja Pertamina itu baik karena direksi komisaris dan karyawan bersatu untuk menjadikan Pertamina lebih baik lagi, ini bukan kerja individu bukan karena kerja tim di tempat saya," kata Erick saat ditemui di kedua Prabowo di Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (4/2) seperti dikutip dari Antara.

Ia pun tidak mempersoalkan hal tersebut lantaran semua orang berhak memiliki pilihan untuk tetap mengabdi ataupun mundur dari jabatan di BUMN.

Tidak hanya Ahok, Erick mengatakan sejumlah pentolan BUMN banyak yang memilih mundur dari jabatan karena alasan serupa.

"Ada juga komisaris BSI, Arief Rosyid, mundur ya pilihan. bukan salah dan benar tapi ini era demokrasi yang harus kita hargai," kata dia.

Ahok mengundurkan diri dari posisinya sebagai komisaris utama Pertamina pada akhir pekan lalu demi mengkampanyekan Ganjar-Mahfud. Ia mengunggah foto surat pengunduran dirinya di media sosial. Dalam unggahan itu dia menyatakan ikut mengampanyekan Ganjar-Mahfud.

Ia mengatakan pengunduran diri dilakukan agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politiknya.

Usai mundur, Ahok langsung menghadiri Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud Menang Total yang digelar di Stadion GBK, Jakarta, pada Sabtu (3/2). Di sana dia mengungkap sudah lama ingin mundur dari Pertamina namun tertunda lantaran jadwal RUPS molor.

Ahok mengatakan menunggu RUPS digelar karena ingin poin-poin tertentu disepakati lebih dulu, salah satunya tentang penetapan target Pertamina.

"Saya di situ (RUPS) sudah masukkan, tahun ini (2024) Pertamina harus bisa menghemat minimal 46 persen dari pengadaan barang. Makanya mesti saya taruh di RUPS," kata Ahok.

"Dan juga waktu kita tinggalkan, saya ingin ada direktur manajemen risiko di dalam (Pertamina). Nah, itu sudah dilantik (Direktur Manajemen Risiko Pertamina Ahmad Siddik Badruddin), makanya saya berani lepas (mundur dari Komut)," ucap Ahok.

[Gambas:Video CNN]

(Antara/agt)

Agen Ratu: Selir Backgammon

slot deposit 3000 via dana

Makan siang gratis disarankan mengandung protein hewani dan sayur******

Jakarta (ANTARA) - Dokter spesialis gizi klinik Dr. dr. Gaga Irawan Nugraha, M. Gizi., Sp.GK(K) menyarankan agar dalam menu makan siang gratis mengandung lauk berprotein hewani dan sayur.

Gaga, pengajar di Universitas Padjadjaran, saat ditemui di Jakarta, Jumat, menilai protein harus berupa hewani karena dua alasan, pertama yaitu bioavailabilitas (BA) atau ketersediaan hayati lebih tinggi.

"Protein hewani memiliki bioavailabilitas lebih tinggi, lebih mudah diserap, lebih mudah menjadi bagian dari tubuh," kata Gaga.

Kedua, protein hewani mengandung asam amino esensial yang lebih lengkap dibanding protein nabati. Dengan asam amino esensial, anak bisa cepat tumbuh tinggi karena sel baru cepat terbentuk dan sel yang rusak cepat diperbaiki.

Baca juga: Airlangga: Tangerang jadi percontohan program makan siang gratis

Asam amino esensial juga mendukung perkembangan otak. Pada perempuan yang sedang hamil, asam amino esensial bisa menghasilkan sel-sel reproduksi yang berkualitas, termasuk ketika menyusui.

"Jadi, sangat penting protein hewani itu untuk menunjang pertumbuhan anak dan memenuhi kebutuhan asam amino esensial," kata Gaga.

Jika menggunakan protein nabati, dia menilai pilihan yang baik adalah tempe, yang terbuat dari kedelai.

"Itu yang paling bagus, lebih mudah dicerna karena sudah ada proses fermentasi," kata Gaga.

Program makan siang gratis diuji coba di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis (29/2). Uji coba itu terdiri dari empat menu makan siang, yaitu nasi ayam, nasi semur telur, siomay dan gado-gado, yang ditaksir seharga Rp15.000 per porsi.

Gaga menilai menu siomay mengandung karbohidrat sederhana dan sedikit protein dari bumbu kacang. Menu nasi ayam dan nasi telur yang utuh, menurut Gaga, sudah lumayan bergizi, tapi, kurang lengkap karena tidak ada sayur.

Gado-gado, yang terdiri dari sayuran, bumbu kacang dan telur, mengandung vitamin dan protein. Jika telur tidak utuh, maka kandungan protein dalam menu juga berkurang.

Dia menyarankan pada usia anak-anak, sebaiknya dalam sekali makan terdapat minimal 50 gram protein hewani.

"Misalnya satu potong ayam 50 gram atau telurnya satu, jangan setengah karena kurang," ujar Gaga.

Baca juga: Makan siang gratis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Baca juga: Ini rekomendasi dokter gizi untuk menu buka puasa lebih sehat

Baca juga: Dokter gizi: Sesuaikan menu sarapan dengan jenis aktivitas

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Dewa Mekanik

trik judi

PUPR Isyaratkan Pembangunan Tol Puncak Tak Jadi Prioritas Rezim Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengisyaratkan pembangunan Tol Puncak bukan prioritas di era pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir Oktober 2024 nanti.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja menyebut feasibility study (FS)untuk pembangunan ruas tol tersebut belum rampung. Ia memperkirakan kajian tersebut juga tak akan selesai di tahun ini.

"Kan ada jalan-jalan alternatif sekarang. Ada yang Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), kemudian kemarin ada instruksi presiden (inpres) jalan daerah yang lewat Mengker. Artinya, bukan sekarang (pembangunan Tol Puncak), bukan 2024," tuturnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

"Kita tahu Puncak itu sebagian kawasan lindung, itu apakah nanti ada perubahan trase, nanti trase terbaik. Kalau trase terbaik menghindari kawasan lindung itu bisa masuk ke kawasan permukiman," tuturnya.

"Di permukiman di Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kan kita harus cari keseimbangan dari tiga faktor itu," sambung Endra.

Endra tak bisa menegaskan apakah konstruksi Tol Puncak baru akan dibangun pada 2026 mendatang. Ia hanya menekankan rencana pembangunan tersebut belum masuk dalam daftar prioritas rezim Jokowi, yakni proyek strategis nasional (PSN).

Jubir Menteri Basuki Hadimuljono itu mengatakan pemerintah baru setelah Presiden Jokowi yang akan memutuskan nasib Tol Puncak tersebut.

Pada Mei 2023 lalu, Kementerian PUPR sempat melirik opsi membangun Tol Puncak demi memberantas kemacetan di kawasan Bogor, Jawa Barat itu. Jalan bebas hambatan sepanjang 52 kilometer itu diperkirakan akan menghabiskan Rp25 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

wd maxwin

Kemenkominfo jelaskan skema penanganan sengketa di Publisher Rights******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan skema penanganan sengketa yang mungkin terjadi antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital saat Peraturan Presiden Publisher Rights mulai berlaku.

Secara umum, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights, sengketa antara platform digital dan perusahaan pers diusahakan bisa diselesaikan lewat penanganan komite pengawas independen yang dibentuk oleh Dewan Pers. 

"Jadi, karena Perpres ini tidak ada sanksinya maka semangat Perpres ini ialah mencari jalan keluar lewat kesepakatan," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"

Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan komite pengawas yang memiliki payung hukum Perpres Publisher Rights, Usman mengatakan perusahaan platform digital maupun perusahaan pers bisa memproses sengketa itu menggunakan aturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.

Dia mencontohkan beberapa regulasi yang bisa digunakan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bisa diajukan ke Pengadilan Niaga. Ada juga UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian yang bisa diajukan untuk penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

"Jadi, misalnya tidak ada kesepakatan, ya bisa di bawa ke BANI atau lewat aturan yang lebih tinggi. Tapi, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Ini kami hanya siapkan exit strategy (langkah strategis)-nya," kata Usman.

Meski begitu, Usman menyakini kehadiran komite independen sebagai pengawas aturan Publisher Rights yang dibesut oleh Dewan Pers sebenarnya sudah cukup. Apalagi dalam pembentukannya kolaborasi dan diskusi dengan berbagai kepentingan telah dilakukan dengan intens sehingga diharapkan aturan ini dapat dijalankan tanpa kendala berarti.

Komite pengawas independen untuk Publisher Rights itu ditargetkan sudah selesai terbentuk sebelum Agustus 2024 sesuai dengan ketentuan dari Pasal 19 agar pengawasan kerja sama platform digital dan perusahaan pers bisa optimal.

Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas

Baca juga: Perpres "Publisher Rights" dan asa berkembangnya jurnalisme bermutu

​​​​​​​Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Sistem pemburu penuh waktu Tianzun ini

kode4d demo

Ikano Unpad: Revisi UU ITE langkah progresif untuk kenotariatan siber******

Bandung (ANTARA) - Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) Universitas Padjadjaran mengungkapkan bahwa revisi kembali Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan langkah progresif untuk percepatan kenotariatan siber (cyber notary).

Karenanya, kata Ketua Umum Ikano Unpad Ranti Fauza Mayana, di Bandung, Jumat, pihaknya menyambut baik dan mendukung revisi kembali UU ITE yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Kita dapat melihat adanya langkah progresif dan proaktif yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya dalam hal memperbaiki aturan yang ada agar disesuaikan kembali dengan tujuan keberadaan hukum dalam masyarakat, namun juga dalam menjadikan hukum agar selalu terbarukan secara substansial melalui keberadaan pasal-pasal baru yang mengatur mengenai hal-hal yang lebih luas," ujarnya.

Ranti mencontohkan UU ITE 1/2024 merevisi ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam UU ITE 11/2008, di mana dalam aturan itu mengecualikan akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Sementara dalam hasil revisi kedua UU ITE terhadap ayat ini tidak seperti UU ITE 11/2008 yang tentu membuka gerbang bagi dapat dijadikannya akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

"Kita dapat melihat hal ini sebagai kemajuan hukum dalam mengadopsi nilai-nilai kebutuhan yang bersumber pada perkembangan aktivitas masyarakat. Melalui revisi kedua UU ini, sebagai contoh khususnya dalam revisi ketentuan Pasal 5 ayat (4), dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan dalam dunia kenotariatan yang sudah kita nantikan sejak lama," ujarnya.

Baca juga: Ikano Unpad gelar seminar diskusikan kenotariatan siber

Baca juga: Wamenkominfo: SE Etika Kecerdasaan Artifisial bisa melengkapi UU ITE

Sementara itu, Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Ham Kemenkumham, Santun Maspari Siregar, mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting dalam pengaplikasian UU ITE, khususnya dalam kenotariatan siber (cyber notary) yakni menjaga keamanan data pribadi yang nantinya akan digunakan dalam legalitas hukum.

"Ada yang lebih penting yang harus dipersiapkan dari saat ini, yakni antisipasi kebocoran data terutama data pribadi, jangan kita terlalu semangat untuk cyber notary, namun mengabaikan keamanan data pribadi. Karena itu merupakan keamanan data dan menjaga data, tidak boleh sembarangan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut dia saat ini semua pihak harus mulai mempersiapkan sistem informasi dengan sangat baik dan tidak mudah dijebol dan diretas.

"Karena kalau secara pelayanan kami di pemerintahan khususnya di kantor kami memang sudah berbasis elektronik. Jadi memang keamanan data input harus disimpan dalam data base yang aman, apalagi dengan adanya transaksi elektronik dalam kenotariatan, seperti tandatangan elektronik ini harus dijamin kepastian hukum dan keakuratannya. Ini tentu tidak sederhana," katanya.

Oleh karenanya, dikatakan Santun, pihaknya menunggu kajian akademis yang lebih mendalam untuk pelaksanaan revisi UU ITE ini.

"Kami saat ini sudah menerima kajian dari Universitas Indonesia dan diharapkan ada masukan serta pendapat lainnya kepada kami sehingga nanti dalam implementasinya UU ITE ini bisa sesuai dengan yang diharapkan," tuturnya.

Baca juga: Kemenkominfo luruskan perbedaan IKD dan identitas digital di UU ITE

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Brahmacharya

jon4d

MAKI dorong Kortas Tipikor Polri segera dibentuk******

Firli itu kan bintang tiga, polda kan bintang dua. Nah, itulah salah satu kendala perkara ini berlarut-larut sebenarnya ada beban psikologis itu

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri segera dibentuk di bawah kendali langsung Kapolri, agar perkara korupsi cepat diselesaikan seperti kasus mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Dorongan tersebut disampaikan MAKI melalui gugatan praperadilan yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut berlarutnya penanganan kasus Firli Bahuri dengan tidak dilakukannya penahanan mendorong pihaknya mengajukan gugatan praperadilan, salah satu gugatan yang dimohonkan adalah pembentukan Kortas Tipikor Polri.

"Pemicu tidak ditahannya Firli ini saya gunakan untuk sekaligus memicu juga dibentuknya Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri," katanya.

Menurut Boyamin, tidak ditahannya Firli terkendala karena ada beban psikologis di mana pimpinan Polda Metro Jaya yang menangani perkara berpangkat lebih rendah dari tersangka yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat jenderal bintang tiga (komisaris jenderal).

Dari zaman ABRI, kata dia, tidak boleh ada yang melakukan pemeriksaan (penyidikan) pangkatnya di bawah yang terperiksa.

"Firli itu kan bintang tiga, polda kan bintang dua. Nah, itulah salah satu kendala perkara ini berlarut-larut sebenarnya ada beban psikologis itu," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Boyamin, selain menggugat praperadilan Kapolda, Kapolda dan Kajati atas penghentian perkara dengan tidak ditahannya Firli Bahuri, dalam gugatannya MAKI juga meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan segera pembentukan Kortas Tipikor Polri di bawah kendali Kapolri.

Menurut dia, dengan dibentuknya Kortas Tipikor di bawah langsung Kapolri, maka pimpinannya berpangkat jenderal bintang dua, seperti halnya Korps Lalu Lintas. Tidak lagi direktorat yang dijabat oleh jenderal bintang satu.

"Maka, ini sekaligus saya gunakan kesempatan adanya Kortas Tipikor supaya ini paling tidak jenderal bintang dua lah. Bintang dua ini bisa meminta tolong BKO di atas satu lagi tingkatnya bintang tiga untuk membantu, sehingga nanti benar memeriksa Firli," kata Boyamin.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam kegiatan Rapim Polri 2024 di Jakarta, Rabu (29/2/2024) mengatakan berkas pembentukan Kortas Tipikor Polri sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Terkait pengembangan Kortas Tipikor saat ini juga sudah sampai di meja presiden," kata Sigit.

Baca juga: Ada tiga gugatan praperadilan terkait Firli Bahuri di PN Jaksel
Baca juga: Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri
Baca juga: MAKI gugat Polda Metro Jaya terkait kasus Firli

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024