deluna4d rtp

Pemurni Teknologi

Erick Thohir Pastikan Kesiapan BUMN Dukung dan Sukseskan G20******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan kesiapan BUMN dalam menyukseskan perhelatan KTT G20. Hal ini juga telah dilaporkan Erick kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kesiapan BUMN saat kunjungan di Bali.

"Kita bersama-sama Bapak Presiden sudah mengecek sejumlah venue yang akan menjadi lokasi KTT G20, insyaallah semua sudah siap dalam menjamu tamu-tamu dari negara lain," ujar Erick di Nusa Dua, Bali, Rabu (9/11).

Erick juga telah meminta sejumlah BUMN yang terlibat untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menyukseskan KTT G20. BUMN, ucap Erick, mendapat tiga peran penting selama KTT G20 yang meliputi logistik dan infrastruktur, komunikasi dan media, serta asistensi dan kemitraan.

"Saya juga tadi berpesan kepada PLN, Angkasa Pura I, Telkom, dan InJourney untuk memastikan pelayanan terbaik, mulai dari bandara, konektivitas jaringan internet, hotel, dan keandalan pasokan listrik," ucap Erick.

Pria kelahiran Jakarta itu menilai KTT G20 menjadi momentum bagi Indonesia dan dunia dalam membangun dunia yang lebih baik. Erick mengatakan BUMN juga telah melakukan sejumlah inisiatif melalui pertemuan tokoh agama atau R20 dan Music20 atau M20 sebagai rangkaian dari KTT G20.

Kedua ajang ini, menurut Erick, menjadikan KTT G20 tak sekadar event yang bersifat elitis, namun juga membumi dan dirasakan masyarakat luas.

"Tentu BUMN tidak sendirian, kami selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan kementerian lain, pemerintah daerah, dan pihak lain agar KTT G20 dapat benar-benar berjalan secara optimal dan meninggalkan kesan yang baik bagi para peserta," kata Erick menambahkan.

Pegadaian Lotere Wanjie

Menaker Pastikan UMP 2023 Naik, Sesuai Tuntutan Buruh?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah memastikan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

Menaker mengaku juga sudah mengantongi data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut bakal diolah sebelum diserahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan kenaikan upah minimum.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

Jin Ke Ru Giok

Penerbangan Dibatasi, Kemenhub Imbau Warga Reschedule ke Bali saat G20******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta masyarakat mengatur ulang perjalanan ke Baliselama penyelenggaraan KTT G20. Pasalnya, ada pembatasan penerbangan reguler dari dan ke Bali mulai 13-17 November 2022.

"Kami mengimbau masyarakat untuk mengatur kembali perjalanan dan mengantisipasi adanya perubahan jadwal penerbangan dari dan ke Bali," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati seperti dikutip dari Antara, Rabu (9/11).

Kemenhub sendiri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Udara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengaturan Operasional Penerbangan Selama Penyelenggaraan KTT G20 di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Penerapannya akan dimulai pada 12-18 November di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Sementara, pemberlakuan pembatasan operasi penerbangan untuk penerbangan reguler diterapkan mulai 13-17 November.

Berdasarkan data yang diperoleh, puncak kedatangan tamu negara (VVIP) diperkirakan terjadi mulai 13 dan keberangkatan pada 16 November 2022.

"Kami telah mengimbau para operator baik bandara maupun maskapai, untuk proaktif memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pelanggannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Surat Edaran. Seperti misalnya, informasi perubahan jadwal penerbangan, penundaan, pembatalan, kompensasi, proses refund, dan sebagainya," jelas Adita.

Operasional penerbangan diprioritaskan kepada penanganan penerbangan VVIP sesuai dengan ketentuan regulasi. Namun, kebutuhan operasional penerbangan reguler juga tetap dijaga dalam jumlah terbatas.

"Mengingat beberapa tamu negara dan delegasi G20 masih ada yang menggunakan penerbangan reguler. Selain itu ditetapkan juga penerbangan menuju Bali, hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta (CGK-DPS-CGK)," katanya.

KTT G20 akan dihadiri sejumlah pihak, di antaranya negara anggota G20, negara yang diundang, hingga organisasi internasional seperti FIFA, IOC, Atlantic Council, Tesla, World Economic Forum.

"Sebagai tuan rumah, tentunya harus dipastikan pelaksanaan pengaturan penerbangan mulai dari kedatangan sampai keberangkatan berjalan dengan aman, tertib dan lancar, serta meminimalkan dampak gangguan terhadap pelayanan penerbangan selama rangkaian kegiatan berlangsung," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

seribu pemburu

Di Depan Aplikator, DPR Sentil Ojol yang Suka Parkir Sembarangan******

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan Sri Rahayu menyentil aplikator layanan ojek online (ojol) soal pengemudi yang suka parkir sembarangan.

Kritikan itu disampaikan Sri di depan perwakilan manajemen Gojek, Grab, dan Maxim dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR, Senin (7/11).

Menurutnya, keuntungan yang bisa didapatkan Gojek dan Grab tidak main-main. Bahkan, Maxim yang sejatinya adalah perusahaan Rusia sampai rela merambah pasar Tanah Air. Namun, Sri masih mempertanyakan kesungguhan aplikator memperhatikan mitranya.

Lebih lanjut, Sri mengatakan bahwa jangan hanya jauh berbicara kehadiran layanan aplikasi ojek online bisa membantu perekonomian masyarakat dan memberikan pekerjaan masyarakat yang terkena PHK, tapi juga perlu diperhatikan kesehatan para pengemudi tersebut.

"Apalagi kalau musim hujan, ke mana mereka? Kalau mobil masih bisa di dalam mobil, tapi kalau motor mau kemana mereka? Pernah gak dipikirkan itu?" sambungnya.

Menurut Sri, para pengemudi ojek online kerap tidak berpikir panjang ketika menerima orderan. Meski hujan deras, driver bakal tetap mengambil orderan tersebut dengan mengesampingkan keamanan dan kesehatan dirinya. Tujuannya agar bisa tetap mendapatkan penghasilan untuk makan.

"Oleh karena itu, aplikator ini harus mikir. Tugas Anda kan hanya di ruangan saja, untuk mengendalikan. Mereka yang di lapangan itu harus benar-benar dipikirkan, menyangkut kesehatan orang Indonesia juga. Jangan hanya diperas gitu maksud saya," tegas Sri.

Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata merespons kritik pedas itu. Ia mengaku telah mengusahakan yang terbaik untuk mitra, hanya belum sesempurna dengan yang dibayangkan.

"Mitra pengemudi ini adalah memang mitra utama kami sehingga penting bagi kami selalu agar pendapatan ini diinvestasikan kembali untuk mengembangkan ekosistem ini. Karena tadi kita berbicara pendapatan, agar pendapatan mereka juga cukup," katanya.

Ridzki juga mengaku pihak Grab selalu membayarkan asuransi kecelakaan untuk para pengemudinya. Kerja sama dengan pihak ketiga juga diupayakan untuk menunjang kebutuhan para driver.

"Kami juga selalu berusaha bekerja sama dengan pihak ketiga, tapi memang ada keterbatasan. Terkadang tempatnya tidak ada, tapi mitra pengemudi juga tetap ingin di sana. Kami selalu mencari solusi-solusi seperti itu, hanya saja memang karena kompleksitas ada beberapa yang mungkin tidak sesempurna harapan yang Ibu bayangkan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Invasi Raja Iblis

Jurus Menperin Cegah PHK di Industri Tekstil******

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang membeberkan sejumlah jurus untuk mencegah terjadi lebih banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil Indonesia.

Berdasarkan data Kemenperin, sektor industri tekstil masih tumbuh. Namun, pertumbuhannya melambat dibandingkan periode sebelumnya. Penyebabnya lantaran perekonomian global yang melambat, sehingga permintaan turun.

"Ada beberapa langkah yang kita siapkan. Salah satunya lartas (larangan terbatas) itu bisa menjadi senjata, instrumen kita (cegah PHK)," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).

Lartas ini bertujuan untuk memperkuat industri dalam negeri dari hulu hingga hilir. Dengan kebijakan ini, pemerintah akan melakukan pengaturan agar jangan sampai kinerja industri tidak maksimal.

"Kita melihat bahwa di sektor tekstil ini harus ada harmonisasi hulu intermediate hilir, harus tepat mengambil kebijakan. Jangan sampai lartas di hulunya mempengaruhi kinerja hilir dan intermediate. Lartas ini jadi salah satu opsi kita agar sektor-sektor perlambatan dan negatif bisa terjaga," imbuhnya.

Jurus lainnya yang disusun oleh Kemenperin adalah restrukturisasi kredit yang saat ini tengah dibahas dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri menambahkan pihaknya juga melakukan beberapa langkah untuk mencegah PHK.

Salah satunya melakukan komunikasi dengan pelaku usaha untuk mencapai jalan tengah paling baik, selain PHK. Langkah ini sudah berhasil dilakukan dengan salah satu satu industri tekstil alas kaki dan garmen dan berhasil mencegah PHK terhadap 4 ribu pekerja.

"Sesuai arahan menaker sebulan lalu, kami intens berkoordinasi untuk mencegah PHK dan hasil kongkrit ada 4 ribu pekerja di pabrik tekstil Jawa Barat sudah dicegah PHK karena dinas naker dan seluruh mediator ada beberapa upaya," jelasnya.

Upaya itu termasuk mengurangi beberapa fasilitas pekerja, terutama fasilitas jabatan manager dan direktur, menghapuskan bonus, mengurangi shift pembagian waktu kerja, membatasi kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, hingga merumahkan buruh sementara waktu.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

Biaya Membengkak, Kereta Cepat Jakarta******

Pembangunan proyek Kereta Cepat-Jakarta Bandungkekurangan dana. Hal itu disiratkan oleh Direktur Utama PT Kereta ApiIndonesia (Persero) Didiek Hartantyo dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (9/11) kemarin.

Ia menambahkan masalah itu terjadi karena pembengkakan biaya pembangunan proyek. Sebelumnya, pembengkakan biaya berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya pembangunan proyek hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Tapi dalam review BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US3,03 juta menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

"Artinya kalau PMN diberikan maksimal di Desember, maka kami bisa yakinkan tidak akan ada penambahan cost overrunlagi dan proyek bisa selesai pertengahan 2023," pungkasnya.

Ia mengatakan selain dari tambahan PMN, pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

[Gambas:Video CNN]

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun.

Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

"Dari Rp21,7 triliun ini, maka harapannya 25 persen dipenuhi oleh ekuitas, 60 persen dipenuhi dari porsi Indonesia dan China 40 persen," jelasnya.