rumahduit slot

Hanya dihormati

ugslot net

BRI siapkan strategi jelang berakhirnya restrukturisasi COVID******

Apabila dihitung dari puncaknya, sebesar Rp210 triliun itu sudah keluar dari status restrukturisasi sehingga sekarang outstanding-nya tinggal Rp54 triliun....

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyiapkan strategi pencadangan dalam menghadapi berakhirnya program restrukturisasi kredit COVID-19 pada Maret 2024 sebagaimana kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa perseroan telah mencatatkan penyusutan nilai kredit terdampak COVID-19 yang direstrukturisasi, di mana outstandingkredit restrukturisasi COVID-19 per Desember 2023 turun menjadi Rp54,5 triliun dari Rp107,2 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Apabila dihitung dari puncaknya, sebesar Rp210 triliun itu sudah keluar dari status restrukturisasi sehingga sekarang outstanding-nya tinggal Rp54 triliun,” kata Sunarso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca juga: BRI jadi perusahaan pertama di Indonesia yang penuhi standar PRISMA versi Kemenkumham

Dengan persiapan berakhirnya restrukturisasi tersebut, BRI menyiapkan pencadangan yang memadai dengan Non Performing Loan(NPL) Coveragemencapai 215,27 persen per Desember 2023, lebih dua kali dari NPL yang telah dicadangkan.

“Saya kira itu lebih dari cukup ya. Dan kemudian kualitas kredit atau NPL BRI terkendali di level 2,95 persen,” ujar dia.

Di samping itu, strategi lain yang dilakukan, yakni dengan selective growthdan tetap memperkuat risk management. BRI telah membentuk regional risk managementdi setiap wilayah untuk mengawal kualitas kredit serta secara aktif melakukan pemantauan pada portofolio kredit.

BRI juga akan berfokus pada penguatan kapabilitas retail banking serta memiliki aspirasi tambahan, yaitu optimalisasi kontribusi perusahaan anak. Juga, fokus pada  UMKM, khususnya di ultra mikro, yang diwujudkan dengan melanjutkan kinerja dan strategi Holding UMi menjadi prioritas utama sebagai sumber pertumbuhan baru.

“BRI akan tetap memastikan tersedianya sumber pertumbuhan baru, terutama datang dari segmen ultra mikro, yang kedua adalah memastikan kecukupan modal untuk meng-coverpertumbuhan bisnis secara sustaindi tahun 2024 ini,” tutur Sunarso.

Dari sisi fungsi intermediasi hingga akhir Desember 2023, BRI berhasil mendorong penyaluran kredit tumbuh 11,2 persen year-on-year(yoy) menjadi Rp1.266,4 triliun. Pencapaian tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit industri perbankan nasional yang sebesar 10,4 persen yoy di sepanjang 2023.

Baca juga: OJK: Kredit restrukturisasi COVID-19 menurun jadi Rp285,32 triliun

Sementara itu, kinerja BRI sepanjang 2023 secara konsolidasian tercatat aset perseroan tumbuh 5,3 persen yoy menjadi sebesar Rp1.965 triliun, dan membukukan laba sebesar Rp60,4 triliun atau tumbuh 17,5 persen yoy.

Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), hingga akhir Desember 2023 BRI berhasil menghimpun DPK sebesar Rp1.358,3 triliun atau tumbuh 3,9 persen yoy, lebih baik dibandingkan dengan DPK industri perbankan nasional yang tumbuh 3,8 persen secara yoy pada akhir Desember 2023. Penghimpunan DPK BRI masih didominasi oleh dana murah (CASA) dengan persentase mencapai 64,4 persen atau setara dengan Rp874,1 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

cara pinjaman online cepat cair

Kejaksaan Tinggi geledah kantor Disnakertrans Papua Barat******

Manokwari (ANTARA) - Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat melakukan penggeledahan pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Papua Barat untuk melengkapi alat bukti penyidikan kasus dugaan korupsi dana tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat Abun Hasbullah Syambas di Manokwari, Senin, mengatakan dokumen yang disita sebagai alat bukti tambahan meliputi surat permintaan pembayaran TPP periode Oktober-November 2023.

Anggaran tersebut, kata dia, sudah dicairkan 100 persen atau senilai Rp800 juta atau per bulan Rp400 juta oleh Bendahara Pengeluaran Disnakertrans Papua Barat yang berinisial AN.

"Kasus penyalahgunaan TPP sudah masuk penyidikan makanya kami geledah untuk menyita bukti-bukti tambahan," kata Abun.

Baca juga: Kejati Papua Barat siapkan jaksa pengacara negara dampingi KPU

Sebelumnya, kata dia, penyidik kejaksaan sudah melakukan klarifikasi terhadap dua orang saksi yaitu Kepala Disnakertrans Papua Barat berinisial FDJS beserta bendahara pengeluaran.

Dengan demikian, kata dia, dalam waktu dekat Kejati Papua Barat segera menetapkan calon tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana TPP tersebut.

"Dalam waktu dekat kami akan menetapkan tersangka. Kepala dinas dan bendahara pengeluaran cukup kooperatif selama pemeriksaan sebagai saksi," tutur Abun.

Baca juga: Kejaksaan Tinggi Papua tahan mantan ketua Bawaslu Papua Barat

Dalam penggeledahan tersebut, Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat sekira pukul 14.30-16.00 WIT yaitu ruangan kepala dinas dan ruangan bendahara pengeluaran.

Selain surat permintaan pembayaran, kejaksaan juga menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

Baca juga: Pengamat nilai penanganan perkara korupsi Papua Barat belum maksimal

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

sistem tanam acak

pinjol syariah cepat cair

Polda Jatim terjunkan tim khusus selidiki teror bom di Pamekasan******

Sudah kita identifikasi bahan dasarnya (peledak) kalau tidak salah dari bom ikan ya, 'bondet'

Surabaya (ANTARA) - Kepolisian Daerah Jawa Timur menerjunkan tim khusus untuk menyelidiki teror bom oleh orang tak dikenal (OTK) terhadap rumah Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Dusun Timur RT 01 RW 03, Desa Nyalabuh Daya, Kabupaten Pamekasan.

"Kami sudah menerjunkan tim khusus dari Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk mendukung upaya penyelidikan yang dilakukan petugas Kepolisian Resor Pamekasan," kata Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Imam Sugianto di Surabaya, Selasa.

Imam menyebut jika bom yang dilemparkan ke rumah Kusairi (52) tersebut, merupakan bom ikan sejenis bondet.

"Sudah kita identifikasi bahan dasarnya (peledak) kalau tidak salah dari bom ikan ya, bondet," ujar Imam.

Jenderal bintang dua polisi itu berharap motif teror terhadap rumah Ketua KPPS di Pamekasan dalam waktu dekat bisa segera terungkap. Begitu pula dengan pelaku juga secepatnya dapat ditangkap.

"Mudah-mudahan motif sama pelaku yang sedang didalami sama tim dalam waktu tidak terlalu lama, mudah-mudah dapat kita ungkap, doakan saja," ujar dia berharap.

Dia menyampaikan dalam peristiwa itu tidak ada korban, baik luka-luka maupun meninggal dunia. Namun, pihaknya menegaskan akan bekerja keras mengungkap motif di balik aksi yang telah mengguncang kondusivitas pasca-Pemilihan Umum 2024 di Pamekasan.

Baca juga: Polisi periksa benda mencurigakan di Pamekasan

"Kita belum tahu motifnya. Kita tidak usah berandai-andai, biarkan tim bekerja dulu," ucapnya.

Sampai saat ini, sudah ada beberapa orang yang dimintai keterangan guna membantu proses penyelidikan. Hanya saja dari semua keterangan yang diperoleh di lapangan, petugas kepolisian belum mendapat petunjuk yang mengarah ke pelaku pelemparan bondet.

"Biarkan tim penyidik Polda Jatim me-back upPolres Pamekasan. Tim sedang bekerja kita tunggu saja," kata Kapolda Jatim.

Seperti diketahui, rumah Kusairi, Ketua KPPS yang juga berprofesi sebagai guru asal Dusun Timur RT 01, RW 03, Desa Nyalabuh Daya, Kabupaten Pamekasan, dilempar bom.

Pelemparan terjadi sekitar pukul 03.00 WIB, pagi tadi. Akibatnya, rumah Kusairi rusak. Terutama bagian teras, genting serta plafon kamar.

Saat ledakan berlangsung, Kusairi diduga sedang tidak berada di rumah. Sehingga peristiwa ini tidak menyebabkan jatuhnya korban. Kendati demikian, kerugian material ditaksir belasan juta rupiah.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Tuan dan kegilaan jahat

erek2 93

KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga turut memanggil Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali, serta pegawai negeri sipil (PNS) Maluku Utara Jufri Salim, pensiunan PNS Muabdin Hi Rajab, pihak swasta Olivia Bachmid dan Silvester Andreas serta Direktur Utama PT. Adidaya Tangguh Eddy Sanusi.

Namun, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Baca juga: Sekdaprov: Gubernur Malut AGK ke Jakarta hadiri undangan

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Catatan Pengaduan

pola gacor sweet bonanza xmas

Enam orang rampungkan tahap pertama kursus dan seleksi penilai wasit******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak enam wasit terpilih yaitu Fariq Hitaba, Muhammad Khisfan, Maslah Ihsan, Juhandri Setiana, Oky Dwi Putra dan Aries Papuling telah merampungkan tahap pertama kursus dan seleksi penilai wasit yang dilakukan oleh PSSI di Jakarta, Sabtu (17/2) kemarin. Dikutip dari laman resmi PSSI, Minggu, rangkaian kursus dan seleksi penilai wasit tahap pertama ini ditutup dengan agenda 'role play' atau bermain peran dalam sebuah video pertandingan yang disajikan. Mereka disuguhkan beberapa video pertandingan oleh Instruktur Wasit FIFA Mohamad Rodzali untuk dianalisa bersama kemudian memberikan penjelasan mengenai hasil analisanya yang didampingi oleh Jimmy Napitupulu, Purwanto dan Agus Haryono. Pada agenda bermain peran tersebut, satu berperan sebagai penilai wasit, dua orang sebagai wasit dan dua lainnya sebagai asisten wasit. Hal itu dilakukan secara bergantian, hingga keenamnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk berperan sebagai penilai wasit. Satu di antara wasit peserta kursus ini, Fariq Hitaba mengatakan dirinya mendapatkan banyak ilmu dari kegiatan bermain peran ini dan diharapkan dapat menerapkan ilmu tersebut ketika ia bekerja sebagai penilai wasit. "Sebagai penilai wasit, dalam role playhari ini, saya mendapatkan banyak ilmu dan pandangan bagaimana nantinya saya akan bertugas menjadi penilai wasit. Jadi kita harus terus melakukan pendekatan serta berkomunikasi secara profesional dengan wasit dan asisten wasit, sebelum, saat jeda waktu dan sesudah laga," ungkap Fariq. Baca juga: Sebanyak enam peserta lolos tes seleksi kursus penilai wasit PSSI Sementara itu, salah satu pendamping dalam kegiatan ini, Purwanto menjelaskan, keenam wasit ini akan kembali dinilai dan penilaiannya mencakup antara lain mengenai pemahaman terhadap teknologi informasi dan juga pemahaman terhadap Law of The Game.  "Siapa yang akan terus lanjut hingga akhir dan bergabung dengan peserta baru lainnya, namun nanti kami berharap semuanya bisa terus lanjut hingga akhir dan bisa menambah jumlah serta kualitas penilai wasit di Indonesia," jelas Purwanto. Kursus dan seleksi ini masih akan terus berlanjut, dengan beberapa penambahan wasit serta asisten wasit baru sebagai calon penilai wasit dan keenam orang ini akan terus mengikuti kegiatan hingga akhir. Tanggal 22-25 Februari 2024, seleksi dan kursus penilai wasit kembali dimulai. Selain itu pada 26-29 Februari 2024, ada kegiatan akhir serupa juga untuk implementasi sistem. Agar kegiatan dan ilmu yang disampaikan oleh Instruktur FIFA dapat efektif, maka PSSI membaginya menjadi dua gelombang (untuk tanggal 22-25 Februari dan 26-29 Februari 2024) karena jumlah peserta nantinya kurang lebih 30 orang.

Baca juga: PSSI targetkan seleksi penilai wasit menyentuh standar Liga Inggris

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

One Piece: Rasul Laut

pusat betting 365

KPAI: Penanganan kekerasan di sekolah belum munculkan efek jera******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan penanganan terhadap pelaku kekerasan di satuan pendidikan belum memunculkan efek jera terhadap pelaku, sehingga kekerasan seperti perundungan terhadap anak masih terus terjadi di satuan pendidikan.

"Penanganan pelaku kekerasan di satuan pendidikan baru tahap penegakan aturan, belum menyentuh pada pemulihan dan penyadaran terhadap dampak perilaku negatif yang dilakukan dapat menyakiti orang lain dan merugikan diri sendiri, sehingga tidak muncul efek jera bagi pelaku yang berkelanjutan," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Hal ini dikatakan Aris menanggapi kasus perundungan terhadap siswa yang terjadi di sekolah internasional di Tangerang Selatan, Banten, yang salah satu pelakunya diduga anak dari artis berinisial VR.

Baca juga: KPAI tekankan pengawasan sekolah cegah perundungan anak

KPAI juga menyebutkan sumber daya manusia yang terlibat dalam tim pencegahan dan penanganan di sekolah tidak semuanya memiliki kompetensi perlindungan anak yang komprehensif.

"Misalnya, bukan berlatar belakang psikologi atau BK (bimbingan konseling), atau setidaknya memiliki kepekaan atau perspektif perlindungan anak," kata Aris.

Menurut dia, perundungan masih sering terjadi di sekolah karena satuan pendidikan masih belum memahami bahwa selain fungsi pembelajaran, sekolah juga harus menjalankan fungsi perlindungan.

Baca juga: Anggota DPR minta sekolah tindak tegas pelaku perundungan

"Edukasi, sosialisasi, penguatan sistem pencegahan, dan penanganan pada satuan pendidikan masih belum maksimal. Rutinitas target kurikulum hanya pada capaian pengetahuan dan keterampilan, tetapi pada ranah sikap dan karakter anak masih belum mendapatkan perhatian serius," ujar Aris.

Sebelumnya, informasi kasus perundungan terhadap seorang siswa di SMA internasional di Tangerang Selatan, beredar di media sosial. Perundungan tersebut diduga dilakukan oleh para siswa senior korban.

Korban saat ini dirawat di rumah sakit karena mengalami memar hingga luka bakar di tubuhnya.

Baca juga: Polisi sebut kasus perundungan di Tangsel telah terjadi dua kali

Sementara pihak sekolah menyebut bahwa pengeroyokan terhadap anak dilakukan di luar sekolah.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024