rtp adalah slot

Evolusi seni bela diri ekstrim

PDIP Buka Pintu Maaf Buat Jokowi, Ini Syaratnya******

SOLO —PDI Perjuangan (PDIP) membuka pintu maaf apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin berdamai. Meski demikian, ada syarat yang harus dipenuhi Jokowi.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, Jokowi harus terlebih dahulu meninggalkan kepentingan pribadi. Jokowi harus kembali mendahulukan kepentingan rakyat.

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

“Selama pemimpin itu dekat dengan rakyat, lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan keluarga, pasti dekat, pasti enggak ada jarak dengan kami,” ujar Hasto kepada wartawan di kediaman Megawati, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).

Dia mengeklaim, PDIP merupakan partai wong cilikalias rakyat kecil. Oleh sebab itu, lanjutnya, Jokowi juga harus mementingkan rakyat daripada keluarga atau golongan apabila ingin berdamai dengan PDIP.

“Oh iya [buka pintu damai jika Jokowi berpihak ke rakyat]. Itu kan, tujuan berpolitik adalah itu. Maka kami membuka diri di dalam berpolitik dengan mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat,” katanya.

Sebagai informasi, belakangan hubungan antara PDIP dan Jokowi tampak renggang. Meski demikian, muncul isu Jokowi ingin menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

PDIP kerap menarasikan adanya tekanan dari penguasa hingga ketidaknetralan aparat dalam Pilpres 2024. Apalagi, Jokowi semakin buka-bukaan menampakkan kedekatannya dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Terlebih, calon wakil presiden pendamping Prabowo merupakan putra sulung Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, PDIP mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “PDIP Buka Pintu Maaf untuk Jokowi, Tapi Ada Syaratnya” 

Berubah menjadi lolita yang mahakuasa dalam kiamat

Soal Pengganti Firli, Istana Sebut Presiden dan Setneg Perlu Konfirmasi******

JAKARTA — Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) perlu melakukan konfirmasi kembali terkait pengganti mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Ini proses yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh presiden dan Kementerian Sekretariat Negara tentang kandidat,” kata Ari di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Ari menjelaskan proses konfirmasi yang dilakukan presiden dan Kemensetneg harus selesai sebelum nama kandidat pengganti Firli diajukan ke DPR.

Menurut Ari, pengajuan itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pada Pasal 33 UU KPK itu tertulis bahwa presiden dapat mengajukan ke DPR tentang calon pengganti dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih saat uji kelayakan dan kepatutan.

“Sebenarnya, dalam koridor undang-undang kan sudah jelas. Dari empat calon pimpinan yang ikut fit and proper test dan kemudian tidak terpilih, itu perlu dikonfirmasi lagi oleh Bapak Presiden (Jokowi),” jelas Ari.

Merujuk pada aturan tersebut, empat orang yang tidak terpilih saat seleksi calon pimpinan KPK pada tahun 2019 adalah Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Roby Arya Brata.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keppres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 28 Desember 2023 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

“Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden (Jokowi) telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024. Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” ujar Ari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Firli juga telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi melalui Kemensetneg tertanggal 22 Desember 2023.

Dasar perapian

Bobby Nasution Nilai Penampilan Gibran di Debat Cawapres 2024 Wajar******

MEDAN —Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menilai penampilan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saat Debat Cawapres 2024 masih wajar.

Bobby mengatakan hal itu untuk menanggapi opini soal Gibran yang dianggap tidak memiliki etika saat debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024) malam.

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

“Giliran kami (Gibran) bertanya, dibilang enggak (punya) etika, enggak sopan. Giliran kami diserang, kami diam-diam saja,” kata Bobby, Senin (22/1/2024) sebagaimana dilansir Antara.

Menurut dia, semua hal bisa terjadi pada agenda yang diselenggarakan KPU RI tersebut.

Bobby mengatakan tujuan debat ialah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan visi dan misi, serta bagaimana mengatasi persoalan bangsa sebelum pemungutan suara Pilpres pada 14 Februari 2024.

“Dibilang, ya, namanya debat. Kalau mau santai-santai, namanya silaturahim,” kata Bobby.

Sementara itu, pakar gestur dan mikro ekspresi jebolan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Monica Kumalasari, menyampaikan Gibran Rakabuming Raka kerap menampilkan gestur dan ekspresi menyerang saat debat keempat.

“Dari (cawapres nomor urut) 2 kali ini berbeda dengan tampilan sebelumnya, yang sudah mendapatkan sentimen positif dari masyarakat. Kali ini justru menampilkan ekspresi-ekspresi menyerang yang tidak perlu,” kata Monica.
???????
Monica menyebut Gibran beberapa kali menyentil cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. ??Sentilan Gibran ialah menyindir Muhaimin membaca catatan saat debat.

Bahkan, saudara ipar Bobby Nasution itu memeragakan gerakan pantomim saat menganggap tidak menemukan jawaban dari cawapres nomor urut 3, Mahfud Md.

Menurut Monica, sikap Gibran itu justru menimbulkan kesan dan sentimen negatif, bahkan menghilangkan citra santun yang selama ini melekat di sosok putra sulung Presiden Joko Widodo itu.

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

TKN Prabowo******

SOLO —Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memastikan pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, hanya kabar angin.

Sekretaris Jenderal TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menjelaskan sampai saat ini dirinya masih belum mendengar dan mendapatkan informasi ihwal pertemuan tersebut.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

Pertemuan itu rencananya adalah ajakan Presiden Jokowi ke Megawati Soekarnoputri untuk berkoalisi jika Ganjar-Mahfud tidak masuk ke putaran kedua Pilpres 2024.

“Belum ada keterangan dari Pak Jokowi bahwa dia pengin ketemu Bu Mega dan belum ada keterangan juga tuh dari Ibu Mega bahwa Pak Jokowi pengin ketemu juga,” tuturnya di Jakarta, Senin (22/1/2024).

Menurutnya, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri itu masih kabar angin yang simpang siur dan beredar di media sosial saja, karena belum ada kepastiannya.

Kendati demikian, Nusron mengatakan jika kabar angin itu benar, maka TKN Prabowo-Gibran akan bersyukur dan siap berkoalisi dengan siapapun.

“Tanyakan sama yang ngasihkabar itu, tapi kalo ada pertemuan ya saya nilai bagus itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengamini bahwa Megawati selalu terbuka untuk melakukan pertemuan dengan Jokowi. Apalagi, jika pertemuan tersebut ditujukkan untuk memikirkan hajat rakyat Indonesia.

“Sejak dulu enggak ada persoalan, tetapi nanti kalau mau datang biar ditemani Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, serta Pak Ahok. Namun, sejauh ini enggak ada [permintaan Jokowi bertemu dengan Megawati],” ucap Hasto.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Timses Prabowo Bantah Pertemuan Jokowi dan Megawati” 

Puncak seni bela diri

Prabowo Subianto Dilaporkan ke Bawaslu******

SOLO —Calon Presiden (capres) Prabowo Subianto dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan tindak pidana pelanggaran Pemilu 2024 yang terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Capres nomor urut 2 itu diduga memberi arahan kepada aparatur sipil negara (ASN) pada Kemenhan untuk mempromosikan pasangan calon Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 melalui akun X atau Twitter resmi milik Kemenhan.

Promosi BRI Angkat Potensi Perempuan lewat Holding Ultra Mikro di WEF 2024 Swiss

Akun X bernama @Kemhan_RI diduga telah mempromosikan paslon Prabowo-Gibran pada saat mencuit Mess Perwira Soekani dengan cara menuliskan tagar tambahan #PrabowoGibran2024.

“ASN itu dilarang untuk terafiliasi di dalam Pemilu 2024, itu namanya tidak netral. Kami melaporkan Menhan Prabowo Subianto dan ASN yang memegang akun X Kemenhan atas dugaan pelanggaran Pemilu karena kami menduga ada arahan khusus untuk mempromosikan Prabowo-Gibran melalui fasilitas negara,” tutur Ketua Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Bersih, Hemi Lavour di Kantor Bawaslu Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Hemi mencurigai kemungkinan adanya arahan dari para petinggi Kemenhan untuk memberikan dukungan ke Prabowo-Gibran. Hal ini mengingat ASN yang berada di Kemenhan masih diisi oleh militer yang hanya bisa menuruti atasannya.

“Ini bukan pelanggaran administratif tetapi juga struktural, karena masih ada nuansa militeristik, ada unsur komando di Kemhan. Apakah mungkin ada cuitan tanpa ada perintah dari atasannya,” katanya.

Dia juga mendesak Kemenhan melakukan evaluasi internal agar tidak terjadi dugaan pelanggaran pemilu lainnya, mengingat Menhan Prabowo Subianto saat ini tengah menjadi peserta Pemilu 2024.

“Harus dilakukan evaluasi menyeluruh di internal mereka agar hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Prabowo Subianto Dilaporkan ke Bawaslu, Buntut Salah Hastag Akun Kemhan_RI”

Superstar Xuankai

Debat Cawapres 2024, Mahfud MD Kritik Food Estate: Gagal dan Merusak Lingkungan******

SOLO —Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD mengkritik program food estateyang dijalankan pemerintah dan dikomandani oleh Prabowo Subianto saat ini merupakan proyek yang gagal dan merusak lingkungan. Hal tersebut dijelaskan Mahfud MD dalam Debat Cawapres 2024 yang digelar Jakarta Convention Centre, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Dalam debat bertemakan Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desaitu, cawapres yang kini juga menjabat sebagai Menkopolhukam ini mengatakan program food estatemerupakan program yang merugikan.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

“Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan itu semua untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Jangan misalnya seperti food estateyang gagal dan merusak linkgungan. Yang benar saja, rugi dong kita,” jelas Mahfud MD yang disiarkan langsung di kanal Youtube KPU RI, Minggu.

Selain Mahfud, di Debat Cawapres 2024 kritikan food estatejuga datang dari cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar. Cawapres yang kerap disapa Cak Imin ini mengatakan program food estatemengabaikan berbagai pihak, termasuk petani hingga masyarakat ada. Selain itu, program food estate yang dicanangkan Prabowo itu disebut menyisakan konflik agraria.

“Upaya pengadaan pangan nasional melalui food estate. Food estateterbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat dan menghasilkan konflik agararia. Bahkan, merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” jelas Cak Imin.

Food estate merupakan proyek lumbung pangan hasil kolaborasi kementerian dalam upaya mengantisipasi terjadinya krisis pangan di Indonesia. Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), kolaborasi tersebut juga merupakan satu proses yang tidak dapat terpisahkan.

Ada beberapa kementerian yang terlibat dalam proyek tersebut, di antaranya Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pertahanan. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan juga menyebut proyek ini menjadi strategi utama untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Menurut dia, food estateadalah strategi jitu untuk mengentaskan polemik pangan dan pertanian yang menjadi masalah strategis bangsa.