cara pinjam uang di bank syariah

Pedang, Sihir, dan Taksi

Perusahaan Pesan******

Perusahaan jasa pesan-antar makanan Amerika Serikat, Grubhub, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 400 karyawan atau setara 15 persen dari total pekerjanya.

Manajemen Grubhub beralasan pemangkasan karyawan dilakukan lantaran tingginya biaya operasional perusahaan, serta turunnya permintaan pesanan.

"Kami perlu membuat beberapa keputusan sulit untuk mempertahankan daya saing kami, memberikan layanan terbaik untuk pengunjung dan mitra kami lainnya, dan menjadi sukses untuk jangka panjang," kata CEO Grubhub Howard Migdal dalam memo internal untuk karyawan, dikutip CNN, Selasa (13/6).

Menurutnya, bisnis pengiriman makanan telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, ketika banyak restoran dibatasi untuk melayani makan di tempat karena pandemi covid-19.

Namun, Migdal menjelaskan biaya operasional juga naik.

"Bisnis kami telah berkembang sejak pra-pandemi 2019 tetapi biaya operasi dan staf kami juga meningkat lebih tinggi," ujarnya.

Grubhub bersaing dengan Uber Eats dan Doordash untuk bisnis pengiriman makanan ini. Beberapa operator memilih untuk mengelola pengiriman sendiri atau mengandalkan layanan lokal, daripada beralih ke pemain utama.

Pengumuman PHK ini menjadikan Grubhub sebagai perusahaan terbaru yang memangkas karyawan. Spotify, Tyson, Walmart, McDonald's telah lebih dulu mengambil opsi PHK pada tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Abadi

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.

pengamat dunia

KCIC Gandeng UI Kaji Harga Tiket Kereta Cepat******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengungkapkan saat ini pihaknya masih mengkaji besaran harga tiket kereta cepatJakarta-Bandung (KCJB) yang ditargetkan beroperasi secara komersial Oktober mendatang.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti menuturkan kajian tersebut dilakukan pihaknya dengan menggandeng Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi, dan Layanan Rekayasa (POLAR) Universitas Indonesia (UI).

"Memang saat ini soal tarif belum kami publikasikan dan masih dalam tahap pembahasan dengan semua pihak," ucap Emir di Stasiun KCJB Halim, Jakarta, Rabu (14/6).

Pada masa tersebut masyarakat akan diajak naik kereta cepat dengan tarif yang spesial bahkan gratis. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan moda transportasi dengan kecepatan hingga 350 km per jam ini.

Ia menyebut masa pengenalan operasional KCJB tersebut direncanakan akan diterapkan sampai September 2023. Sementara, operasi secara komersial ditargetkan pada Oktober.

"Iya (Oktober), sudah sesuai dengan ketentuan dan pembayaran tarif yang berlaku," ucapnya.

Lebih lanjut, Emir menuturkan selama proses uji coba Agustus-September pihaknya juga tengah menggodok skema agar masyarakat bisa naik secara gratis.

Namun, belum berani berjanji uji coba itu benar-benar gratis untuk masyarakat. Sebab, pihaknya juga masih menunggu hasil kajian dari skema pembelian tiket.

"Gratis, tidak nol tapi, ada transaksi yang harus dilakukan sehingga ada proses booking tiket, harga nya berapa akan diumumkan lebih lanjut," jelas Emir.

Ia mengatakan selama uji coba pada Agustus masyarakat bisa naik kereta cepat dari Stasiun Halim, Jakarta menuju Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dari Stasiun Padalarang, masyarakat langsung bisa naik KA pengumpan (feeder) menuju Stasiun Bandung.

Durasi perjalanan KA feeder ke Stasiun Bandung sekitar 18 menit. Adapun tarif untuk KA Feeder ini sudah termasuk dalam tiket KCJB. Artinya, penumpang tidak perlu membayar tiket lagi.

"Feederkami sudah punya keretanya jadi rangkaian keretanya sudah disiapkan oleh KAI yang nantinya jadwalnya akan disesuaikan dengan kereta cepat," ucap Emir.

[Gambas:Video CNN]

Game ini menyerang dunia lain

Jusuf Hamka Ancam Gugat Staf Khusus Sri Mulyani******

Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka mengancam akan mensomasi atau menggugat Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Langkah itu ia lakukan terkait pernyataan Yustinus yang menyebut dirinya bukan siapa siapa di CMNP. Ia mengatakan pernyataan tersebut merupakan fitnah dan pencemaran nama baik.

"Dia mengatakan bahwa saya bukan siapa-siapa di CMNP, saya bukan siapa-siapa di daftar pemegang saham tak ada. Bagaimana tidak ada, matanya rabun ayam kali. Lihat saja di Ditjen AHU saya pemegang saham pengendali walaupun satu lembar doang, saya beneficial owener-nya," kata Jusuf kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/6).

Untuk mengambil langkah hukum itu, ia menjelaskan dirinya sudah sepakat bersama pemegang saham CMNP untuk menunjuk kuasa hukum Maqdir Ismail.

Pengacara diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat dalil somasi atau gugatan.

Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo mempersilakan Jusuf Hamka mengambil langkah hukum terhadapnya.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).

"Prinsipnya kalau diminta penjelasan saya akan memberikan penjelasan, tapi sama sekali tidak ada intensi buruk. Tidak ada niatan buruk apapun dari saya. Cek dari awal saya tidak ada omong Jusuf Hamka," imbuh Prastowo.

Prastowo menegaskan dia tidak pernah menyebut Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Anak buah Menkeu Sri Mulyani itu merinci dia hanya mengutip data di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Menurutnya, nama Jusuf Hamka memang tidak tercantum dalam nama direksi atau komisaris CMNP.

"Itu bukan saya yang ngomong (Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di CMNP), lihat dulu. Saya tidak ngomong bukan siapa-siapa, kami Kemenkeu itu berperkara dengan PT CMNP. CMNP kalau mau ditunjuk dari 1997, 2003, 2010, 2023, pemiliknya berubah-ubah namanya perusahaan publik, maka kami harus berkomunikasi dengan siapa?" jelasnya.

Prastowo bahkan siap untuk kopi darat dengan Jusuf Hamka. Ia menyebut tidak punya masalah pribadi dengan Bos CMNP tersebut.

"Ya sebagai teman tentu saja mau (ngopi bareng Jusuf Hamka), tidak ada masalah saya. Tapi lagi-lagi ini bukan personal. Kalau saya salah, saya hanya membaca SK Ditjen AHU, nanti saya kasih SK-nya. Aktanya kan begitu. Saya berdasarkan akta yang di-uploaddi Ditjen AHU, tidak nambahin tidak mengurangi," tegas Prastowo.

Sengketa antara Jusuf Hamka dengan Kemenkeu termasuk dengan Yustinus Prasowo merupakan buntut dari kasus tagihan utang Rp800 miliar yang diajukan oleh bos jalan tol itu kepada Kemenkeu yang hingga kini tak lekas dibayar.

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk alias CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

kebangkitan orang mati

Harga Emas Melesat Jadi Rp1,061 Juta per Gram******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,061 juta per gram pada Jumat (16/6) pagi. Harga emas terpantau naik Rp9.000 per gram dari perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp9.000 per gram dari Rp933 ribu per gram menjadi Rp942 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp580,5 ribu, 2 gram Rp2,06 juta, 3 gram Rp3,06 juta, 5 gram Rp5,08 juta, 10 gram Rp10,10 juta, 25 gram Rp25,13 juta, dan 50 gram Rp50,19 juta.

Harga jual emas tersebut belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX turun 0,06 persen menjadi US.969 per troy ons. Senada, harga emas di perdagangan spotjuga turun 0,06 persen ke US.956 per troy ons pada pagi ini.

Sebelumnya, analis Pasar Lukman Leong memproyeksi harga emas internasional bakal turun akibat kenaikan imbal hasil pemerintah AS akibat pernyataan mengejutkan Ketua The Fed Jerome Powell bahwa akan ada kenaikan lanjutan suku bunga AS.

"Harga emas diperkirakan akan turun tertekan oleh naiknya imbal hasil obligasi AS," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.920 per troy ons dan resistance US.950 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Sistem dewa pedang terkuat

Beyonce Dituding Jadi Biang Kerok Inflasi di Swedia******

Beyonce dituding menjadi biang kerokinflasi Swediapada Mei 2023. Pasalnya, konser diva asal AS ini mengerek harga barang dan jasa, terutama dari sektor restoran dan perhotelan.

Dilansir AFP,Badan Statistik Swedia melaporkan inflasi Swedia turun di bawah 10 persen pada Mei. Namun, angkanya masih lebih tinggi dari perkiraan.

Tercatat, harga konsumen Mei naik 9,7 persen (yoy), turun dari 10,5 persen pada April. Inflasi bulan lalu merupakan yang pertama berada di bawah 10 persen dalam lebih dari enam bulan.

Pada saat yang sama, biaya barang dan jasa tertentu, misalnya kunjungan hotel dan restoran, layanan rekreasi, dan pakaian naik.

Kepala Ekonom Swedia Danske Bank Michael Grahn menilai kunjungan Beyonce ke Stockholm bisa menjelaskan kenaikan yang tidak terduga pada kelompok tersebut.

"Awal tur dunia Beyonce di Swedia tampaknya telah mewarnai inflasi Mei, seberapa besarnya tidak pasti," kata Grahn dalam sebuah unggahan di media sosial.

Grahn memperkirakan konser Beyonce bulan lalu menyumbang 0,2 dari 0,3 poin persentase yang ditambahkan ke inflasi berdasarkan harga hotel dan restoran.

Puluhan ribu penggemar berbondong-bondong ke Stockholm pada pertengahan Mei untuk menyaksikan dua konser Renaissance World Tour yang menandai tur solo pertama Beyonce dalam tujuh tahun terakhir.

Dalam konser yang berlangsung sekitar tiga jam itu Beyonce menyanyikan 35 lagu dari album Renaissance dan lagu-lagu hit musisi tersebut sebelumnya.

Inflasi Swedia memuncak pada Desember sebesar 12,3 persen. Inflasi itu merupakan yang tertinggi lebih dari 30 tahun belakangan ini. Meski demikian inflasi sedikit melambat pada Januari menjadi 11,7 persen, tetapi secara tak terduga melonjak kembali menjadi 12 persen pada Februari.

Untuk mengendalikan inflasi, bank sentral Swedia telah berulang kali menaikkan suku bunga acuan.

Riksbank menaikkan suku bunga menjadi 3,5 persen pada akhir April dan membuka peluang untuk kembali menaikkan suku bunga seperempat poin pada Juni atau September mendatang.

Tahun ini, bank sentral memperkirakan ekonomi Swedia kontraksi 0,7 persen, dan memperkirakan inflasi yang tidak disesuaikan sebesar 8,9 persen dan meningkatnya pengangguran.

[Gambas:Video CNN]