tokopedia slot88 link

Tak terkalahkan

balaksix

Kemenparekraf: Sabang punya modal lengkap jadi daerah pariwisata******

Banda Aceh (ANTARA) - Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Nia Niscaya menyebut Kota Sabang memiliki modal yang lengkap untuk menjadi daerah destinasi wisata unggulan di Tanah Air.

“Kesan saya disini bisa kelihatan sekali potensi dari sektor Parekraf tentunya yang muncul dari lokal, dan itu cukup mengagumkan,” kata Nia Niscaya di Kota Sabang, Jumat.

Hal itu disampaikan Nia Niscaya usai pembukaan Sabang Marine Festival 2024, yang digelar secara kolaborasi oleh Pemerintah Kota Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Dinas Pariwsata dan Kebudayaan Aceh serta Kemenparekraf.

Ia menjelaskan, Sabang memiliki tiga modal penting untuk menjadi daerah destinasi wisata yakni aksesibilitas, amenitas dan atraksi.

“Aksesnya mudah kan ke Sabang, amenitas disini hotel ada, restoran juga keren banget, dan atraksi yang menjadi tantangan, salah satunya atraksi adalah event dan juga bagaimana event itu juga bisa kita nikmati,” katanya.

Oleh karena itu, Nia sangat mengapresiasi Pj Wali Kota Sabang Reza Fahlevi yang berkolaborasi dengan instansi terkait untuk menyelenggarakan agenda pariwisata Sabang Marine Festival sebagai salah satu atraksi, sehingga akan sangat berdampak pada pertumbuhan Parekraf.

“Saya apresiasi kepada tentu Pj wali kota karena bisa menyatukan semua energi. Jadi ini yang kita sebut kolaborasi, dan juga sebuah inovasi dan mengadaptasi dengan kondisi saat ini,” ujarnya.

Dengan modal tiga hal dasar tersebut, menurut Nia, dapat membuat wisatawan tidak bosan untuk berada berlama-lama di daerah berjulukan Pulau Weh itu.

“Jadi kalau wisatawan kesini itu, 24 jam agendanya ada. Maka, jangan sampai 24 jam disini, terus malam saya tidak tahu mau ngapain, restoran sudah tutup, itu yang tidak menarik, sehingga ini suatu tantangan kita semua,” ujarnya.

Ia berharap dengan adanya agenda-agenda pariwisata seperti Sabang Marine Festival itu dan atraksi-atraksi pariwisata dan kebudayaan lainnya, membuat Sabang menjadi daerah yang paling diingat oleh wisatawan baik nusantra maupu mancanegara.

“Jadi wisatawan apapun, itu akan menggerakkan ekonomi, tentu pelaku Parekraf juga akan mendapatkan manfaatnya. Saya kira tentu ini membantu pencapaian target kunjungan wisman, baik bisnis juga yang menjadi target Kemenparekraf,” ujarnya.

Baca juga: Sabang promosi potensi wisata lewat Tour De Sabang 2024
Baca juga: Sabang gencar bikin agenda pariwisata guna tingkatkan kunjungan turis
Baca juga: Pemkot tarik wisatawan ke Sabang lewat beragam agenda pariwisata
 

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Kode Istri Militer

yuk slot

Kejutan! Pesta Diskon Transmart Full Day Sale Balik Lagi 3******

Jakarta, CNN Indonesia--

Transmart gak ada habisnya kasih kejutan buat pelanggan. Di awal Februari ini, Transmart Full Day Sale kembali lagi dan bakal berlangsung selama dua hari pada Sabtu (3/2) dan Minggu (4/2) di seluruh gerai se-Indonesia.

Ada banjir diskon hingga 50% + 20% pada gelaran Transmart Full Day Sale kali ini. Transmart kasih diskon 50 persen buat aneka produk terpilih. Selain itu masih ada ekstra diskon 20 persen menantimu. Kapan lagi bisa belanja dengan diskon berlipat?

Lihat Juga : Belanja Produk Segar Berlaku Diskon 20% Setiap Hari di Transmart

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Ada banyak produk yang diskon pada Full Day Sale ini. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik.

Pesta diskon seharian Transmart dimulai dari jam toko buka sampai tutup sekitar pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai se-Indonesia.

Jangan lupa ke Transmart besok dan nikmati diskon gede-gedeannya, ya!

(fef/fef)

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan Yan Xiaoyun

gacor77 4d

BPS: Maluku alami inflasi tahunan 3,02 persen pada Februari 2024******

Ambon, Maluku (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Maluku mengalami inflasi secara tahunan sebesar 3,02 persen pada Februari 2024, yang didorong oleh kenaikan komoditas kelompok makanan.

"Inflasi (tahunan) tertinggi terjadi di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 3,26 persen dan terendah di Kota Tual sebesar 2,88 persen dengan," kata Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Patiwallapia di Ambon, Maluku, Jumat.

Dia mengatakan terjadinya inflasi karena adanya kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,16 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,81 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,48 persen; kelompok transportasi sebesar 2,96 persen; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,79 persen.

Lalu, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,93 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,59 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,40 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,96 persen; dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,64 persen.

Sementara, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Ia memaparkan perkembangan harga berbagai komoditas pada Februari 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi Februari 2024, antara lain beras, bawang putih,tomat, tarif angkutan udara, kangkung, sigaret kretek mesin, sawi hijau, gula pasir, bawang merah, buncis labu siam/jipang, pembalut wanita, tarif angkutan laut, mobil, daun singkong, emas perhiasan, kopi bubuk, sigaret kretek tangan, dan obat dengan resep.

Sedangkan, komoditas yang memberikan andil deflasi, antara lain, ikan selar/kawalinya, ikan tongkol/komu, ikan cakalang/sisik, ikan layang/momar, telepon seluler, sabun mandi cair, terong, sabun cream deterjen, minuman ringan, pepaya ayam hidup, sabun wajah, tas sekolah, keramik, sepatu pria, sepatu anak, minyak rambut, tepung terigu, handbody lotion, dan cabai rawit.

Dia menambahkan berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Maluku di tiga kabupaten dan kota pada Februari 2024 terjadi inflasi tahunan sebesar 3,02 persen atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) dari 101,51 pada pada Februari 2023 menjadi 104,58 pada Februari 2024.

Sementara, tingkat inflasi bulanan sebesar 1,19 persen dan tingkat deflasi sebesar 1,00 persen.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Maluku melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kolaborasi antarkabupaten/kota dalam rangka menekan angka inflasi di daerah itu.

"Langkah-langkah pengendalian inflasi yang dilakukan seperti gelar pasar murah, aktif melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi antar kabupaten/kota, melakukan kerja sama antar daerah," ucap Sekretaris daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie.

Kemudian, pemantauan harga dan stok pangan, menjaga jalur distribusi dari sentra produksi ke pasar-pasar tradisional, memprioritaskan bongkar muat bahan pokok di pelabuhan, pembagian paket sembako gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, dan memonitor harga di Pasar Mardika.

Sekda menjelaskan kolaborasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis, membicarakan, mendiskusikan upaya yang harus dilakukan dalam melakukan penanganan inflasi.

Untuk itu, pada 2024 dengan berbagai langkah strategis dan kerja maksimal dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Maluku dalam melakukan pengendalian inflasi, sehingga bermuara pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Fantasi, saya tiba-tiba memahami tubuh kekacauan

slot asli gacor

Respons soal Bos BPKP Sebut Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.

"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).

Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).

"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.

"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.

Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.

"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt/bac)

Ayah, Ibu kembali membuat dunia takjub

situs maxwin slot

Respons soal Bos BPKP Sebut Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.

"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).

Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).

"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.

"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.

Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.

"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt/bac)

Master Pedang Sembilan Surga

cara dapat uang di dana

PUPR Isyaratkan Pembangunan Tol Puncak Tak Jadi Prioritas Rezim Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengisyaratkan pembangunan Tol Puncak bukan prioritas di era pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir Oktober 2024 nanti.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja menyebut feasibility study (FS)untuk pembangunan ruas tol tersebut belum rampung. Ia memperkirakan kajian tersebut juga tak akan selesai di tahun ini.

"Kan ada jalan-jalan alternatif sekarang. Ada yang Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), kemudian kemarin ada instruksi presiden (inpres) jalan daerah yang lewat Mengker. Artinya, bukan sekarang (pembangunan Tol Puncak), bukan 2024," tuturnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

"Kita tahu Puncak itu sebagian kawasan lindung, itu apakah nanti ada perubahan trase, nanti trase terbaik. Kalau trase terbaik menghindari kawasan lindung itu bisa masuk ke kawasan permukiman," tuturnya.

"Di permukiman di Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kan kita harus cari keseimbangan dari tiga faktor itu," sambung Endra.

Endra tak bisa menegaskan apakah konstruksi Tol Puncak baru akan dibangun pada 2026 mendatang. Ia hanya menekankan rencana pembangunan tersebut belum masuk dalam daftar prioritas rezim Jokowi, yakni proyek strategis nasional (PSN).

Jubir Menteri Basuki Hadimuljono itu mengatakan pemerintah baru setelah Presiden Jokowi yang akan memutuskan nasib Tol Puncak tersebut.

Pada Mei 2023 lalu, Kementerian PUPR sempat melirik opsi membangun Tol Puncak demi memberantas kemacetan di kawasan Bogor, Jawa Barat itu. Jalan bebas hambatan sepanjang 52 kilometer itu diperkirakan akan menghabiskan Rp25 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)