sensaslot88

Kembali ke Qiao Qiling

Bapanas Yakin Indonesia Tak Bakal Resesi Pangan******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan Indonesia tidak akan mengalami resesi pangan. Pasalnya, stok pangan relatif aman dalam beberapa waktu mendatang.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan ketahanan stok beras aman untuk 88 hari. Kemudian, ketahanan stok jagung 52 hari, dan ketahanan kedelai 7 hari.

Lalu, ketahanan stok bawang merah aman untuk sebulan, cabai besar 12 hari, daging lembu 28 hari, daging ayam ras 62 hari, telur ayam ras 3 hari, gula konsumsi 149 hari, dan minyak goreng 77 hari.

Gusti mengatakan kewaspadaan terhadap risiko krisis pangan harus tetap dilakukan karena tidak semua wilayah Indonesia mengalami surplus pangan. Di daerah yang defisit stok pangan maka akan terjadi kenaikan harga.

Maka dari itu, ia mengatakan Bapanas bersama dengan pemerintah dan Bank Indonesia akan bekerja sama untuk mengatasi inflasi di setiap daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara mengatakan ketersediaan pangan perlu dijaga karena berkontribusi 73 persen dari indikator garis kemiskinan.

"Sehingga kalau harga pangan tidak terkendali pasti yang paling merasakan adalah kelompok masyarakat miskin," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

Bingung Larangan Kemenkes, Pedagang Obat Pasar Pramuka Jual Obat Sirop******

Pedagang obat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur masih menjual obat siropmeski dilarang oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Mereka menyerahkan masalah risiko gangguan gagal ginjal akutkepada pembeli.

Ketua Paguyuban Pedagang Obat Pasar Pramuka Yoyon mengatakan penjualan dilakukan karena konsumen masih mencari obat tersebut. Selain itu, pihaknya juga masih bingung soal penarikan obat penurun panas sirop yang dilakukan Kemenkes.

Pasalnya, sampai saat ini pedagang belum menerima daftar obat yang dilarang sementera untuk diperdagangkan dan berapa lama aturan ini diberlakukan.

Meski begitu, Yoyon tidak menampik permintaan obat sirop menurun usai kasus ginjal akut meningkat dan Kemenkes melarang penjualan obat tersebut.

Kemenkes telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirop kepada masyarakat.

Upaya itu dilakukan sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia.

"Untuk sementara ini Kemenkes sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak, atau kematian yang berikutnya. Kita berhentikan sementara penggunaannya sampai selesai penelitian atau penelusuran kami," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril, Rabu (19/10).

Syahril menjelaskan dari temuan 206 kasus yang berdasarkan laporan 20 provinsi di Indonesia, 99 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia per Selasa (18/10).

Di lain sisi, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) meminta pemerintah bijak dalam mengambil keputusan melarang sementara obat sirop anak di Indonesia.

"Kami dari IAI meminta lebih bijak dalam mengambil satu keputusan karena jangan sampai keputusan tersebut menimbulkan tantangan baru," ungkap Juru Bicara Dewan Pakar IAI Keri Lestari Dandan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

[Gambas:Video CNN]

sebuah surga

Philips Bakal PHK 4.000 Pekerja Buntut Penarikan Ventilator dari Pasar******

Philips akan memutuskan hubungan kerja (PHK) terhadap 5 persen tenaga kerjanya atau sekitar 4.000 pekerjaan buntut penarikan ventilatordan peralatan medisnya dari pasaran.

Pasalnya, perusahaan yang bermarkas di Belanda ini mencatat kerugian sekitar 30 miliar euro sejak insiden penarikan 5,5 juta ventilator dari pasaran pada Juni 2021 lalu.

Sebanyak 4.000 pekerjaan yang akan dipangkas sebagai upaya perusahaan untuk merampingkan organisasinya. PHK ini akan terdampak pada pekerja Philips di seluruh negara operasional.

"Prioritas langsung saya adalah meningkatkan eksekusi, sehingga kami dapat mulai membangun kembali kepercayaan pasien, konsumen, dan pelanggan," tutur Jakobs dalam sebuah pertanyaan seperti dilansir Reuters, Senin (24/10).

"Ini (kebijakan PHK) merupakan keputusan yang sulit. Tetapi, perlu untuk segera diambil. Kami akan mengurangi tenaga kerja sekitar 4.000 pekerjaan secara global. Dan hal ini bukan lah hal yang enteng," terang dia melanjutkan.

Philips tercatat mempekerjakan 78.000 orang pada tahun lalu di seluruh dunia. Sekitar 5 persen di antaranya akan menerima pil pahit, yaitu PHK.

Kebijakan PHK oleh perseroan akan menelan biaya sekitar 300 juta euro atau setara US5,41 juta pada kuartal keempat.

Pada kuartal ketiga tahun ini, Philips menyebut pendapatan yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, dan amortisasi (EBITA) anjlok 60 persen menjadi hanya 209 juta euro.

Penjualan turun 6 persen menjadi hanya 4,3 miliar euro karena Philips menghadapi masalah kekurangan pasokan jauh lebih besar dari yang diperkirakan.

Diperkirakan, masalah pasokan akan terus membebani penjualan pada bulan-bulan berikutnya sampai akhir tahun nanti.

[Gambas:Video CNN]

Penebusan Xu Xian

Ikatan Apoteker Minta Pemerintah Bijak Soal Larangan Obat Sirop Anak******

Ikatan ApotekerIndonesia (IAI) meminta pemerintah bijak dalam mengambil keputusan melarang sementara obat siropanak di Indonesia.

Hal ini terkait dengan 66 anak meninggal akibat gagal ginjal yang merebak di Gambia, Afrika. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyarankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghindari penggunaan parasetamol sirop.

"Kami dari IAI meminta lebih bijak dalam mengambil satu keputusan karena jangan sampai keputusan tersebut menimbulkan tantangan baru," ungkap Juru Bicara Dewan Pakar IAI Keri Lestari Dandan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

Keri menyebut pada akhirnya konsumsi obat beralih ke puyer. Padahal tidak semua obat bisa dijadikan obat puyer.

Karenanya, pemilihan bentuk sediaan obat, antara sirop atau puyer, tidak bisa disamaratakan.

"Ada juga faktor risiko dan benefit yang kami pertimbangkan. Contoh misalkan ada anak-anak dalam kondisi sulit menelan jika diberi puyer, maka harus diberi sirop. Nah, ada yang biasa konsumsi obat sirup tidak masalah. jadi tidak semua terdampak," imbuhnya.

Oleh karena itu, Keri mengatakan pihaknya sedang menyusun rekomendasi langkah bijak untuk menanggulangi risiko masalah ini. Apalagi, sejawat dokter Indonesia tidak mengklasifikasikan ini sebagai gagal ginjal, tapi anak dengan gangguan ginjal.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, IAI masih menunggu penjelasan dari Kemenkes tentang kadar EG yang diperbolehkan dalam obat sirop.

Keri menjelaskan, berdasarkan USP 43 tahun 2020, EG diethylene glycol adalah bisa jadi cemaran dari gliserin, propilen glikol, dan polietilena glikol (PEG).

"Mungkin saja EG pada sediaan yang mengandung gliserin/propilen dan kurang dari sama dengan 0,1 persen masih ditolerir. Yang jadi masalah jika diatas itu. ada juga PEG tidak boleh lebih dari 0,25 persen. Jadi temuan tersebut pada kadar berapa," kata Keri.

Ia juga mengatakan pihaknya akan menelisik anak-anak yang mengalami gangguan ginjal tersebut. IAI akan mencari tahu makan dan obat apa saja yang dikonsumsi si anak.

"Jadi harus bijak. Karena kalau hanya satu obat, ini mudah melihatnya karena pengguna obat tersebut bakal terdampak. Tapi ini tidak. Jadi ada berbagai kemungkinan," tandasnya.

Kemenkes telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirop kepada masyarakat.

Upaya itu dilakukan sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia.

"Untuk sementara ini Kemenkes sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak, atau kematian yang berikutnya. Kita berhentikan sementara penggunaannya sampai selesai penelitian atau penelusuran kami," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril.

Syahril menjelaskan dari temuan 206 kasus yang berdasarkan laporan 20 provinsi di Indonesia, 99 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia.

Wuzong

RI Butuh Suntikan Dana untuk Transportasi Umum Terintegrasi******

Plt. Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lukijanto mengatakan Indonesia butuh pendanaan dari swasta untuk membiayai pengembangan transportasi umum yang terintegrasi di perkotaan.

Hal ini karena keuangan negara sangat terbatas, sedangkan kebutuhan pengembangan transportasi umum harus dilaksanakan secepat mungkin.

"Integrasi sumber pendanaan untuk pengembangan transportasi massaltentu ini dengan alokasi APBN yang terbatas untuk sektor infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah yang terbatas, maka pendanaan yang diinisiasi oleh loan ataupun hibah juga perlu diintegrasikan dengan sumber pendanaan kreatif lainnya," ujarnya dalam Sustainable Transportation Forum 2022 di Bali International Convention Center, Kamis (20/10).

"Kita juga mengetahui bahwa sektor transportasi ini menjadi sektor penyumbang emisi gas rumah kaca ketiga terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu melakukan transformasi, yaitu sektor transportasi menuju transportasi yang berkelanjutan," jelasnya.

Untuk mendukung pengurangan emisi karbon melalui transportasi terintegrasi ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melakukan kajian atau studi kelayakan di enam kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang dan Makassar.

Kajian ini dilakukan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah disusun sejak lama.

"Nah tentu ini dilakukan dengan berbagai strategi pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan. Di mana salah satunya adalah rencana mobilitas perkotaan yang berkelanjutan dan integrasi," jelasnya.

Ia menilai pengembangan ini menjadi keharusan karena industri transportasi, selain menjadi penghasil emisi karbon terbesar, juga memakan anggaran cukup besar dari subsidi.

Hal ini tercermin dari subsidi energi tahun ini yang membengkak lebih dari tiga kali lipat dari sebelumnya sekitar Rp170 triliun menjadi Rp502 triliun karena kenaikan harga minyak dunia. Jadi, langkah ini selain mengurangi emisi karbon, juga meringankan beban subsidi APBN.

"Oleh karena itu Kemenko Marves terus mengkoordinasikan percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik, termasuk pada angkutan umum sebagai solusi agar CO2 yang dihasilkan jauh lebih rendah dan sekaligus juga sebagai solusi penghematan BBM," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bawa iPad Anda ke dunia lain

BUMN Mulai Uji Coba Perdagangan Karbon******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mulai melakukan uji coba perdagangan karbon (carbon trading). Untuk tahap awal, perdagangan karbonini masih bersifat sukarela.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengungkapkan BUMN yang menghasilkan karbon diminta untuk melakukan voluntary carbon trading.

"Jadi sudah ada penandatanganan Letter of Intent (LoI)antara BUMN satu dengan BUMN lainnya pada hari ini, yang isinya bagaimana BUMN yang punya kredit karbon seperti Perhutani bisa dibeli oleh BUMN lainnya yang membutuhkan kredit karbon untuk bisa mencapai target penurunan emisi karbon," kata Pahala melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Rabu (19/10).

Ia menyebut nilai carbon offsetyang diperdagangkan nilainya sekitar US hingga US. BUMN bisa melakukan uji coba dengan harga setengahnya sebagai acuan.

Terkait nilai ekonomi karbon, Pahala menjelaskan kemungkinan besar nilainya antara US hingga US. Nilai ekonomi karbon adalah nilai yang diberikan terhadap setiap unit emisi karbon.

Menurut Pahala, nilai ekonomi karbon dianggap penting untuk diadakan karena dapat mendorong investasi hijau di Indonesia. Selain itu, nilai ekonomi karbon juga dapat mengatasi celah pembiayaan perubahan iklim yang selama ini terjadi.

Lebih lanjut, Pahala mengungkapkan BUMN diminta untuk serius mulai melakukan transisi energi dengan berbagai cara seperti sinergi dan kolaborasi.

"Kami melihat kolaborasi antara BUMN sendiri untuk membangun kerja sama dalam menghasilkan energi dan menurunkan emisi bisa dilakukan. BUMN kita juga bisa kerja sama dengan negara lain. Pada intinya, bagaimana BUMN bisa bersama-sama melakukan transisi energi," jelas Pahala.

Perdagangan karbon merupakan kegiatan jual beli kredit karbon, di mana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan.

Kredit karbon adalah representasi dari hak bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya. Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida (CO2).

[Gambas:Video CNN]