halokakslot

green slot 88 679Jutaan kata 973304Orang-orang telah membaca serialisasi

《halokakslot》

Jokowi menilai petisi akademisi bagian dari demokrasi******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menilai petisi dari berbagai akademisi universitas soal pemerintahannya adalah bagian dari hak demokrasi yang harus dihargai.

"Ya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya," kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seperti dalam tayangan akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas, seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, serta dari Universitas Indonesia menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisi itu.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan dalam negara demokratis; kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.

Baca juga: Gibran terima masukan akademisi beberapa universitas

"Bapak Presiden (Jokowi) juga telah menegaskan freedom of speechadalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," kata Ari.

Ari menyebut perbedaan pendapat, perspektif, maupun pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi. Terlebih, lanjutnya, di tahun politik menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," ujar Ari Dwipayana.

Ari menegaskan bahwa Presiden Jokowi tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.

Baca juga: Jokowi minta semua capres tidak terjebak pada debat personal

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Pemprov DKI bangun sepuluh taman di tiga wilayah selama 2024******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta membangun sebanyak sepuluh taman di tiga wilayah pada 2024. "DKI membangun sebanyak 10 taman tahun ini. Taman-taman tersebut dibangun di tiga wilayah berbeda dengan luasan bervariasi," kata Kepala Seksi Perencanaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta Hendrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu. Pembangunan taman-taman tersebut merupakan upaya menghadirkan Kota Jakarta yang semakin berkelanjutan. Salah satunya melalui penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu pembangunan taman-taman ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau yang meliputi kegiatan peningkatan kualitas, kuantitas dan luasan, penataan, pengembangan serta pemanfaatan RTH.

Baca juga: Pengamat: DKI harus lebih kreatif dalam penambahan luas lahan RTH Hendri mengatakan, penambahan ruang terbuka hijau di Jakarta dengan memperbanyak taman merupakan langkah untuk mengantisipasi perubahan iklim, pemanasan global, mengatasi polusi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), termasuk menambah area resapan air. "Bukan hanya sebagai penyeimbang ekosistem perkotaan, keberadaan taman juga dapat menjadi tempat atau ruang interaksi masyarakat sekitar," ujar Hendri. Taman-taman yang akan dibangun selama 2024 ini, kata Hendri, dilengkapi area bermain anak, sarana olahraga, lintasan joging (jogging track), bangunan serbaguna, kolam retensi, toilet dan lain-lain. "Sekarang tahap dokumen pengadaan, ditargetkan pembangunan mulai triwulan dua," kata Hendri.

Baca juga: DKI benahi enam hektare taman tingkatkan kualitas ruang terbuka hijau Berikut lokasi dan luasan taman-taman yang dibangun Distamhut DKI pada 2024: 1. Jakarta Selatan- Jalan Reformasi, Kelurahan Petukangan Utara, Pesanggrahan (1.058 meter persegi)- Jalan Jeruk Purut, RT 09/03, Cilandak Timur, Pasar Minggu (3.385 meter persegi)- Jalan Raya Tanjung Barat, Kecamatan Pasar Minggu (900 meter persegi)- Lebak Bulus V, Kecamatan Cilandak (1.684 meter persegi)- Tebet Dalam 1, Manggarai Selatan, Tebet (240 meter persegi)- Jalan AUP, Kelurahan Jatipadang, Pasar Minggu (1.981 meter persegi). 2. Jakarta Timur- Kampung Setu, Kelurahan Setu, Cipayung (4.324 meter persegi)- Jalan Swadaya IV, Kelurahan Pondok Ranggon, Cipayung (2.288 meter persegi)- Pinang Ranti, Makasar (4.168 meter persegi) 3. Jakarta Utara- Jalan Kebantenan V, Semper Timur, Cilincing (2.737 meter persegi) Dalam laman informasi jakartasatu.jakarta.go.id, ruang terbuka hijau (RTH) DKI Jakarta sebesar 33,34 juta meter persegi atau 33,34 kilometer persegi. Jumlah itu mencakup 5,2 persen dari luas Jakarta yang mencapai 661,5 kilometer persegi. Cakupan yang ada tersebar di Jakarta Timur sebesar 26,2 persen, Jakarta Selatan (24,87), Jakarta Utara (20,93), Jakarta Pusat (12,69) dan Jakarta Barat 8,64 persen.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Asa "nyoblos" lewat jalur Daftar Pemilih Khusus di Kuala Lumpur******

Bagi mereka yang sama sekali tidak masuk dalam DPTLN atau di DPTbLN tetap dapat menyalurkan suara dengan masuk dalam DPKLN.

Kuala Lumpur (ANTARA) - Hari pemungutan suara Pemilu 2024 makin dekat. Bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di luar negeri, sebagian tentu sudah ada yang menyalurkan hak suara melalui metode pos.

Ada pula yang akan menyalurkan hak suara melalui kotak suara keliling (KSK), di mana Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) akan menyambangi lokasi-lokasi yang telah ditentukan, yang terdapat banyak WNI.

Metode selanjutnya tentu dengan melakukan pencoblosan surat suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) sesuai yang telah ditetapkan, layaknya penyaluran suara di Indonesia.

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur melalui rapat pleno telah menetapkan 447.258 orang dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN). Ketua PPLN Kuala Lumpur Umar Faruk menegaskan angka itu sudah final.

Mereka yang masuk dalam DPTLN Kuala Lumpur adalah WNI yang ada di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Selangor, Perak, Terengganu, dan Kelantan.

Dari jumlah tersebut, PPLN Kuala Lumpur kemudian menetapkan 156.367 orang menyalurkan suara lewat pos, 67.946 orang melalui KSK, dan yang terbanyak yakni 222.945 orang akan mencoblos dengan mendatangi TPSLN.

PPLN Kuala Lumpur juga telah menetapkan hari pemungutan suara untuk Pemilu 2024 di Kuala Lumpur pada Minggu (11/2), yang dilaksanakan sejak pagi hingga petang.

Berbeda dengan pelaksanaan pemilu sebelum-sebelumnya, kali ini PPLN Kuala Lumpur menetapkan lokasi pelaksanaan pemungutan suara terpusat hanya di satu titik, yakni World Trade Center (WTC) Kuala Lumpur yang berada di kawasan Chow Kit, Kuala Lumpur.

Akses menuju lokasi cukup mudah bagi mereka yang tidak menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua karena jarak tempuh berjalan kaki cukup dekat dengan Stasiun Light Rrapit Transit (LRT) PWTC di Jalur Ampang-Sri Petaling.

Sejumlah hotel dan pusat perbelanjaan juga hanya berjarak sekitar 10 menit berjalan kaki dari tempat itu. Dan hanya sekitar 10-20 menit berjalan untuk sampai ke Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) yang berdekatan dengan Stasiun Komuter Putra (KTM Komuter) yang melayani jalur Seremban-Port Klang.

Menurut anggota PPLN Kuala Lumpur Puji Sumarsono, harapannya tingkat partisipasi lebih tinggi karena melihat pelaksanaan Pemilu 2014 maupun 2019, jumlah WNI yang "mencoblos" di Kuala Lumpur memang kurang dari 50 persen dari yang ada dalam DPTLN.

Meski demikian, antisipasi tetap harus dilakukan guna memastikan proses penyaluran hak suara pada Pemilu 2024 berjalan lancar dan damai.

Oleh karena itu pula Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono meminta PPLN melakukan simulasi pelaksanaan pemilu di WTC, guna memastikan puluhan hingga ratusan ribu WNI yang hendak menyalurkan suaranya dapat terakomodasi dengan baik dan berjalan lancar.

Ada 223 TPSLN yang akan menjadi tempat menyalurkan hak suara WNI di WTC. TPSLN tersebut tentu tidak hanya akan mengakomodasi mereka yang ada dalam DPTLN, karena masih ada mereka yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) dan Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN).

Para pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pesta demokrasi kali ini tentu juga harus sudah memperhitungkan betul risiko ketika ratusan ribu orang berkumpul di satu lokasi, dan memiliki rencana cadangan untuk menghadapi kondisi tak terduga.

Antisipasi tentunya tidak hanya pada teknis proses penyaluran suara di TPSPLN yang akan dilakukan para WNI, tetapi juga aspek keamanan dan ketertiban dari semua pihak termasuk perwakilan partai politik yang memiliki kepentingan memperoleh suara harus dijaga.


Pindah memilih

Sejumlah keluhan datang dari WNI yang ada di Malaysia karena ternyata tidak masuk dalam DPTLN Kuala Lumpur. Namun angka 447.258 itu sudah angka final yang diputuskan dalam rapat pleno yang juga dihadiri perwakilan partai politik hingga Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) Kuala Lumpur.

PPLN dan Panwaslu LN Kuala Lumpur memang telah mengimbau masyarakat yang tidak masuk dalam DPTLN untuk mengecek lagi secara daring di situs cekdptonline.kpu.go.id dengan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) atau nomor paspor atau nomor paspor lama jika memang sudah ada pergantian.

Bagi mereka yang ternyata tercantum dalam DPT di Indonesia namun tidak bisa pulang melakukan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) di tempat asal sesuai KTP-el, bisa mengajukan pindah memilih di TPS lain, termasuk ke TPSLN.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengaturnya dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Alasan pindah memilih karena memang bertugas di tempat lain saat hari pemungutan suara, menjalani rawat inap atau mendampingi pasien rawat inap, tertimpa bencana, menjadi tahanan rutan, menjalani rehabilitasi narkoba, tugas belajar atau menempuh pendidikan, pindah domisili, bekerja di luar domisilinya dan atau menghadapi keadaan tertentu di luar ketentuan di atas.

KPU masih membuka kesempatan bagi mereka yang masuk dalam DPT namun hendak pindah lokasi menyalurkan suara paling lambat tujuh hari sebelum hari pemungutan suara, pukul 23.59 waktu setempat. Pemilih yang hendak pindah lokasi “nyoblos” di Kuala Lumpur perlu mendatangi PPLN dengan membawa KTP-el dan atau paspor dan atau Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).

Atau bisa pula dengan mendaftar melalui tautan pplnkl.id/Cekdpt/tamah-pemilih_pindah paling lambat 4 Februari 2024, kata Juru Bicara PPLN Kuala Lumpur Puji Sumarsono.

Saat mendatangi TPSLN nanti, mereka yang masuk dalam DPTbLN juga perlu membawa KTP-el dan atau paspor dan atau SPLP, bila perlu surat keterangan yang menguatkan alasan untuk pindah lokasi memilih.

Mereka yang sudah mendaftar untuk pindah lokasi memilih di Kuala Lumpur, menurut Puji, sudah akan dapat melihat pembaruan datanya pada awal Februari melalui situs cekdptonline.kpu.go.id.


“Nyoblos” jalur DPKLN

Bagi mereka yang sama sekali tidak masuk dalam DPTLN atau di DPTbLN tetap dapat menyalurkan suara dengan masuk dalam DPKLN.

Puji mengatakan PPLN membuka Pojok Pemilu PPLN Kuala Lumpur di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur sehingga mereka masih bisa mendaftar di sana untuk masuk dalam DPKLN.

Namun ternyata ada juga WNI yang terkejut karena saat mendatangi Pojok Pemilu di KBRI ternyata belum ada petugas di tempat itu.

PPLN Kuala Lumpur memberikan alternatif lain dengan membuka pendaftaran untuk DPKLN secara daring melalui tautan pplnkl.id/Cekdpt/tambah-pemilih.

KPPSLN nanti akan mencatat DPKLN dalam daftar hadir di TPSLN pada hari pemungutan suara dan dilaporkan kepada PPLN. Tentu saja mereka harus membawa KTP-el, paspor, atau SPLP asli dengan alamat tempat tinggal luar negeri.

Puji mengatakan mereka yang tidak ada dalam DPT, DPTLN, atau DPTbLN juga dapat datang langsung ke WTC dengan membawa KTP-el, paspor, atau SPLP. “Yang belum ter-cover, insya-Allah bisa masuk DPK."

Terkait dengan ketersediaan surat suara untuk mereka yang masuk dalam DPKLN, ia mengatakan dapat menggunakan dua persen surat suara cadangan yang ada.

DPKLN inilah yang menjadi harapan WNI di Kuala Lumpur yang tidak masuk dalam DPTLN dan DPTbLN untuk tetap dapat menyalurkan hak suaranya dalam Pemilu 2024 nanti, mengingat daftar pemilih tetap sudah final.









 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs slot resmi thailand、gacor hari ini slot、wd gacor slot

Terkait：cara dapat uang banyak dan cepat、slot depo 25 bonus 25 to kecil、daftar situs slot online terbaru、link slot baru、rtp agus live、agen maxwin、zombie carnival pragmatic、lt88sport slot、ayomain138、vipdewa situs slot terbesar dan terpercaya di indonesia

---

---

bab terbaru：koi55（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26