indospin188

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

BRI dan Citilink Gelar Online Travel Fair, COTF Spesial Ramadan******

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjalin kerja sama untuk keempat kalinya dengan PT Citilink Indonesia, menggelar Citilink Online Travel Fair (COTF) Spesial Ramadan secara online pada 5-8 Maret 2024.

Pada kegiatan ini, disediakan berbagai promo menarik untuk mendukung rencana perjalanan impian, khususnya bagi yang mencari tiket mudik lebaran.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan, BRI akan selalu berupaya memberikan solusi keuangan terbaik bagi nasabah, termasuk dalam memenuhi kebutuhan perjalanan.

"Kolaborasi dengan BRI dalam menghadirkan Citilink BRI Travel Fair Spesial Ramadan ini merupakan wujud komitmen kami untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Adapun beragam promo menarik yang dapat dinikmati nasabah BRI pada COTF Spesial Ramadan, antara lain diskon hingga 20 persen untuk penerbangan domestik dan internasional, Bonus Miles hingga 5 ribu, serta gratis makanan selama penerbangan dengan transaksi menggunakan Kartu Kredit BRI, Kartu Debit Prioritas dan Kartu Debit Private.

Selain itu, BRI COTF Spesial Ramadan juga menghadirkan Flight Sale sebagai pilihan untuk terbang hemat ke berbagai destinasi impian dengan penawaran tambahan diskon hingga Rp1,5 juta dengan Kartu Kredit BRI, Kartu Debit Prioritas dan Kartu Debit Private, ditambah diskon hingga 80 persen untuk penerbangan internasional.

Flight Sale itu berlangsung pada pukul 11.00-13.00 WIB selama periode program BRI COTF Spesial Ramadan.

Handayani menambahkan, program ini sekaligus menjadi kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan tiket pesawat dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

"Program ini juga cocok bagi masyarakat yang ingin merencanakan perjalanan untuk libur panjang ataupun mudik lebaran," katanya.

Penawaran menarik yang ditawarkan dalam BRI COTF Spesial Ramadan dapat diakses melalui website dan aplikasi Citilink, serta website dan aplikasi mitra Online Travel Agent seperti Traveloka dan Tiket.com.

Buku Dunia Lain

Airlangga Klaim Harga Makan Siangnya Tak Lebih dari Rp15 Ribu******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim anggaran makan siangnya di bawah Rp15 ribu per porsi. Padahal, menunya sudah termasuk satu potong ayam.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Jumat (8/3), menu makan siang Airlangga adalah nasi, ayam opor, tahu dan tempe bacem, kering kentang (kentang mustofa) serta sambal.

Menurutnya, program makan siang gratis di kantornya ini sudah berjalan setahun terakhir. Katanya, makan diberikan untuk seluruh pegawai Kemenko Perekonomian, mulai dari OB hingga dirinya.

Kendati, Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan bahwa program makan siang di kantornya bukan yang diusung oleh Prabowo-Gibran. Sebab, sudah berjalan sejak lama.

"Cuma hari ini bukan (program) makan (siang) R15 ribu (Prabowo-Gibran)," jelasnya.

Sebelumnya, Airlangga telah melakukan simulasi program makan siang gratis di SMP 2 Curug, Kabupaten Tangerang. Namun, tak hanya berhenti di situ dan akan berlanjut di beberapa wilayah lainnya.

"Masih banyak simulasi lain. Jadi simulasi lain tentu kemarin kan simulasi di daerah perkotaan. Berikut simulasi di pedesaan. Berikut simulasi di pesisir. Nah dengan semakin banyak yang volunteer menyiapkan itu, opsi-opsi nya akan semakin terlihat. Nah dari situ baru pemerintah membuat kebijakan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

teramat

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Kehidupan ini, waktu itu

Kemenhub Tegur Keras Batik Air Buntut Pilot Tidur 28 Menit di Udara******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan teguran keras kepada maskapaiBatik Air  buntut pilotdan co-pilot tidur 28 menit saat pesawat sedang terbang .

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub M. Kristi Endah Murni mengatakan maskapai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat lainnya, yang mempengaruhi kewaspadaan dalam penerbangan.

"Kementerian Perhubungan memberikan teguran keras kepada Batik Air dan akan melakukan investigasi secara khusus terkait kasus tersebut," kata lewat keterangan resmi, Sabtu (9/3).

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merilis masalah 'serius' yang terjadi saat salah satu pesawat Batik Air terbang di udara menuju Jakarta.

Hal ini berkaitan dengan kedua pilot dalam penerbangan ID6723 'tidak sengaja' tertidur selama 28 menit, hingga menyebabkan serangkaian kesalahan navigasi.

Insiden tersebut terjadi pada 25 Januari lalu dalam penerbangan dari Kendari di Sulawesi ke Jakarta menggunakan pesawat Airbus A32 dengan nomor lambung BTK6723.

Penerbangan tersebut memiliki waktu blok selama 2 jam 35 menit hingga sampai tujuan, sesuai dengan jadwal Batik Air Indonesia.

KNKT mendesak Batik Air Indonesia "mengembangkan prosedur rinci untuk melakukan pemeriksaan kokpit untuk memastikan bahwa pemeriksaan kokpit dapat dilaksanakan dengan benar."

[Gambas:Video CNN]

Wanita muda terkemuka

BSI Dorong UMKM Naik Kelas Lewat 1.000 Sertifikat Halal Gratis******

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), bank syariah terbesar di Indonesia, berkomitmen untuk mendorong kemajuan UMKM dan peningkatan ekosistem halal melalui program inovatif Sertifikasi Halal Tanpa Bayar (Selasar). Untuk tahap awal program ini, BSI membuka pintu bagi 1.000 UMKM di sektor makanan & minuman, kosmetik, dan fashion untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis.

Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna mengatakan, Selasar merupakan program khusus BSI untuk segmen UMKM yang mencakup penempatan dana sekaligus pemberian sertifikasi halal self-declare secara gratis.

"Program Selasar ini merupakan salah satu inovasi dari BSI untuk mempermudah para pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal menjadi sangat penting karena gaya hidup syariah saat ini sudah menjadi banyak pilihan hidup masyarakat," kata Anton dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/3).

Anton menyebut, program ini dilakukan untuk memberikan stimulus bagi UMKM agar bisa segera naik kelas. Program Selasar ini juga sejalan dengan ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha hingga 17 Oktober 2024.

"Tahun ini, BSI menargetkan transaksi pembayaran sertifikasi halal menggunakan BSI mencapai 80%," tutur Anton.

Adapun, kata Anton, kesiapan juga telah dilakukan BSI dalam hal e-channel pembayaran sertifikasi halal lewat BSI Mobile dan pemberian konsultasi sertifikasi halal kepada para pelaku usaha.

Selain itu BSI juga melakukan optimalisasi proses hulu hingga hilir di mana BSI memfasilitasi dari sisi akses pendampingan financial capacity, penyediaan tempat untuk pemasaran, serta mengikutsertakan UMKM dalam pameran-pameran di dalam maupun luar negeri.

Kaisar Pedang Sembilan Alam tidak memiliki Dantian

Airlangga Bocorkan BLT Pangan Rp600 Ribu Cair Sebelum Lebaran******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) Pangan sebesar Rp600 ribu cair sebelum Lebaran.

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah memfinalisasi data penerimanya. Prosesnya ditargetkan segera selesai dalam waktu dekat.

"(BLT Rp600 ribu) mungkin sebelum Lebaran lah. Jadi tunggu sidang isbat (penetapan 1 Ramadan) dulu," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jumat (8/3).

Namun, bantuan tunai ini dikucurkan sekaligus menjadi Rp600 ribu untuk sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran sebesar Rp11,2 triliun.

Awalnya, BLT ini rencananya dicairkan awal Februari alias jelang Pemilu 2024. Namun, Airlangga mengungkapkan penyalurannya diundur karena koordinasi belum final dengan kementerian terkait.

"Penyaluran kita harapkan (secepatnya) kan sekarang masih membutuhkan penganggaran di Kementerian Sosial dan kemudian berkontrak dengan PT Pos karena penyaluran melalui PT Pos secara biaya lebih murah daripada melalui Himbara," pungkas Airlangga sebelumnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024.

Lihat Juga : Blak-blakan Sri Mulyani soal Utang BLBI Rp75 T Usai Tak Ada Mahfud MD

Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus.

"Diberikan langsung tiga bulan pada Februari," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan BLT ini akan diberikan bersamaan dengan bantuan beras 10 kilogram (kg), di mana pemberian bantuan pangan beras itu diperpanjang hingga Juni 2024.

"Bantuan pangan beras sampai Juni sebesar 10 kg, dan BLT dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan," ujar Airlangga.

Bansos yang disebar ini akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan. Jika nantinya bermanfaat bagi masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang.

"Jumlahnya Rp200 ribu per bulan, sehingga tentu ini baru kita anggarkan, yang disetujui Bu Menkeu dan dievaluasi 3 bulan. Jadi sampai Maret dulu, nanti kita evaluasi baru berikutnya kita lihat lagi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]