link slot rtp tertinggi

Dunia pedang pertama

IHSG Loyo ke 6.686 Buntut 269 Saham Terkoreksi******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.686 pada Senin (19/6). Indeks saham melemah 12 poin atau 0,19 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,51 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,20 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 254 saham menguat, 269 saham terkoreksi, dan 218 saham lainnya stagnan. Terpantau, enam dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor teknologi turun 0,69 persen. Sedangkan lima sektor transportasi dipimpin oleh transportasi yang plus 1,02 persen.

Begitu juga bursa Amerika melemah. Indeks S&P 500 melemah 0,37 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,20 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 0,68 persen.

[Gambas:Video CNN]

Pedang mendominasi gunung dan sungai

Sulawesi Selatan Surplus Sapi Jelang Iduladha******

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulawesi Selatan (Sulsel) memastikan ketersediaansapi untuk dikurbankan pada Iduladha 1444 Hijriah yang jatuh pada 29 Juni 2023.

Tercatat, jumlah sapi mencapai sekitar 75 ribu ekor atau meningkat 10,29 persen dari tahun sebelumnya, 68 ribu ekor.

"Tahun lalu, sapi saja 68 ribu. Saat ini sekitar 75 ribu. Namun, yang terpotong tahun lalu sekitar 44 ribu ekor sekitar 70 persen," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel Nurlina Saking di Makassar, Rabu (21/6).

"Saya mengamati bahwa harga sapi di Sulsel baik di Kota Makassar maupun di kabupaten itu tidak terlalu jomplang. Mereka sepertinya ada kesepakatan dari harga itu mirip. Misalnya, kalau berat 70 kilo, itu di kisaran Rp 13,5 juta ke atas. Karena ini terkait persaingan di dalam pasar, tentu mereka juga saling memperhatikan sehingga sepertinya ada kesepakatan harga," ungkapnya.

Nurlina menyebutkan  Sulsel sendiri masuk dalam tiga besar provinsi dengan populasi ternak sapi terbanyak di Indonesia bersama Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Kita populasi terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah, sehingga kita malah jadi suppliersekitar 8.000 an ekor yang keluar. Tahun sebelum covid sampai 10 ribu (ekor) keluar untuk Iduladha," jelasnya.

Meski populasi sapi besar di Sulsel, pihaknya tetap menerima sapi dari luar Sulsel walaupun dalam jumlah yang tidak besar.

"Stok dari luar ada yang masuk, tapi tidak seberapa. Malah kita banyak yang keluar. Karena stok di Sulsel cukup," ujarnya.

Sementara itu, ketersediaan ayam potong dan kambing di Sulsel masih dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di hari raya Iduladha nanti.

"Cukup, ribuan. Setiap tahunnya ada 2.000-4.000 ekor kambing. Kalau ayam potong saya kira ini sementara aman ketersediannya. Biasanya kalau Iduladha ini komoditas ini juga mengikuti kenaikan harga," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jungler hutan super di kota

Basuki soal Mandor Asing Akan Awasi IKN: Kan Saya yang Putuskan******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan keputusan akhir terkait rencana pemerintah memakai mandor asing untuk mengawasi pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantaraada di tanganya.

"Ya belum diputuskan. Nanti kan saya yang putuskan," kata Basuki di Balai Teknik Sabo, Depok, Sleman, DIY, Rabu (21/6).

Menurut Basuki, selama ini proyek pembangunan IKN belum menemukan kendala meski tenaga pengawasnya dari dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengungkapkan rencana pemerintah menggunakan mandor asing untuk mengawasi pembangunan IKN.

Ia menyatakan akan melaporkan rencana penggunaan pengawas bule dalam pembangunan IKN ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pakai bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus," ujar Luhut di Gedung DPR, Jumat (9/6) lalu.

Penunjukan mandor akan dilakukan setelah ia mendapat tugas dari Jokowi untuk menjadi Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN.

Jokowi juga telah buka suara mengenai rencana pemerintah memakai mandor asing untuk mengawasi pembangunan mega proyek itu.

Menurut Jokowi, istilah yang tetap digunakan adalah pengawas. Jumlah yang diusulkan pun hanya sedikit untuk memastikan kualitas proyek.

Jokowi menilai tidak ada yang salah menggunakan pengawas dari luar negeri untuk memastikan kualitas proyek yang dihasilkan.

Ia juga membantah penggunaan pengawas asing demi memuluskan masuknya investasi dari luar negeri di calon ibu kota negara.

"Mandor apa? Beda loh mandor sama pengawas. Memang sudah diusulkan dalam rapat kalau hanya satu, dua untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan. Nanti kalau jelek bagaimana kualitasnya," ujar Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis (15/6) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Slam Dunk Mito Yohei

LRT Akan Diperpanjang ke Bogor, Studi Kelayakan Sedang Dibuat******

Proyek LRTJabodebek akan diperpanjang rutenya hingga ke kawasanBogor.

Hal ini menyusul akan dioperasikannya LRT Jabodebek tahap 1 pada Agustus 2023 ini mendatang.

Kepala Divisi LRT Jabodebek KAI Mochamad Purnomosidi mengatakan saat ini pemerintah tengah melakukan feasibility studyatau studi kelayakan menyangkut rencana perpanjangan jalur ini. Seiring dengan itu, design engineeringjuga tengah dipersiapkan.

Karena masih proses studi kelayakan, Purnomo belum dapat memastikan berapa besaran investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan proyek ini. Adapun besarannya akan didapatkan lewat hasil FS tersebut.

Purnomo mengatakan biasanya proses FS akan memakan waktu sekitar 6 bulan.

"Kalau FS-nya kan cepat paling 6 bulan ya, FS loh. Mestinya dari saat ini (Juni baru mulai), menyusun FS-nya," kata Purnomo.

Dengan demikian katanya, proses pengembangan dari proyek ini masih cukup panjang.

Keseluruhannya ia perkirakan akan memakan waktu sekitar 2-3 tahun hingga proyek ini rampung. Purnomo menambahkan saat ini pihaknya juga masih berfokus pada proyek pembangunan LRT Jabodebek tahap 1 yang progresnya mencapai 96 persen.

"Pasti overdari 2024 (perpanjangan rute ke Bogor)," kata Purnomo.

[Gambas:Video CNN]

Kehormatan dan Kebaikan dari Pembantu Istana

Stafsus Menkeu Ketemu Jusuf Hamka: Tak Mau Kalah dengan Puan******

Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo bertemu pengusaha jalan tol Jusuf Hamka usai ribut perkara PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

Pertemuan itu disampaikan lewat unggahan Prastowo di Twitter hari ini, Minggu (18/6). Dalam twitnya, Prastowo mengaku tak mau kalah dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bertemu pagi ini, meski punya hubungan panas dingin.

"Tak mau kalah dengan Mbak Puan dan Mas AHY yang ketemuan pagi tadi, saya pun merealisasikan janji ngopi-ngopi dengan sahabat lama saya, Pak Jusuf Hamka," demikian twit Prastowo.

[Gambas:Twitter]

Pertemuan Prastowo dan Jusuf Hamka terjadi di tengah kisruh keduanya soal PT CMNP selama beberapa waktu terakhir.

Menurut Jusuf, Prastowo telah mencemarkan nama baiknya dengan menyebut dia bukan siapa-siapa di CMNP. Padahal, dirinya merupakan pemegang saham pengendali CMNP.

Jusuf pun mensomasi Prastowo untuk meminta maaf paling lambat 20 Juni imbas pernyataannya itu. Jika tidak, ia bakal membawa kasus ini ke jalur hukum.

"Saya tunggu sampai Selasa (20/6) depan. Kalau enggak (minta maaf), kami lapor polisi. Kami uji dia (Yustinus Prastowo) yang benar atau kami yang benar," ujar kuasa hukum Jusuf, Maqdir Ismail, saat dikonfirmasi via telepon, Jumat (16/6).

Merespons hal ini, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya. Sebab menurutnya, dia tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di PT CMNP.

Dia menegaskan itu hanya kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Masalah ini sendiri sebetulnya bermula dari sengketa utang Rp800 miliar negara ke bos jalan tol itu. Jusuf menyebut utang negara berawal dari deposito perusahaannya, PT CMNP, sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan alasan itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Ia lalu dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar namun Kemenkeu meminta diskon.

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda dua persen per bulan. Hitungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

Lelah dan tak mau ambil pusing, Jusuf pun menerima jumlah tersebut. Ia dijanjikan dua minggu selesai, namun utang itu malah diabaikan bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

malam yang rusak

Jusuf Hamka: Soal Tagihan Rp800 M ke Kemenkeu Saya Serahkan ke Allah******

Pengusaha Jusuf Hamka akhirnya menyerah dalam menagih utang negara senilai Rp800 miliar. Setelah lantang menagih utang ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selama beberapa hari terakhir, pemegang saham PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) ini kini menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan.

Kendati demikian, ia yakin pemerintah akan berlaku adil dan mengikuti ketetapan hukum. Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MDuntuk memastikan pemerintah membayar tagihan swasta kepada pemerintah.

"Soal tagihan saya ke Departemen Keuangan saya serahkan kepada Allah. Dibayar alhamdullilah, enggak dibayar wasyukurillah. Tapi, mudah-mudahan, saya percaya di zaman Pak Jokowi, beliau akan memberikan keadilan," ujar Jusuf melalui rekaman video saat bertemu Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, Senin (19/6).

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf baru-baru ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.

[Gambas:Video CNN]