star slot 888

Kelahiran kembali dan kekayaan mengalir deras

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

jalan misterius

Menteri Basuki Dampingi Jokowi Lagi Usai Diisukan Mau Mundur******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonoterlihat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi.

Basuki sebelumnya sempat absen dari kegiatan-kegiatan peresmian pembangunan oleh Jokowi hingga memantik spekulasi politik bahwa ia akan mundur dari kabinet jelang Pemilu 2024 ini.

Ia muncul di Makassar, Sulawesi Selatan saat Jokowi meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPAL-DT) Losari pada Kamis (22/2).

Di hari yang sama, Basuki juga turut mendampingi Jokowi meresmikan akses Tol Makassar New Port (MNP).

Dalam peresmian ini, hadir pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga Erick Thohir.

Sebelumnya, Basuki sempat tak tampak mendampingi Jokowi dalam peresmian ruas Tol Tebing Tinggi-Indrapura dan Indrapura-Limapuluh di Sumatera Utara pada Rabu (7/2) silam.

Kala itu, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja mengatakan Basuki tidak bisa hadir di Sumut lantaran masih menghadiri forum di luar negeri, yakni 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia.

[Gambas:Video CNN]

Hal ini pun memicu spekulasi politik bahwa Basuki mundur jelang pemungutan suara Pemilu 2024. Rumor itu mulanya diungkap ekonom senior Faisal Basri.

Faisal mengaku mengajak sejumlah menteri untuk mundur dari kabinet karena Jokowi dianggap berpihak pada pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun rumor ini segera ditepis oleh Basuki. Ia menegaskan akan tetap loyal ke Jokowi sampai akhir masa pemerintahan kabinetnya berakhir.

"Alah itu sudah lewat, besok sudah nyoblos. Saya kan kerja terus. Perintahnya kan begitu," ujar Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/2).

Dewa Gila Xingtian

Gelas Cantik Set Cuma Rp70 Ribuan di Transmart Full Day Sale******

Lagi butuh gelas-gelas cantik untuk menjamu tamu yang datang ke rumah? Belinya diTransmart aja, selain bagus modelnya, juga dijamin lebih murah karena ada diskon.

Apalagi kalau bayarnya pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, setiap pembelian gelas bakal dapat diskon tambahan 20 persen.

Lihat Juga : Masih Ada Waktu buat Nikmati Diskon Transmart sampai Pukul 22.00

Gimana, murah dan bikin hemat banget kan? Harga diskon ini hanya berlaku selama periode Transmart Full Day Sale berlangsung sejak Sabtu (10/2) sampai Minggu (11/2).

Promo diskon ini berlaku sejak toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat dan bisa dibeli di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Jadi pastikan bayarnya pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Cara buka rekeningnya gampang, downloadaplikasi Allo Bank dari smartphone melalui App Store atau Play Store, kemudian upgradeakunnya ke Allo Prime.

Sementara untuk kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan secara instan di setiap gerai Transmart.

Mumpung periode Full Day Sale masih berlangsung, yuk segera borong semua perlengkapan dapurnya ke Transmart terdekat di kota Anda.

Ujung pedang

Bulog Klaim Gelontorkan 4 Ribu Ton Beras Atasi Kelangkaan di Jakarta******

Perum Bulogmenggelontorkan 4 ribu ton beras SPHP dalam sehari pada periode 12 Februari 2024 di wilayah DKI Jakarta. Hal ini lantaran ada laporan kelangkaan pasokan beras di sejumlah toko ritel.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan 4 ribu ton beras tersebut disebar ke beberapa ritel baik tradisional maupun modern yang ada di ibu kota.

"Jadi begitu diperintah langsung kita jalan. Hanya untuk Jakarta saja. Bulog nggak diam aja. Jadi total kira-kira hampir 4 ribu ton SPHP untuk Jakarta saja," ujarnya dalam media briefing di kantor Bulog, Selasa (13/2).

Kemudian, kepada PT Indomarco Prismatama atau Indomaret sebanyak 50 ton dan PT Inti Cakrawala Citra atau Indogrosir sebanyak 40 ton, serta ke PT Matahari Putra Prima Tbk atau Hypermart sebanyak 40 ton.

Selain itu, untuk stok di ritel tradisional atau pasar, Bulog juga mengirimkan ke PT Food Station Tjipinang Jaya sebanyak 800 ton dan ke Pasar Induk Beras Cipinang sebanyak 2.800 ton.

"Kemudian juga kita kirim kefood station, Pasar Induk Cipinang. Jadi kemarin aja, hari Senin, kami sudah langsung kerja," jelasnya.

Sementara itu, sejak awal tahun hingga 12 Februari 2024, Bulog telah menggelontorkan total 226 ribu ton SPHP secara nasional. Sedangkan, dari jumlah itu, untuk Jakarta saja sudah sebanyak 80 ribu ton termasuk yang 4 ribu ton dalam sehari kemarin.

"SPHP kita mulai dari kemarin sudah langsung digerojok, sekedar sebagai catatan nasional sampai 12 Februari sudah disalurkan 226 ribu ton SPHP secara nasional," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Chen Pingan, Murong Xue

Tak Cuma Ritel, Pedagang Pasar Tradisional Menjerit Sulit Dapat Beras******

Pedagang pasar tradisional juga menjerit kesulitan mendapat pasokan beras, tak beda jauh seperti toko ritel yang tengah dilanda kelangkaan stok.

Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan menyebut dua kondisi miris yang terjadi di pasar tradisional.

Pertama, para pedagang mengeluh sulit mendapatkan beras medium dengan harga Rp10.900 per kg.

Bahkan, Reynaldi menyebut harga yang melonjak tinggi itu memecahkan rekor di rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berdasarkan data IKAPPI, itu adalah harga beras tertinggi di era Jokowi.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah serius memperhatikan kondisi beras di pasar tradisional.

"Maka ini yang harus dilakukan pemerintah, hati-hati jika pasar tradisional stok berasnya tidak melimpah, tentu akan terganggu distribusi pangan rakyat yang ada di pasar," tandasnya.

Beras belakangan sulit ditemui di toko ritel modern. Kelangkaan terjadi di sejumlah minimarket, seperti Alfamart hingga Indomaret.

Bahkan, minimarket di kawasan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat sama sekali tak lagi menjual beras dengan kemasan 5 kg. Pasokan beras di kawasan tersebut diklaim habis sudah hampir sebulan lamanya.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkap ada misteri di balik kelangkaan beras di toko ritel modern. Ia mengklaim Bulog sudah menyuplai beras ke ritel modern lebih banyak 160 persen dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pak) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" ungkap Bayu keheranan saat mengecek stok beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2) kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor