idolaslot lucks77

Buku Domesday

Wong Bersaudara, Pendiri Charles & Keith Kaya Raya Berkat Sepatu******

Masyarakat mungkin sudah tidak asing dengan merek "Charles & Keith". Siapa sangka, jenama yang identik dengan sepatu cantik itu berhasil membuat pendirinya, Charles Wongdan Keith Wong, masuk jajaran orang terkayadi Singapura.

Forbes menempatkan dua bersaudara itu pada posisi ke-40 pada daftar orang terkaya di Negeri Singa pada 2022. Per Sabtu (21/1), total kekayaan mereka mencapai US,04 miliar atau sekitar Rp15,65 triliun (asumsi kurs Rp15.050 per dolar AS).

Kekayaan mereka berasal dari puluhan tahun membesarkan merek yang sempat viral beberapa waktu lalu lantaran seorang remaja mendapat ujaran merendahkan dari sebagian warganet usai menyebut tas "Charles & Keith" sebagai barang mewah.

Beberapa tahun menjalaninya, mereka sadar sepatu yang dijual di toko mereka tak berbeda dengan toko lain karena berasal dari pemasok yang sama. Kondisi itu membuat model sepatu yang bisa dipilih konsumen terbatas.

Akhirnya, pada 1996, Wong bersaudara memutuskan untuk membuka toko sepatu dan aksesoris wanita sendiri di Amara Shopping Centre, Singapura. Mereka mengusung merek "Charles & Keith" yang diambil dari nama depan dua bersaudara itu.

Sang kakak, Charles yang kala itu berusia 22 tahun, bertanggung jawab untuk mengelola bisnis dan penjualan. Ialah yang menjadi wajah pimpinan perusahaan.

Charles Wong merupakan salah satu pendiri dari perusahaan fesyen asal Singapura "Charles & Keith". (Courtesy of Charles & Keith).

Sementara, Keith bertanggung jawab atas desain produk yang mereka jual. Sosoknya jauh dari sorotan media.

Di toko itu, keduanya tak lagi membeli barang dari pedagang grosir. Namun, mereka bekerja sama langsung dengan sejumlah produsen untuk memproduksi sepatu rancangan mereka secara eksklusif.

Artinya, pabrik yang memproduksi "Charles & Keith" dilarang menggunakan desain mereka untuk toko ritel lain. Dengan cara itu, mereka bisa memproduksi sepatu berkualitas dengan model beragam dan harga terjangkau.

Dalam lima tahun, Wong bersaudara sudah memiliki 14 gerai "Charles & Keith" di Singapura dan mencatat penjualan senilai puluhan juta dolar Singapura.

Tak puas sampai di situ, pada awal 2000-an, mereka memutuskan melakukan ekspansi ke beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sebelum akhirnya merambah ke Timur Tengah, China, Jepang, Australia hingga Amerika. Dalam melakukan ekspansi mereka menggunakan skema waralaba (franchise).

Di setiap negara, mereka menggandeng mitra agar bisa memasukkan produk mereka ke pasar lokal. Misalnya, di Jepang, mereka menggandeng Onward Holding. Begitu pun di Arab Saudi mereka bekerja sama dengan Alhokair Fashion Retail.

Berkat strategi itu, "Charles & Keith" kini mengoperasikan lebih dari 700 gerai di 37 negara.

"Setiap orang di perusahaan ini bekerja sangat keras, kami tidak bisa pelan-pelan. Kami harus terus berlari," ujar Wong bersaudara seperti dikutip dari laman Forbes.

Charles menyadari memiliki produk yang bagus saja tak cukup apabila tidak ada yang mengenalinya. Karenanya, mereka menyusun strategi pemasaran yang mumpuni.

Perusahaan kerap beriklan di internet, termasuk media sosial, dan memiliki toko online. Sebab, mereka sadar semakin banyak konsumen yang melek teknologi dan gemar berselancar di dunia maya.

Selain itu, mereka mengalokasikan setidaknya 3 persen dari pendapatan tahunan untuk riset pasar dan pelatihan desainer ke berbagai negara agar bisa mengikuti tren terkini.

"Charles & Keith" juga sempat menjadi bagian dari keluarga brand mewah LVMH Moet Hennesy Louis Vuitton. Pasalnya, pada 2011, lini bisnis investasi LVMH L Capital Asia membeli 20 persen saham "Charles & Keith" senilai lebih dari S juta.

Namun, Charles dan Keith dikabarkan sudah membeli kembali saham mereka dari LVMH yang menaungi sejumlah label fesyen papan atas, termasuk Givenchy dan Dior.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Xuan kembali

Jokowi, RUU PPRT dan Nasib 4 Juta Pembantu Demi Kehidupan Layak******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Sebab itu, ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada menteri hukum dan ham dan menteri ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/6).

Mantan wali kota Solo itu menegaskan komitmen pemerintah melindungi pekerja rumah tangga. Ia mengklaim ada sekitar 4 juta orang pekerja rumah tangga di seluruh Tanah Air.

"Saya berharap UU PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja serta kepada penyalur kerja," ucapnya.

Jika melihat sejarah pembahanan RUU PPRT, rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Pada 2020, RUU tersebut bahkan selesai pembahasan di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Kala itu, pemerintah dan DPR juga sepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Meski demikian, rencana itu tak berlanjut. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan RUU PPRT akan mengatur soal pemberian jaminan sosial (jamsos) bagi pekerja rumah tangga.

"Itu (jamsos) juga termasuk yang diatur dalam UU PPRT ini. Perlindungan dan jamsos kesehatan maupun ketenagakerjaan," katanya.

Menanggapi rencana pemerintah soal RUU PPRT, Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini menuturkan ada banyak hal yang harus diatur dalam beleid tersebut.

Hal yang paling utama diatur adalah soal pengakuan dan perlindungan terhadap PRT. Menurutnya, pengakuan itu termasuk memberi keadilan pada PRT.

Selain itu, lingkup pekerjaan PRT juga harus diatur agar kedua belah pihak yakni pekerja dan pemberi kerja mengetahui batasan.

"Lingkup pekerjaan PRT itu apa saja? Jadi (misalnya) mencuci, menyikat rumah, mengasuh anak, merawat lansia," kata Lita kepada CNNIndonesia.com.

Ia juga mengatakan RUU PPRT perlu mengatur hak dan antara PRT dan pemberi kerja alias majikan. Untuk PRT, hak yang dimaksud seperti libur mingguan, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, cuti tahunan, hingga besaran upah yang disepakati.

Lalu, hak menjalankan ibadah dan hak mendapat tunjangan hari raya (THR). Adapun kewajiban PRT adalah melakukan pekerjaan rumah tangga sesuai dengan kesepakatan.

Sementara itu, hak untuk majikan bisa mencakup mendapat hasil kerja dari PRT sesuai dengan kesepakatan hingga hak mendapat identitas PRT yang valid.

Menurut Lita, majikan sangat berhak mengetahui identitas dan latar belakang dari ART. Hal ini diperlukan agar kedua belah pihak bisa bekerja sama dengan baik tanpa ada kecurigaan.

"Kedua belah pihak harus mendapatkan juga informasi yang valid, mengenai identitas, baik PRT ataupun pemberi kerja. Kemudian situasi kerjanya serta situasi asal latar belakang dari PRT," ujarnya.

Sedangkan, kewajiban majikan meliputi memberi upah sesuai kesepakatan, memberikan libur kepada PRT, cuti, hingga tunjangan.

Penyalur kerja juga perlu diatur

Cincin Dewa Memasak

Tiket Masuk Ancol Akan Digratiskan Sebulan Sekali******

PT Pembangunan Jaya Ancol berencana akan menggratiskan tiket masuk kawasan wisata Ancol, JakartaUtara, satu bulan sekali.

"Kesempatan masyarakat untuk masuk ini juga akan kita tambah. Barangkali sebulan sekali, itu kita bebaskan masuk bagi pengunjung," kata Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Winarto dalam rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/1).

Ia mengatakan selama ini, penggratisan tiket masuk Ancol hanya sekali dalam setahun; saat ulang tahun Jakarta.

"Kalau bisa momen-momen tertentu, misalkan hari kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan seterusnya supaya masyarakat dapat lebih banyak menikmati kawasan itu," ujar dia.

Winarto mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan uji coba sebelum menerapkannya. Uji coba penggratisan tiket Ancol akan dimulai tahun ini.

"Ini sebagai proses learning, learningproses dari kami, impact-nya seperti apa kalau freeini. Apakah bisa mendorong adanya revenue di dalam atau sejauh mana dia mendorong ini datanya nanti akan kita analisis dulu," kata Winarto.

"Dari situ kita akan tahu efeknya kepada incomekita seperti apa. Harapan kami masih terjaga," imbuh dia.

Dalam rapat tersebut, Winarto juga menyampaikan rencana pihaknya membatasi mobil yang masuk ke Kawasan Ancol. Nantinya, akan disediakan shuttle bus bagi pengunjung dalam bermobilitas di dalam Ancol.

Winarto menyatakan kebijakan itu rencananya akan diterapkan pada 2024.

"Kita akan mendorong sebagian kendaraan supaya enggak masuk dalam Kawasan Ancol, dia akan parkir, kita siapkan area parkir kita siapkan area parkir di sisi bawah ini. Kita sebut unpaid karena dia tidak bayar tiket masuk mobil lagi. Dia hanya bayar parkir sesuai tarif Pemprov DKI," katanya.

[Gambas:Video CNN]

tolong panggil aku tuan Paus

Mengintip Gaji Pekerja Rumah Tangga di Indonesia******

Pemerintah ingin mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Sebab itu, Presiden Jokowi meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini menuturkan hal utama yang perlu diatur dalam RUU PPRT adalah soal pengakuan dan perlindungan terhadap PRT. Menurutnya, pengakuan itu termasuk memberi keadilan pada PRT.

"Lingkup pekerjaan PRT itu apa saja? Jadi (misalnya) mencuci, menyikat rumah, mengasuh anak, merawat lansia," kata Lita kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/1).

Ia juga mengatakan RUU PPRT perlu mengatur hak dan antara PRT dan pemberi kerja alias majikan. Untuk PRT, hak yang dimaksud seperti libur mingguan, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, cuti tahunan, hingga besaran upah yang disepakati.

Mengutip data BPS, rata-rata nominal upah asisten rumah tangga Desember 2022 dibanding November 2022 naik 0,08 persen, yaitu dari Rp437.066 menjadi Rp437.416.

Sementara upah riil Desember 2022 dibanding November 2022 turun sebesar 0,58 persen, yaitu dari Rp387.100 menjadi Rp384.855.

Adapun catatan detik.com dengan mengutip salah satu situs penyalur ART, kisaran upah pekerja rumah tangga atau ART per bulan berdasarkan provinsi yaitu:

ART Sumatera Utara Rp1,8 juta - Rp2,2 juta
ART Sumatera Barat Rp2 juta - Rp2,2 juta
ART Sumatera Selatan Rp2 juta
ART Jawa Barat Rp1,8 juta - Rp2,3 juta
ART DKI Jakarta Rp2,3 juta-Rp2,5 juta
ART Bali Rp2,3 juta
ART Lombok Rp2 juta
ART Banten Rp1,8 juta - Rp3,2 juta
ART Bali Rp2 juta - Rp2,3 juta
ART Kepulauan Riau Rp2 juta - Rp2,3 juta
ART Riau Rp1,8 juta - Rp2,2 juta
ART Jawa Tengah Rp2 juta - Rp2,5 juta
ART Jawa Timur Rp1,8 juta - Rp2,5 juta
ART Jambi Rp2 juta
ART Sulawesi Selatan Rp1,8 juta - Rp2,5 juta
ART Kalimantan Timur Rp1,8 juta - Rp2,2 juta
ART Kalimantan Tengah Rp2,2 juta - Rp2,5 juta
ART Kalimantan Selatan Rp1,8 juta - Rp2,5 juta

[Gambas:Video CNN]

Dewa Binatang Misterius

Pengusaha Sebut Usulan Biaya Haji Rp69 Juta Memberatkan Jemaah******

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menilai usulan pemerintah mengenaibiaya haji Rp69 juta akan memberatkan para jemaah.

Sekretaris Jenderal Amphuri Farid Aljawi mengungkapkan rata-rata jemaah telah menyetor dana awal sebesar Rp25 juta, kemudian pelunasan akan dilakukan usai pengumuman resmi biaya haji di tahun berjalan.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jemaah rata-rata hanya perlu menyetorkan sekitar Rp10 juta untuk biaya haji.

Alasan lain yang memberatkan jemaah adalah rentang waktu antara pengumuman biaya haji dan masa pelunasan itu terlalu sempit.

"Paling sebulan dua bulan lagi pelunasan kan. Seharusnya pemerintah itu mengumumkan kenaikan itu sebelum ada jumlah kuota. Tapi ini ada jumlah kuota baru melakukan pengumuman (biaya). Harusnya dari tahun lalu diantisipasi," paparnya.

Ia menilai pemerintah harus memerhatikan kemampuan jemaah untuk melunasi biaya haji. Pasalnya, jika jemaah yang mendapatkan kuota tidak mampu melunasi maka akan terjadi kekosongan kuota.

"Kekosongan kuota ini harus terserap, kalau kekosongan kuota tidak terserap maka akan jadi catatan pemerintah Arab Saudi sehingga tahun depan kuota kita bisa dikurangi," tuturnya.

Meski demikian, Farid mengaku kenaikan harga ini sebenarnya adalah hal yang wajar. Pasalnya, banyak komponen haji yang mengalami peningkatan biaya seperti akomodasi, katering, perumahan, dan lainnya.

"Kenaikan harga yang sekarang menjadi 70 persen ditanggung jemaah menurut kami adalah hal yang wajar, karena sudah 10 tahun nilainya sama. Pemerintah melakukan penyesuaian," ucapnya.

Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp98,8 juta per calon jemaah.

Namun demikian, dari BPIH total hanya 70 persen di antaranya yang dibebankan kepada jemaah haji atau sebesar Rp69 juta. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta.

Secara akumulatif, komponen yang dibebankan pada dana nilai manfaat sebesar Rp5,9 triliun.

Artinya, biaya haji tahun ini hampir dua kali lipat tahun lalu yang hanya sebesar Rp39,8 juta. Ongkos ini juga lebih tinggi dibandingkan 2018 sampai 2020 lalu yang ditetapkan sebesar Rp35 juta.

[Gambas:Video CNN]

Gadis di seberangnya tidak khawatir untuk menikah

Murka Mega Soal Bandara Bali Utara dan Perlunya Evaluasi Proyek Jokowi******

Pembangunan proyek infrastruktur di era Jokowi memicu kemarahan. Tak tanggung- tanggung, kemarahan langsung meledak dari Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP yang merupakan partai utama pengusung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019.

Kemarahan ia arahkan pada pembangunan Bandara Bali Utara.

Mengutip laman resmi KPPIP, Bandara Bali Utara merupakan salah satu dari 8 proyek yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) dalam Permenko Nomor 7 Tahun 2021. Hanya saja, mengacu pada Permenko Nomor 9 Tahun 2022, proyek tersebut dicoret dari daftar PSN.

Selain Bandara Bali Utara, proyek yang dicoret dari PSN yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan, Bendungan Tiro di Aceh, proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL), proyek Kereta Api Kalimantan, dan Puruk Cahu-Batanjung melalui Bangkuang di Kalimantan Timur.

"Itu sudah diberi warning perpanjangan, tapi tidak ada progress sehingga dikeluarkan," ujar Wahyu dalam konferensi pers Selasa (26/7) lalu.

Selain karena tidak ada kemajuan, kurangnya dukungan masyarakat sekitar juga menjadi alasan mengapa 8 proyek tersebut dikeluarkan dari PSN.

Misalnya, proyek Bendungan Tiro di Aceh dikeluarkan karena masyarakat setempat tidak setuju dengan pembangunan bendungan tersebut.

"Ini tidak akan bisa dipaksakan, sehingga kita keluarkan dan Kementerian PUPR sedang mencari opsi yang lain," ujar Wahyu.

Adapun, sesuai Permenko Nomor 9 Tahun 2022, saat ini jumlah PSN menjadi 200 proyek dan 12 program.

Menanggapi sejumlah PSN yang dicoret, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan bandara memang sudah terlalu banyak dan perencanaan bandara yang kurang matang bisa mengakibatkan beban anggaran dalam jangka panjang, bahkan pendapatan operasional tidak bisa menutup pengeluaran rutin.

Sementara untuk proyek kereta api perlu, Bhima mengatakan dipertimbangkan kembali untuk dihapus dari daftar PSN karena pengembangan daerah di Kalimantan membutuhkan transportasi logistik dan penumpang yang baik.

"Daripada kereta cepat Jakarta-Bandung, harusnya infrastruktur di luar jawa yang berkaitan dengan konektivitas logistik seperti kereta dan pelabuhan yang perlu dibangun masif," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/1).

Kemudian, PSN berupa bendungan jika dihapus menurut Bhima harus melihat kebutuhan terhadap bendungan itu, karena masalahnya di berbagai daerah ada bendungan, tapi terdapat masalah di irigasi. Sementara kawasan ekonomi kreatif sebaiknya didorong yang sudah ada, tanpa perlu clustering dari awal.

Di sisi lain, Ekonomi Core Yusuf Rendy mengatakan beberapa PSN yang dicoret memang berdasarkan alasan teknis di mana dinilai kurang strategis ataupun prospektif. Selain itu, terbatasnya waktu yang tersedia untuk pembangunan dari PSN tersebut.

"Saya pikir kedua alasan itu dapat diterima dan sah-sah saja karena pertama tentu pemerintah menghitung masa kepemimpinan pemerintahan saat ini dan yang tidak kalah penting masalah ketersediaan dana," ujar Yusuf.

Yusuf menilai dengan terbatasnya waktu yang tersedia untuk membangun PSN itu, maka dengan dicoretnya sejumlah PSN akan lebih relevan dengan kondisi di tahun ini dan juga di tahun depan karena pemerintah berupaya untuk melakukan konsolidasi fiskal dan salah satu muara dari dampak ini adalah lebih selektifnya pemerintah dalam mengalokasikan beragam pos belanja dan termasuk di dalamnya pos pembangunan infrastruktur.

"Sehingga kalau dilihat dari sudut pandang efisiensi belanja terutama di masa konsolidasi fiskal ini maka saya pikir langkah pemerintah untuk membatalkan atau mencoret beragam PSN yang disebutkan di atas relatif tepat," ujarnya.

Perlu pemikiran matang dalam membangun banda udara baru di Bali