slot promo new member 100 to kecil

pewaris keluarga

Menhub Pastikan Kereta Cepat Diperpanjang Sampai Surabaya******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) akan diperpanjang hingga Surabaya.

Ia mengatakan dengan kereta cepat, maka rute Jakarta ke Surabaya bisa ditempuh hanya dalam waktu 4 jam.

"Kereta cepat juga begitu membangunnya kok Jakarta-Bandung ya, banyak kok-nya gitu, tapi kalau kita yakin bahwa akan kita bangun Jakarta-Surabaya, bayangkan 4 jam," katanya dalam Seminar Nasional Sustainable Smart Transportation, dikutip dari detik, Jumat (28/10).

"Kita kawal benar kereta cepat ini. Konsep perencanaannya sedang dilaksanakan sama-sama, karena enggak mungkin tanpa PU kita jalanin. Jadi, rencana itu Jakarta, Karawang, Bandung, Kertajati, Purwokerto terus Jogja, Solo, Madiun, Surabaya 4 jam," kata Budi.

KCJB ditargetkan mulai beroperasi pada 2023. Nantinya KCJB akan beroperasi di jalur ganda sepanjang 142,3 km yang berhenti di empat stasiun, yaitu Stasiun Halim (Jakarta), Karawang, Padalarang, dan Tegalluar (Bandung).

Kendati demikian, masih ada hambatan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Salah satunya, datang dari lonjakan biaya.

Dalam proposal penawaran yang disampaikan Pemerintah China pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek yang hanya US,13 miliar.

Namun berdasarkan hitungan terbaru KAI, terjadi pembengkakan biaya proyek KCJB US,9 miliar atau Rp28,5 triliun.Dengan pembengkakan itu, anggaran pembangunan yang dibutuhkan naik jadi Rp118,5 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Menantu Kaisar Abadi

Dow Thailand Bantah BPOM soal Pasok Bahan Obat Picu Gagal Ginjal Akut******

Perusahaan ThailandDow membantah tuduhan BPOM yang mengatakan bahan baku pelarut obat sirop penyebab gagal ginjal akutdiimpor dari mereka.

Bantahan diberikan setelah mereka melakukan penyelidikan internal. Hasil penyelidikan menunjukkan Dow tidak menemukan nama perusahaan terduga pelaku tindak pidana kasus gagal ginjal akut yang disebutkan oleh BPOM dalam daftar pelanggannya.

Perusahaan yang disebutkan BPOM adalah PT Yarindo Farmatama.

Hasil analisis secara rinci dan dokumen-dokumen terkait selanjutnya diserahkan kepada BPOM. Mereka berkomitmen untuk sepenuhnya mendukung dan bekerja sama dengan BPOM, serta siap untuk melakukan semua tes yang dibutuhkan terhadap produk-produknya.

"Dow senantiasa mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di manapun kami beroperasi, termasuk Indonesia, dan mendukung upaya pemerintah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat," tegas mereka.

[Gambas:Video CNN]

Perusahaan materials science itu juga mengklaim berkomitmen untuk selalu menjaga kualitas dan memastikan keamanan produknya. Dow juga menjamin kualitas dan kepatuhannya untuk formulasi obat yang telah melewati serangkaian tes untuk memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku.

Sebelumnya, BPOM mengatakan pelarut obat atau Propilen Glikol yang menjadi cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada obat sirop penyebab gagal ginjal akut diimpor dari Thailand.

Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan bahan baku obat yang digunakan PT Yarindo Farmatama merupakan buatan Dow Chemical Thailand.

"Produsennya adalah Dow Chemical Thailand, jadi negaranya Thailand. Dow Chemical-nya sumbernya Amerika, tapi kalau ini jalurnya dari Dow Chemical Thailand," kata Penny dalam konferensi pers secara daring, Senin (31/10).

"Perusahaannya sih multinasional besar," imbuhnya.

Di lain sisi, PT Yarindo Farmatama heran ketika obat Flurin produksinya dituduh BPOM mengakibatkan kasus gagal ginjal akut. Padahal, mereka mengantongi izin edar BPOM.

"Kita tidak pernah membeli bahan etilen itu. (Pergantian supplier) kita pernah, sekali tapi dilaporkan kok, itu manufactory pembuatnya, bukan bahannya, itu dari Thailand," terang Manajer Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus, Senin (31/10).

Sistem penguatan yang tak terkalahkan

Mengenal Perpres yang Mengatur Kewenangan Negara Kuasai 11 Bahan Pokok******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah yang akan menguasai 11 bahan pokok. 

Munculnya beleid ini berawal dari masalah krisis pangan dan gejolak harga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sebab itu, pemerintah perlu menyiapkan cadangan pangan demi menanggulangi krisis dan gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat.

"Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud, Presiden dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari aturan tersebut, Jumat (28/10).

Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah atas 11 bahan pokok tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan terhadap beras, jagung dan kedelai.

Untuk pengadaan cadangan pangan akan dilakukan melalui pembelian produksi dalam negeri, termasuk pembelian dari stok komersial Perum Bulog atau BUMN pangan yang mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP yang ditetapkan oleh kepala badan.

"Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di bawah harga acuan pembelian atau HPP, dilakukan pembelian dengan mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP," kata Jokowi.

Sementara itu, terkait jumlah cadangan pangan, Jokowi mengatakan akan diatur oleh Bulog atau BUMN Pangan dengan mempertimbangkan 5 faktor, yaitu;

a. Produksi pangan pokok tertentu secara nasional
b. Penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan
c. Pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen
d. Pelaksanaan perjanjian internasional dan bantuan pangan kerja sama internasional
e. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan

Semua sumber pendanaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan cadangan tersebut nantinya akan diambilkan dari dana APBN dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

"Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud, pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum Bulog dan/ atau BUMN pangan, termasuk margin yang diharapkan sesuai dengan tingkat kewajaran," katanya.

Melalui perpres ini, pemerintah menambah kewenangan BUMN Holding Pangan atau ID Food untuk menyerap hasil produksi bahan pokok dari petani maupun peternak dalam negeri.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan sebelumnya penyerapan hasil petani hanya dilakukan oleh Bulog. Namun, dalam aturan baru ini, ID Food ikut andil.

Arief menjelaskan dengan masuknya BUMN Holding Pangan ini, maka penugasan penyerapan pangan ke petani dibagi dua. Bulog nantinya bertugas menyerap atau mengamankan produk jagung, beras, dan kedelai.

"Sisanya yang komersial kita akan berikan kepada ID Food, BUMN Holding Pangan untuk menyerap dan membantu tugas Bulog. Diharapkan ini akan mempercepat penyerapan produksi pangan," katanya kepada CNNIndonesia.com,Kamis (27/10).

[Gambas:Video CNN]

Versi Lengkap dari Novel Sistem Penyelamatan Diri Penjahat Sampah

Nilai Kontrak Bangun Istana Negara di IKN Nusantara Capai Rp2,9 T******

Kementerian PUPR telah meneken kontrak pembangunan Istana Negaradi IKN Nusantara senilai Rp2,9 triliun.

Dalam hal ini, pemenang tender pembangunan Istana Negara di IKN adalah BUMN Konstruksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa (1/11), PTPP menjadi leader konsorsium dalam pekerjaan dua proyek ini dengan masing-masing porsi sebesar 55 persen.

PTPP memenangi tender pembangunan Istana Negara di IKN dengan nilai kontrak Rp1,34 triliun. Dalam paket kontrak tersebut, perusahaan tersebut juga akan membangun lapangan upacara di kawasan Istana Negara.

Sementara untuk paket bangunan gedung Kantor Presiden, PTPP meraih kontrak pembangunan dengan pagu anggaran lebih besar, yakni Rp1,56 triliun.

Dengan bertambahnya dua proyek ini, PTPP telah mendapatkan total enam proyek senilai Rp2,9 triliun dan menjadi kontraktor dengan perolehan nilai kontrak terbanyak di IKN saat ini.

"Tentunya kami akan memberikan kualitas terbaik sesuai trademark PP dengan mengedepankan inovasi, teknologi dan keselamatan di setiap proyek yang kami jalankan," kata Bakhtiyar Efendi, Corporate Secretary PTPP, dalam keterangan resminya.

Sebelumnya, PTPP telah mendapatkan empat proyek pembangunan di IKN dengan total nilai Rp1,47 triliun.

Keempat proyek tersebut adalah Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau - SP Tempadung senilai Rp687,7 miliar, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat senilai Rp423,8 miliar, Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (IKN) Tahap 1 senilai Rp83,2 miliar dan Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (IKN) Tahap 2 senilai Rp280,2 miliar.

Perolehan kontrak baru PTPP hingga saat ini tercatat di Rp19,3 triliun dan naik sebesar 33,5 persen dibandingkan dengan perolehan kontrak baru di bulan Oktober 2021.

"Saat ini perseroan masih berpartisipasi dalam beberapa lelang proyek di IKN. Kami optimis dapat meraih proyek lainnya sesuai dengan target perseroan." ujar Bakhtiyar.

[Gambas:Video CNN]

Telapak tangan Guru Qiao yang halus

Dirut Investigasi Asal******

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto akan melakukan investigasi internal soal karangan bunga bertuliskan 'Selamatkan Jakpro' di Balai Kota Jakarta, Selasa (1/11) ini.

Pasalnya, karangan bunga tersebut berisi tuduhan ada nepotisme di tubuh Jakpro dan juga sampai menyebut-nyebut nama Direktur Sumber Daya Manusia Jakpro M Taufiq.

"Sedang saya minta tim untuk melakukan investigasi ke dalam terkait persoalan ini," kata Widi seperti dikutip dari Antara. 

"Setahu saya tidak ada masalah (internal). Namun tim juga sedang melakukan investigasi dengan meminta masukan beberapa pihak. Termasuk juga kami sudah klarifikasi ke Pak Taufiq sendiri," ucap Widi.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pihaknya akan mencari tahu apakah benar ada masalah di internal PT Jakpro.

"Kalau saya lihat dari foto yang saya lihat ini persoalan serius. Makanya saya harus tahu dulu memangnya ada apa, ada masalah apa di internal Jakpro," kata Prasetyo saat dikonfirmasi.

Prasetyo menambahkan ia akan berkomunikasi dengan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait munculnya karangan bunga itu.

"Nanti akan saya komunikasikan dengan Pj Gubernur," kata dia.

Diketahui, muncul sedikitnya tiga karangan bunga terkait BUMD yang bergerak di bidang properti, infrastruktur, utilitas, serta teknologi informasi dan komunikasi itu di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa ini.

Dalam foto yang diterima, salah satu karangan bunga itu bertuliskan, "PJ Gub & Ketua DPRD, Kami Butuh Pemimpin Yang Berjuang Untuk Jakpro, Bukan Untuk 'Si Cantik'." Di bagian bawah karangan bunga itu juga tertulis "Dir. SDM Jakpro Biang Keladi".

[Gambas:Video CNN]

Dalam karangan bunga yang lain tertulis, "Kami 20 Kadiv Baru Jakpro Mohon Maaf Telah Menjadi Bagian Dari Nepotisme". Di bagian bawahnya ada tulisan "M Taufiq (Dir SDM) Bertanggung Jawab".

Karangan bunga terakhir bertuliskan, "Pak Heru & Pak Pras, Kami Butuh Sosok Anda! Kondisi Jakpro Sangat Mengkhawatirkan. Tolong Selamatkan Jakpro".

Ketiga karangan bunga itu berjejer di sebelah kiri Pendopo Balai Kota DKI Jakarta yang berdasarkan informasi di lapangan, karangan bunga itu sudah ada di lokasi sejak pukul 09.00 WIB pagi ini. Namun, pukul 12.45 WIB, ketiga karangan bunga itu sudah tidak ada di lokasi.

Legenda Moli

Disnakertrans: Gaji Pekerja Penerima BSU Tidak Boleh Dipotong******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) dengan tegas menyebut pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng SS (Spesial Sambal) penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," ujar Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus melanjutkan tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk menyikapi kasus ini.

Tim ini melakukan kegiatan pemeriksaan khusus mulai 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waoreng SS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.

"Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," tegas Amin.

Sementara, tercatat sebanyak 1.871 karyawan WSS yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Namun, di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang belum terdaftar.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Teguh Wiyono menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah acuan calon penerima BSU.

Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Selain itu, WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan Pengawasan Terpadu. Pada November 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," kata Teguh tanpa merinci bentuk pelanggaran WSS.

Sebelumnya, viral Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal itu. "Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun telah merespons kasus ini. Ia mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]