petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

mahfud md pinjol

kembarjitu 212Jutaan kata 38702Orang-orang telah membaca serialisasi

《mahfud md pinjol》

Kementerian PUPR Soal Gugatan Meikarta: Beli Rumah Malah Dituntut******

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna heran dengan gugatan PT MSU atau pengembang Meikarta terhadap konsumennya.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna heran dengan gugatan PT MSU atau pengembang Meikarta terhadap konsumennya. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengaku heran dengan gugatan yang dilayangkan PT MSU atau pengembang Meikarta terhadap konsumennya.

Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang ingin membeli hunian justru malah menghadapi gugatan. Ia menilai kasus Meikarta terjadi sebab tidak ada skema penjaminan pembiayaan antara pengembang dengan konsumen.

"Kita bicara bagaimana di Meikarta itu orang beli rumah malah dituntut balik," ungkap Herry dalam acara Penandatangan MoU Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang disiarkan virtual, Rabu (25/1).

Herry memaparkan pihaknya dalam proses membentuk skema penjaminan untuk hunian yang belum selesai dikerjakan. Jadi masyarakat memiliki jaminan hunian yang dibelinya akan selesai.

"Nanti dengan skema penjaminan seharusnya masyarakat ada kepastian saat dia cicil, even rumahnya ini belum selesai dia ada kepastian, ada semacam completion guarantee dan sebagainya," papar Herry.

Lihat Juga :
OJK Akan Panggil Pihak Terlibat Kasus Tukang Becak Bobol Rekening BCA

Sebelumnya, 18 anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) digugat oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta senilai Rp56 miliar.

Ketua PKPKM Aep Mulyana menduga gugatan tersebut dipicu oleh isi spanduk-spanduk termasuk kata 'oligarki' yang dibentangkan saat para konsumen orasi dan berunjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Desember tahun lalu.

Kasus Meikarta kembali mencuat pada Desember lalu setelah konsumen mengeluh belum mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019. Konsumen Meikarta kemudian meminta agar DPR mempertemukan mereka dengan PT MSU.

[Gambas:Video CNN]



(cfd/dzu)

BPKN: Wacana Biaya Haji Bisa Pupus Harapan Calon Jemaah ke Tanah Suci******

BPKN mengatakan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 2023 bisa memupus harapan masyarakat yang ingin pergi ke Tanah Suci.
BPKN mengatakan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 2023 bisa memupus harapan masyarakat yang ingin pergi ke Tanah Suci. (CNN Indonesia/Suriyanto).
Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN) mengatakan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 2023 bisa memupus harapan masyarakat yang ingin pergi ke Tanah Suci.

Johan Efendi Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN mengatakan untuk mencegah hal tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan rencana kenaikan ongkos haji secara penuh tahun ini.

"Wacana kenaikan biaya haji itu bisa memupuskan harapan banyak calon haji pergi ke Tanah Suci," tegasnya.

Apalagi, kata Johan, negara sudah memiliki Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bertugas mengurus dana haji yang disetorkan masyarakat.

"BPKH dalam hal ini semoga dapat berperan maksimal dalam mengelola keuangan haji yang diamanahkan pada badan ini," ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (27/1).

Oleh karena itu, Johan berharap pemerintah menemukan jalan agar bisa menetapkan BPIH 2023 yang lebih terjangkau.

BPKN sendiri menilai biaya yang diusulkan sebesar Rp69,1 juta terbilang sangat terlalu mahal, mengingat RI masih terjebak sebagai middle incomecountryatau negara berpendapatan menengah selama 30 tahun.

Lihat Juga :
Sri Mulyani Akan Bahas Besaran Subsidi Motor Listrik dengan DPR

Selain itu, masyarakat yang masih berjuang memulihkan ekonomi di masa pandemi covid-19.

"Hal tersebut tentunya ironis dengan usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji di tengah tren penurunan biaya paket haji. jika dibebankan tambahan biaya untuk pelunasan BPIH yang cukup signifikan, tentu itu sangat memberatkan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Firman Turmantara mengatakan penentuan kenaikan ongkos ibadah haji itu harus transparan.

Lihat Juga :
Pendaftaran CPNS 2023 Dibuka Juni, Lowongan Ditawarkan Lebih Banyak

Hal ini sesuai dengan hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK) yaitu Pasal 4 yang diantaranya menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, selain hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan.

Calon jamaah haji sebagai konsumen juga bisa meminta pertanggungjawaban penyelenggara ibadah haji sesuai dengan Bab VI UUPK tentang tanggungjawab pelaku usaha, dan penyelenggara ibadah haji bisa dipidana. 

Sementara pemerintah sendiri tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK. Selain itu, hubungan hukum antara penyelenggara ibadah haji dengan jamaah haji itu sesuai tidak dengan perundang-undangan yang lain seperti dengan KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Ketua BPKH Fadlul Imansyah mengungkapkan nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 terancam habis jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini.

Ia memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.

"Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025," kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

Kemenag pun sebelumnya mengusulkan ke DPR agar BPIH yang harus dibayar masing-masing calon jemaah haji Indonesia tahun ini adalah Rp69 juta.

Pihaknya berharap upaya efisiensi anggaran bisa menurunkan biaya haji yang dibayar jemaah hingga sekitar Rp19 juta. Menurutnya, angka psikologis yang patut dibayar calon jemaah haji Indonesia setidaknya Rp50 juta.

Oleh karena itu, pihaknya berharap bisa mengeksplorasi sejumlah layanan yang bisa ditekan, terutama harga tiket penerbangan.



(mrh/dzu)




bab terbaru:legenda55

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
magnum188
tepat88
888vipbet
bibit4d
388slot
slot sering jp
situs judi slot online terpercaya
situs togel resmi dan terpercaya
perak 138 slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 04 togel
Bab 2 buku mimpi 2 angka abjad
Bab 3 gacor108
Bab 4 nada4d slot
Bab 5 cara dapat uang dengan hp
Bab 6 situs web slot
Bab 7 pinjol online legal
Bab 8 rtp ahha4d
Bab 9 bunga pinjaman di kredivo
Bab 10 amartha pinjaman online
Bab 11 situs slot 66k
Bab 12 indodana terdaftar ojk
Bab 13 situs slot infini
Bab 14 bomjudi
Bab 15 slot bonus 100 di depan to kecil
Bab 16 website judi
Bab 17 keterlambatan pembayaran kredivo
Bab 18 trik olympus modal receh
Bab 19 wd gacor slot
Bab 20 rekomendasi slot pragmatic hari ini
Klik untuk melihattersembunyi di tengah77bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

pola main slot mahjong
Pengusaha restoran cepat saji di California menolak Undang-Undang FAST yang menaikkan upah minimum pekerja hingga US atau sekitar Rp328,8 ribu per jam.
Pengusaha restoran cepat saji di California menolak Undang-Undang FAST yang menaikkan upah minimum pekerja hingga US atau sekitar Rp328,8 ribu per jam. (REUTERS/EVGENIA NOVOZHENINA).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusaha restoran cepat saji di California seperti Chipotle, Starbucks, Chick-fil-A, McDonald's, In-N-Out Burger, dan pemilik KFC Yum! menolak Undang-Undang (UU) FAST yang menaikkan upah minimum pekerja hingga US atau sekitar Rp328,8 ribu per jam.

Melansir CNN Business, Kamis (26/1), para pengusaha itu membentuk koalisi dan masing-masing rela menyumbang US juta untuk menentang UU tersebut. UU FAST ditandatangani tahun lalu oleh Gubernur California Gavin Newsom dan akan mulai berlaku pada 1 Januari.

Berbagai elemen pengusaha restoran hingga warung makan sederhana telah menandatangani petisi menolak UU FAST.

Selain menaikkan upah minimum, UU tersebut juga mengesahkan pembentukan Dewan Makanan Cepat Saji beranggotakan 10 orang yang terdiri dari perwakilan tenaga kerja, pemberi kerja, dan pemerintah untuk mengawasi standar bagi pekerja di industri makanan cepat saji negara bagian.

Presiden McDonald's AS Joe Erlinger mengecam UU tersebut dan mengatakan produk hukum itu terlalu menguntungkan serikat pekerja.

Lihat Juga :
BPKH Bongkar Hitung-hitungan Nilai Manfaat yang Terancam Defisit 2025

Sementara itu, Serikat Karyawan Layanan Internasional mendukung UU FAST dan melihatnya sebagai terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Mereka mengatakan industri makanan cepat saji California memiliki lebih dari 550 ribu pekerja. Hampir 80 persennya adalah orang kulit berwarna dan sekitar 65 persen adalah wanita.

Menurut serikat pekerja, jika UU itu berhasil diterapkan di California, efeknya akan meluas ke berbagai daerah lain. Dengan begitu, wilayah lain pun akan menjadi ramah bagi pekerja.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/dzu)

Tidak di masa muda

link slot terhoki
Samsung Electronics Indonesia menilai keputusan pemerintah mencabut PPKM memberi angin segar bagi dunia usaha.
Samsung Electronics Indonesia menilai keputusan pemerintah mencabut PPKM memberi angin segar bagi dunia usaha. (AFP/ANTHONY WALLACE)
Jakarta, CNN Indonesia--

President Director PT Samsung Electronics Indonesia Hong Yeun Seuk mengatakan keputusan pemerintah mencabut Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) memberi angin segar bagi dunia usaha.

Hal tersebut ia sampaikan saat Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama sejumlah anak buahnya di Kementerian Keuangan mengunjungi pabrik PT Samsung Electornic Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (27/1).

"Akhir 2022 lalu pemerintah Indonesia mencabut PPKM. Kebijakan tersebut tentu merupakan angin segar bagi dunia usaha khususnya yang ada di Indonesia," ucap Hong.

Hong menjelaskan pandemi memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini pun berimbas pada terhambatnya rantai pasok global secara signifikan.

Karena hal tersebut, beberapa industri pun mengalami penurunan produksi. Hong berharap dengan dicabutnya PPKM dunia usaha bisa kembali menggeliat.

"Diharapkan kita bisa bangkit kembali di tahun ini," ucapnya.

Lihat Juga :
Minyakita Akan Setop Produksi, Harga Tembus Rp16 Ribu per Liter

Meski demikian, ia menilai masih ada tantangan yang harus diwaspadai para pelaku usaha, yakni ketidakpastian global di 2023 ini. Selain itu, ancaman resesi juga masih menjadi momok para pengusaha.

Oleh karena itu, Hong mengatakan hal tersebut membuat para pengusaha untuk bisa melakukan optimalisasi biaya produksi.

"Biaya produksi yang efisien sangat penting dan dibutuhkan," tandasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mencabut PPKM pada 30 Desember 2022.

Lihat Juga :
Pendaftaran CPNS 2023 Dibuka Juni, Lowongan Ditawarkan Lebih Banyak

"Kita telah mengkaji hingga 10 bulan, dan pertimbangan -pertimbangan berdasarkan angka-angka maka hari ini pemerintah putuskan mencabut PPKM," katanya.

Jokowi mengatakan kebijakan itu diambil setelah pemerintah mengkaji ulang angka-angka penanganan pandemi. Ia menyebut jumlah kasus covid-19 di Indonesia kian menurun.

Selain itu, tingkat kekebalan masyarakat Indonesia terhadap covid-19 juga tinggi. Hal itu disimpulkan dari survei serologi yang dilakukan Kementerian Kesehatan.

"Saya minta seluruh masyarakat komponen bangsa hati hati dan waspada. masyarakat harus tingkatkan kesadaran kewaspadaan menghadapi risiko covid. Pemakaian masker di keramaian harus tetap dilakukan," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/dzu)

Jimat kecil vitalitas

kredit hp online bunga rendah
Produk-produk Swedia, termasuk Ikea, terancam diboikot oleh Kuwait imbas aksi pembakaran Al Quran oleh politikus Swedia Rasmus Paludan.
Produk-produk Swedia, termasuk Ikea, terancam diboikot oleh Kuwait imbas aksi pembakaran Al Quran oleh politikus Swedia Rasmus Paludan. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia--

Produk-produk Swedia, termasukIkea, terancam diboikot oleh Kuwaitimbas aksi pembakaran Al Quran oleh politikus Swedia Rasmus Paludan.

Surat kabar Kuwait Al-Anbaa melaporkan sebanyak 41 anggota parlemen Kuwait mengecam aksi tak terpuji tersebut. Mereka lantas menyerukan untuk memboikot semua hal yang berkaitan dengan Swedia.

Dalam sebuah pernyataan bersama, 41 anggota parlemen Kuwait mengatakan aksi Paludan yang membakar Al Quran telah memprovokasi perasaan umat Islam di seluruh dunia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah memperingatkan bahwa tindakan membakar Al Quran tersebut bakal mengobarkan perasaan umat Islam di seluruh dunia dan merupakan provokasi berbahaya.

Pada Senin (23/1), koperasi di Kuwait mengumumkan aksi boikot produk Swedia sebagai protes atas tindakan provokatif yang dilakukan Paludan.

Kendati demikian, tidak dirinci secara jelas jenis produk Swedia yang diboikot Kuwait. Namun, Ikea memang tersohor di beberapa penjuru dunia sebagai produk andalan negara tersebut.

Lihat Juga :
Mengintip Kantor Jhon LBF yang Klaim 'Manjakan' Karyawan

Selain Ikea, ada juga beberapa produk Swedia yang tersebar di seluruh dunia dan digunakan banyak orang. Mengutip situs sweden.se, antara lain Assa Abloy, Electrolux, Ericsson, Essity, H&M, Skanska, Spotify, Vattenfall, hingga Volvo.

Aksi bakar Al Quran memang menimbulkan gejolak. Hal itu terjadi dalam aksi demonstrasi menentang Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang digelar di Stockholm, Swedia pada Sabtu (21/1).

Aksi itu dilakukan buntut dari permintaan Erdogan agar Swedia tak lagi melindungi aktivis Partai Pekerja Kurdi (PKK) yang kabur dari Turki ke negara tersebut.

Permintaan itu disampaikan Erdogan sebagai salah satu syarat jika Swedia ingin mendapatkan restu Turki masuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson sebenarnya juga mengutuk tindakan Paludan membakar Al Quran di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm itu.

"Kebebasan berekspresi adalah bagian mendasar dari demokrasi. Tapi apa yang legal belum tentu sesuai. Membakar buku suci bagi banyak orang adalah tindakan yang sangat tidak sopan," ucap Kristersson.

"Saya ingin mengungkapkan simpati saya untuk semua Muslim yang tersinggung dengan apa yang terjadi di Stockholm hari ini," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]



(skt/sfr)

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

slot gacor via dana
BPKH mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini.
BPKH mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah).
Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya hajitahun ini.

Ketua BPKH Fadlul Imansyah memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.

"Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025," kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

"Jadi (penyelenggaraan) 2025 itu kita sudah mengambil pokok setoran awal dari calon jemaah haji yang berangkat. Jadi kalau 2023-2024 asumsinya kita pakai skema 60-40 dengan 60 persen nilai manfaat, itu 2025 sudah mengambil nilai pokok investasi dari setoran awalnya," papar Fadlul.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa selama ini pihaknya mengelola dana haji calon jemaah dengan penempatan di investasi surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar 70 persen dan sisanya di deposito perbankan syariah nasional. Menurutnya, dana yang berada di deposito ini pun telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).



Untuk itu, Fadlul pun menegaskan bahwa BPKH tidak berinvestasi secara langsung di bidang infrastruktur. Pasalnya, Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan jika biaya haji 2023 tetap dipaksa dinaikkan, dikhawatirkan akan ada asumsi di masyarakat bahwa dana haji dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kita nggak ada direct investment ke infrastruktur. Kita masuknya ke surat berharga syariah negara. Karena dia investasi syariah dari negara, maka otomatis yang menjamin ya negara. jadi kalau aman atau nggak, Insyallah aman," paparnya.

Sementara, Fadlul mengungkapkan pentingnya investasi sebesar maksimal 30 persen di deposito perbankan merupakan komponen penting. Sebab, perbankan syariah menjadi mitra BPKH dalam membayarkan biaya haji kepada pemerintah Arab Saudi.

Lihat Juga :
Alasan Spotify PHK Karyawan

"Kalau 30 persen itu kita tarik dari perbankan nasional syariah bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Perbankan syariah nasional ini mitra kami sebagai bank pembayar biaya ibadah haji, jadi apa yang mereka kumpulkan otomatis harus kita gunakan prinsip resiprokal," ucapnya.

Meski demikian, Fadlul menegaskan pihaknya siap dengan keputusan pemerintah untuk penggunaan nilai manfaat tahun ini.

"Kalau pertanyaannya, diputuskan semisal jadi Rp50 juta (nilai manfaat), prinsipnya kalau itu keputusan bersama, kita (BPKH) siap. Kalau kemudian nanti kita harus melakukan formulasi ke depan kita akan bicarakan mitigasi untuk 2025 itu (semisal) nilai simpanannya habis, kita akan diskusikan bersama-sama dengan Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR," tegas Fadlul.

[Gambas:Video CNN]



(cfd/dzu)

Pakar hebat dari dunia lain

situs judi slot gacor
Harga jual emas Antam turun Rp5.000 ribu per gram menjadi Rp1,03 juta per gram pada Jumat (27/1).
Harga jual emas Antam turun Rp5.000 ribu per gram menjadi Rp1,03 juta per gram pada Jumat (27/1). Ilustrasi. (ANTARA FOTO/FAUZAN).
Jakarta, CNN Indonesia--

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,030 juta per gram pada Jumat (27/1). Harga emas Antam ini turun Rp5.000 ribu per gram dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya sebesar Rp1,035 juta per gram.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp5.000 per gram, dari Rp941 ribu menjadi Rp936 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp565 ribu, 2 gram Rp2 juta, 3 gram Rp2,97 juta, 5 gram Rp4,92 juta, 10 gram Rp9,79 juta, 25 gram Rp24,36 juta, dan 50 gram Rp48,64 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Kemudian, untuk harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,06 persen menjadi US.947,8 per troy ons. Senada, harga emas di perdagangan spot juga naik 0,15 persen menjadi US.932,09 per troy ons.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas bakal turun karena data pertumbuhan AS yang positif, tercatat 2,9 persen pada kuartal IV-2022. Lebih tinggi dari perkiraan pasar sebesar 2,6 persen.

"Ini memicu kekhawatiran apabila The Fed akan lebih lama mempertahankan suku bunga tinggi mereka. Investor sekarang mengalihkan perhatian pada data inflasi PCE AS malam ini," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang US.920-US.950 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/sfr)

Kisah iblis Tuan Quan mengejar istrinya

texas 88 slot
DPR mengungkap konsumen ditarik PPN 10 persen oleh pihak Meikarta meski belum menerima apartemen. Untuk mengusut ini, DPR akan panggil Dirjen Pajak.
DPR mengungkap konsumen ditarik PPN 10 persen oleh pihak Meikarta meski belum menerima apartemen. Untuk mengusut ini, DPR akan panggil Dirjen Pajak. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia--

DPR menerima adanya aduan dari konsumen Meikarta yang ditarik pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen, meski belum mendapat unitapartemen. Hal itu membuat DPR meradang dan bakal memanggil Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).

Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad membawa bukti aduan salah satu konsumen Meikarta dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), yang tidak dihadiri pengembang apartemen tersebut, yakni PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

"(Harga apartemen) Rp285 juta, biaya profesinya Rp2 juta, DP (uang muka) Rp26 juta, uang pelunasannya Rp257 juta, PPN 10 persen. Ini belum akad kredit, tapi PPN sudah dibayar. Makanya perlu dicek, apakah PPN yang sudah diambil itu disetorkan ke negara atau tidak?" katanya dalam rapat di Komisi VI DPR RI, Rabu (25/1).

"Berapa persisnya yang mereka (Meikarta) ambil, kami nggak tahu berapa yang bayar lunas dan nyicil. Kedua, kami dengar dia sudah mungutpajak untuk barang yang sebetulnya belum layak dipungut. Hal-hal ini perlu dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Dugaan pungutan PPN ini juga ditanggapi oleh Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra. Menurutnya, Dirjen Pajak harus dipanggil untuk membahas masalah PPN yang ditarik Meikarta tersebut.

Lihat Juga :
DPR Soal Pihak Meikarta Mangkir Tanpa Keterangan: Ini Pelecehan

Andre ingin Dirjen Pajak diundang untuk menjelaskan bukti penelusuran yang diungkap Daeng tersebut. Ia turut mempermasalahkan apakah PPN tersebut disetor ke negara atau tidak.

"Kan itu salah satu konsumen, berarti begitu polanya. Kalau satu konsumen sudah, berarti seluruh konsumen akan berlaku hal yang sama. Makanya ini mau kami telusuri," katanya.

"Akan kami undang di rapat gabungan itu Dirjen Pajak juga, biar clear. Jangan ada kelompok oligarki atau konglomerat yang bisa sewenang-wenang kepada masyarakat karena mungkin punya uang atau dekat kekuasaan," sambung Andre.

Temuan ini menjadi bukti baru di pusaran kasus Meikarta. Pasalnya, proyek yang digarap sejak 2017 itu tak kunjung menyelesaikan pemberian unit kepada seluruh konsumen.

Pada akhir 2022, Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu menjelaskan putusan homologasi menyebut penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027 mendatang.

Kesepakatan perdamaian atau homologasi itu mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

Saat itu, Meikarta mengklaim ada 1.800 unit sudah diserahkan ke konsumen sejak 2021. Sebanyak 28 tower sudah pada tahap penyelesaian akhir pembangunan. Sementara, 8 tower lainnya sudah topping offdan saat ini sedang dalam pengerjaan fasad.

Padahal jika mengacu pada penegasan dan persetujuan pemesanan unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT MSU selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)