mpoid rtp

Kehidupan pastoral di Amerika

Bisnis Restoran dan Kafe di Bali Moncer Jelang G20******

Bisnis kafedan restorandi Bali moncer memasuki kuartal keempat tahun ini. Bahkan, pertumbuhannya mencapai 100 persen jelang pelaksanaan KTT G20.

"Diperkirakan, kafe, restoran, hingga beach club di sekitar Bali Selatan, bisa mengantongi omzet mulai dari Rp3 juta hingga Rp1 miliar per hari, membuat bisnis kafe dan restoran tumbuh 100 persen," imbuh Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Kamis (3/11).

Menurut Adnyana, pertumbuhan tersebut tak terlepas dari meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Bali, termasuk delegasi untuk KTT G20.

"Pemilik modal sudah berani membuka restoran hingga kafe, mereka sudah percaya bahwa Bali telah bangkit," katanya.

Tak hanya restoran dan kafe, ia melanjutkan tingkat hunian kamar hotel dan villa juga terus membaik. Pemesanan vila di daerah Ubud, misalnya, meningkat sejak Agustus 2022.

"Bagi kami, November biasanya bulan mati. Tapi dengan gelaran G20, menjadi berkah bagi kami," tutur Gede Dananjaya Siadja, Pemilik Siadja Gallery, Tanamas Villas dan Restoran Ocin.

Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Bali I Made Mendra Astawa mengatakan peningkatan bisnis restoran dan kafe, berimbas pada naiknya permintaan hasil pertanian, seperti aneka buah dan sayuran. Namun, karena curah hujan yang tinggi, hasil panen dari Bali menjadi tidak optimal.

"Tetapi, demi memenuhi besarnya kebutuhan dan permintaan pasokan tambahan, kini diambil dari Jawa," jelas Astawa.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), perekonomian Provinsi Bali ditopang oleh sektor akomodasi, makanan dan minuman termasuk di dalamnya bisnis perhotelan dan restoran.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho menuturkan Presidensi G20 2022 memberi dampak positif bagi perekonomian Bali sejak Januari. Pertemuan G20 banyak digelar di pulau dewata termasuk puncak KTT G20 pada tengah November ini.

''G20 menjadi pendorong utama bagi bangkitnya Bali, saat pandemi terjadi ada banyak bisnis yang tutup termasuk restoran dan kafe karena sepi pembeli jadi mereka harus mengurangi beban biaya,'' tandas Trisno.

[Gambas:Video CNN]

kelaparanku yang hebat

Menhub Sebut Kereta Cepat Jakarta******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabayasebagai rencana jangka panjang alias tidak dilakukan dalam waktu dekat.

Menurutnya, saat ini pemerintah masih fokus pada pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung agar bisa beroperasi pada 2023 mendatang.

"Seperti halnya pembangunan angkutan massal lainnya seperti MRT, yang pembangunannya dilakukan secara jangka panjang dan bertahap. Begitu juga kereta cepat tentu membutuhkan jangka waktu panjang," ujarnya dikutip Antara, Jumat (4/11).

Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan harus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya, seperti Kementerian PUPR untuk infrastruktur, dan Kementerian Keuangan dari sisi dana.

Apalagi untuk proyek yang memiliki tingkat komersialitas yang tinggi seperti kereta cepat, APBN saja tentu tidak akan bisa memenuhi anggarannya. Oleh karena itu, pemerintah harus memanfaatkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), baik BUMN atau swasta nasional maupun asing.

"Di tengah keterbatasan kemampuan APBN, kami harus mencari alternatif melalui pendanaan kreatif, sehingga tidak mengganggu APBN yang diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendasar," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga harus bisa menghubungkan rute kereta cepat ini dengan sejumlah fasilitas umum yang dimiliki agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya.

"Kami juga memiliki rencana bahwa kereta cepat ini akan dihubungkan dengan sejumlah simpul transportasi misalnya dengan Bandara Kertajati. Diproyeksikan jika Tol Cisumdawu telah selesai, maka Bandara Kertajati akan semakin ramai," katanya.

Sebagai informasi, kereta cepat Jakarta-Surabaya ini direncanakan akan melewati sejumlah kota yakni, Jakarta - Karawang - Bandung - Kertajati - Purwokerto - Yogyakarta - Solo - Madiun - Surabaya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Tianqi

Bisnis Restoran dan Kafe di Bali Moncer Jelang G20******

Bisnis kafedan restorandi Bali moncer memasuki kuartal keempat tahun ini. Bahkan, pertumbuhannya mencapai 100 persen jelang pelaksanaan KTT G20.

"Diperkirakan, kafe, restoran, hingga beach club di sekitar Bali Selatan, bisa mengantongi omzet mulai dari Rp3 juta hingga Rp1 miliar per hari, membuat bisnis kafe dan restoran tumbuh 100 persen," imbuh Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Kamis (3/11).

Menurut Adnyana, pertumbuhan tersebut tak terlepas dari meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Bali, termasuk delegasi untuk KTT G20.

"Pemilik modal sudah berani membuka restoran hingga kafe, mereka sudah percaya bahwa Bali telah bangkit," katanya.

Tak hanya restoran dan kafe, ia melanjutkan tingkat hunian kamar hotel dan villa juga terus membaik. Pemesanan vila di daerah Ubud, misalnya, meningkat sejak Agustus 2022.

"Bagi kami, November biasanya bulan mati. Tapi dengan gelaran G20, menjadi berkah bagi kami," tutur Gede Dananjaya Siadja, Pemilik Siadja Gallery, Tanamas Villas dan Restoran Ocin.

Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Bali I Made Mendra Astawa mengatakan peningkatan bisnis restoran dan kafe, berimbas pada naiknya permintaan hasil pertanian, seperti aneka buah dan sayuran. Namun, karena curah hujan yang tinggi, hasil panen dari Bali menjadi tidak optimal.

"Tetapi, demi memenuhi besarnya kebutuhan dan permintaan pasokan tambahan, kini diambil dari Jawa," jelas Astawa.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), perekonomian Provinsi Bali ditopang oleh sektor akomodasi, makanan dan minuman termasuk di dalamnya bisnis perhotelan dan restoran.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho menuturkan Presidensi G20 2022 memberi dampak positif bagi perekonomian Bali sejak Januari. Pertemuan G20 banyak digelar di pulau dewata termasuk puncak KTT G20 pada tengah November ini.

''G20 menjadi pendorong utama bagi bangkitnya Bali, saat pandemi terjadi ada banyak bisnis yang tutup termasuk restoran dan kafe karena sepi pembeli jadi mereka harus mengurangi beban biaya,'' tandas Trisno.

[Gambas:Video CNN]

Raja bola nomor 1

BPS Sebut Inflasi di Sulsel Capai 6,12 Persen******

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatanmenyebutinflasitahunan di 5 daerah provinsi itu mencapai 6,12 persen pada Oktober 2022.

Kepala BPS Suntono mengatakan Kota Parepare menjadi daerah dengan inflasi tertinggi sebesar 7,66 persen dibandingkan dengan empat kota lainnya.

Sedangkan inflasi daerah lainnya, seperti Kabupaten Bulukumba sebesar 4,70 persen, Bone sebesar 6,21 persen, Makassar sebesar 6,06, dan Palopo sebesar 5,86 persen.

Suntono menjelaskan lonjakan inflasi disumbang oleh kenaikan harga BBM, tarif angkutan udara, minyak goreng, telur ayam ras, rokok kretek filter, angkutan dalam kota dan cabai rawit.

Secara detil, inflasi juga dipicu oleh kenaikan harga pada 10 kelompok pengeluaran, seperti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,74 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,03 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,77 persen.

Kemudian, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,96 persen, kelompok kesehatan sebesar 2,53 persen, kelompok transportasi sebesar 19,17 persen, kelompok rekreasi, budaya dan olahraga sebesar 3,13 persen, kelompok pendidikan sebesar 2,47 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,33 persen, dan kelompok perawatan pribadi serta jasa lainnya sebesar 5,44 persen.

"Kalau tingkat inflasi month to month Oktober 2022 tercatat deflasi 0,18 persen dan tingkat inflasi year to datesebesar 4,76 persen," bebernya.

Suntono mengungkapkan dampak kemiskinan selalu ada di setiap kenaikan harga BBM, berkaca pada 2013 dan 2014 lalu.

"Setiap ada kenaikan harga BBM selalu diikuti dengan kemiskinan. Jika kemiskinan tidak meningkat, akan membawa pengaruh pada komponen kemiskinan sama dengan tahun 2013 lalu. Pasca kenaikan BBM inflasi akan mengalami kenaikan. Ini akan berkolerasi positif dengan jumlah kemiskinan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Master Pedang Samsara

Proyek LRT Fase 2A Akan Dilanjutkan Tahun Depan******

Proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta untuk Fase 2A dipastikan berlanjut pada 2023 setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI menyetujui usulan pemberian Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp442 miliar kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Fitria Rahadiani mengungkapkan nilai usulan atas proyek yang akan menghubungkan Velodrome dengan Manggarai itu belum final karena belum dibahas lebih dalam dan dibawa ke rapat paripurna DPRD.

"Jadi kan nilai itu diungkap dalam rapat Banggar yang membahas rancangan KUA-PPAS APBD 2023 pada Kamis (3/11) kemarin, dan nanti dibahas lagi dalam forum APBD (rapat komisi) kemudian finalnya di paripurna," kata Fitria di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (4/11).

Setelah rapat paripurna DPRD, usulan anggaran DKI Jakarta dengan berbagai PMD di dalamnya, termasuk soal proyek LRT akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan.

Di sisi lain, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Derah (Setda) DKI Jakarta Sri Haryati menyebut sebelumnya kepastian proyek LRT apakah akan dilanjutkan atau tidak masih abu-abu.

Pasalnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) awalnya tak menyetujui pembangunan trek Fase 2A.

"Tetapi, kemarin sudah diputuskan, dititip, langsung oleh Bapak Presiden bahwa nanti (pembangunan trek LRT) dari Velodrome langsung ke Manggarai," ucapnya di Hotel Cempaka.

[Gambas:Video CNN]

Transformasi Naga yang Dipanggil

Bappebti Respons soal Kripto Diatur OJK dalam RUU PPSK******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merespons wacana kripto yang akan diawasi atau diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aturan tersebut digodok dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Selama ini, kripto diatur oleh Bappebti. Tapi, dalam RUU PPSK aset kripto masuk sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Konsekuensinya, pengawasan dan regulasi aset kripto OJK dan Bank Indonesia (BI).

"Nantinya pemerintah akan memindahkan aset kripto ke OJK, tapi tidak seketika saat RUU PPSK diundangkan. Jadi, ada masa peralihan," katanya, Rabu (2/11).

Didid menjelaskan dalam masa peralihan yang diperkirakan selama 5 tahun tersebut, Bappebti akan mecoba membuat peraturan tata kelola. Tujuannya, agar ekosistem kripto bisa tetap berkelanjutan (sustain) meski nantinya beralih ke OJK.

Namun, Didid menolak narasi bahwa Bappebti tidak kompeten dalam mengelola kripto selama ini hingga akhirnya harus dialihkan ke OJK. Ia menunjukkan bahwa pelanggan aset kripto hingga akhir Oktober sudah mencapai 16,1 juta pelanggan.

Bappebti memang belum bisa membentuk bursa aset kripto, tapi Didid menjelaskan pihaknya sedang mengupayakan realisasi hal itu dalam waktu dekat.

Paling tidak dalam masa transisi sebelum resmi beralih ke OJK.

"Pemerintah harus memastikan pengelolaaan aset kripto ini berjalan dengan baik. Siapapun itu mari kita jaga sama-sama, apakah ada di Bappebti, OJK, atau apa pun nanti harus tetap sustain," tegasnya.

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa Bappebti sudah punya peraturan ideal soal kripto. Jadi, harus dilibatkan dengan RUU PPSK tersebut.

"Maka, RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," katanya dalam acara yang sama.

Selama penyusunan RUU berlangsung, arah pengaturan RUU PPSK terkait aset kripto dinilai menimbulkan kebingungan atas posisi aset kripto di bawah OJK dan BI sebagai mata uang, atau tetap sebagai komoditas.

Di lain sisi, BI tengah menyusun CBDC (Central Bank Digital Currency) atau rupiah digital dalam RUU PPSK.

[Gambas:Video CNN]