prediksi togel india

Apakah itu sungai atau danau?

qqcrown88

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Su Xian'er Han Jin

slot m

Presiden "groundbreaking" kantor Telkom dukung kota pintar di IKN******

Saya yakin kalau Telkom sudah masuk, gampang ke situ, menjadi 'smart city', menggarap e-governmentnya akan jauh lebih mudah.....

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Telkom Smart Office di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mendukung kawasan tersebut menjadi kota pintar (smart city).

"Saya yakin kalau Telkom sudah masuk, gampang ke situ, menjadi 'smart city', menggarap e-governmentnya akan jauh lebih mudah. Saya percaya Telkom, percaya," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada peletakan batu pertama pembangunan Telkom Smart Office di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa dimulainya pembangunan Telkom Smart Office akan memperkuat konektivitas digital dan memperkuat platform digital di IKN.

Baca juga: OIKN: "Groundbreaking" kelima IKN diikuti tiga bank BUMN sampai Telkom

Selain itu, Telkom juga diharapkan memperkuat pelayanan digital di Nusantara yang dicita-citakan memiliki teknologi informasi dan komunikasi (ICT) berkelas dunia.

Dengan konektivitas digital yang disediakan Telkom, Presiden Jokowi meyakini pemerintahan digital (e-government) akan lebih mudah dilaksanakan.

Di sela-sela sambutannya, Presiden Jokowi juga sempat bertanya pada hadirin yang baru pertama kali mengunjungi IKN terkait jauh atau tidaknya lokasi IKN.

"Kelihatan jauh atau enggak jauh? Jauh? Menurut ibu jauh apa enggak jauh? Jauh? Ya memang jauh, kalau jawabannya dekat saya suruh maju tadi," kata Jokowi sambil berkelakar.

Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN

Kepala Negara lalu menjelaskan bahwa IKN memang dibangun di Kalimantan karena berbagai pertimbangan. IKN juga terasa jauh karena infrastruktur dan akses menuju kawasan tersebut yang belum selesai.

Presiden mengatakan bahwa jika jalan tol Balikpapan ke IKN selesai pada Juni atau Juli mendatang, waktu tempuh menjadi 45 menit dari sebelumnya memakan waktu 2 jam.

Selain itu, bandara di IKN yang ditargetkan selesai pada Juni atau Juli 2024 hanya berjarak sekitar 15 menit menuju Kawasan Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) IKN.

Di akhir sambutannya, Presiden mengapresiasi dimulainya pembangunan Telkom Smart Office di IKN.

"Sekali lagi saya sangat menghargai dimulainya pembangunan Telkom Smart Office ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini peletakan batu pertama groundbreaking Telkom Smart Office secara resmi saya nyatakan dimulai," kata Jokowi.

 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Negeri dongeng

rtp winstar4d

Apindo Temukan Ada 5 Provinsi Tak Patuhi Rumus UMP Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menemukan ada lima daerah yang tidak patuhi aturan upah minimum provinsi (UMP). Hal ini sejalan dengan tahun politik sehingga banyak dimanfaatkan kepala daerah.

Adapun ketentuan UMP saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kelima wilayah tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Lampung dan Maluku Utara. Apindo menyebut penetapan UMP 2024 di atas hasil rumus hitung yang ditetapkan pemerintah.

Kendati demikian, ia menyebutkan tidak semua kabupaten dan kota di provinsi tersebut melanggar aturan. Masih ada beberapa yang mengikuti, meskipun kebanyakan tak sesuai.

"Jadi ada beberapa kabupaten/kota saja yang tidak sesuai dan ini sudah dilakukan evaluasi di dalam dewan pengupahan nasional. Sehingga menaker (Ida Fauziah) sudah bersurat untuk gubernur itu untuk mengingatkan," jelasnya.

Menurutnya, rumus hitung UMP dalam PP Pengupahan Jokowi sudah sesuai dengan perhitungan pengeluaran pokok masyarakat.

"Dengan PP 51 itu, itu di situ diatur bahwa daerah yang upah minimumnya sudah di atas rata-rata konsumsi rumah tangga, kenaikannya hanya pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor alpa yang 0,10-30. Artinya, yang sudah terlalu tinggi, ya direm," pungkas Darwoto.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

buku keabadian

qqluckydewa

Belanja Auto Diskon di Transmart kalau Pakai Allo Bank atau Bank Mega******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mau belanja langsung dapat diskon di Transmart? Mudah banget caranya. Pelanggan cukup bertransaksi dengan menggunakan Allo Bank atau Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Dengan metode pembayaran tersebut, belanjaan Anda bisa langsung dapat diskon 20 persen.

Lihat Juga : Dapatkan Produk Berkualitas dengan Diskon 20% Tiap Hari di Transmart

Jadi kalau melakukan pembayaran menggunakan Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, diskonnya bisa dobel 50%+20%!

Belum punya Allo Paylater? Tenang, cukup unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime dan ajukan Allo Paylater

Ada banyak produk yang didiskon, mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, pakaian anak, barang elektronik, sampai sepeda listrik.

Lengkap banget deh produknya. Cus, siapkan daftar belanjaan buat ke Transmart besok, ya!

Jangan lupa bayarnya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan dan promo diskon menarik.

(fef/fef)

[Gambas:Video CNN]

Wu Yeruomeng

cara pinjam uang online yang aman

Pahlawan Digital UMKM 2023: Startup di Sektor Hulu, UMKM Naik Kelas******

Jakarta, CNN Indonesia--

Malam penghargaan atau Awarding NightPahlawan Digital UMKM 2023 yang berlangsung pada Selasa (19/12) lewat kolaborasi Staf Khusus Presiden Putri Tanjung dengan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), bisa menjadi inspirasi maupun motivasi bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia.

Tiga dari 10 finalis inovator Pahlawan Digital UMKM 2023 terpilih menjadi juara setelah melakukan pitching di hadapan dewan juri di antaranya, Chickin Indonesia sebagai juara pertama, JALA Indonesia sebagai juara kedua, dan Elevarm sebagai juara ketiga.

Chickin Indonesia sebagai startup yang mengembangkan teknologi untuk mengelola dan mengembangkan peternakan ayam broiler berhak mendapatkan hadiah senilai Rp100 juta.

"Tahun ini senang sekali karena 10 inovator yang hadir sangat luar biasa, menjawab solusi dari banyak sekali masalah yang dihadapi UMKM. Semua bisnisnya sangat lokalisasi, jadi memang membantu UMKM di specific market," kata Putri dalam Awarding Night Pahlawan Digital UMKM 2023 di Telkom Landmark Tower, Jakarta.

Dalam acara puncak Pahlawan Digital UMKM 2023 turut dihadiri sejumlah menteri di antaranya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno.

Sebelum pengumuman pemenang Pahlawan Digital UMKM 2023, para menteri bersama Putri Tanjung juga membahas berbagai hal mengenai ekonomi digital dalam talkshow bertajuk "Impactful Digitalization through Pahlawan Digital UMKM Ecosystem".

Menteri Teten mengapresiasi 10 finalis Pahlawan Digital UMKM 2023 karena telah bergerak membantu UMKM di sektor hulu. Menurut Teten, hal itu sejalan dengan keinginan pemerintah bahwa ekonomi digital bukan hanya berkembang di sektor hilir, tapi juga sisi hulu atau sektor produksi.

Pemerintah ingin perkembangan ekonomi digital mampu meningkatkan produktivitas UMKM. Sehingga, perkembangan ekonomi digital berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) atau gross domestic product (GDP).

Tiga Menteri yang Hadir Mengapresiasi Pahlawan Digital UMKM 2023

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Ternyata saya sudah mencapai level penuh

jam gacor athena

Mendes: Partisipasi warga pada pembangunan desa perlu dimaksimalkan******

Partisipasi masyarakat sudah mulai tinggi, tapi belum maksimal. Warga yang memantau dan ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan belum maksimal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan segenap perangkat desa bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa perlu dimaksimalkan. “Partisipasi masyarakat sudah mulai tinggi, tapi belum maksimal. Warga yang memantau dan ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan belum maksimal,” kata Gus Halim, sapaan Abdul Halim Iskandar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Diakuinya, pembangunan desa agar optimal tidak cukup hanya diserahkan kepada perangkat desa, tetapi juga harus ada partisipasi warga dan tokoh masyarakat setempat.

Baca juga: Kemendes paparkan capaian pembangunan desa dalam forum internasional Hal itu dia sampaikan saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Akuntabilitas Sosial di Jakarta, Kamis (29/2). Selanjutnya Gus Halim menyampaikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa bermacam-macam, antara lain warga desa dapat ikut merumuskan atau terlibat dalam musyawarah desa (musdes) dan memantau pembangunan desa yang sedang berlangsung. Namun ia menyayangkan keberadaan pihak-pihak yang menghentikan proses partisipasi warga tersebut dengan berencana mengubah pola musdes yang selama ini melibatkan tokoh masyarakat.

Gus Halim mengatakan pihak-pihak itu ingin mengubah pola musdes menjadi lebih formal, seperti di lingkungan pemerintah kabupaten dan provinsi, padahal kondisi desa tidak dapat disamakan dengan penyelesaian masalah yang ada di kabupaten dan provinsi.

Baca juga: Mendes PDTT: Penguatan literasi dorong percepatan pembangunan desa “Pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa itu beda jauh. APBD cukup diselesaikan oleh bupati dan DPRD, di desa tidak bisa begitu,” ucap Gus Halim. Ia pun mengatakan pola musdes yang melibatkan masyarakat justru akan membuat pemerintah desa menjadi pemerintah yang paling transparan karena mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang selalu melibatkan warga desa. "APBDes pun harus dipublikasikan di tempat-tempat strategis yang dapat dilihat kapan saja oleh warganya, sementara APBD Kabupaten, jangankan masyarakat baca, tahu bukunya aja enggak, apalagi isinya," ujar Gus Halim.

Baca juga: Wamendes: Penurunan angka kemiskinan desa masih jadi tantangan besar

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024