pasar 88 slot

Sang Penyihir Kembali: Peringatan tentang Pangeran yang Benar-Benar Wangi

Jubir Luhut Tegaskan Kepulauan Widi Tak Bisa Dilelang untuk Privat******

Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, Maluku Utara, dilaporkan dilelang di salah satu situs penjualan real estat asing.

Mengutip CNN, lebih dari 100 pulau di wilayah itu atau yang dalam situs tersebut disebut Widi Reserve tersebar di kawasan 10 ribu hektar yang akan dilelang.

Hukum Indonesia menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun, penjualan Widi Reserve disiasati dengan mengakuisisi saham di perusahaan induk bernama PT Leadership Islands Indonesia (LII).

Wakil Presiden Eksekutif EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) Charlie Smith mengatakan tawaran untuk kepulauan Widi menjadi signifikan di Lelang Pramutamu Sotheby.

"Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," katanya dalam pernyataan pers.

Lelang dimulai pada 8 Desember dan akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US0 ribu untuk membuktikan bahwa mereka serius.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh.

"Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat atau individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu," ungkap Jodi dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepulauan Widi tersebut sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Izin pengelolaan tersebut diberikan kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sejak lama, namun kabarnya hingga kini belum ada realisasi pembangunannya hingga kemudian muncul kabar lelang tersebut.

Jodi menambahkan apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka proses kerja sama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," tuturnya.

Jodi juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

BKPM Sebut Ada 300 Aduan Soal OSS******

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Indra Darmawan mengatakan pihaknya mendapat lebih dari 300 aduan terkait layanan Online Single Submission (OSS) per hari.

OSS merupakan sistem perizinan berbasis risiko, dengan mengandalkan teknologi informasi, yang mengintegrasikan proses perizinan di daerah dan pusat. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah kegiatan usaha atau investasi di tanah air.

"Kami juga mempunyai 300 per hari, orang-orang datang ke kantor kami untuk komplain. Kurang lebih 300 komplain datang ke kami," ujarnya dalam acara US-Indonesia Investment Summit, di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).

Adapun contoh keluhan tenis seperti tidak bisa memencet tombol. Menurutnya, keluhan seperti itu bisa ditangani lebih cepat.

Lalu, aduan lainnya adalah berupa kebiasaan investor yang ingin dilayani secara konvensional. Indra mengatakan ada saja investor yang merasa kurang nyaman jika pengurus perizinan secara online.

Menurutnya, aduan seperti ini tidak bisa diselesaikan cepat karena berkaitan dengan pandangan atau kebiasaan seseorang.

"Sesuatu mengenai budaya dan itu membutuhkan waktu," ujar Indra.

Saat pertama kali diluncurkan pada 2021, Presiden Jokowi mewanti-wanti agar jajaran kabinet Indonesia Maju dan pemerintah daerah untuk secara disiplin menggunakan OSS agar seluruh izin yang dikeluarkan memiliki standar yang sama.

Ia mengaku bakal mengecek langsung seperti apa implementasinya di lapangan. Jokowi ingin memastikan proses penerbitan izin usaha mudah, sederhana, efisien biaya, cepat, dan berstandar guna memudahkan investasi.

"Ini yang akan saya ikuti, kalau ini bisa kita laksanakan saya yakin investasi baik yang investasi skala mikro, skala kecil, menengah, dan besar akan meningkat di negara kita," katanya.

Jokowi kemudian memastikan bahwa OSS tidak mengebiri kewenangan daerah untuk urusan mengeluarkan izin usaha di daerahnya masing-masing.

Hanya saja, kalau dalam kurun tertentu izin tidak kunjung diterbitkan daerah, maka bisa dilakukan intercept atau pengambilalihan kewenangan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Investasi.

Dia menyebut layanan daring ini dikeluarkan untuk memangkas birokrasi yang selama ini terkenal berbelit-belit dan rawan suap. Jokowi juga mewanti-wanti agar tidak ada lagi aparat atau oknum yang curi-curi melakukan suap.

"Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba laporkan kepada saya," imbuh dia.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Surgawi Segala Alam

Fitur JakOne Pay di JAKI Permudah Transaksi Warga Jakarta******

Aplikasi JAKI yang merupakan besutan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengeluarkan inovasi. Salah satunya, JakOne Pay.

JakOne Pay adalah fitur terintegrasi dari Bank DKI yang dikembangkan guna mempermudah transaksi warga Jakarta di sejumlah merchant sebagai kolaborator Bank DKI.

Penggunaan JakOne Pay memang tak sulit. Pengguna hanya harus memiliki rekening Bank DKI, dan pastikan sudah mengunduh aplikasi JAKI di ponsel.

Adapun salah satu benefit dari penggunaan JakOne Pay adalah bertransaksi. Hal ini merupakan kolaborasi dengan Bank DKI.

Untuk mengintegrasi JakOne Pay milik Bank DKI dengan JAKI, pengguna perlu memastikan diri telah mengaktivasi JakOne Pay di aplikasi JakOne Mobile.

Lalu, lakukan verifikasi akun JAKI, dan integrasikan akun dengan menekan tulisan Integrasikan Akun.

Sebelum mengintegrasi JakOne Pay dengan JAKI, pengguna harus terlebih dahulu melakukan aktivasi JakOne Pay di aplikasi JakOne Mobile. Kemudian, lakukan verifikasi akun JAKI, dan terakhir, klik tombol Integrasikan Akun.

Pengguna juga tidak boleh lupa akan nomer PIN. PIN ini harus sesuai dengan PINK pada aplikasi JakOne Pay. Setelah memasukkan PIN, pengguna akan menerima kode OTP. Tak butuh waktu lama untuk memasukkan kode OTP, dan JakOne Pay pengguna di JAKI langsung bisa digunakan bertransaksi.

Bertransaksi di JakOne Pay

Agar dapat bertransaksi atau melakukan pembayaran dengan fitur JakOne Pay di JAKI, pengguna memulai dengan memilih tombol bayar. Lalu, arahkan kamera ke QR Code untuk membayar.

Sebelumnya, pastikan pengguna sudah membuka akses kamera ponsel untuk JAKI.

Kemudian, masukkan nominal pembayaran sesuai nilai transaksi, cek ulang agar tak ada salah pengetikan angka, lalu masukkan PIN aplikasi JakOne Mobile.

Setelah semua langkah diselesaikan, maka akan muncul status transaksi yang mencakup merek merchant, nomor invoice, serta jumlah pembayaran dan deskripsi.

Pemprov DKI mengingatkan, pengguna yang bertransaksi di atas Rp1 juta akan mendapatkan kode OTP sebagai konfirmasi pembayaran. Biaya pengiriman kode OTP akan dikenakan tarif pulsa.

Pengguna juga dapat menekan menu Riwayat guna mengecek berbagai transaksi yang pernah dilakukan memakai JakOne Pay.

Penguasa Misteri

Harga Cabai dan Beras Meroket Jelang Liburan Natal dan Tahun Baru******

Harga cabaidan beras di pasar Jakarta hingga Depok kompak melonjak menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Harga cabai bahkan meroket dari Rp20 ribu per kg menjadi Rp60 ribu per kg.

Pantauan CNNIndonesia.com, Selasa (6/12),  di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  Sardjono selaku penjual bawang dan cabai mengaku ada kenaikan harga cabai rawit ori sejak beberapa hari terakhir.

Ia menjelaskan biasanya menjual cabai rawit ori seharga Rp40 ribu per kg. Harga cabai perlahan naik hingga Rp50 ribu dan kini sudah menyentuh Rp60 ribu per kg.

Senada, Tutut yang juga berjualan di kawasan Pasar Minggu harus menjual cabai rawit ori dengan harga tinggi karena kenaikan sudah terjadi di level pemasok.

"Cabai naik banyak, sekarang Rp60 ribu per kg. Kemarin Rp40 ribu-Rp50 ribu per kg, tapi tergantung jenisnya ya. Kalau cabai rawit ori ini yang naik banyak. Rawit biasa sekarang Rp55 ribu dari pemasok," kata Tutut. 

Tutut juga menjelaskan bahwa ada kenaikan harga tomat sebesar Rp2.000 per kg. Sehingga, saat ini harga tomat dibanderol Rp20 ribu hingga Rp22 ribu per kg. 

Lebih lanjut, Maemun selaku penjual beras di kawasan Pasar Minggu mengeluhkan soal kenaikan harga beras. Ia kini harus menaikkan harga beras sebesar Rp500 per liter untuk setiap jenisnya.

"Kemarin Rp8.000 per liter beras paling murah, sekarang Rp8.500 per liter. Sebelumnya jual Rp8.000 per liter kita masih dapat untung dikit, sekarang enggak. Paling mahal Pandan Wangi Rp13 ribu per liter, naik Rp500. Ngerinya akhir tahun makin naik," keluhnya.

Kenaikan harga cabai dan beras juga dikeluhkan oleh penjual di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat. Nani selaku penjual bawang dan cabai mengatakan harga cabai rawit naik tinggi jelang libur Nataru.

Ia menjelaskan semua harga bawang-bawangan dan cabai naik sejak beberapa hari lalu. Kini, Nani menjual bawang merah seharga Rp32 ribu per kg dan bawang putih Rp30 ribu per kg. Kenaikan harga berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 untuk bawang-bawangan.

"Cabai rawit itu Rp60 ribu per kg, tadinya Rp40 ribu per kg. Sudah tiga hari ini naiknya. Kalau tomat Rp18 ribu per kg, tadinya cuma Rp10 ribu per kg," jelasnya.

Sementara itu, harga beras di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat juga melonjak. Joko selaku penjual beras menjelaskan kenaikan harga merata untuk setiap jenis beras yang dijual.

Kenaikan harga beras ini berbarengan dengan harga telur ayam yang juga mengalami kenaikan harga hingga Rp32 ribu per kg. Saat ini, ia menjual beras paling mahal di angka Rp13 ribu per liter untuk jenis Ketan Putih.

"Pokoknya naik harganya, tapi kalau soal paling murah, ya beras masih ada yang Rp8.000 atau Rp8.500 per liter. Naiknya rata-rata Rp500, tapi kurang tahu sih sampai akhir tahun apa bakal naik terus," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

Jokowi Dikritik soal Larangan Ekspor CPO: Terserah******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sempat mendapatkan kritik berbagai pihak saat memberlakukan larangan eksporminyak kelapa sawit (CPO) pada April-Mei lalu.

Namun, ia tak mempermasalahkan jika ada pihak yang mengkritik kebijakannya tersebut. Pasalnya, kebijakan itu disebut demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Banyak yang mengatakan itu keliru, ya terserah, nggak apa-apa, pendapat orang berbeda-beda. Saya rakyat yang saya utamakan," ujar Jokowi dalam Kompas100 CEO Forum 2022, Jumat (2/12).

Sejumlah petani sawit mengeluh usai aturan itu diberlakukan karena tangki di pabrik banyak yang penuh. Kondisi itu membuat pabrik tak mau lagi membeli sawit petani.

Jokowi kemudian memutuskan untuk membuka kembali keran ekspor CPO dan minyak goreng mulai 23 Mei. Keputusan itu diambil dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, pasokan minyak goreng di tanah air yang sudah kembali melimpah. Jokowi mengatakan setelah larangan ekspor diberlakukan pasokan minyak goreng yang ada pada Maret hanya 64,5 ribu ton per bulan naik jadi 211 ribu ton per bulan.

Kedua, penurunan harga minyak goreng curah. Jokowi mengatakan setelah larangan ekspor CPO diberlakukan harga minyak goreng curah yang rata-rata nasionalnya sempat tembus Rp19.800 per liter berhasil diturunkan jadi Rp17.200-Rp17.600.

Sedangkan pertimbangan ketiga adalah adalah soal banyaknya orang yang bekerja di sawit.

"Pertimbangan 17 juta orang di industri sawit baik petani dan pekerja maka saya putuskan ekspor minyak oreng dibuka kembali Senin 23 Mei 2022," kata Jokowi, Mei lalu.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya Keabadian Staf

Bulog Buka Suara soal Alarm Ancaman Krisis Pangan dari Badan Pangan******

Perum Bulogbuka suara soal bunyi alarm krisis panganyang diungkap oleh Badan Pangan Nasional (BPN).

Kabag Humas dan Kelembagaan Perum Bulog Tomi Wijaya menyebut pasokan bahan pangan yang dimiliki oleh Bulog saat ini memang menipis.  Karena itu, pihaknya fokus memperbanyak stok beras.

"Seperti yang disampaikan Pak Arief cadangan pangan pemerintah saat ini sesuai penugasan kan baru beras," ujarnya saat dihubungi CNNINdonesia.com, Senin (5/12).

"Ini kita baru mau menyiapkan konsep cadangan pangan untuk jagung dan kedelai sesuai Perpres 125," imbuhnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arif Prasetyo Adi mengungkapkan cadangan pangan di Bulog dan BUMN Pangan sedang kritis. Pernyataan ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).

Ia menjabarkan cadangan bahan pangan yang dimiliki pemerintah saat ini hanya beras, gula pasir, daging kerbau, dan sedikit minyak goreng.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit di minyak goreng," ujar Arif secara daring.

Itu pun, jumlahnya juga tipis. Secara rinci, beras yang dimiliki pemerintah adalah 515.119 ton. Padahal, kebutuhan bulanan nasional beras mencapai 2,5 juta ton.

Artinya, pemerintah hanya memiliki cadangan sebesar 21 persen dari kebutuhan nasional.

Sedangkan untuk gula pasir, pemerintah lewat Bulog, ID Food, dan PTPN memiliki total stok 393.141 ton dari kebutuhan bulanan nasional sebesar 268.241 ton. Jumlah ini surplus atau mencapai 147 persen dari kebutuhan.

[Gambas:Video CNN]

Bulog juga memiliki 23.157 ton daging kerbau dan ID Food memiliki 697 ton daging sapi. Jika diakumulasikan untuk kebutuhan bulanan nasional sebesar 60 ribu ton, maka stok pemerintah hanya sekitar 40 persen.

Sementara untuk jagung, kedelai, cabai, daging ayam, bawang merah, bawang putih, dan telur ayam stok di Bulog dan BUMN Pangan tidak mencapai 1 persen.

Padahal, kebutuhan bulanan nasional jagung sebesar 1,2 juta ton, telur ayam 458 ribu ton, bawang merah 90 ribu ton, cabai 165 ribu ton, kedelai 247 ribu ton, dan daging ayam membutuhkan 266 ribu ton.

Terakhir, untuk minyak goreng, pemerintah memiliki hanya 21.125 kl dengan kebutuhan nasional 332 ribu kl per bulan. Stok yang dimiliki ini hanya mampu memenuhi 4 persen kebutuhan nasional.

"Ini adalah tugas Badan Pangan Nasional nanti tentunya bersama BUMN di bidang pangan termasuk Bulog, ID Food, dan PTPN 3. Dalam prosesnya kita juga sudah mempersiapkan dan sudah jadi Perpres 125/2022 tentang cadangan pangan pemerintah yang selama ini kita punya hanya beras, sehingga paralel kita kerjakan stok komoditas lainnya," tutur Arif.