gasslot88

Jangkar yang lucu

Xendit PHK Karyawan******

Xendit mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah karyawannya demi tetap bisa mengejar profitabilitas alias cuan.

Managing Director Xendit Indonesia Mikiko Steven mengatakan penyeimbangan organisasi juga diperlukan untuk memaksimalkan ketahanan jangka panjang perusahaan.

"Kami berterima kasih kepada semua anggota tim kami atas kontribusi mereka terhadap kesuksesan dan pertumbuhan kami sepanjang perjalanan kami," ucap Mikiko dalam keterangan resmi, Senin (22/1).

Meski ada PHK, Mikiko menegaskan tidak akan berdampak pada komitmen Xendit kepada para klien. Mereka mengklaim tetap akan menjadi fintech yang inovatif.

Selain itu, Xendit menekankan bakal menjadi gerbang pembayaran terkemuka di Indonesia dan Filipina. Mikiko berharap perusahaan bisa terus membangun infrastruktur pembayarannya di seluruh kawasan Asia Tenggara.

Akan tetapi, Mikiko tak merinci berapa banyak karyawan terdampak. Ia juga tidak menjelaskan apakah hak-hak para karyawan terdampak PHK diberikan perusahaan sesuai Undang-undang yang berlaku.

Ini bukan kali pertama mereka melakukan pemecatan karyawan. Pada Oktober 2022 lalu, Xendit mem-PHK 5 persen karyawannya di Indonesia dan Filipina.

Xendit adalah perusahaan teknologi finansial yang menyediakan solusi pembayaran dan menyederhanakan proses pembayaran untuk bisnis di Indonesia, Filipina, dan Asia Tenggara, mulai dari UMKM, startup, e-commerce hingga perusahaan besar. Kliennya antara lain Traveloka dan Grab.

Perusahaan rintisan ini merupakan unicorn pertama di Indonesia dalam industri payment gateway B2B.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

2 Eks Mendag Era Jokowi 'Perang' soal Nikel di Mobil Listrik******

Kedua mantan menteri perdagangan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) Thomas Lembongdan Muhammad Lutfi terlihat bersilang pendapat terkait penggunaan nikeluntuk baterai mobil listrik.

Sebelumnya dua bahan baku pembuat baterai mobil listrik, yakni lithium ferro phosphate (LFP) dan nikel tengah menjadi perbincangan usai disinggung saat debat keempat cawapres, Minggu (21/1) silam.

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menuding tim sukses pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, termasuk Thomas, melakukan kebohongan publik.

Namun menurut Gibran, Tesla menggunakan baterai berbahan baku nikel dan bukan LFP. Gibran heran karena tim sukses Anies-Cak Imin kerap membahas LFP.

"Sering bicara LFP-LFP, lithium ferro-phosphate, Tesla enggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak," kata Gibran.

Menanggapi hal ini, melalui unggahan video di akun media sosial pribadinya, Lutfi mengatakan produsen mobil listrik masih banyak yang menggunakan baterai berkomponen nikel. Menurut dia, mobil listrik yang menggunakan baterai nikel dapat tahan lebih lama karena daya listriknya yang lebih tinggi.

"Tapi lu tahu enggak kalau nikel masih menjadi baterai pilihan produsen mobil listrik. Kenapa? Karena nikel itu lebih energi dense. Bisa muat lebih banyak energi, lebih kecil, dan lebih ringan juga. Jadi mobil Tesla-nya bisa pergi lebih jauh sekali charge," ujar Lutfi.

Ia pun merujuk pada data Badan Energi Internasional (IEA) yang menunjukkan pada 2022 penggunaan nikel tetap menjadi komponen baterai listrik terbesar dengan pangsa pasar sebesar 60 persen. Sementara penggunaan baterai LFP pada mobil listrik hanya sebesar 27 persen pada 2022.

Selain itu, Tom dan Lutfi juga berbeda pandangan terkait pendapatan penjualan nikel.

Dalam podcast Total Politik tersebut, Tom memperkirakan terjadi kelebihan pasokan nikel global pada 2025 lantaran gencarnya pembangunan pabrik smelter di Indonesia. Ia menilai hai itu membuat harga nikel di pasar global anjlok.

"Diprediksi tahun depan akan terjadi surplus stok nikel di dunia yang terbesar sepanjang sejarah. Jadi dengan begitu gencarnya dibangun smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Harga jatuh, terjadi kondisi oversupply," tuturnya.

Di sisi lain Lutfi menilai justru pendapatan nikel mengalami peningkatan sebesar lima kali lipat sejak 2015 dengan pendapatan ekspor lebih dari Rp500 triliun.

"Tapi katanya ada yang bilang kalau pendapatan nikel dari penjualan itu rendah ya? 2015 aja peningkatan pendapatan ekspor ke Indonesia sudah melesat 5 kali lipat dengan angka lebih dari Rp500 triliun," ujar Lutfi.

Lutfi optimis pendapat nikel dalam negeri akan terus meningkat apabila Indonesia terus melanjutkan hilirisasi nikel. Menurut dia, pemanfaatan hilirisasi nikel tak hanya dapat memperkuat perekonomian, tapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin di industri energi bersih.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penurunan peti harta karun

2 Eks Mendag Era Jokowi 'Perang' soal Nikel di Mobil Listrik******

Kedua mantan menteri perdagangan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) Thomas Lembongdan Muhammad Lutfi terlihat bersilang pendapat terkait penggunaan nikeluntuk baterai mobil listrik.

Sebelumnya dua bahan baku pembuat baterai mobil listrik, yakni lithium ferro phosphate (LFP) dan nikel tengah menjadi perbincangan usai disinggung saat debat keempat cawapres, Minggu (21/1) silam.

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menuding tim sukses pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, termasuk Thomas, melakukan kebohongan publik.

Namun menurut Gibran, Tesla menggunakan baterai berbahan baku nikel dan bukan LFP. Gibran heran karena tim sukses Anies-Cak Imin kerap membahas LFP.

"Sering bicara LFP-LFP, lithium ferro-phosphate, Tesla enggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak," kata Gibran.

Menanggapi hal ini, melalui unggahan video di akun media sosial pribadinya, Lutfi mengatakan produsen mobil listrik masih banyak yang menggunakan baterai berkomponen nikel. Menurut dia, mobil listrik yang menggunakan baterai nikel dapat tahan lebih lama karena daya listriknya yang lebih tinggi.

"Tapi lu tahu enggak kalau nikel masih menjadi baterai pilihan produsen mobil listrik. Kenapa? Karena nikel itu lebih energi dense. Bisa muat lebih banyak energi, lebih kecil, dan lebih ringan juga. Jadi mobil Tesla-nya bisa pergi lebih jauh sekali charge," ujar Lutfi.

Ia pun merujuk pada data Badan Energi Internasional (IEA) yang menunjukkan pada 2022 penggunaan nikel tetap menjadi komponen baterai listrik terbesar dengan pangsa pasar sebesar 60 persen. Sementara penggunaan baterai LFP pada mobil listrik hanya sebesar 27 persen pada 2022.

Selain itu, Tom dan Lutfi juga berbeda pandangan terkait pendapatan penjualan nikel.

Dalam podcast Total Politik tersebut, Tom memperkirakan terjadi kelebihan pasokan nikel global pada 2025 lantaran gencarnya pembangunan pabrik smelter di Indonesia. Ia menilai hai itu membuat harga nikel di pasar global anjlok.

"Diprediksi tahun depan akan terjadi surplus stok nikel di dunia yang terbesar sepanjang sejarah. Jadi dengan begitu gencarnya dibangun smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Harga jatuh, terjadi kondisi oversupply," tuturnya.

Di sisi lain Lutfi menilai justru pendapatan nikel mengalami peningkatan sebesar lima kali lipat sejak 2015 dengan pendapatan ekspor lebih dari Rp500 triliun.

"Tapi katanya ada yang bilang kalau pendapatan nikel dari penjualan itu rendah ya? 2015 aja peningkatan pendapatan ekspor ke Indonesia sudah melesat 5 kali lipat dengan angka lebih dari Rp500 triliun," ujar Lutfi.

Lutfi optimis pendapat nikel dalam negeri akan terus meningkat apabila Indonesia terus melanjutkan hilirisasi nikel. Menurut dia, pemanfaatan hilirisasi nikel tak hanya dapat memperkuat perekonomian, tapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin di industri energi bersih.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan bagi kaisar

Alasan Guru Besar IPB Tega dan Berani Sebut Food Estate Gagal Total******

Guru BesarIPB University Dwi Andreas Santosa menyatakan food estate atau lumbung pangan yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dieksekusi Menteri Pertahanan Prabowo gagal total.

Menurutnya, tak ada satupun pembangunan food estate yang sudah direncanakan berhasil. Termasuk food estatedi Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus calon wakil presiden pendamping Prabowo, dalam debat cawapres Minggu (21/1) lalu berhasil.

"Iya gagal semua," katanya dalam acara CORE Economic Outlook 2024, Selasa (23/1).

Pasalnya, lahan bukan tanah berpasir tapi tanah pasir atau pasir sebetulnya.

"Jadi gimana mau ada yang tumbuh," ujarnya 

Ia mengungkapkan jika ditemukan ada tanaman jagung tumbuh di wilayah tersebut, itu bisa terjadi karena dipaksakan. Hal ini tercermin dari temuan banyak pihak bahwa jagung di tanam di dalam polybag.

"Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polibag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol," jelasnya.

Lebih lanjut, Andreas menjelaskan untuk menentukan program food estateberhasil atau tidak itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya, lahan yang dipilih harus bisa ditanam secara berkelanjutan hingga hasil panennya memberikan keuntungan bagi petani.

"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibilitydari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," ungkapnya.

Ia mengatakan syarat itu tidak ditemukan di food estate Jokowi. Pihaknya pernah melakukan pengujian di Blok A2 lahan food estatedi Kalteng.

Dari hasil pengujian, ia tak menampik di sana memang ada petaninya dan hasil panennya.

Namun, hasil panennya hanya 0,8 ton per hektare dari 93 hektare. Padahal seharusnya paling sedikit mencapai 4 ton per hektare agar petani untung.

"Ini 1 ton pun enggak sampai. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika berhasil atau tidak harus bicara di sana (data), bukan ini bisa menanam jagung kemudian panen, bisa ya bisa tapi kan bukan seperti itu. Kita tanpa tanah juga bisa hidroponik," pungkasnya.

Isu Food Estate Jokowi kembali mengemuka belakangan ini setelah Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengkritik proyek itu.

Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estateadalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

Menanggapi kritikan dari Cak Imin dan Mahfud, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estatememang ada yang gagal. Namun, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.

Senada dengan Gibran, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga kemudian membantah kritikan tersebut. Menurut Amran, food estatesedang dikerjakan di beberapa dengan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

[Gambas:Video CNN]

"Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1).

Amran mencontohkan food estatedi Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare (ha) yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 ha.

"Food estatetersebut sudah berhasil panen. Food estate Gunung Mas juga sudah panen jagung seluas 10 hektare dan singkong seluas 3 hektare. Kita pantau terus lahan tersebut," katanya.

Selir kekaisaran yang terlahir kembali sebagai istri peri bersenang-senang bertani

Bahlil Akui Warga Sekitar Hilirisasi Tambang Masih Banyak yang Miskin******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengatakankemiskinandi daerahhilirisasi pertambangan masih tinggi.

"Tentang kemiskinan terhadap hilirisasi masih banyak, saya setuju. Makanya saya buat kajian sekarang investasi hilirisasi harus berkeadilan," katanya dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

Bahlil mengatakan investasi hilirisasi harus adil bagi investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha daerah, dan rakyat. Karenanya, Kementerian Investasi mengeluarkan aturan di mana setiap investasi yang masuk wajib berkolaborasi dengan pengusaha dan UMKM lokal.

Tak hanya soal kemiskinan, Bahlil mengakui bahwa investasi secara umum tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja.

"Harus saya akui bahwa penciptaan lapangan kerja belum berbanding lurus dengan realisasi. Kenapa? Karena investasi kita (tergolong) industri padat teknologi, padat modal," katanya.

Namun, Bahlil bersyukur karena realisasi investasi sebesar Rp1.418 triliun sepanjang 2023 mampu menyerap 1,82 juta tenaga kerja baik di industri padat modal dan padat karya.

Ia mengatakan investasi memang seharusnya tidak berfokus pada industri padat karya.

"Kalau kita masih berpikir padat karya, sampai ayam tumbuh gigi pun, negara kita ini enggak akan bisa maju," katanya.

Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi mencapai Rp1.418,9 triliun sepanjang 2023, sementara targetnya Rp1.400 triliun.

"Di 2023 target kami dinaikkan Pak Presiden menjadi Rp1.400 triliun dan di RPJMN sebesar Rp1.099 triliun. Dan alhamdulillah tercapai sebesar Rp1.418 triliun," katanya.

Ia merinci realisasi investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau 47,6 persen dari total investasi sepanjang 2023. Selanjutnya, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp744 triliun atau 52,4 persen dari total investasi 2023.

Lihat Juga : Bahlil Sindir Lulusan Harvard Jago Pidato, Tak Capai Target Investasi

Sebelumnya, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengkritik perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebesar 13 persen, tetapi jumlah rakyat miskin tetap, serta tidak bisa menikmati dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulteng pada kuartal III-2023 mencapai 13,06 persen secara tahunan (yoy).

Sementara, jumlah warga miskin di Sulteng pada 2023 mencapai 395,66 ribu jiwa. Angka ini naik dibandingkan jumlah warga miskin pada 2022, yaitu 388,36 ribu jiwa.

Jumlah penduduk Sulteng pada 2022 adalah 3,066 juta jiwa, sehingga persentase warga miskin adalah 12 persen. Angka ini di atas persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,36 persen.

[Gambas:Video CNN]

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?******

"Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batujadi tanaman".

Sepenggal lirik lagu 'Kolam Susu' milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.

Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.

"Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.

Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.

"Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi," ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.

Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.

"Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi," kritik Syaiful.

Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.

Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.

Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.

Ketiga,nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

"Salah satu political willyang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten," tandasnya.

Food Estate yang Justru Merugikan Petani