pinjaman online jangka panjang

Chen Pingan, Murong Xue

PGII Atasi Kesenjangan Infrastruktur dan Investasi Negara Berkembang******

Pertemuan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) digelar di sela Pertemuan Tingkat Tinggi Presidensi G20 Indonesia pada Selasa (15/11), dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto sebagai moderator.

PGII menjadi upaya kolaboratif anggota G7 (Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis) yang diluncurkan pertama kali pada Juni 2021 pada KTT G7 ke-47 di Inggris. PGII memiliki komitmen selama 5 tahun ke depan akan menginvestasikan US0 miliar dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk proyek infrastruktur berkelanjutan bagi negara berkembang.

Dalam kesempatan itu, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Presiden AS Joe Biden, dan Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen menjadi tuan rumah bersama sekelompok pemimpin negara G20 yakni Jepang, Jerman, Korea Selatan, Senegal, Kanada, Argentina, Inggris dan India.

"Pemerintah AS secara resmi mengumumkan proyek baru PGII antara lain kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang memobilisasi US miliar pembiayaan sektor publik dan swasta untuk Indonesia, Indonesia Millenium Challenge Corporation (MCC) Compact yang telah berhasil meluncurkan US8 juta,"

"Trilateral Support for Digital Infrastructure melalui kemitraan Australia dan Jepang dalam mendukung proyek digital, mengamankan rantai pasokan mineral kritis di Brasil, pengembangan energi surya di Honduras, dan investasi dalam infrastruktur kesehatan India," lanjut Biden.

Sementara, Jokowi selaku tuan rumah KTT G20 menyampaikan bahwa Indonesia selalu mendukung penguatan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang. Krisis multidimensional yang tengah dihadapi dunia disebut membawa tantangan sendiri bagi pembangunan infrastruktur di negara berkembang, termasuk melalui penyusutan ruang fiskal.

Untuk itu, dukungan PGII harus bersifat country driven dan berdasarkan kebutuhan riil negara tujuan. Selain itu, kata Jokowi, PGII juga harus menjadikan konsultasi dan dialog dengan negara penerima sebagai pedoman utama.

"Pembangunan infrastruktur perlu memberdayakan masyarakat dan ekonomi setempat agar memiliki rasa kepemilikan yang tinggi disertai dukungan bagi negara berkembang untuk membangun kapasitas dan kemampuan mandiri. Dengan demikian negara berkembang dapat lebih tangguh menghadapi tantangan global di masa mendatang," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, upaya PGII mendukung pembangunan infrastruktur di negara berkembang harus didasarkan pada paradigma kolaborasi. PGII diminta melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta yang dinilai akan membawa manfaat nyata.

Lebih lanjut, PGII juga ditegaskan harus menghasilkan dukungan pembangunan berkelanjutan, termasuk lewat pembangunan hijau dan transisi energi. Senada, Presiden Von der Leyen turut meyakini bahwa pertemuan PGII di sela KTT G20 ini dapat menjadi penentu situasi perekonomian dunia.

"Kami yakin kemitraan dapat menjadi penentu permainan karena dua alasan. Pertama, PGII tidak hanya menanamkan modal besarnya di infrastruktur, tetapi juga investasi pada kapasitas lokal mitra kami," ujar Von der Leyen.

cinta sup teh

Airlangga Temui Chairman WEF: Perlindungan Ekosistem Tak Bisa Ditawar******

Pemerintah Indonesia mengampanyekan sejumlah upaya dan solusi yang terbaik bagi dunia, khususnya di sektor kehidupan ramah lingkungan.

Komitmen tersebut salah satunya digagas melalui langkah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan bersama Executive Chairman World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab di sela-sela penyelenggaraan B20.

"Komitmen Indonesia untuk membangun perekonomian masa depan yang rendah karbon seraya melindungi ekosistem darat dan laut merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi," ujar Airlangga, Selasa (15/11).

"Tentunya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Klaus Schwab.

WEF turut menekankan pentingnya menjaga lautan karena selain perannya sebagai stabilitator suhu permukaan bumi, kekayaan laut yang terkandung di dalamnya juga merupakan salah satu sumber pangan umat manusia.

Pertemua keduanya bukan barang baru. Keduanya pernah bertemu saat Airlangga mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, pada12 November 2022.

Turut hadir dalam pertemuan bilateral ini yaitu Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Duta Besar RI Singapura Suryopratomo, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, Wakil Ketua Umum Indonesia Shinta Kamdani, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Kemenko Perekonomian Fajar Wirawan Harijo.

Dewa Dharma One Piece ingin mengatakan sesuatu

Pesawat VVIP KTT G20 Pulang, AP I Minta Penumpang Cek Jadwal Terbang******

PT Angkasa Pura I (AP I) selaku operator Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengimbau calon penumpang untuk memperhatikan jadwal penerbangan dari dan ke Bali hari ini, Rabu (16/11).

Pasalnya, puncak kepulangan pimpinan delegasi dan organisasi internasional dari KTT G20 jatuh pada hari ini, khususnya pada pukul 14.00 WITA hingga 20.00 WITA. Adapun jumlah pesawat yang akan berangkat yakni 16 penerbangan.

"Untuk itu, kami mengimbau kepada para penumpang yang akan berangkat melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai di periode waktu tersebut agar memerhatikan dan mengantisipasi keberangkatan di jam-jam yang dimaksud," ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi di Denpasar, Bali pada Selasa (15/11) malam.

Ia juga menginformasikan operasional penerbangan komersial reguler di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada periode kedatangan para delegasi KTT G20 tetap berjalan normal dan lancar.

Pada periode 13-14 November 2022, terdapat 78.190 pergerakan penumpang komersial, yang terdiri atas 39.799 penumpang rute domestik dan 38.391 penumpang rute internasional.

Kemudian, terdapat 641 pergerakan pesawat udara komersial yang terdiri atas 363 pergerakan pesawat udara rute domestik dan 278 pergerakan pesawat rute internasional.

"Kami berupaya untuk dapat memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, baik terkait pada penanganan delegasi KTT G20 serta kepada para pengguna jasa bandara yang menggunakan penerbangan reguler," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Kekacauan

Cegah PHK, Pengusaha Ngotot Desak Menaker Rilis Aturan No Work No Pay******

Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.

"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.

Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK

Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.

Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja  setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

pengamat dunia

Gegap Gempita G20 di Bali Tak Menetes ke Pedagang dan Sopir Ojol******

Gegap gempita perhelatan KTT G20terdengar nyaring di telinga dan tampak nyata di setiap sudut di Nusa Dua, Bali. Hiruk pikuk pesawat kenegaraan membawa para pemimpin negara anggota dan delegasi dari berbagai negara.

Tentu, Bali menaruh asa, kegiatan ekonomi dan pariwisata bakal makin moncer.

Kenyataannya tidak demikian. Jero, seorang pedagang pernak-pernik dan oleh-oleh khas Bali di sekitar Nusa Dua malah gigit jari. Ia mengaku lapak berdagangnya justru sepi, pembeli pun yang datang pun berkurang.

Menurut Jero, banyak wisatawan yang berlibur dialihkan ke Sanur dan Ubud. "Turis liburan ada. Cuma mereka dialihkan karena Nusa Dua sudah di-blok untuk delegasi. Semoga, habis ini (turis) balik lagi," ujarnya berharap saat ditemui CNNIndonesia.com, Selasa (15/11).

Berdasarkan pantauan, kawasan Nusa Dua memang tampak lenggang dari turis, lokal maupun mancanegara. Hanya ada kendaraan yang lalu lalang.

Itu pun hampir seluruh yang melintas adalah kendaraan listrik. Bahkan, ojek online yang hilir mudik pun menggunakan sepeda motor listrik.

Mencengangkan, mengingat kendaraan listrik masih terbilang barang langka saat ini. Jakarta sebagai ibu kota saja masih jauh dari banyaknya kendaraan listrik.

Pemandangan lainnya yang tertangkap mata adalah banyaknya anggota TNI dan Polri yang siaga berjaga-jaga di sepanjang jalan.

Tak heran Jero mengeluhkan lapaknya yang sepi. Padahal, menurut Jero, hari-hari biasanya omzet yang dikantonginya bisa di atas Rp1 juta per hari. Tetapi saat ini, ia mengaku masih nihil.

"Sekarang sepi. Bisa-bisa nggak dapat. Kecuali, kadang tentara atau polisi yang beli oleh-oleh. Delegasi juga kadang turun beli oleh-oleh, meski tidak banyak," jelasnya.

Hal serupa dialami Huda, pengemudi ojek online (ojol). Ia mengklaim orderannya turun drastis saat perhelatan G20, karena masyarakat diimbau berkegiatan dari rumah masing-masing.

"Lebih sepi (sekarang). Kalau normal kadang bisa dapat 16 orderan. Tapi kemarin cuma sedikit. Kebanyakan (pengemudi) nganggur juga," terang dia.

Lain Jero dan Huda, lain pula Deni, pemilik rental sepeda motor di kawasan Nusa Dua. Ia mengaku sewaan sepeda motor justru meroket.

Uniknya, pesanan itu datang dari petugas atau aparat. Bukan turis. Itu pun banyak digunakan untuk berpatroli, bukan plesiran.

Pada hari ini saja, misalnya, Deni menuturkan 50 unit sepeda motornya sudah ludes disewakan. "Disewa oleh aparat," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 Luhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat Bali bekerja dan sekolah dari rumah selama penyelenggaraan G20.

Ia juga meminta maaf jika penyelenggaraan G20 mengganggu kenyamanan warga Pulau Dewata.

[Gambas:Video CNN]

Saya berada di kerajaan hiburan Xianxia

Kemenhub Ingatkan soal Potensi Delay Saat Delegasi KTT G20 Pulang******

Kementerian Perhubungan meminta kepada masyarakat, khususnya yang berangkat ataupun mau ke Baliuntuk rajin mengecek informasi penerbangan mereka saat kepulangan delegasi KTT G20pada 15-22 November mendatang.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyampaikan permintaan itu disampaikan terkait pergerakan kepulangan pesawat VVIP di Bandara Ngurah Rai yang cukup padat.

Ia mengatakan kepadatan itu membuka kemungkinan adanya penyesuaian jadwal penerbangan pesawat reguler baik domestik maupun internasional, seperti misalnya keterlambatan atau delay.

Tak hanya ke masyarakat, Kemenhub juga mengimbau kepada operator bandara dan maskapai untuk proaktif memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pelanggannya.

Informasi itu seperti; perubahan jadwal penerbangan, penundaan, pembatalan, kompensasi, proses refund, dan sebagainya.

Kemenhub bersama pemangku kepentingan terkait, akan berupaya meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari adanya pergerakan kepulangan pesawat VVIP para delegasi G20 di Bandara Ngurah Rai.

"Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kelancaran lalu lintas bagi para delegasi yang hadir dan juga bagi masyarakat umum yang melakukan penerbangan dari dan ke Bali," katanya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan agar semua lancar, pihaknya sudah mempersiapkan pengaturan kepulangan pesawat VVIP para delegasi KTT G20 di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Pihaknya juga sudah menggelar rapat koordinasi persiapan pengaturan kepulangan pesawat delegasi bersama dengan Kemenlu, Otoritas Bandara, Angkasa Pura I, Airnav Indonesia, dan pihak terkait lainnya.

[Gambas:Video CNN]

"Besok (Rabu, 16/11) adalah puncak pergerakan kepulangan pesawat para pemimpin negara. Menangani kepulangan lebih kompleks karena jamnya berdekatan dibandingkan saat kedatangan. Untuk itu perlu dipersiapkan pengaturan penerbangan yang cermat," katanya.

Novie mengatakan mulai hari ini sudah ada beberapa pesawat VVIP yang akan berangkat pulang. Namun jumlahnya tidak banyak dibandingkan Rabu (16/11) besok.