erek uang logam

Pakar hebat dari dunia lain

Harga Emas Antam Terjun Bebas, Jadi Rp998 Ribu per Gram******

Harga emasPT Aneka Tambang (Persero) alias Antam berada di level Rp998 ribu per gram pada pada Selasa (13/12). Harga emastercatat anjlok dari perdagangan sebelumnya sebesar Rp1,005 juta per gram.

Begitu juga dengan harga pembelian kembali (buyback) yang turun Rp6.000 ribu ke level Rp898 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp549 ribu, 2 gram Rp998 ribu, 3 gram Rp2,87 juta, 5 gram Rp4,76 juta, 10 gram Rp9,47 juta, 25 gram Rp23,56 juta, dan 50 gram Rp47,04 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,12 persen menjadi US.794 per troy ons. Harga emas di perdagangan spot juga menguat 0,13 persen ke US.783 per troy ons pagi ini.

Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas internasional melemah hari ini karena penguatan dolar AS.

"Harga emas diperkirakan tertekan oleh penguatan dolar AS dan kenaikan imbal hasil obligasi AS, dengan investor mengantisipasi data inflasi AS malam ini yang berpotensi mempengaruhi pernyataan The Fed pada FOMC besok," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memproyeksi harga emas internasional berada dalam rentang support US.770 dan resistance 1.795 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Saya Vardy

Lebih dari 563 Ribu Tiket Kereta Api Sudah Terjual untuk Libur Nataru******

Direktur Utama PT KAI(Persero) Didiek Hartantyo mengatakan tiket kereta api untuk periode Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 sudah terjual 563 ribuan atau 10,1 persen dari kuota yang disediakan sebanyak 5.562.386 tiket.

"Sampai dengan tadi malam, 13 Desember jam 21.00 sudah terjual 563.478 tempat duduk, atau sekitar 10,1 persen dari kapasitas angkut yang kami sediakan 5.562.836," ujar Didiek dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12).

Ia mengatakan PT KAI telah menjual tiket untuk Nataru sejak 7 November 2022 atau H-45 keberangkatan periode 22-26 Desember 2022.

"Sehingga memungkinkan para pelanggan melakukan persiapan rencana perjalanan," imbuh Didiek.

Lebih lanjut, ia menuturkan rata-rata jumlah perjalanan kereta api selama Nataru ini sebanyak 484 per hari. Angka tersebut 95 persen dari rata-rata jumlah perjalanan KA angkutan Nataru 2019, yakni 507 per hari.

Meski demikian jumlah perjalanan KA pada Nataru tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata jumlah perjalanan KA Nataru 2021 yang hanya 375 per hari.

Secara terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan membatasi perjalanan kereta api pada periode Nataru tahun ini. Ia menyebut pembatasan ni serupa dengan arus mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini.

Budi mengatakan pembatasan itu nantinya dilakukan dalam bentuk tes. Hanya saja, ia masih enggan mengungkap bentuk tes tersebut.

"Kita akan putuskan dalam minggu ini, kita akan meminta Satgas untuk merekomendasikan karena itu kewenangan bersama," ucapnya.

Budi memaparkan syarat-syarat lainnya pun akan diputuskan usai melakukan rapat bersama. Lebih jauh, ia mewanti-wanti tiga puncak mudik Nataru dalam rentang 19 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023.

Puncak pertama pada 20 Desember ketika pelajar sekolah mulai libur, yang kedua saat Natal 25-26 Desember. Kemudian berikutnya adalah jelang Tahun Baru 2023 pada 30-31 Desember. Sementara, untuk puncak arus balik diperkirakan terjadi 1-2 Januari 2023.

Saat ini, PT KAI masih menerapkan aturan sesuai ketentuan SE Kementerian Perhubungan Nomor 84 Tahun 2022 dimana pelanggan KA Jarak Jauh dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah melakukan vaksinasi ketiga (booster).

Sedangkan, pelanggan usia 6-17 wajib telah melakukan vaksinasi kedua. Berikut syarat lengkap perjalanan menggunakan KA Jarak Jauh sesuai SE 84 Kemenhub:

1. Usia 18 tahun ke atas:

a) Wajib vaksin ketiga (booster)
b) WNA yang berasal dari perjalanan luar negeri, wajib vaksin kedua
b) Tidak/belum vaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

2. Usia 6-17 tahun:

a) Wajib vaksin kedua
b) Berasal dari perjalanan luar negeri, tidak wajib vaksin
c) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

3. Pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Tes Antigen atau RT-PCR namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan.

[Gambas:Video CNN]

Pacar Pria Lin

Tak Indahkan Pasal Zina, Wisatawan Asing Berbondong******

Wisatawan asing tetap datang berbondong-bondong ke Balidi tengah pasal zina UU KUHP yang viral diperbincangkan belakangan ini.

Hal ini sekaligus menjawab kabar hoaks yang menyebut bahwa wisatawan asing 'takut' ancaman pidana bila pasangan tinggal bersama dengan status belum menikah seperti tertuang dalam KUHP terbaru.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi mengatakan sejauh ini turis masih ramai mendatangi Bali. Tercatat, kunjungan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali malah meningkat dari 8.000 penumpang per hari pada Mei 2022 menjadi 26 ribu per hari saat ini.

Faik pun menegaskan sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait pembatalan turis yang akan datang ke Indonesia.

"Nggak ada. Belum ada. Meningkat, malah (kunjungan) meningkat," terang dia.

Hal senada juga dikemukakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun. Ia bahkan meminta agar turis mancanegara tak takut dengan ancaman hukuman dalam KUHP yang baru disahkan.

"Iya jangan salah tafsir. Jangan khawatir datang ke Bali. Karena memang sekarang ini, seperti biasa wisatawan yang datang, seperti sekarang ini tidak perlu harus takut," ungkap Tjok Bagus saat dihubungi, Rabu (7/12).

Dia menjelaskan bahwa pasal pidana mengenai pasangan belum menikah tinggal bersama hanya bisa diterapkan jika ada yang melaporkan.

Adapun, pihak yang bisa melaporkan ialah suami atau istri resmi.

KUHP terbaru, kata Tjok Bagus, juga baru berlaku tiga tahun mendatang atau 2025. Oleh karena itu, dia berharap turis asing tidak cemas untuk datang ke Bali.

Tjok Bagus juga menyebut para pelaku pariwisata akan memperlakukan turis seperti sekarang ini. Tidak ada perlakuan berbeda meski KUHP yang baru sudah disahkan.

"Teman-teman di pariwisata dan hotel komitmen, sekarang tidak ada perlakuan apa pun terhadap wisatawan, iya seperti sekarang ini saja. Kita memperlakukan wisatawan iya seperti sekarang ini," imbuh dia.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Australia khawatir warga negaranya yang berwisata ke Bali terkena hukuman pidana imbas KUHP yang baru.

Saat ini, Australia meminta penjelasan dari otoritas Indonesia mengenai penerapan KUHP secara lebih rinci. Australia tak mau warga negaranya menanggung risiko.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

Meikarta, 'Hunian Masa Depan' Tak Kunjung Ditempati yang Tuai Gugatan******

Apartemen Meikarta, Bekasi, ramai disorot di media sosial usai para pembelinya mengeluhkan unit yang tak kunjung diserahkan sejak 2019. Proyek seperti apa sebenarnya ini?

Dalam pekan terakhir, sejumlah konsumen Meikarta berkeluh-kesah di media sosial hingga menggelar demo terkait unit yang tak juga didapat setelah bertahun-tahun akad jual beli.  

Sesuai dengan Penegasan dan persetujuan Pemesanan Unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana meminta agar DPR mempertemukan pihaknya dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pemilik proyek.

"Dari anggota Komisi V, meneruskan ke Komisi 11 akan diadakan mediasi Meikarta untuk rapat dengar pendapat kurang lebih 14 (Desember). Nanti kita tunggu saja," katanya, Rabu (7/12).

Aep sebelumnya menjelaskan saat konsumen menghubungi perusahaan yang berafiliasi dengan Grup Lippo tersebut, PT MSU meminta konsumen menunggu grace periodselama enam bulan, yang sebelumnya tidak ada dalam perjanjian awal.

Grace periodtersebut kemudian berkembang menjadi 18 bulan. Setelahgrace periodberakhir, konsumen Meikarta kembali menghubungi PT MSU dan melakukan pengecekan di lokasi pembangunan.

"Kami melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan kenyataannya, sebagian besar masih berupa tanah kosong atau berupa bangunan yang belum selesai sebagaimana peruntukannya," ujar Aep Mulyana dalam pernyataan resmi, Agustus lalu.

Aep menambahkan sebagian konsumen ditawarkan untuk relokasi apartemen dengan menambah harga yang nyaris sama dengan satu unit baru. Namun, sebagian besar konsumen tidak mau karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Dilansir dari CNBC Indonesia, kawasan proyek Meikarta saat ini banyak ditumbuhi rumput-rumput liar. Gedung-gedung setengah jadi terbengkalai begitu saja. Tak banyak aktivitas di proyek properti itu.

Kenapa proyek ini bermasalah?

Mengutip berbagai sumber, Meikarta merupakan proyek kota terencana yang dibangun oleh PT Lippo Karawaci Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Meikarta resmi diluncurkan pada 2017.

Kala itu disebut, nilai investasi proyek mencapai Rp278 triliun. Salah satu yang diingat publik adalah serbuan iklan di televisi pada 2017 sambil mengusung konsep kota masa depan serta jargon "aku ingin pindah ke Meikarta".

Meikarta digadang-gadang akan memiliki 100 gedung pencakar langit yang memiliki 35-46 lantai. Lippo Group memperkenalkan proyek di lahan 500 hektare itu sebagai proyek dan portofolio terbesar selama kiprahnya di industri ini.

Sejumlah tokoh politik pun ramai-ramai mendukung proyek ini, mulai Ketua MPR Zulkifli Hasan hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Namun, proyek ini mengalami masalah dengan pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Barat (Jabar) pada 2017. Wakil Gubernur Jabar saat itu, Deddy Mizwar, sempat meminta Lippo Grup menghentikan sementara proyek.

Alasannya, belum ada rekomendasi dari Pemprov yang hanya memberikan rekomendasi izin 84,6 hektare untuk lahan proyek Meikarta.

Sementara itu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang dari mega proyek Meikarta sekaligus anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk, digugat pailit oleh dua vendornya yakni PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi.

Tak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan OTT di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta pada 2018.

Pihak-pihak yang ditangkap KPK antara lain, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

SaatCNNIndonesia.commengunjungi kawasan Meikarta, Rabu (17/10/2018), bagian pemasaran tetap mengklaim pihaknya bakal menyediakan fasilitas publik yang akan menjadi suguhan menarik untuk hunian masa depan.

Meski demikian, selepas kasus-kasus itu, proyek tak berkembang signifikan dan dikeluhkan pembeli. Alih-alih jadi kota masa depan, tower-tower apartemen pun tampak bak proyek Hambalang yang ditumbuhi semak belukar seperti Kota mati.

[Gambas:Twitter]

Merespons perkembangan terbaru, PT MSU mengatakan penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027. Sedangkan saat ini 1.800 unit diklaim sudah diserahkan ke konsumen sejak 2021.

Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti demonstrasi konsumen tersebut ke PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU selaku pengembang proyek Meikarta.

Berdasarkan informasi yang diterima Lippo Cikarang dari MSU, demonstrasi konsumen dilakukan untuk memenuhi permintaan pembeli yang berbeda dari kesepakatan perdamaian atau homologasi yang sudah disahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

Ia mengatakan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap pada 26 Juli 2021.

"PT MSU juga sudah menginformasikan hasil Putusan Homologasi ini kepada seluruh Pembeli yang belum menerima unit, di mana pelaksanaan hasil Putusan sudah dijalankan dalam bentuk serah terima unit secara bertahap sejak Maret 2021 lalu," ujar Veronica dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip pada Sabtu (10/12).

Ia menambahkan beberapa pembeli yang tak puas dengan keputusan itu telah berupaya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata. Namun, pengadilan tetap memutuskan bahwa putusan homologasi harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak.

Shihuang Daluo

Pengamat soal Ramai PHK Startup: Tak Ada Ekosistem******

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan setidaknya ada dua penyebab banyak perusahaan rintisan (startup) di Indonesia yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pertama, menurut Aviliani, startup tidak memiliki ekosistem seperti industri lain. Padahal, menurutnya, ekosistem menjadi sangat penting untuk startupbisa mempertahankan dan meningkatkan skala bisnis nya.

"Sampai saat ini startup di Indonesia itu tidak memiliki ekosistem yang kuat. Padahal, startup sepertie-commerceitu harus punya ekosistem. Kalau tidak punya ekosistem ya enggak akan bisasurvive," ujarnya dalam acara Indef School of Political Economy (ISPE), Selasa (13/12).

Hal ini membuat ketika startup e-commerce tak mampu memberikan diskon karena kehabisan dana, maka ditinggalkan oleh pelanggan. Karenanya membangun ekosistem harusnya dilakukan sejak awal sebelum menggunakan skema bakar uang.

"Kenapa? Karena dia enggak akan bisa kasih diskon sepanjang masa. Kalau dibikin survei, misalnya pakai produk yang ada pay-paynya gitu, ditanya kenapa anda memakai? Pasti jawabannya karena ada diskonnya. Lalu kalau enggak ada diskon mau tetap dipakai nggak? jawabannya enggak kan? Nah ini yang membuat startup tak mampu survive ketika masa bakar uang selesai," jelasnya.

Kedua, saat membangun suatu usaha, pelaku startup hanya melihat data tanpa melihat langsung ke lapangan. Imbasnya, rencana kerja yang akan dijalankan menjadi semu.

"Kita bisa lihat banyak startup abis IPO itu enggak tahu mau ngapain. Itu karena mereka enggak punya (skill) basic sektor riilnya," jelasnya.

Selain itu, pelaku usaha startup hanya mendapat keuntungan dari pelaku usaha yang menggunakan jasa marketplace-nya bukan dari keuntungan menjual produk sendiri. Sehingga, saat produk tidak laku, maka penghasilannya pun tidak ada.

"Jadi yang dijual apa aja, dia dapat fee dari situ. Kalau cuma dapat fee, kalau dia transaksinya enggak banyak, dia nggak bisa bayar gaji karyawan, makanya enggak heran kalau sekarang banyak PHK ketika era bakar duitnya sudah selesai," imbuhnya.

Lanjutnya, hal ini tercermin dari sekian banyak startup di Indonesia, yang bertahan dan masih digunakan oleh masyarakat hanya sedikit. Bahkan dinilai bisa dihitung jari.

"Sekarang sudah terbukti dong sudah setahun lebih ternyata yang bertransaksi cukup survive. Kalau kita lihat mungkin di e-commerce, hanya tiga atau empat yang bisa survive," pungkasnya.

Sebagai informasi, beberapa startup Indonesia telah melakukan PHK mulai dari Sayurbox, Tanihub, Carousell, Shopee, JD.ID, LinkAja, Tokocrypto, hingga GoTo.

[Gambas:Video CNN]

kerajaan Atlantis

Lippo Janji Serahkan Apartemen Pembeli Meikarta Bertahap Hingga 2027******

PT Lippo Cikarang Tbk buka suara terkait protes para pembeli apartemen ProyekMeikarta yang tak kunjung mendapatkan haknya. 

Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti demonstrasi konsumen tersebut ke PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU selaku pengembang proyek Meikarta.

Berdasarkan informasi yang diterima Lippo Cikarang dari MSU, demonstrasi konsumen dilakukan untuk memenuhi permintaan pembeli yang berbeda dari kesepakatan perdamaian atau homologasi yang sudah disahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

"PT MSU juga sudah menginformasikan hasil Putusan Homologasi ini kepada seluruh Pembeli yang belum menerima unit, di mana pelaksanaan hasil Putusan sudah dijalankan dalam bentuk serah terima unit secara bertahap sejak Maret 2021 lalu," ujar Veronica dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip pada Sabtu (10/12).

Ia menambahkan beberapa pembeli yang tak puas dengan keputusan itu telah berupaya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata. Tetapi pengadilan tetap memutuskan bahwa putusan homologasi harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak.

Veronika menjelaskan putusan homologasi menyebut penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027. Sedangkan saat ini 1.800 unit diklaim sudah diserahkan ke konsumen sejak 2021.

Saat ini sebanyak 28 tower sudah pada tahap penyelesaian akhir pembangunan. Sementara 8 tower lainnya sudah topping off dan saat ini sedang dalam pengerjaan facade.

"PT MSU tetap berkomitmen untuk menyerahkan unit secara bertahap sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam putusan homologasi," ujar Veronika.

Lippo Cikarang juga menjelaskan terkait tawaran relokasi berbayar kepada konsumen Meikarta. Veronika menyebut relokasi berbayar adalah opsi pilihan yang ditawarkan kepada pembeli yang bersedia dan ingin mendapatkan unit yang sudah tersedia atau bisa tersedia lebih awal.

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, Veronika membantah demonstrasi konsumen terkait dengan Lippo Cikarang. Menurutnya, tuntutan tersebut ditujukan ke PT MSU.

"Namun berdasarkan informasi PT MSU, PT MSU senantiasa memberikan penjelasan kepada pembeli," ujar Veronika.

Pembeli apartemen Meikarta sampai dengan saat ini masih banyak yang berjuang mendapatkan haknya usai proyek hunian masa depan itu tersandung kasus korupsi. 

Mereka karena itu beberapa waktu lalu meminta agar DPR mempertemukan pembeli Meikarta dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pemilik proyek.

Ketua Komunitas Peduli KonsumenMeikarta Aep Mulyana mengatakan hal itu ia dan teman-temannya lakukan karena banyak pembeli menemukan unit mereka masih berbentuk kubangan kolam. Padahal, seharusnya proses hand over atau penyerahan unit di distrik 1, 2, dan 3 dilakukan pada 2019-2020 lalu.

Salah satu anggota Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rosliani bercerita tak ada tanda-tanda dari pihak manajemen Meikarta untuk melakukan serah terima unit.

Bahkan ketika didatangi belum lama ini, menurutnya, bangunan juga masih belum terbangun.