pinjam 100 juta di bri

Setan Besar dari Sekte Abadi

Mendag Tak Larang Semua Produk Impor Rp1,5 juta Dijual di E******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan menjual barang impor dimarketplacedi bawah US0 atau Rp1,5 juta berlaku hanya untuk skemacross border commerce.

Artinya, larangan hanya berlaku untuk ritel luar negeri yang menjual produknya langsung ke konsumen di Indonesia.

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Selain itu, ia menjelaskan marketplacetidak boleh sekaligus menjadi produsen. Kemudian pedagang asing di e-commercejuga bakal diperlakukan sama dengan UMKM lokal.

"Perlakuannya harus sama dengan UMKM kita. Perizinan, bayar pajak kalau impor barang," katanya.

Ia menyebut revisi Permendag 50/22 tersebut saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Pedang Terbalik

Pengusaha Cemas Jokowi Wajibkan Dolar Parkir di RI Mulai 1 Agustus******

Pengusaha komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia cemas dengan aturanDevisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru saja diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tersebut mewajibkan para eksportir untuk menyimpan dolar atau DHE di perbankan selama tiga bulan dengan jumlah minimal 30 persen mulai 1 Agustus 2023.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan aturan tersebut pasti akan mengganggu keuangan perusahaan. Pasalnya, uang hasil ekspor yang biasanya bisa langsung digunakan kembali untuk berbisnis harus ditahan untuk waktu lama.

Kendati, ia menekankan pihaknya siap untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hanya saja, APBI berharap bisa diikutsertakan dalam pembahasan aturan turunan atau teknis PP 36/2023 tersebut.

Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan aturan ini nantinya para pengusaha yang bersangkutan bisa mengikuti dan tidak memberatkan.

"Kami berharap agar dalam pembahasan peraturan pelaksanaan, para eksportir SDA juga diminta masukan secara teknis agar peraturan pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan baik dan sedapat mungkin bisa mengurangi beban arus kas perusahaan," jelasnya.

Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai aturan tersebut akan membebani perusahaan. Sebab, para eksportir mau tidak mau harus menyediakan modal tambahan senilai DHE yang ditahan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

"Sebenarnya itu menjadikan perusahaan harus menambah biaya, karena ditahan tiga bulan. Ujung-ujungnya perusahaan harus menyediakan modal kerja sebesar 30 persen dari devisa yang ditahan," ungkapnya.

Meski demikian, Gapki juga sepakat untuk mengikuti aturan yang ditetapkan ini. Namun, bila saat pelaksanaannya nanti dirasa memberatkan, maka akan mengajukan revisi kepada pemerintah terutama untuk besaran nilai yang harus ditahan.

"Ya kita ikuti terlebih dahulu, apabila dalam pelaksanaan ternyata kinerja ekspor terganggu, kita memohon agar kebijakan segera direvisi, minimal perubahan besarannya diubah," pungkas Eddy.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke tahun 1978

Transmart Bakal Kasih Diskon Seharian, Wajib Borong Belanjaan******

Transmart bakal kasih diskon selama seharian penuh di gelaran Full Day Sale besok, Selasa (8/8). Diskonnya sampai 50% + 20% lho dan digelar serentak di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Berbagai macam produk di Transmart bakal mendapat diskon sampai 50 persen, mulai dari daging, fashion item, kosmetik dan fragrance, furnitur, peralatan dapur, hingga produk elektronik seperti TV, AC, kulkas, mesin cuci, sampai sepeda listrik!

Lihat Juga : Wow Transmart Full Day Sale Datang Lagi Besok, Diskon 50% + 20%!

Jika belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal download saja aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Ingat ya, serbu Transmart Full Day Sale besok dan borong belanjaan sebanyak-banyaknya di gerai Transmart terdekat.

Diskon besar-besaran ini cuma berlaku besok, sejak gerai Transmart buka hingga pukul 22.00 waktu setempat.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank ya supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Yun Qi Nian Gu Jingchen

Zulhas Ajak 19 Negara 'Perangi' Uni Eropa yang Rugikan Ekspor Rp101 T******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanatau Zulhas mengatakan Undang-undang (UU) Anti Deforestasi yang diberlakukan Uni Eropaberpotensi mengganggu eksporIndonesia hingga US,7 miliar atau Rp101,3 triliun (asumsi kurs Rp15.120 per dolar AS).

Aturan itu juga berpotensi berdampak pada 8 juta petani kecil. Pasalnya dengan aturan itu, produk yang masuk ke UE harus dipastikan bebas dari deforestasi atau tidak dari mempengaruhi kelestarian hutan. Beberapa produk RI diperkirakan akan terdampak seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet.

"Kebijakan Anti Deforestasi Uni Eropa berpotensi melambatkan perdagangan, merugikan petani petani kita," kata Zulhas dalam acara Food Agri Insight di kantor Kemendag, Selasa (1/8).

Pemerintah juga akan mengambil langkah lain, di antaranya menyampaikan keberatan kepada UE secara bilateral. Pemerintah juga akan membahas UU Anti Deforestasi di berbagai komite di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti Komite Pertanian, Komite Akses Pasar, serta Komite Perdagangan dan Lingkungan.

Upaya lain, mengajukan permohonan ke WTO untuk menilai kesesuaian UU Anti Deforestasi dengan ketentuan mereka. Pemerintah juga menginisiasi surat bersama dengan 19 negara lainnya untuk menyampaikan keberatan atas UU Anti Deforestasi.

"Target kita memperoleh sebanyak-banyaknya dukungan untuk memperkuat posisi Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menilai UU Anti Deforestasi merupakan bentuk diskriminasi. Menurutnya, setiap negara termasuk Indonesia berhak menentukan komoditas apa yang diekspor, komoditas yang tidak diekspor, dan komoditas yang diolah untuk diekspor.

Ia yakin UU Anti Deforestasi yang diberlakukan UE tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi juga masyarakat global.

"Bayangkan yang dikaji dalam hal ini ada banyak, tidak hanya satu produk. Ada kopi, CPO, dan lain-lain, sampai cokelat juga ada. Ini kan merugikan petani-petani kita yang selama ini mengandalkan mata pencahariannya dengan bertani," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia pedang pertama

Victor Pinchuk, Konglomerat Pipa Ukraina Berharta Rp31,5 T******

Victor Pinchuk adalah salah satu orang terkaya di Ukraina. Ia mengumpulkan pundi-pundi hartanya melalui produsen pipa dan roda kereta api Interpipe, perusahaan konsultan investasi EastOne Group LLC, hingga media lewat Starlight Media.

Per Sabtu (6/8), Forbes melaporkan total kekayaan Pinchuk mencapai US,1 miliar atau berkisar Rp31,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS). Berkat kekayaanya ia masuk daftar 1.500 orang terkaya di dunia.

Dilansir dari berbagai sumber, Pinchuk lahir di Kyiv, Uni Soeviet (sekarang Ukraina), pada 14 Desember 1960. Ia besar di keluarga insinyur Yahudi yang sederhana. Masa kecilnya dihabiskan di kota industri Dnipropetrovsk, Ukraina timur.

Setelah lulus, ia sempat bekerja pada sebuah pabrik pipa di Belarus. Namun, perusahaannya tidak menghargai pipa hasil rancangannya. Alhasil, ia memutuskan untuk keluar dan mendirikan perusahaan sendiri.

Pada 1990, setahun sebelum Uni Soviet runtuh, Pinchuk mendirikan Interpipe Company yang akan menjadi pabrik metalurgi terkemuka.

"Kewirausahaan ada dalam darah saya...Saya sangat menyukai uang," ujar Pinchuk dalam salah satu wawancaranya dengan Financial Times pada 2009 lalu.

Seperti layaknya oligarki yang lahir di era 1990, Pinchuk mendapatkan keuntungan dari perestroika yang mereformasi birokrasi dan ekonomi Soviet.

Pinchuk mampu membesarkan bisnisnya berkat kejeliannya mengisi kekosongan rantai pasok industri. Satu waktu ia membeli batu bara dari penambang Ukraina lalu menghantarkannya menjadi bagian dari rantai produksi besi kasar (pig iron).

Ia juga pandai membawa diri dan berteman dengan orang-orang berpengaruh. Salah satu koneksi pentingnya adalah presiden kedua Ukraina, Leonid Kuchma, yang juga merupakan ayah mertuanya.

Kuchma menjabat sebagai orang nomor satu Ukraina pada 1994-2005. Selama masa pemerintahannya, korupsi dan kapitalisme kroni marak di Ukraina.

Victor Pinchuk adalah salah satu orang terkaya di Ukraina dengan harta US,1 miliar. Kekayaannya berasal dari perusahaan pipa baja Interpipe. (AFP/FABRICE COFFRINI).

Pada 1996, Pinchuk pertama kali bertemu dengan Olena, putri Kuchma, di sebuah pesta. Pertemuan tersebut ternyata menumbuhkan benih-benih cinta terlarang lantaran keduanya saat itu sudah memiliki pasangan.

Namun, keduanya akhirnya memutuskan bercerai dari pasangan masing-masing sebelum akhirnya menikah pada 2002.

Sebagai menantu Kuchma, Pinchuk mendapatkan keuntungan. Pada 2004, misalnya, Pinchuk dan sesama konglomerat, Rinat Akhmetov, membeli pabrik baja Kryvorizhstal sekitar US0 juta, di bawah harga pasar. Pembelian itu akhirnya dianulir oleh pemerintahan Yulia Tymoshenko setelah Kuchma jatuh.

Pada 2006, Pinchuk melihat peluang dari bisnis investasi dengan mendirikan East One LLC. Perusahaan advisory itu memberikan layanan manajemen investasi strategis kepada klien.

Selang tiga tahun, Pinchuk mendirikan perusahaan media Starlight Media. Starlight Media kini menjadi perusahaan media terbesar di Ukraina yang mengoperasikan enam stasiun TV dan perusahaan iklan.

Sang Filantropi

Selain menjadi pengusaha sukses, Pinchuk juga dikenal sebagai seorang dermawan. Ia tak segan untuk menyumbangkan dana besar demi membangun Ukraina.

Untuk kegiatan amalnya, ia mendirikan Victor Pinchuk Foundation pada 2006 lalu. Yayasan itu menjadi media Pinchuk beramal di sejumlah bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, hubungan internasional, budaya hingga hak asasi manusia.

Salah satu program yayasan tersebut adalah memberikan beasiswa kepada sejumlah pelajar Ukraina yang ingin menempuh pendidikan tinggi di luar negeri.

Tak hanya itu, pada Februari 2013 lalu, Pinchuk menandatangani prakarsa Giving Pledge (Janji Pemberian) yang didirikan oleh sesama konglomerat, Warren Buffett dan Bill Gates.

Inisiatif tersebut mendorong orang-orang terkaya di dunia untuk mendedikasikan sebagian besar kekayaan mereka untuk tujuan amal.

Pinchuk juga sempat menjadi anggota parlemen Ukraina selama dua periode pada 1998 hingga 2006.

Saat ini, ia menghabiskan masa tuanya bersama sang istri, Olena Pinchuk. Ia diketahui memiliki empat orang anak.

[Gambas:Video CNN]

Meizu terbaik

Pengusaha Cemas Jokowi Wajibkan Dolar Parkir di RI Mulai 1 Agustus******

Pengusaha komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia cemas dengan aturanDevisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru saja diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tersebut mewajibkan para eksportir untuk menyimpan dolar atau DHE di perbankan selama tiga bulan dengan jumlah minimal 30 persen mulai 1 Agustus 2023.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan aturan tersebut pasti akan mengganggu keuangan perusahaan. Pasalnya, uang hasil ekspor yang biasanya bisa langsung digunakan kembali untuk berbisnis harus ditahan untuk waktu lama.

Kendati, ia menekankan pihaknya siap untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hanya saja, APBI berharap bisa diikutsertakan dalam pembahasan aturan turunan atau teknis PP 36/2023 tersebut.

Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan aturan ini nantinya para pengusaha yang bersangkutan bisa mengikuti dan tidak memberatkan.

"Kami berharap agar dalam pembahasan peraturan pelaksanaan, para eksportir SDA juga diminta masukan secara teknis agar peraturan pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan baik dan sedapat mungkin bisa mengurangi beban arus kas perusahaan," jelasnya.

Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai aturan tersebut akan membebani perusahaan. Sebab, para eksportir mau tidak mau harus menyediakan modal tambahan senilai DHE yang ditahan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

"Sebenarnya itu menjadikan perusahaan harus menambah biaya, karena ditahan tiga bulan. Ujung-ujungnya perusahaan harus menyediakan modal kerja sebesar 30 persen dari devisa yang ditahan," ungkapnya.

Meski demikian, Gapki juga sepakat untuk mengikuti aturan yang ditetapkan ini. Namun, bila saat pelaksanaannya nanti dirasa memberatkan, maka akan mengajukan revisi kepada pemerintah terutama untuk besaran nilai yang harus ditahan.

"Ya kita ikuti terlebih dahulu, apabila dalam pelaksanaan ternyata kinerja ekspor terganggu, kita memohon agar kebijakan segera direvisi, minimal perubahan besarannya diubah," pungkas Eddy.

[Gambas:Video CNN]