rekomendasi situs slot terpercaya

Sistem Seni Bela Diri Hebat Naruto

Minyakita Habis, Pedagang Pasar Ancam Kembali ke Minyak Curah******

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengatakan para pedagang mengancam beralih ke minyak curah, seiring dengan langkanya pasokan Minyakita yang berdampak pada kenaikan harga menjadi Rp16 ribu per liter. 

Terpantau harga Minyakkita melambung hingga menyentuh level Rp16 ribu per liter di beberapa pasar Tangerang Selatan. Harga ini berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp14 ribu per liter.

Menurutnya, apabila kondisi seperti ini terus berlangsung, maka salah satu solusinya adalah kembali menggunakan minyak curah.

Ia mengatakan lonjakan harga tersebut dipicu karena stok Minyakita sudah tidak ada. Bahkan rata-rata agen dan distributor menyatakan bahwa Minyakita stoknya sudah habis.

Belum lagi, ada yang bilang tidak produksi. Sampai Maret hanya mengeluarkan stok yang ada, menghabiskan stok yang ada.

"Artinya Minyakita sudah tidak bisa diandalkan. Iya penghabisan sampai Maret. Artinya tidak ada produksi lagi," ucapnya.

Ia menambahkan lonjakan harga Minyakita di atas Rp15 ribu per liter sudah terjadi sejak sebulan lalu.

Tidak hanya di Pulau Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa kini juga kesulitan mendapatkan Minyakita. Menurutnya, harga Minyakita bisa melambung lebih tinggi lagi dari sekarang lantaran barangnya yang tidak ada.

Selain itu, Abdullah juga mengaku tengah mengecek di RNI soal stok Minyakita. Ia mengatakan baik RNI maupun beberapa perusahaan tidak memiliki barang tersebut. Ia mengaku banyak pihak-pihak yang memprotes langkanya pasokan Minyakita di pasar-pasar.

"Karena memang agen atau distributor yang biasa mereka pakai memang sudah nggak sanggup lagi untuk mendistribusi sehingga mereka mendorong kami untuk melobi beberapa perusahaan, termasuk lobi Kemendag untuk mendapatkan Minyakita," ungkapnya.

Ia pun turut mempertanyakan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam mencegah kelangkaan Minyakita yang terjadi di pasaran.

Menurutnya, pemerintah belum mampu mengontrol jumlah produksi Minyakita di dalam negeri dan hal itu terlihat dari pasang-surutnya komoditas tersebut di pasaran.

"Kan yang mencetuskan Minyakita ini Menteri Perdagangan, kenapa Menteri Perdagangan tidak mampu mengontrol ini barangnya harganya tinggi, barangnya nggak ada? Bagaimana sistem kontrol yang dilakukan Kementerian Perdagangan terhadap distributor minyak?" katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Jahat yang Tak Terkalahkan

Stabilkan Harga, Bulog Bali Salurkan 16 Ribu Liter Minyakita ke Warung******

Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah Bali mulai menyalurkan minyak goreng merek Minyakita ke sejumlah pengecer untuk menstabilkan harga.

Minyakita sempat langka di tingkat pengecer karena pengurangan dari produsen yang mengganggu distribusi ke Pulau Bali.

Pemimpin Bulog Wilayah Bali Budi Cahyanto mengatakan telah menyiapkan stok berbagai kebutuhan pangan seperti beras, minyak goreng, dan gula untuk wilayah Bali.

"Kami akan terus lakukan pasokan bahan pangan seperti beras maupun minyak goreng di pasar-pasar. Untuk Minyakita kami lebih fokuskan untuk menyalurkan ke konsumen akhir dengan harga maksimal di Rp14 ribu per liter, sedangkan yang ingin menjadi mitra penyalur harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu," kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (1/2).

Ia menerangkan, penyaluran komoditi pangan baik beras medium maupun minyak goreng akan terus dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Tidak hanya komoditi minyak goreng, kami juga terus menerus melakukan stabilisasi harga pada komoditi beras dengan harga maksimal Rp9.450 per kilogram sesuai dengan nilai HET yang telah ditetapkan pemerintah," katanya.

Meski harga-harga naik dan banyak isu kelangkaan, Budi mengimbau agar masyarakat di Provinsi Bali tidak perlu khawatir atau melakukan panic buyingkarena stok komoditi pangan seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir masih tersedia di Perum Bulog.

"Dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali maupun dari Kabupaten dan Kota serta stakeholder terkait juga sangat baik. Sehingga harapan kami komoditi pangan berupa beras dan minyak goreng ini dapat tersebar merata untuk seluruh masyarakat Bali," ujar Budi.

[Gambas:Video CNN]

Ketakterbatasan Wisatawan

Salah Siapa Minyakita Langka dan Mahal di Pasaran?******

Minyak goreng besutan pemerintah yang diluncurkan tahun lalu, Minyakita, mendadak langka di sejumlah daerah. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak hingga Rp20 ribu per liter.

Di pasar tradisional Pa'baeng-baeng Makassar, Sulawesi Selatan, misalnya harga Minyakita dijual mulai Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

Begitu pula di beberapa pasar di Jakarta. Di Pasar Santa dan Pasar Warung Buncit, banyak pedagang yang tidak lagi menjual Minyakita. Beberapa penjual memang terpantau masih menjual Minyakita, namun harganya di atas Rp14 ribu per liter.

Zulhas pun kemudian membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran belakangan ini. Salah satu penyebabnya adalah program biodiesel B35. Pasalnya program itu meningkatkan penggunaan CPO, bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Tudingan Zulhas soal B35 yang membuat Minyakita langka dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan program B35 tidak mengganggu pasokan minyak sawit untuk kebutuhan konsumsi, seperti minyak goreng.

"Kami tegaskan di sini bahwa program B35 ini tidak akan mengganggu pasokan untuk minyak kebutuhan konsumsi," katanya.

Bahkan Airlangga mengatakan suplai minyak sawit berlebih. Menurutnya, pemerintah sudah meningkatkan kebutuhan minyak sawit dalam negeri dari 300 ribu kiloliter (kl) menjadi 450 ribu kl.

Di lain sisi, tekanan pasar ekspor di Eropa juga akan mengurangi permintaan, yang kemudian dikompensasikan dengan kehadiran B35.

Program B35 bukan lah satu-satunya yang diklaim Zulhas sebagai penyebab Minyakita langka. Zulhas menyebut kelangkaan Minyakita dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium dengan harga yang murah.

Selain itu, Minyakita juga mudah ditemukan di mana saja. Padahal, menurutnya, jatah pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) hanya 300 ribu ton per bulan.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," dalih Zulhas.

Alasan lainnya adalah realisasi DMO bulanan yang turun dari 100,94 persen pada November 2022 menjadi 86,31 persen sebulan setelahnya.

Penurunan DMO berlanjut pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen atau merosot dari target pemenuhan bulanan sebesar 300 ribu ton.

"Dampak penurunan DMO mengakibatkan terjadinya penurunan pasokan minyak goreng di masyarakat, sehingga harga minyak goreng rakyat mengalami kenaikan," ujar Zulhas.

Lantas benarkah program biodiesel B35 jadi biang kerok Minyakita langka?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengaku kurang yakin persoalan Minyakita terletak pada program B35.

Menurutnya, suplai bahan baku program tersebut sudah diperhitungkan oleh Pertamina, terlebih program B35 sudah lebih dulu ada dibanding Minyakita.

"Yang menjadi persoalan justru Kemendag gagal memberikan jaminan bahan baku untuk program Minyakita, sehingga saat permintaan tinggi, suplainya justru menyusut dan mengerek harga jual di pasaran," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ronny menilai Kemendag gagal memberikan kepastian pasokan Minyakita kepada pasar maupun bahan bakunya sehingga harga melonjak di atas HET.

Ia pun tidak yakin kualitas Minyakita menjadi alasan masyarakat menyerbu minyak tersebut, seperti yang diklaim Zulhas. Jika harga minyak curah jauh lebih murah, Ronny yakin akan banyak juga masyarakat yang membeli minyak curah.

Menurutnya, masyarakat memilih Minyakita karena harganya yang memang cukup kompetitif untuk sebuah produk minyak kemasan. Hal itu sejalan dengan tujuan pemerintah meluncurkan minyak tersebut di mana Minyakita digunakan untuk menekan harga minyak goreng kemasan yang mahal di tahun lalu dengan strategi dual price, yakni Minyakita hadir dengan harga baru atau HET Rp14 ribu per liter.

"Jadi jangan disalahkan masyarakat yang ramai-ramai mengonsumsi Minyakita karena targetnya memang itu. Jadi yang salah adalah pemerintah karena gagal memberikan jaminan pasokan Minyakita dan pasokan bahan bakunya, sehingga harta naik di atas HET," ujar Ronny.

Masalah kompleks CPO belum kelar

Pedang itu menembus sembilan langit

Salah Siapa Minyakita Langka dan Mahal di Pasaran?******

Minyak goreng besutan pemerintah yang diluncurkan tahun lalu, Minyakita, mendadak langka di sejumlah daerah. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak hingga Rp20 ribu per liter.

Di pasar tradisional Pa'baeng-baeng Makassar, Sulawesi Selatan, misalnya harga Minyakita dijual mulai Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

Begitu pula di beberapa pasar di Jakarta. Di Pasar Santa dan Pasar Warung Buncit, banyak pedagang yang tidak lagi menjual Minyakita. Beberapa penjual memang terpantau masih menjual Minyakita, namun harganya di atas Rp14 ribu per liter.

Zulhas pun kemudian membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran belakangan ini. Salah satu penyebabnya adalah program biodiesel B35. Pasalnya program itu meningkatkan penggunaan CPO, bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Tudingan Zulhas soal B35 yang membuat Minyakita langka dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan program B35 tidak mengganggu pasokan minyak sawit untuk kebutuhan konsumsi, seperti minyak goreng.

"Kami tegaskan di sini bahwa program B35 ini tidak akan mengganggu pasokan untuk minyak kebutuhan konsumsi," katanya.

Bahkan Airlangga mengatakan suplai minyak sawit berlebih. Menurutnya, pemerintah sudah meningkatkan kebutuhan minyak sawit dalam negeri dari 300 ribu kiloliter (kl) menjadi 450 ribu kl.

Di lain sisi, tekanan pasar ekspor di Eropa juga akan mengurangi permintaan, yang kemudian dikompensasikan dengan kehadiran B35.

Program B35 bukan lah satu-satunya yang diklaim Zulhas sebagai penyebab Minyakita langka. Zulhas menyebut kelangkaan Minyakita dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium dengan harga yang murah.

Selain itu, Minyakita juga mudah ditemukan di mana saja. Padahal, menurutnya, jatah pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) hanya 300 ribu ton per bulan.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," dalih Zulhas.

Alasan lainnya adalah realisasi DMO bulanan yang turun dari 100,94 persen pada November 2022 menjadi 86,31 persen sebulan setelahnya.

Penurunan DMO berlanjut pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen atau merosot dari target pemenuhan bulanan sebesar 300 ribu ton.

"Dampak penurunan DMO mengakibatkan terjadinya penurunan pasokan minyak goreng di masyarakat, sehingga harga minyak goreng rakyat mengalami kenaikan," ujar Zulhas.

Lantas benarkah program biodiesel B35 jadi biang kerok Minyakita langka?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengaku kurang yakin persoalan Minyakita terletak pada program B35.

Menurutnya, suplai bahan baku program tersebut sudah diperhitungkan oleh Pertamina, terlebih program B35 sudah lebih dulu ada dibanding Minyakita.

"Yang menjadi persoalan justru Kemendag gagal memberikan jaminan bahan baku untuk program Minyakita, sehingga saat permintaan tinggi, suplainya justru menyusut dan mengerek harga jual di pasaran," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ronny menilai Kemendag gagal memberikan kepastian pasokan Minyakita kepada pasar maupun bahan bakunya sehingga harga melonjak di atas HET.

Ia pun tidak yakin kualitas Minyakita menjadi alasan masyarakat menyerbu minyak tersebut, seperti yang diklaim Zulhas. Jika harga minyak curah jauh lebih murah, Ronny yakin akan banyak juga masyarakat yang membeli minyak curah.

Menurutnya, masyarakat memilih Minyakita karena harganya yang memang cukup kompetitif untuk sebuah produk minyak kemasan. Hal itu sejalan dengan tujuan pemerintah meluncurkan minyak tersebut di mana Minyakita digunakan untuk menekan harga minyak goreng kemasan yang mahal di tahun lalu dengan strategi dual price, yakni Minyakita hadir dengan harga baru atau HET Rp14 ribu per liter.

"Jadi jangan disalahkan masyarakat yang ramai-ramai mengonsumsi Minyakita karena targetnya memang itu. Jadi yang salah adalah pemerintah karena gagal memberikan jaminan pasokan Minyakita dan pasokan bahan bakunya, sehingga harta naik di atas HET," ujar Ronny.

Masalah kompleks CPO belum kelar

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Kehidupan pastoral di Amerika

Dishub DKI Evaluasi Tarif Integrasi, Pertimbangkan Jumlah Penumpang******

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan terus melakukan evaluasi penerapan tarif integrasi TransJakarta,MRT, dan LRT. Pihaknya melihat dari data penumpang untuk menentukan arah kebijakan, termasuk peluang menaikkan tarif.

"Belum, (tarif) tetap masih Rp10 ribu. Kami masih terus melakukan evaluasi, tentu hasil evaluasi itu akan kami lihat berapa banyak penumpang yang menggunakan prinsip penerapan tarif integrasi dari mereka yang menggunakan lebih dari dua moda," jelasnya di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1).

"Justru kami saat ini masih kepada pemanfaatan (tarif integrasi), belum kepada menaikkan tarif," sambungnya.

Kendati, ia menuturkan bahwa pemanfaatan tarif integrasi tersebut berlaku bagi masyarakat yang berkegiatan menggunakan minimal dua moda transportasi umum.

"Jadi yang menggunakan TransJakarta pindah ke MRT atau ke LRT, baru mendapatkan nilai manfaat dari penerapan tarif integrasi," tuturnya.

Sementara itu, pengguna yang hanya menggunakan satu moda saja, maka otomatis dikenakan satu tarif yang berlaku di moda transportasi tersebut. Syafrin mencontohkan pengguna TransJakarta membayar Rp3.500 satu kali perjalanan, begitu pula pengguna MRT dari Lebak Bulus-Bundaran HI yang harus bayar Rp14 ribu.

Integrasi antarmoda menjadi salah satu janji politik Anies Baswedan pada kampanye Pilkada 2017 silam bersama pasangannya saat itu, Sandiaga Uno. Pada akhirnya, Anies mewujudkan hal tersebut melalui program JakLingko, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Lihat Juga : Cerita Penumpang MRT Jakarta Rasakan Tarif Terintegrasi: Lebih Hemat

Program JakLingko sebagai realisasi integrasi transportasi itu pertama kali diluncurkan 2018. Sejak peluncuran program JakLingko, Pemprov DKI Jakarta mengklaim terjadi peningkatan pengguna transportasi umum.

Merujuk data Pemprov DKI, sejak Anies menjabat pada 2017 hingga 2019 jumlah pengguna transportasi umum, khususnya Transjakarta, MRT, dan LRT meningkat dua kali lipat dalam dua tahun.

Pada 2017 tercatat 144,8 juta pengguna transportasi umum di Jakarta sepanjang tahun. Angka itu meningkat menjadi 288,4 juta pada 2019.

Besarnya tarif integrasi dihitung berdasarkan jarak dan waktu, dengan biaya awal LRT Rp4.000, TransJakarta Rp3.000, dan MRT Rp2.000. Sedangkan tarif untuk selanjutnya dikenakan Rp250 per kilometer.

Namun, penumpang hanya akan dikenai tarif maksimal Rp10 ribu ketika menggunakan dua atau lebih moda transportasi JakLingko selama tiga jam.